Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PPCI sebagai organisasi payung yang fungsi utamanya adalah sebagai koordinator bagi organisasi-organisasi kecacatan di bawahnya memiliki peran yang sangat strategis untuk mensinergikan hubungan antara PPCI, organisasi anggota, instansi pemerintah dan masyarakat umum untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang cacat.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui penelusuran catatan-catatan atau dokumen-dokumen yang dimiliki PPCI, observasi dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan yang berada pada lingkungan ekstemal PPCI dan lingkungan internal PPCI.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat pada seluruh instansi yang benwenang dan masyarakat yang peduli terhadap penyandang cacat belum efektif, padahal peranan pemerintah untuk mewujudkan P5 HAM bagi penyandang carat memiliki posisi yang cukup sentral sebagai koordinator terhadap masalah-masalah penyandang carat, terutama dalam masalah dana, sosialisasi kebijakan atau Undang-undang yang berhubungan dengan penyandang cacat dan sosialisasi kegiatan-kegiatan organisasi penyandang cacat yang tujuannya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat luas terhadap masalah-masalah penyandang carat.Berdasarkan temuan di atas maka disarankan agar PPCI memaksimalkan kinerja atau performa organisasinya yang berfungsi sebagai koordinator, dan memaksimalkan sinerginya dengan masyarakat dan instansi pemerintah. Dengan efektifnya hasil-hasil kegiatan PPCI pada masyarakat luas akan meningkatkan peran sosial penyandang cacat, yang secara otomatis akan meningkatkan ketahanan sosial penyandang cacat itu sendiri.

---

PPCI as an umbrella organization has it main function as coordinator to its members. PPCI has a strategic function because in an ideal world, it can effectively coalesce the correlation between PPCI, its members, government institution and society to accomplish the appreciation, improvement, align, fulfillment and protection on human rights for people with disability. The purpose of this research is to study some of management function that PPCI carry out (planning, coordinating and evaluation). Data were collected qualitatively with documents review in PPCI, tangible observation with an in-depth interview with one of PPCI and member organization's staff, and also with three workers to see their perception about people with disability.

It is shown in this study that the great effort to accomplish the appreciation, improvement, straighten up, fulfillment and protection on human rights for people with disability on government institution is not effective up till now, fortunately the government's responsibility to accomplish those rights for people with disability has a central position as the coordinator to the people with disability's problems, mainly in funds, in the dissemination of the regulation about people with disability and the spreading of the PPC: and its members' activity to improve society awareness to the problem of people with disability. It is recommended for PPCI to make best use of its organization's performance as coordinator and to maximize its relationship with government institution and society. With the constructive of PPCI's activity result in the society, it will improve the social role of the people with disability, which consequentially will improve the social defense of the people with disability itself."

"Dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas sebagai pekerja di sektor formal, Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan kuota minimum melalui UU No.8 Tahun 2016. Melalui kebijakan tersebut, institusi pemerintahan ataupun yang berkaitan dengan pemerintan layaknya BUMN atau BUMD wajib mempekerjakan 2% penyandang disabilitas dari total pekerja. Sedangkan perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% penyandang disabilitas dari total pekerja. Penelitian ini menganalisis pengaruh Kebijakan Kuota Minimum terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal pada tingkat kabupaten/kota di Pulau Jawa. Menggunakan model fixed effect, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kuota berkorelasi positif dan signifikan secara statistik terhadap proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal. Namun, tren proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal periode 2017 – 2022 justru mengalami penurunan. Temuan ini menunjukkan bahwa perlunya upaya lebih lanjut dalam implementasi kebijakan secara komprehensif agar dapat meningkatkan proporsi pekerja penyandang disabilitas di sektor formal.

---

In order to increase the participation of person with disabilities as workers in the formal sector, the Indonesian government has established a minimum quota policy through Law No. 8 of 2016. Under this policy, the government, state-owned enterprises (BUMN), and regional government-owned enterprises (BUMD) are required to employ 2% disabled individuals out of the total workforce. Meanwhile, private companies are required to employ 1% disabled individuals out of the total workforce. This study analyses the impact of the Minimum Quota Policy on the proportion of disabled workers in the formal sector at the regency/city level in Java Island. Using a fixed effect model, the results of the study indicate that the quota policy is positively correlated and statistically significant to the proportion of disabled workers in the formal sector. However, the trend of the proportion of workers with disabilities in the formal sector during the period 2017 – 2022 actually experienced a decline. This finding indicates the need for further efforts in the comprehensive implementation of policies to increase the proportion of workers with disabilities in the formal sector."

