Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagai bagian dari Lembaga Keuangan Mikro Non-Bank, BMT X wajib memiliki manajemen risiko sebagaimana diatur dalam PER OJK NO.1/POJK.05/2015. Permasalahan yang terjadi adalah BMT X belum memiliki manajemen risiko secara formal dan tertulis yang dapat diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang proses manajemen risiko atas pembiayaan murabahah dan menilai implementasinya. Manajemen risiko pada BMT X dirancang agar dapat menurunkan level risikonya ke level yang dapat diterima sehingga pencapaian tujuan dari BMT X dapat dilakukan secara optimal. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam analisisnya dan periode yang diambil dalam penelitian ini adalah dari tahun 2015-2017.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 15 risiko yang telah diidentifikasi pada proses pembiayaan murabahah di BMT X. Dengan adanya perancangan manajemen risiko, BMT X memiliki penanganan atas risiko-risikonya secara formal dan tertulis, selain itu, penilaian atas kematangan risiko secara keseluruhan yang sebelumnya berada pada tingkat risk naive, beberapa telah berubah menjadi risk aware.

---

ABSTRACTAs part of the Non-Bank Microfinance Institutions, BMT X must have risk management as stipulated in the OJK PER NO.1/POJK.05/2015. The problem that occurs is that BMT X does not have formal and written risk management that can be applied. This study aims to design a risk management process for murabahah financing and assess its implementation. Risk management at BMT X is designed to reduce the level of risk to an acceptable level so that the achievement of goals from BMT X can be done optimally. This study is a case study that uses descriptive qualitative methods in its analysis and the period taken in this study is from 2015-2017.The results of this study indicate that there are 15 risks that have been identified in the murabahah financing process at BMT X. With the design of risk management, BMT X has a handling of the risks in a formal and written manner, besides, the overall risk maturity assessment previously at the level of risk naive, some have turned into risk aware."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen utang di Indonesia pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menggunakan Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria dalam DeMPA Methodology dengan kondisi implementasi manajemen utang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja manajemen utang telah sesuai dengan Debt Management Performance Indicators yang terdapat dalam DeMPA Methodology.

---

This research aims to analyze the performance of debt management in Indonesia at Directorate General Of Budget Financing and Risk Management by using the Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The analysis is performed by comparing criteria in DeMPA Methodology with the current conditions of debt management implementation in Indonesia. The result shows that most of the debt management performance has been consistent with Debt Management Performance Indicators contained in DeMPA Methodology."

"Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, perhitungan, pengawasan dan pengendalian risiko merupakan siklus yang bersinambungan yang diharapkan dapat memberikan antisipasi dini terhadap risiko yang mungkin terjadi. Perhitungan risiko kredit pembiayaan dengan skim murabahah bar bitharan ajil yang mendominasi sistem pembiayaan di BMT, menjadi panting demi kelangsungan hidup dan perkembangan BMT yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Antisipasi ini dapat dilakukan dengan memprediksi besarnya potensi kerugian yang akan dihadapi sebagai langkah awal.Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah manajemen risiko kredit dalam pembiayaan dengan sistem murabahah pada BMT At Tagwa. dan menghitung besarnya potensi kerugian maksimum dari debitur macet dengan metode creditrisk+portofolio. Hasil penelitian yang divalidasi dengan backsesting menunjukkan metode ini cukup relavan diterapkan BMT dalam mempredlksi kerugian risiko kredit pembiayaannya.

---

Risk Management process includes risk identification, calculation, supervision, and control which is a continuous cycle for early anticipation upon potential risk. Credit risk calculation on murabahah bai bitharnan ajil scheme dominating the credit system in BMT, is urgent for its sustainability and development. This anticipation will be achieved through prediction of potential loss as the first stage.

The objectives of this research is to observe the credit risk management on murabahah system in BMT At-Taqwa, and to calculate its maximum potential loss of the default credit using creditrisk+ portofolio method. The result will be validated through back testing which indicates the relevance of this method for predicting BMT's probability of default."

