Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh perbedaan tarif pajak antar negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization untuk penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini juga menguji pengaruh karakteristik sistem perpajakan negara terhadap penggunaan praktik transfer pricing dan thin capitalization. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menguji praktik transfer pricing dalam konteks makro atau hanya menguji transaksi penjualan, penelitian ini menguji transaksi yang lebih komprehensif, yaitu penjualan, pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen ke pihak berelasi. Penelitian atas praktik thin capitalization dilakukan pada transaksi utang dan piutang berbunga jangka panjang ke pihak berelasi. Penelitian ini mengambil sampel anak perusahaan multinasional di 10 negara berkembang Asia pada periode 2010-2014. Sampel yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kepemilikan asing minimal 20% dan tidak memiliki anak  perusahaan atau hanya memiliki anak perusahaan lokal.Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pajak antar negara mendorong penggunaan praktik transfer pricing pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen namun tidak terbukti pada transaksi penjualan. Penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa perbedaan pajak antar negara dapat mendorong penggunaan praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Hal ini kemungkinan karena perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan dalam melakukan pinjaman sehingga pinjaman dari pihak berelasi tidak bisa ditelusuri. Pada penelitian ini, penelusuran atas transaksi piutang berbunga jangka panjang menunjukkan bahwa hanya 2% dari observasi memiliki nilai transaksi piutang lebih besar daripada nol yang kemungkinan disebabkan perusahaan menggunakan skema back to back loan atau parallel loan sehingga pemberian piutang ke pihak berelasi tidak dapat terdeteksi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Worldwide Income terbukti dapat memperlemah penggunaan praktik transfer pricing pada mayoritas transaksi yaitu transaksi penjualan, pembelian, dan biaya jasa manajemen, namun tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization pada transaksi utang berbunga jangka panjang. Aturan specific anti-avoidance rule (SAAR) untuk transfer pricing terbukti meningkatkan efektifitas penegakan hukum pajak dalam mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan, namun tidak terbukti pada transaksi pembelian, biaya jasa manajemen, dan pendapatan jasa manajemen. Aturan specific anti-avoidance rule untuk thin capitalization tidak terbukti mencegah praktik thin capitalization. Penegakan hukum pajak yang tinggi terbukti membuat aturan SAAR menjadi lebih efektif mencegah praktik transfer pricing pada transaksi penjualan dan pembelian, namun tidak terbukti pada transaksi jasa manajemen. Aturan general anti-avoidance rule (GAAR) tidak terbukti memperlemah praktik transfer pricing dan thin capitalization.

---

This study aims to examine the effect of tax rate differences on transfer pricing and thin capitalization practices for corporate tax avoidance. This study also examined the effect of the characteristics of the taxation system on the use of transfer pricing and thin capitalization practices. In contrast to previous studies that tested the practice of transfer pricing in the macro context or only testing sales transactions, this study examined in more comprehensive transactions, namely sales, purchases, management service fee, and management service revenues to related parties. Research on the practice of thin capitalization is carried out on long-term interest-bearing loan and receivables transactions to related parties. This study takes a sample of multinational subsidiaries in ten Asian developing countries over a period of 2010-2014. The sample selected are companies that have at least 20% foreign ownership and does not have a subsidiary or only has a local subsidiary.The results show that the tax differences between countries encourage the use of transfer pricing practices in purchase, management service fee, and management service revenue transactions but are not proven in sales transactions. This study cannot prove that tax differences between countries encourage the use of the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing loan transactions. This is probably because the company uses a back to back loan or parallel loan scheme in giving loans so that loans from related parties cannot be traced. In this study, tracing of long-term interest receivable transactions shows that only 2% of observations have the value of transaction receivables greater than zero, which may be caused by the company using a back to back loan or parallel loan scheme so that the receivables from related parties cannot be detected.The results show that the worldwide income system is proven to weaken the use of transfer pricing practices in the majority of transactions, namely sales, purchase, and management service fees, but it is not proven to prevent the practice of thin capitalization in long-term interest-bearing debt transactions. The specific anti-avoidance rule (SAAR) for transfer pricing is proven to increase the effectiveness of tax law enforcement in preventing transfer pricing practices in sales transactions, but not proven in purchasing transactions, management service fees, and management service revenues. The specific anti-avoidance rule for thin capitalization is not proven to prevent the practice of thin capitalization. High tax enforcement is proven to make SAAR rules more effective in preventing the transfer pricing practice in sales and purchase transactions, but not proven in management services transactions. The general anti-avoidance rule (GAAR) is not proven to weaken the practice of transfer pricing and thin capitalization."

"Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan penghindaran pajak nonconforming dan conforming, serta peran moderasi dari faktor institutional terhadap hubungan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memperoleh bukti empiris terkait trade-off antara penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Dengan menggunakan analisis lintas negara yang terdiri dari 33 negara untuk sampel penghindaran pajak nonconforming dan conforming pada periode 2010-2020, penelitian ini menemukan bukti sebagai berikut. Pertama, analisis pada determinan penelitian ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak nonconforming dan conforming relatif lebih tinggi di negara dengan bahasa strong FTR dan risiko iklim yang tinggi. Selanjutnya, penghindaran pajak nonconforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat dan book-tax conformity yang tinggi. Di sisi lain, penghindaran pajak conforming relatif lebih rendah di negara dengan tax enforcement yang kuat, tetapi lebih tinggi di negara dengan book-tax conformity yang tinggi. Kedua, analisis pada peran faktor institusional secara umum menunjukkan bahwa faktor institusional mampu memperlemah perilaku perusahaan (bahasa dan risiko iklim) untuk melakukan penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Selanjutnya, interaksi faktor institusional yang paling efektif untuk mengurangi penghindaran pajak nonconforming dan conforming adalah interaksi antara tax enforcement dan public governance. Ketiga, analisis pada trade-off penghindaran pajak nonconforming dan conforming menunjukkan bahwa biaya dari penghindaran pajak nonconforming lebih besar daripada penghindaran pajak conforming pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih tinggi, perlindungan investor yang lebih rendah, public governance yang lebih baik, book-tax conformity yang lebih tinggi, dan tax enforcement yang lebih kuat. Sebaliknya, pada negara dengan tingkat korupsi yang lebih rendah, perlindungan investor yang lebih tinggi, public governance yang lebih buruk, book-tax conformity yang lebih rendah, dan tax enforcement yang lebih lemah, biaya dari penghindaran pajak conforming lebih besar daripada penghindaran pajak nonconforming. Terakhir, penelitian ini memiliki implikasi penting bagi suatu negara dalam menghadapi permasalahan penghindaran pajak melalui analisis dua strategi penghindaran pajak secara bersamaan yaitu penghindaran pajak nonconforming dan conforming. Secara khusus, penelitian ini menitikberatkan suatu negara untuk lebih memprioritaskan penguatan pada dua faktor institusional, yaitu tax enforcement dan public governance.