"Kereta commuter line yang beroperasi di willayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi dibawah naungan PT. Kereta Commuter Indonesia, merupakan pelayanan publik di bidang transportasi yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk seluruh masyarakat. Sebagai pelayanan publik, seharusnya pelayanan kereta commuter line dapat diakses oleh seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas fisik. Namun, kenyataannya masih terdapat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh penyandang disabilitas terkait akses yang disediakan oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Peneliti ingin meneliti akses pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek bagi penyandang disabilitas fisik. Untuk meneliti akses pelayanan kereta commuter line, peneliti menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi ketersediaan, dimensi keterjangkauan, dan dimensi penerimaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dan termasuk penelitian deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan software Nvivo dan Discouse Networks Analysis. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu 16 (enam belas) dari 24 (dua puluh empat) sudah terpenuhi, sehingga dinilai sudah terdapat akses bagi penyandang disabilitas fisik dalam menggunakan pelayanan kereta commuter line di Jabodetabek, namun masih terdapat permasalahan ataupun kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas fisik. Dari hasil penelitian tersebut, maka PT. Kereta Commuter Indonesia harus meningkatkan akses pelayanan kereta commuter line bagi yang penyandang disabilitas, sehingga akses yang saat ini sudah tersedia bisa dapat ditingkatkan kembali.

---

The Commuter line, which operated in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi region under the auspices of PT Kereta Commuter Indonesia, is one of public service that field on transportation provided by the Indonesian Government for the entire community. As a public service, commuter line services should be accessible to all people, including the one with physical disabilities. However, in reality, there are still complaints made by persons with disabilities regarding access provided by PT. Kereta Commuter Indonesia. Therefore, researchers want to see the access to commuter line services in Jabodetabek for people with physical disabilities. To see such access to commuter line services, researchers used 3 (three) dimensions: dimensions of availability, affordability, and acceptance. This study uses a post positivist approach and includes descriptive research. In analyzing data, researchers used Nvivo and Discouse Networks Analysis software. The results obtained were 16 (sixteen) out of 24 (twenty four) have been fulfilled, so that there was considered to be access for persons with physical disabilities in using the services of commuter line trains in Jabodetabek, but indeed there were still problems or difficulties faced by persons with disabilities physical. As a further advice, PT. Kereta Commuter Indonesia must increase the access to commuter line services for persons with disabilities, to improve the current condition."

"Pokok permasalahan tesis ini adalah ?apakah terdapat hubungan yang positif dan signitikan antara karaktenstik rnasalh, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan prdses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial periyandang carat di Jakarta Selatan?Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan tersebut adaiah metode survei. Permasalahan ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tedri yang dikemukakan oleh Paul A. Sabatier dan Daniel Mazmanian yang menyatakan bahwa proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan falctor-faktor di luar kebijakan.Setelah dilakukan penelitian terhadap persepsi para penyandang cacat di Jakarta Selatan, dapat disimpuikan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signilikan antara karakteristik masalah, daya dukung kebijakan dan faktor-faktor di luar kebijakan dengan proses implementasi kebijakan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Jakarta Selatan.

---

The main issue of the thesis is ?are there any positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta".The research method used is the survey method. The issue is then analyzed with the policy implementation theory by Paul A. Sabatier gand Daniel Mazmanian: "the policy implementation process is influenced by the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors".After the research on the perception of disable in South Jakarta, we may conclude that there are positive and significant correlations between the problem characterize, the supportive policy and the non-policy factors with the implementation process of disable social welfare improvement efforts policy in South Jakarta."