"Sistem bagi hasil merupakan ciri khas dari perbankan syari'ah, sehingga tidak heran jika di awal-awal perkembangannya perbankan syari'ah ada yang disebut dengan bank bagi hasil. Hal itu karena system inilah yang paling bisa menggerakan sector riil yang pada akhirnya akan bisa merealisasikan salah satu prinsip dalam okonomi Islam yaitu pemerataan. Akan tetapi melibat kondisi yang ada saat ini, ternyata system ini masih kalah jauh jika dibandingkan dengan porsi pembiayaan dengan sekema murabahah. Dalam beberapa penelilian dikatakan babwa NPF mempunyai pengaruh terbadap tinggi rendahnya pembiayaan perbankan syari'ah, bahkan ada yang mengatakan rendahnya porsi pembiayaan bagi hasil dikarenakan pembiayaan ini memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi dari pada system murabahah. Untuk itu maka, pada penelitian ini akan di uji hipotesi bahwa risiko pembiayaan mUrabahah tidak lebih kecil dari pada risiko pembiayaan bagi hasil. Untuk menguji tingkat risiko pembiayaan, dalam tesis ini menggunakan metode Credit Risk+, yang digunakan untuk menghitung nilai Unexpected Loss masing-masing pembiayaan lalu kemudian dibandingkan mana yang memiliki Unexpected Loss tertinggi. Dari hasil penelitian dan analisis menunjukan bahwa pembiayaan mudharabah tingkat risikonya lehih rendah dari pada Murabahah sedangkan untuk pembiayaan musyarakah hasil penelitian menunjukan tingkat risikonya lebih tinggi dari pada pembiayaan murabahah.

---

Profit sharing system is the distinctive feature of sharia banking, so it was not surprising that in its early development the sharia banking was also called profit sharing bank. At the present, this system is far behind the portion of murabahah financing. In several researches, it was mentioned that NPF has influenced the amount of financing of sharia banking, and some also mentioned that the low portion of profit sharing financing was caused by the higher risk of this financing compared to murabahah financing. This study aims to compare the risk of murabahah and profit sharing financing. In order to examine the risk level of financing, Credit Risk+ was used in this study. This method was used to compute the value of Unexpected Loss of each financing and then they were compared in order to examine which one that had the highest Unexpected Loss. The result showed that the profit sharing financing of Mudharabah had lower risk level compared to Murabahah financing, and profit sharing financing of Musyarakah had higher risk than Murabahah financing."

"ABSTRAKDalam Pembiayaan Murabahah, Bank Syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah guna memenuhi Prinsip Syariah. Fatwa tersebut memuat aturan, dalam Murabahah, dimana Bank Syariah hendak memberi kuasa kepada Nasabah untuk membeli objek akad kepada Pihak Ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank Syariah. Terdapat Akta Notaris antara Bank X Syariah dengan Nasabah dalam Akta "Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah" Nomor: 75 dan "Akad Wakalah" Nomor: 76, Dengan demikian Pembiayaan Murabahah dilakukan tanpa Nasabah melaksanakan tugas wakalahnya. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan tipelogi penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian tersebut menghasilkan suatu kesimpulan, status kepemilikian objek dalam Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah antara Bank X Syariah dengan Nasabah sudah dimiliki Nasabah sedari awalnya. Hal tersebut tertera dalam "Akta Jaminan Fidusia" Nomor: 77 bahwa terdapat surat pernyataan Objek Akad dimiliki oleh Nasabah yang dibuat sehari sebelum dilaksanakannya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah. Dengan demikian penerapan Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah tidak memenuhi rukun dan syarat Murabahah, serta Pembiayaan Murabahah dalam Hukum Positif Indonesia, dimana objek akad harus dimiliki Bank terlebih dahulu. Notaris tidak memperhatikan apa yang tertuang dalam draft ketiga akta, sehingga apa yang tertuang dalam Akta tidak memuat kebenaran transaksi antara Nasabah dan Bank X Syariah dihadapan Notaris. Akibatnya yang terjadi antara Nasabah dan Bank X Syariah bukanlah Murabahah melainkan pinjam meminjam dengan keuntungan yang menghadirkan unsur Riba. Patutnya Nasabah, Bank X Syariah dan Notaris memperhatikan rukun dan syarat Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah guna bermuamalah sesuai dengan Prinsip Syariah.

