Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas rumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah-daerah tertentu dengan studi pada Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan fasilitas pajak penghasilan dan melihat kesesuaian faktorfaktor tersebut dengan kebijakan yang dihasilkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan dengan kebijakan yang dihasilkan. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan tersebut yaitu pengembangan struktur industri, pengalihan teknologi, penciptaan lapangan pekerjaan, bidang usaha pionir, akses ke pasar internasional, pengembangan daerah tertentu, dan mendukung kebijakan pemerintah. Sedangkan faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan ini adalah fenomena race to the bottom, pembebasan pajak, sinkronisasi peraturan, dan peranan pemerintah daerah dalam menarik investasi.

---

This study focus in policy formula analysis of income tax incentives for investment in spesific industries and or spesific region, a study in "Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008". The purpose of this study is to study factors which needs to be considerated in income tax policy formulation and consistency between input factors with the policy itself. This research is a qualitative research with descriptive interpretive.

This study conclude there is consistency between input factors with the policy itself. Input factors stated before consist of development in industrial structure, technology transfer, employment creation, pioneer industries, access to overseas market, development in spesific region, and support in government policies. Furthermore, other factors which need to be considered are a race to the bottom phenomena, tax exemption, law consistency, and the role of local government to attract investment."

"Tambahan penghasilan pegawai adalah sebagai salah satu cara untuk menata ulang kebijakan pemberian tunjangan dengan menghapuskan pemberian berbagai macam honor, kemudian jumlah honor yang dihapuskan dikelola secara legal dan diberikan dalam bentuk tunjangan resmi kepada seluruh daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori Jones (1996), yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Kota Depok menunjukkan bahwa ada beberapa indikator dan sub-indikator yang belum terpenuhi.

---

Additional employee income is one of the ways to rearrange allowance policy by eliminating the provision of various honorarium, and later the amount of deleted honorarium is managed legally and given in the form of formal allowances to all regions. This research analyzes the implementation of additional policy income of employees in Depok City. This research uses a post-positivist approach with the collection through interviews and literature studies. This research uses Jones (1996) theory, namely organization, interpretation, and application. The result about implementation of additional policy income in Depok City showed that there were several indicators and sub-indicators have not been fulfilled."

"Keberhasilan suatu organisasi di dalam mencapai tujuan tidak terlepas dari keberadaan sumber daya manusia yang berinteraksi di dalamnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari bagaimana cara seorang pemimpin di dalam menggalang kerjasama dengan bawahannya, sejauh mana di dalam kepemimpinannya tersebut dapat menggerakkan dan mempengaruhi serta memotivasi bawahan sehingga para pegawai/bawahannya dengan kesadaran dan rasa tanggung jawabnya akan bekerja dengan produktif,dan kondisi ini selanjutnya tentu saja akan mendukung percepatan didalam pencapaian tujuan organisasi yang dipimpinnya. Pemahaman di atas mendorong minat penulis untuk menelitinya secara seksama apakah faktor kepemirnpinan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai di Iingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Muara Enim? dan di antara variabel tersebut variabel mana yang dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja PNS? Penelitian ini menggunakan deskriptif bersifat korelasional dengan pengumpulan data melalui wawancara dan penyebaran angket kepada para responden/sampel terpilih dari populasi yang ada dibuat dengan skala likert dengan pilihan ganda. Populasi penelitian adalah Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan/pejabat struktural dan unsur staf di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim. Sampel diambil secara acak dari dalam Iingkup tujuh unit kerja yang diasumsikan cukup representatif. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antar variabel tersebut, dari data fapangan yang didapat kemudian dihitung dengan analisis kuantitatif dengan cara statistik, didapat hasil kesimpulan sebagai berikut:1. Adanya hubungan yang signifkan antara kepemimpinan dengan produktivitas kerja pegawai dengan nilai korelasi (r) sebesar 0.403, dimana nilai ini menunjukkan dalam katagori hubungan positif/dapat digunakan. Berarti apabila kepemimpinan ditingkatkan maka produktivitas kerja akan meningkat.2. Adanya hubungan yang signifikan antara motivasi dengan produktivitas kerja pegawai dengan nilai korelasi ( r ) sebesar 0.515, dimana nilai menunjukkan dalam katagori hubungan positif/dapat digunakan. Berarti apabila motvasi kerja ditingkatkan maka produktivitas kerja akan meningkat.3. Motivasi kerja merupakan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap produktivitas kerja pegawai dibanding faktor kepemimpinan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka untuk meningkatkan produktivitas kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim, perlu ditingkatkan kembali strategi untuk mendorong produktivitas kerja pegawai, baik dari unsur kepemimpinannya sendiri selaku motivator dan terutama sekali dari unsur pendorong motivasi kerja bagi bawahan, baik dengan pendekatan kelompok maupun perorangan yang bersifat material maupun non material yang dianggap paling kuat/dominan yang dapat mendongkrak motivasinya dari masing-masing bawahan tersebut sehingga dengan demikian akan timbul kemauan yang akan mendorong meningkatkan produktivitas kerjanya. Di samping itu perlunya ditanamkan bentuk penyadaran kembali sikap PNS itu sendiri yang harus konsisten dengan komitmennya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat yang harus diwujudkannya dalam bentuk hasil kerja yang produktif."