---

This research aims to provide empirical evidence regarding the factors associated with nonconforming and conforming tax avoidance, as well as the moderating role of institutional factors in these relationships. Additionally, the study seeks to establish empirical evidence concerning the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance. Using cross-country analysis comprising 33 countries for nonconforming and conforming tax avoidance samples during the period 2010-2020, this research yields the following findings. Firstly, the analysis of the determinants in this study indicates that nonconforming and conforming tax avoidance is relatively higher in countries with strong Future Time Reference (FTR) language and high climate risk. Furthermore, nonconforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement and high book-tax conformity. On the other hand, conforming tax avoidance is relatively lower in countries with strong tax enforcement but higher in countries with high book-tax conformity. Secondly, the analysis of the role of institutional factors in general indicates that institutional factors have the capacity to weaken corporate behavior (language and climate risk) in engaging in both nonconforming and conforming tax avoidance. Furthermore, the most effective interaction of institutional factors in reducing nonconforming and conforming tax avoidance is the synergy between tax enforcement and public governance. Thirdly, the analysis of the trade-off between nonconforming and conforming tax avoidance indicates that the costs associated with nonconforming tax avoidance exceed those of conforming tax avoidance in countries characterized by higher levels of corruption, diminished investor protection, superior public governance, higher book-tax conformity, and more robust tax enforcement. Conversely, in countries with lower corruption levels, higher investor protection, poorer public governance, reduced book-tax conformity, and weaker tax enforcement, the costs of conforming tax avoidance surpass those of nonconforming tax avoidance. Finally, this research carries significant implications for a nation facing tax avoidance issues through the simultaneous analysis of two tax avoidance strategies, namely, nonconforming and conforming tax avoidance. Specifically, the study underscores the importance of prioritizing the strengthening of two institutional factors which are tax enforcement and public governance."

"Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh laporan keberlanjutan substantif terhadap kinerja keberlanjutan secara langsung maupun tidak langsung (melalui pengurangan penghindaran pajak agresif), pengaruh kinerja keberlanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat, dan pengaruh penghindaran pajak agresif terhadap kesejahteraan masyarakat yang dimoderasi oleh korupsi atau inefisiensi pengalokasian pajak. Dengan sampel perusahaan manufaktur pada 20 negara (2014-2017), penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keberlanjutan substantif berpengaruh positif terhadap kinerja keberlanjutan secara langsung namun tidak berpengaruh secara tidak langsung. Kinerja keberlanjutan berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penghindaran pajak agresif berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, diperkuat oleh tingkat korupsi, dan diperlemah oleh inefisiensi alokasi pajak.

---

This study aims to provide empirical evidence about the direct and indirect effect of substantive sustainability reports on sustainability performance (through reduction of aggressive tax avoidance), the effect of sustainability performance on welfare, and the effect of aggressive tax avoidance on social welfare (moderated by corruption or tax allocation inefficiency). Using manufacturing companies in 20 countries (2014-2017) as sample, this study finds that substantive sustainability reports have (do not have) direct (indirect) positive effect on sustainability performance. Sustainability performance affects welfare negatively. Aggressive tax avoidance affects welfare negatively. This effect is strengthened by corruption and weakened by tax allocation inefficiency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik pajak internasional terhadap tax avoidance serta pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kualitas laba. Penelitian ini juga menambahkan peran manajemen resiko pajak dan corporate governance dalam hubungan tersebut. Penelitian ini menggunakan data panel balance atas perusahaan multinasional di negara ASEAN–4, untuk tahun pengamatan dari 2010 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pajak internasional dapat meningkatkan besaran penghindaran pajak dan menurunkan kualitas laba. Sebaliknya manajemen resiko pajak dan corporate governance menunjukkan semakin memperkuat pengaruh praktik pajak internasional terhadap tax avoidance dan memperlemah pengaruh praktik pajak internasional terhadap kualitas laba.

---

This study aims to examine the effect of international tax practices on tax avoidance as well as direct and indirect effects on earnings quality. This study also adds the role of tax risk management and corporate governance in this relationship. This study uses panel balance data on multinational companies in ASEAN-4 countries, for the observation year from 2010 to 2016. The results show that international tax practices can increase the amount of tax avoidance and reduce the quality of earnings. On the contrary, tax risk management and corporate governance have shown to strengthen the influence of international tax practices on tax avoidance and to weaken the effect of international tax practices on earnings quality"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis pengaruh tarif pajak dan adopsi IFRS terhadap Foreign Direct Investment (FDI) pada negara-negara berkembang di Asia dengan menggunakan analisis deskriptif dan regresi data panel. Penelitian ini dilakukan pada 22 negara berkembang di Asia dengan objek penelitian yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya tarif pajak di suatu negara berpengaruh negatif terhadap arus masuk FDI, begitu juga tingkat adopsi IFRS yang dilakukan oleh negara-negara berkembang di Asia berpengaruh positif terhadap arus masuk FDI di negara tersebut. Kebijakan negara dalam menentukan tarif pajak dan keputusan melakukan adopsi IFRS memberikan suatu institutional advantage, yang menjadi nilai tambah untuk menunjang keputusan investor dalam melakukan FDI di suatu negara.

