Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkta kelahiran adalah sebuah dokumen yang penting bagi seorang anak karena termasuk hak dasar anak. Selama ini, proses pengurusan Akta Kelahiran dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten/Kota dan dianggap sulit dan mahal. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mewujudkan inovasi layanan publik dalam pemenuhan hak dasar anak melalui Program Lahir Procot Pulang Bawa Akta. Melalui inovasi ini, layanan pengurusan akta kelahiran menjadi cepat, mudah, dan efisien karena melibatkan seluruh Puskesmas, rumah sakit pemerintah, dan rumah sakit swasta yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten. Metode kajian ini menggunakan studi dokumen, wawancara mendalam, dan pengamatan"

"ABSTRACTIndonesia government pursue to established freedom of information for their civilisation in order to enhance good governance in the public sector by implementing the Disclosure of Public Information Act number 14 year 2008 popularly known as UU KIP. This study is aimed to describe and draw the factors that affected the implementation of UU KIP in the Surakarta City and Lombok Barat Municipality. This research uses mixed method both quantitative through survey and qualitative through in-depth interview and focus group discussion. The research concluded that there are numerous factor whis affected the implementation of UU KIP such as; political will both from central government and local leader, aparatur readiness, the lack of the UU KIP itself, minimum budget, infrastructure and the culture of the society. UU KIP also perceived as the Act that regulate the public information and bring enhancement in implementing good governance for the public institution. It believes that the local government will be more accountable, transparent and increase public participation."

"ABSTRAKPendidikan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara Indonesia yang berada dalam usia wajib belajar, termasuk juga difabel. Negara idealnya mampu menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan difabel. Tidak hanya kebutuhan difabel yang harus diperhatikan tetapi juga bagaimana layanan pendidikan tersebut mampu menjamin hak dari difabel dan yang terpenting adalah difabel mampu mengakses layanan pendidikan yang tersedia. Namun tidak jarang difabel mengalami kesulitan mengakses layanan pendidikan yang disediakan oleh negara dikarenakan kebutuhan mereka yang berbeda dengan non difabel. Akibatnya difabel banyak mengalami penolakan ketika ingin bersekolah di sekolah yang mereka inginkan, termasuk di sekolah reguler. Pemahaman yang berkembang adalah sekolah yang pantas bagi difabel hanyalah di sekolah luar biasa. Hal ini yang membuat difabel tak jarang di diskriminasi dalam dunia pendidikan. Kebijakan pendidikan inklusif yang awalnya didesain agar anak difabel dan non difabel mampu belajar bersama pun baik regulasi dan implementasinya masih jauh dari sempurna. Kebijakan pendidikan inklusif seharusnya dapat digunakan sebagai dasar kesetaraan pendidikan kenyataannya masih menerapkan syarat khusus agar difabel mampu diterima di sekolah reguler tersebut. Saat difabel tidak mampu lolos kualifikasi yang ditentukan maka dia tidak dapat diterima di sekolah inklusif tersebut dan dikembalikan ke sekolah luar biasa. Jika hal ini terjadi maka negara gagal menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi difabel itu sendiri."

"Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan program pendidikan di ISCO Foundation yaitu program beasiswa pendidikan dan program sanggar kegiatan anak. Penelitian ini juga membahas program yang mendukung program pendidikan yaitu program nutrisi dan tambahan kesehatan dan program perlindungan dan advokasi hak anak. Program ini memberdayakan anak-anak dari kelompok marjinal dengan melakukan pemenuhan hak dasar anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan program dan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan program pendidikan sebagai upaya pemenuhan hak anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif melalui studi literatur, observasi, dan wawancara yang dilakukan secara luring. Penelitian ini melibatkan 10 orang informan yang terdiri dari staf ISCO Foundation, anak dampingan ISCO Foundation, dan alumni anak dampingan ISCO Foundation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam program pendidikan, ISCO Foundation berhasil memenuhi hak anak atas pendidikan. Dalam program nutrisi dan tambahan kesehatan, program ini melakukan pemenuhan hak anak atas gizi. Dalam program perlindungan dan advokasi hak anak, ISCO Foundation berhasil melakukan pemenuhan hak atas perlindungan dan hak atas identitas. Faktor pendukung yang mempengaruhi pelaksanaan program adalah lokasi yang strategis, kedekatan dengan anak dampingan, adanya program pendukung dari donor, kesadaran orang tua yang tinggi, dan staf lapangan yang handal. Sedangkan, faktor penghambatnya adalah pergaulan bebas, lingkungan yang berpengaruh buruk, dan penolakan dari anak dampingan.

---

This study discusses the implementation of educational programs at ISCO Foundation, namely educational scholarship programs and children's activity studio programs. This research also discusses programs that support educational programs, namely nutritional and supplementary health programs and programs for the protection and advocacy of children's rights. This program empowers children from marginalized groups by fulfilling children's basic rights. The purpose of this research is to describe the implementation of the program and explain what factors influence the implementation of educational programs as an effort to fulfill children's rights. This research is qualitative research with a descriptive study through literature studies, observations, and interviews conducted offline. This research involved 10 informants consisting of ISCO Foundation staff, ISCO Foundation assisted children, and ISCO Foundation assisted alumni. The results of the research show that in terms of educational programs, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling children's right to education. In the nutritional and additional health program, this program fulfills children's right to nutrition. In the protection and advocacy program for children's rights, ISCO Foundation has succeeded in fulfilling the right to protection and the right to identity. Supporting factors that influence program implementation are strategic location, proximity to assisted children, existence of donor support programs, high parental awareness, and reliable field staff. Meanwhile, the inhibiting factors are promiscuity, an environment that has a bad influence, and rejection from assisted children."