"Pnghasilan pokok yang diberikan oleh rumah tangga pegawai PNKA dikompleks rawamangun, yaitu penghasilan yang diterima oleh para pegawai yang masih aktif bekerja pada PNKA, para pensiunan PNKA, dan para janda PNKA, sebagai balas jasa yang mereka terima dari PNKA, adalah sebesar 27,01 persen dari keseluruhan penghasilannya."

"Legal aspects of non-wage payments for local government officials and employees in Indonesia; cases in Solok, Gorontalo Province, Pekanbaru, and Jembrana"

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta. Program pelatihan merupakan unsur yang cukup penting dan strategis dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, memberikan wawasan baru, metode kerja baru, merubah prilaku manusia sehingga memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pelatihan baik yang menyangkut materi, metode, instruktur dan kontribusi pelatihan secara keseluruhan. Untuk menguji efektivitas pelaksanaan pelatihan telah dilakukan penelitian yang melibatkan 130 responden yang dipilih secara "stratified rendom sampling" dari 200 orang yang tergolong dalam populasi penelitian ini. Sample sebanyak 130 orang tersebar menurut strata golongan IV 9 orang, III 81 orang dan II 40 orang, sehingga keseluruhan sample berjumlah 130 orang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptip dengan teknik frekuensi distribusi dan prosentase. Analisis data untuk masing-masing aspek yang telah diidentifikasi dikaji dengan menggunakan frekuensi distribusi dan prosentase kemudian dibandingkan dengan tabel interpretasi seperti yang dikembangkan Arikunto (1998). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi dan ketepatan waktu sebanyak pelatihan menunjukkan efektivitas yang tinggi. Responden sebanyak 83 % mempersiapkan bahwa Kedua aspek tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan materi yang diinginkan responden. Dari hasil analisis terhadap aspek metode, penggunaan bahasa, pemberian motivasi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan pelatihan untuk aspek-aspek tersebut cukup baik terutama di dalam pemberian motivasi kepada responden dilihat sebagai faktor yang positif untuk mendorong responden mengikuti pelatihan dengan seksama. Secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan memiliki nilai sekitar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan cukup efektif didalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kualitas pegawai. Disamping itu kontribusi pelatihan terhadap pelaksanaan tugas menunjukkan kisaran nilai 76,25% sehingga dapat diterjemahkan bahwa kontribusi pelatihan cukup efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai."

"Efektifitas Diklatpim Tingkat III terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi "X" selama ini belum pernah diadakan evaluasi. Selama ini Diklatpim Tk. III berjalan begitu saja seakan-akan sebagai suatu keharusan yang harus diemban oleh setiap pegawai yang akan atau sudah duduk di jabatan struktural eselon III. Selama ini evaluasi terhadap Diklatpim Tk. III yang dikaitkan dengan kinerja pegawai belum dilakukan, sedangkan sebetulnya hal tersebut sangat penting untuk dilakukan.Berdasarkan hasil observasi dan wawancara temyata memang ada beberapa keluhan baik dari atasan peserta Diktat ataupun peserta sendiri mengenai efektifitas Diklatpim Tk. III terhadap peningkatan kinerja. Selama ini memang ada evaluasi tetapi yang berkisar pada penyelenggaraan Diklatpim TK. III saja.Berdasarkan permasalahan tersebut maka penulis berusaha untuk memberikan alternatif salah satu pemecahan masalahnya yaitu dengan mempertimbangkan level-level evaluasi pelatihan sesuai teori Five Level Framework dari Phillips. Untuk mengetahui efektifitas Diklatpim Tk. III terhadap kinerja, maka perlu diadakan evaluasi terhadap program dimaksud dikaitkan dengan kinerja. Evaluasi yang akan dilakukan adalah evaluasi Diklatpim Tk. III bagi pegawai yang akan mengikuti Diklatpim Tk. III. Evaluasi Diktat menurut penulis dengan membuat suatu bentuk evaluasi minimal di level 3 yaitu Job application. Metode yang dipakai dalam mengevaluasi adalah dengan Pretest dan Postest. Yaitu evaluasi tersebut diberikan kepada pegawai sebelum mengikuti Diktat dan setelah mengikuti Diktat dan pada pegawai yang sama. Untuk lebih mengembangkan sistem evaluasi ini, dilakukan sosialisasi baik kepada atasan maupun pegawai sehingga diharapkan evaluasi level 3 dipahami dan diterapkan oleh seluruh pegawai. Rancangan evaluasi ini diharapkan pula dapat menjadi tahap awal bagi pengembangan sistem evaluasi Diklat-diklat di Pemerintah Daerah Provinsi "X"."