---

ABSTRACT

This study analyzed the effect of the tax rate and IFRS adoption on the Foreign Direct Investment (FDI) in Asian developing countries by using descriptive analysis and panel data regression. This study was conducted in 22 developing countries in Asia, with the object of study is from 2005 to 2013.

The results showed that the amount of the tax rate in a country made significant and negative impact on FDI inflows. IFRS adoption by the Asian developing countries has a positive impact on the FDI inflows. The government's policy in determining the tax rate and the decision in IFRS adoption provide an institutional advantage, which is become an added value to support the investor?s decision on transferring FDI to the country."

"[Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memanfaatkan negara tax haven. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis kebijakan dan implementasi kebijakan itu sendiri dalam rangka menanggulangi penghindaran pajak tersebut dan bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan Anti Tax Avoidance di Indonesia belum sepenuhnya dapat menanggulangi penghindaran pajak dengan pemanfaatan negara tax haven. Beberapa alternatif kebijakan yang direkomendasikan antara lain: revisi kebijakan Anti Tax Avoidance, pengertian tax avoidance, pencetusan General Anti Avoidance Rules;The purpose of this research is to the practice of tax avoidance by multinational companies to take advantage of tax haven countries. In addition, this study also aims to analyze the policy and implementation of the policy itself in order to tackle tax avoidance and the efforts which have been made by the Directorate General of Taxation. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues raised. These results indicate that the policy of the Anti Tax Avoidance in Indonesia have not been fully able to cope with the utilization of tax avoidance with tax haven countries. Several policy alternatives are recommended, among others: Anti Tax Avoidance policy revision, the notion of tax avoidance, and establishment of General Anti Avoidance Rules, The purpose of this research is to the practice of tax avoidance by multinational companies to take advantage of tax haven countries. In addition, this study also aims to analyze the policy and implementation of the policy itself in order to tackle tax avoidance and the efforts which have been made by the Directorate General of Taxation. This study used a qualitative approach to gain an understanding of the issues raised. These results indicate that the policy of the Anti Tax Avoidance in Indonesia have not been fully able to cope with the utilization of tax avoidance with tax haven countries. Several policy alternatives are recommended, among others: Anti Tax Avoidance policy revision, the notion of tax avoidance, and establishment of General Anti Avoidance Rules]"

"Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari penggunaan derivatif keuangan terhadap penghindaran pajak, manajemen laba akrual, persistensi laba, dan kekeliruan penilaian pasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meneliti peran dari lingkungan pajak terhadap hubungan antara derivatif keuangan dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan analisis lintas negara dengan lingkup negara-negara di ASEAN, yang terdiri dari: Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.Dengan menggunakan analisis data panel yang diestimasi dengan teknik LSDV Least Square with Dummy Variable , dan sampel sebanyak 1395 firm-year yang merupakan perusahaan pengguna derivatif keuangan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan derivatif keuangan berpengaruh positif terhadap tingkat penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa derivatif keuangan dapat dipergunakan sebagai alat penghindaran pajak.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa lingkungan pajak di suatu negara mempengaruhi hubungan antara penggunaan derivatif keuangan dan aktivitas penghindaran pajak. Terdapat trade off antara penggunaan derivatif keuangan sebagai alat penghindaran pajak dengan fasilitas-fasilitas perpajakan yang diberikan oleh negara dengan lingkungan pajak yang kompetitif. Ketika penggunaan derivatif keuangan dikaitkan manajemen laba akrual, penelitian ini menemukan bahwa hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan lindung nilai dan besaran manajemen laba akrual bersifat substitusi, sedangkan hubungan antara penggunaan derivatif keuangan tujuan spekulasi dan besaran manajemen laba akrual bersifat komplementer.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tujuan penggunaan derivatif keuangan tidak menyebabkan persistensi dari komponen-komponen laba berbeda antara perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi dengan perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai. Terakhir, penelitian ini juga menemukan bahwa ekspekstasi laba yang tercermin dalam return saham pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan lindung nilai lebih mencerminkan perbedaan persistensi komponen arus kas operasi dari laba dibandingkan pada perusahaan pengguna derivatif keuangan tujuan spekulasi.