"ABSTRAKOrganisasi-organisasi pemuda yang mengadakan kongres pada tanggal 28 Oktober 1928 tidak hanya berkeinginan untuk mempunyai tanah air yang satu dan berbangsa yang satu, tetapi juga berkeinginan mempunyai bahasa persatuan. Mudah dipahami bahwa keinginan yang tersebut terakhir itu didasarkan pada kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari pelbagai suku bangsa; yang pada umumnya memiliki bahasa daerahnya sendiri. Keinginan para pemuda tersebut kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bab XV, pasal 36, dengan perumusan " Bahasa Negara adalah Bahasa Indonesia" disertai penjelasan. "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dsb.) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup." Sebagai warga negara Indonesia, setiap orang berkewajiban untuk menyadari betapa panjangnya jalan yang harus ditempuh untuk kelahiran sebuah bahasa negara. Dalam kewajiban tersebut terkandung keharusan untuk menggunakannya secara baik dan benar dan lebih dari itu ialah kewajiban untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Hal tersebut antara lain juga disebabkan fungsi bahasa Indonesia sebagai penghubung berbagai bahasa daerah Nusantara dalam membentuk satu masyarakat bahasa (Masinambow, 1985 : Kompas 18 Januari), atau seperti yang dikatakan Einar Haugen (1966:927),"A language is the medium of communication between speakers of different dialects.""

"PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, PPAT Sementara yang dimaksud adalah Camat. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi serta urgensi Camat sebagai PPAT Sementara di Kabupaten Banyuwangi apakah sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan ingin mengetahui pertanggungjawaban serta bentuk akta yang dibuat oleh Camat sebaga PPAT Sementara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian non-doktrinal, pengambilan sumber data menggunakan dua teknik yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dan kuisioner terhadap beberapa narasumber terkait Camat sebagai PPAT Sementara, dan melalui studi dokumen guna mengumpulkan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum. Berdasarkan penelitian ini diperoleh adanya eksistensi Camat sebagai PPAT Sementara di 4 (empat) Kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, serta adanya urgensi di beberapa kecamatan dikarenakan masih kurangnya PPAT Notaris di desa-desa terpencil, sedangkan terkait pertanggungjawaban dan bentuk akta yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Sementara hal tersebut sama dengan PPAT Notaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Temporary PPAT (Land Deed Official) is a government official appointed due to their position to carry out the duties and responsibilities of a PPAT by creating PPAT deeds in areas where there are insufficient PPATs, as referred to in Article 1, paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 2016. The Temporary PPAT in this case is the Sub-district Head (Camat). This paper aims to examine the existence and urgency of the Camat as a Temporary PPAT in Banyuwangi Regency, and whether it aligns with the applicable regulations. It also seeks to explore the accountability and types of deeds created by the Camat as a Temporary PPAT. The research uses a non-doctrinal approach, collecting data through two techniques: primary and secondary data sources. Primary data is gathered through interviews and questionnaires with several informants related to the Camat as a Temporary PPAT, while secondary data is collected through document studies to obtain legal materials. Based on the research, it was found that the Camat serves as a Temporary PPAT in four sub-districts in Banyuwangi Regency, and the role is considered urgent in certain sub-districts due to the lack of Notary PPATs in remote villages. Regarding accountability and the types of deeds created by the Camat as a Temporary PPAT, they are the same as those made by Notary PPATs in accordance with the applicable laws and regulations."

"Orang dewasa di seluruh dunia mempercayakan keberlanjutan dari dunia ini kepada manusia yang sekarang masih anak-anak. Akan tidaknya dunia di masa depan menjadi tempat yang lebih nyaman untuk ditinggali juga tergantung kepada kemampuan anak-anak sekarang mengelola, melestarikan dan mengupayakan perbaikan secara terus-menerus. Apabila orang dewasa sadar akan kebutuhan masa depan tersebut dan menyiapkan anak-anak dengan baik, maka dunia akan semakin tua, bermutu, dan nyaman untuk ditempati oleh manusia. Manusia berbeda dengan makluk lain ciptaan tuhan, karena manusia dikaruniai dengan akal, perasaan, kemauan dan kemampuan-kemampuan unggulan lain. Kemampuan-kemampuan ini pulalah yang diamanatkan untuk dipakai, sehingga manusia menjadi makluk yang lebih bermartabat dalam berhubungan dengan sesama manusia, dengan alam, dan dengan tuhannya. Itulah sebabnya penghargaan dan penghormatan terhadap hak-hak manusia baik anak-anak maupun dewasa adalah suatu kehakikian yang harus dilakukan. "