"Jumlah populasi individu berkebutuhan khusus di Indonesia semakin meningkat seiring dengan waktu. Individu berkebutuhan khusus (IBK) dapat memiliki berbagai keterbatasan seperti keterbatasan dalam kemampuan intelektual dan fisik, gangguan kondisi jiwa, dan juga masalah medis yang kompleks sehingga membuat populasi ini semakin rentan mengalami gangguan kesehatan mulut dan membutuhkan akses serta pelayanan perawatan kesehatan gigi dan mulut. Dokter gigi Indonesia yang memiliki spesialisasi dan kemampuan di bidang perawatan gigi dan mulut IBK masih langka sehingga besar kemungkinan bahwa perawatan gigi dan mulut pasien IBK dilakukan oleh dokter gigi umum atau spesialis. Namun sampai saat ini, tidak ditemukan data mengenai pelayanan kedokteran gigi bagi IBK oleh dokter gigi Indonesia dan bagaimana pengetahuan dan persepsi dokter gigi Indonesia dalam melakukan special needs dentistry/special care dentistry (SND/SCD). Studi ini merupakan penelitian dengan desain potong lintang dan deskriptif analitik menggunakan kuesioner yang telah diadaptasi lintas budaya ke dalam Bahasa Indonesia. Hasil uji reliabilitas dan validitas kuesioner ini adalah baik (acceptable). Sebanyak 250 responden yang merupakan dokter gigi dan dokter gigi spesialis berpartisipasi dalam penelitian ini. Hanya 26,4% responden yang memiliki persepsi yang baik mengenai SND/SCD dan mayoritas (70%) responden tidak melakukan SND/SCD. Meskipun demikian, persepsi responden terhadap pasien SND/SCD pada penelitian ini dominan positif kecuali pada kelompok pasien penyakit menular. Persepsi responden juga dominan nyaman, kecuali pada kelompok pasien dengan penyakit menular dan masalah psikologis atau perilaku. Tidak terdapat hubungan antara persepsi SND/SCD dengan karakteristik demografi, namun terdapat hubungan yang bermakna secara statistik antara komponen SND/SCD dalam pendidikan dokter gigi dengan persepsi dan kemampuan dalam SND/SCD. Selain itu, terdapat perbedaan perasaan dan kenyamanan terhadap perawatan pasien SND/SCD antara dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai SND/SCD pada responden dokter gigi DKI Jakarta belum baik namun responden cenderung memiliki persepsi yang positif dan nyaman kepada pasien SND/SCD.

---

Population of special needs individuals in Indonesia is steadily increasing. Special needs individuals may have various disabilities such as physical and intelectual disabilities, mental health and complex medical problems which made this population more prone to oral health problems and requires access to oral health care services. Indonesian dentists who have specialization and ability in special needs dentistry/special care dentistry (SND/SCD) are rare thus there is a high chance that general dentists or other specialist dentists perform the oral health care to special needs individuals. Currently, data on SND/SCD in Indonesia and Indonesian dentists’ knowledge and perception towards SND/SCD are lacking. This study was a cross-sectional and analytical descriptive study using a questionnaire which has been cross-adapted into Indonesian language. Reliability and validity tests were performed and yielded accetable scores. A total of 250 respondents which consisted of dentists and specialist dentists participated in this study. This study found that only 26.4% respondents had good perception in SND/SCD and 70% of respondents did not practice SND/SCD. Nevertheless, respondents’ perception towards groups of special needs patients were mostly positive except on the group of patients with infectious disease and respondents were mostly comfortable in treating special needs patients except in group of patients with infectious disease and psychological or behavioral problems. There was no correlation between SND/SCD perception and demographical characteristics. However, there were statistically significant correlations between SND/SCD component in undergraduate dental training with the perception and ability in SND/SCD. Moreover, there were significant correlations between dentists and specialist dentists towards treatment in special needs patients. In conclusion, the respondents in this study had poor perception in SND/SCD although there were tendecies of positive and comfortable perception towards special needs patients."

"Kemampuan perawatan diri adalah keterampilan mengurus atau menolong diri sendiri dalam kehidupan sehari-hari sehingga tidak tergantung pada orang lain. Pada anak tuna grahita, kemampuan perawatan diri dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal (karakteristik orangtua dan lingkungan) maupun faktor internal (karakteristik anak). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kemampuan perawatan diri anak tuna grahita. Rancangan penelitian cross sectional dan sampel adalah 65 orangtua anak tuna grahita di Sekolah Luar Biasa (SLB). Analisis data menggunakan uji Chi-Square dan regresi logistik ganda. Hasil menunjukkan kemampuan perawatan diri pada anak tuna grahita masih rendah.Terdapat hubungan bermakna antara pendidikan orang tua, umur, dan kekuatan motorik pada anak tuna grahita dengan kemampuan perawatan diri (p value < 0,005). Faktor paling dominan yang mempunyai hubungan adalah faktor kekuatan motorik anak tuna grahita dengan OR = 4,77.