---

This study aims to examine the effects of financial derivatives on tax avoidance, accrual based earnings management, earnings persistence, and market mispricing. Furthermore, this study also aims to examine the role of the tax environment on the relationship between financial derivatives and tax avoidance. This study uses a cross country analysis with the scope of ASEAN countries which consists of the Philippines, Indonesia, Malaysia, and Singapore.By using panel data analysis that estimated by the LSDV Least Square with Dummy Variable technique and a sample of 1395 firm years of companies using financial derivatives, the results of this study show that the level of financial derivatives usage positively affects the level of tax avoidance, which indicate that financial derivatives can be used as a tax avoidance tool.Results of this study also show that a country rsquo s tax environment affects the relationship between the use of financial derivatives and tax avoidance activities. There is a trade off between the use of financial derivatives as a tax avoidance tool and tax facilities provided by the state with a competitive tax environment.When the use of financial derivatives is associated with the accrual based earnings management, this study finds that the relationship between the use of financial derivatives for hedging purposes and accrual based earnings management is substitutive, while the relationship between the use of financial derivatives for speculative purposes and accrual based earnings management is complementary.This study also shows that the purpose of financial derivatives usage does not cause any difference in the earnings persistence between companies using financial derivatives for hedging purposes and those using financial derivatives for speculative purposes. Finally, this study also shows that earnings expectations embedded in stock returns of financial derivatives users for hedging purposes reflect the difference in persistence of cash flow component more accurately as compared to financial derivatives users for speculative purposes."

"Transfer pricing adalah suatu harga jual khusus yang dipakai dalam pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division) dan biaya divisi pembeli (buying division). Sebenarnya tujuan utama dari transfer pricing pada mulanya adalah sebagai alat untuk mengevaluasi dan mengukur kinerja perusahaan. Namun, praktik transfer pricing sebagian besar yang sudah dilakukan oleh perusahaan multinasional semata-mata menginginkan laba tinggi melalui penghindaran pajak ini. Dampak transfer pricing berpotensi merugikan pendapatan negara pada sektor perpajakan, dikarenakan perusahaan akan mengalihkan laba kena pajaknya pada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah. Transfer Pricing saat ini tidak bisa lagi dikatakan sebagai suatu Penghindaran Pajak, melainkan lebih ke penggelapan pajak. Hal tersebut dikarenakan atas pelanggaran hukum yang terjadi, tindakan penghindaran pajak melalui metode Transfer Pricing ini telah memanipulasi harga di luar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaturan transfer pricing saat ini sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) apakah transfer pricing bisa dikategorikan sebagai salah satu metode penggelapan pajak apabila dilihat dari kepentingannya. Sehingga disini perlu dilakukan penelitian dalam bentuk tesis, dengan mengidentifikasi beberapa masalah yaitu, Bagaimana Praktik Transfer Pricing sebagai upaya penghindaran pajak. Dan yang Kedua, bagaimana pengaturan hukum yang sudah terjadi dalam meminimalisir terjadinya penggelapan pajak pada praktik transfer pricing. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan permasalahan serta memberikan saran terkait permasalahan yang dihadapi yaitu agar wajib pajak dalam hal ini Perusahaan multinasional menghindari melakukan kegiatan tax avoidance dengan mengandalkan praktik transfer pricing karena berpotensi tinggi dalam pengurangan pendapatan Negara demi kepentingan masyarakat. Kedua, harus dilakukan reformasi mendasar baik itu dari sistem regulasi, kelembagaan serta peningkatan kapasitas kualitas dan kuantitas aparatur penegaknya demi terwujudnya suatu kepastian hukum.