---

Self-care is the ability to take care of self or self-help in daily life activities. For children with mental retardation, self-care can be influenced by various factors, external (parents and environment characteristics) as well as internal (children characteristics). This study aimed to explore determinant factors that related to self-care ability in mental retardation children. Study design was cross sectional with samples are 65 parents whose mental retardation children registered in special education school. Data analysis used Chi-Square and Logistic Regression.

Result of this study found that the self-care ability among retarded children is relatively low and there was significantly relationship between parents education, children's age and gross motor performance to self-care ability in mental retarded children (p value < 0,005). Gross motor performance of mental retarded children is the most dominant factor that contributed to self-care ability (OR = 4,77)."

"Disfungsi seksual merupakan masalah yang umum dialami oleh pasien hemodialisa (Hd). Studi kualitatif ini dilakukan untuk menggali pengalaman disfungsi seksual pasien penyakit ginjal kronik tahap akhir (PGK) yang menjalani Hd dengan jumlah partisipan 6 laki-laki dan 6 perempuan. Terdapat lima tema yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu perubahan akibat PGK, aktivitas seksual pasien Hd, jenis disfungsi seksual pasien, penyebab timbulnya masalah seksual serta dukungan yang diperlukan pasien dalam mengatasi masalah seksualnya. Kemampuan perawat melakukan kerjasama dengan tim kesehatan lain untuk mengatasi masalah seksual pasien, pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup pasien.

---

Sexual dysfunction is a common problem experienced by patients on hemodialysis. This qualitative study explored the sexual dysfunction experience of patients with end stage renal disease disease (ESRD) and hemodialysis. Six female and 6 male participated as respondents on this study. There are five themes identified on this study, including changes caused by ESRD, sexual activity of patients on hemodialysis, type of sexual dysfunction, the cause of sexual dysfunction and supports needed by the patients to cope with their sexual problems. Nurse ability to cooperate with other health professionals is needed to overcome the patients sexual problem, and increasing the patients? life quality as the final impact."

"Untuk mendukung hak para penyandang disabilitas khususnya dalam penyediaan aksesibilitas pada transportasi publik, pemerintah sebagai regulator mengeluarkan kebijakan terkait penyediaan aksesibilitas pada pelayanan jasa transportasi publik bagi penyandang disabilitas. Implementasi kebijakan ini ditujukan untuk memberi kemudahan kepada penyandang disabilitas yang ingin menggunakan transportasi publik, salah satunya Commuter Line Jabodetabek sebagai transportasi yang paling diminati di wilayah Jabodetabek. Analisis implementasi ini menggunakan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan Teori Edward III yakni Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya komunikasi pihak terkait dengan penyandang disabilitas yang menyebabkan fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan disabilitas atau mengalami kerusakan, adanya kewenangan yang tidak dijalankan seperti seharusnya, kurangnya pemahaman petugas frontliner mengenai pelayanan disabilitas, serta permasalahan teknis. Dari permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan PT. KCI untuk meningkatkan keterlibatan penyandang disabilitas, memberikan pelatihan kepada seluruh petugas frontliner, serta meningkatkan koordinasi antar pihak terkait.

---

To support the rights of person with disabilities, especially in the provision of accessibility in public transportation, the government as a regulator has issued a policy regarding the provision of accessibility on public transportation services for person with disabilities. The implementation on this policy intended to provide facilities for persons with disabilities who want to use public transportation, one of them being Commuter Line Jabodetabek which is the most popular transportation in Jabodetabek area. The analysis of this implementation uses 4 factors that affect the policy implementation based on Edward III Theory, namely : Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structures. The analysis shows that the problems occur are the lack of communication between parties related to persons with disabilities which cause the facilites do not suits disability needs or are damaged, the presence of authority that is not carried out as it should, lack of frontliners understanding of disability service, and technical problems. From these problems, this research suggests PT. KCI to increase the involvement of persons with disabilities, provide training to all frontliners, and improve coordination between related parties."