---

Transfer pricing is a special selling price used in inter-divisional exchanges to record the income of the selling division and the cost of the buying division. Actually the main purpose of transfer pricing was initially as a tool to evaluate and measure company performance. However, most of the transfer pricing practices that have been carried out by multinational companies simply want high profits through this tax avoidance. The impact of transfer pricing has the potential to harm state revenues in the taxation sector, because companies will divert their taxable profits to countries that have lower tax rates. Transfer Pricing can no longer be said as a Tax Avoidance, but rather tax evasion. That is because for violations of the law that occurred, tax avoidance through the Transfer Pricing method has manipulated prices outside the principle of fairness and custom of business. This study aims to look at how current transfer pricing arrangements are as tax avoidance whether transfer pricing can be categorized as one of the methods of tax evasion when viewed from its importance. So here it is necessary to do research in the form of a thesis, by identifying several problems namely, How is the Transfer Pricing Practice as an effort to avoid taxes? And Second, how are the legal arrangements that have occurred in minimizing the occurrence of tax evasion in the practice of transfer pricing. The results of this study are expected to be able to solve the problem and provide suggestions related to the problems faced, namely that taxpayers in this case multinational companies avoid tax avoidance activities by relying on transfer pricing practices because of the high potential in reducing state revenues for the benefit of the community. Second, fundamental reforms must be carried out both from the regulatory, institutional system and increasing the quality and quantity capacity of the enforcement apparatus for the realization of a legal certainty."

"Skripsi ini membahas pengaruh karakteristik perusahaan dan reformasi perpajakan terhadap penghindaran pajak. Variabel yang digunakan adalah ukuran perusahaan, leverage, intensitas modal, intensitas persediaan, reformasi perpajakan, return on asset, dan market to book ratio. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 52 perusahaan yang termasuk dalam industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan intensitas modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap adanya penghindaran pajak pada perusahaan, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh secara negatif dan signifikan. Namun, leverage dan reformasi perpajakan tidak terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

---

This thesis discusses the effect of firm characteristic and tax reform to the tax avoidance. Variable used are firm size, leverage, capital intensity, inventory intensity, tax reform, return on asset and market to book ratio. The sample of this study was 52 companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010. The results showed that firm size and capital intensity positively affects the tax avoidance on the manufactured company on the Indonesian Stock Exchange in 2008-2010, otherwise inventory intensity negatively affects the tax avoidance. However, leverage and tax reform did not influence the tax avoidance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis modus penghindaran pajak Wajib Pajak Orang Pribadi WP OP atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven dengan melakukan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak DJP . Penelitian dilakukan dengan wawancara terhadap para praktisi di DJP yang membidangi sektor Orang Pribadi dan membahas tiga kasus tentang penghasilan capital gain atas transaksi pengalihan saham, deemed dividend, penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dan kepemilikan aset di negara tax haven. Kesimpulan dari penelitian ini adalah DJP telah melakukan tahapan identifikasi data sampai dengan tindak lanjut untuk penggalian potensi pajak atas penghasilan dan kepemilikan aset di negara tax haven secara efektif dengan memanfaatkan berbagai sumber data eksternal yang relevan.

---

The purpose of this research is to analyze individual tax evasion for income and asset ownership in tax haven country by conducting case study in Directorate General of Taxes DGT. This research is conducted by interviewing some individual tax experts in DGT and had discussed three cases like capital gain from stock acquisition, deemed dividend, remuneration and asset ownership in tax haven country. It is concluded that DGT analysis has efficiently conducted from data identification to follow up prrocess by utilizing and maximizing some relevant external data sources. "