---

ABSTRACTIn Murabahah financing, Shariah Bank should comply the fatwa of DSN-MUI Number 04/DSN-MUI/2000Murabahah in order to fulfill Sharia Principles. The Fatwas contain rules, in Murabahah, where Shariah Bank by the request of the customers purchase the object of the contract (assets or goods) from a third party. The Murabahah contract of sale must be done after the goods in principle belong to the Shariah Bank. There is a Notarial Deed between Bank X Syariah and the customer in the contract agreement of "Murabahah Bil Wakalah Number" 75. and "Wakalah Agreement" Number 76. Therefore, Murabahah financing was done without the customer carried out their Wakalah duties. This type of research was normative juridical research with analytical descriptive research typology. The research method produced a conclusion, that the ownership status of the object in the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah between Islamic bank X and the customer has been owned by the customer from the beginning. This contains in the premisse of "Fiduciary Deed" Number 77. that there is a statement letter that was made one day before the implementation of the contract agreement of Murabahah Bil Wakalah that the object of the contract (asset or goods) belongs to the customer. Therefore, the implementation of Murabahah Bil Wakalah financing does not meet the pillars and conditions of Murabahah, also Murabahah financing in Indonesian positive law, where the object of the contract (assets or goods) must belong to the bank. The Notary public does not pay attention to what is stated in the third draft deed so that the statements in the deed do not contain the truth of transactions between the Bank X Syariah and the customer before the notary public. So, what happens between the Bank X Syariah and the customer is not Murabahha but loans with benefits that contain Riba. The customer, Bank X Syariah, and the notary public should pay attention to the pillars and the conditions of Murabahah Bil Wakalah financing to act according to the Shariah Principles."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan akad murabahah channeling dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada transaksi PPR murabahah channeling terhadap PSAK 102 revisi 2013. Objek penelitian adalah BMT Bintaro yang bekerja sama dengan Bank Syariah XYZ. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan memusatkan pada satu objek tertentu dan memperlakukannya sebagai kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung dengan praktisi BMT Bintaro dan Bank Syariah XYZ. Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPR dengan akad murabahah channeling sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah XYZ secara umum sudah sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013 kecuali pada pengakuan harga jual, penentuan keuntungan, bagian uang muka dari piutang.

---

This research aims to acknowledge the appropriateness of home ownership financing (PPR) with murabahah channeling mode under the DSN-MUI decree about murabahah. Besides, this research is also aimed at understanding the impelementation of accounting treatment in PPR with murabahah channeling mode under the Financial Accounting Standard (PSAK) Number 102 Revised 2013. The object of this research is BMT Bintaro which cooperated with Sharia Bank XYZ. This research is analysed in descriptive manner and focused on one particular object treated as a basis of case. The method of collection is conducted directly from BMT and Sharia Bank XYZ practitioner. The author collects, and interprets the data to answer the hypothesis developed by this research. The result shows that the conduct of PPR with murabahah channeling mode complies to Fatwa DSN-MUI. Accounting treatment in Sharia Bank XYZ already complies to PSAK 102 Revised 2013 except on selling price recognition, determined factor of margin, part of advance in account receivable."

"Minat masyarakat untuk membeli rumah dengan cara angsuran melalui pembiayaan bank syariah cukup tinggi karena dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomisnya, dan nasabah mendapatkan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh Bank cukup menarik, seperti pembayaran dapat diangsur dengan margin keuntungan yang flat, diberikan asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Penulisan tesis ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang bagaimana peranan notaris di dalam pembuatan akad perjanjian al Murabahah yang meliputi kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, asas-asas hukum kontrak, dan prinsip-prinsip syariah dalam proses pemberian al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan.Tipe Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan menjelaskan asas-asas hukum kontrak dan prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan akad al Murabahah dan memaparkan bagaimana peran notaris di dalam pembuatan akad pembiayaan al Murabahah dengan jaminan hak tanggungan atas kepemilikan rumah. Hasil penelitian ini dapat memaparkan peranan notaris dalam menjalankan jabatannya pada pembuatan akad pembiayaan al Murabahah apakah sudah menerapkan asas-asas hukum kontrak dan prinsipprinsip syariah serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

---

Public interest to buy a house in installments through the financing of Islamic banks is quite high as it can be adjusted to the economic capabilities, and customers get various facilities offered by the Bank is quite interesting, such payments can be paid off with a flat profit margins, given the life insurance and fire insurance. The writing of this thesis is to inform the public about how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha contract agreement that includes the authority, duties, and prohibition of notary as provided in Act No. 30 of 2004 on Notaries, the principles of contract law, and the principles of sharia in the process of granting guarantees al Murabaha mortgage.

This type is a descriptive analytical study, to explain the principles of contract law and the principles of sharia in al Murabaha financing agreement and described how the role of notaries in the manufacture of al Murabaha financing contracts with a guaranteed by mortgage of home ownership. The results could explain the role of the notary in carrying out his post on the manufacture of al Murabaha financing agreement has been applying the principles of contract law and the principles of sharia and in accordance with Law No. 30 of 2004 on Notaries."

"Praktek dual banking system di Indonesia semakin menjamur sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an. Perkembangan ini diikuti dengan tumbuhnya layanan perbankan dengan sistem konvensional dan syariah, antara lain dalam bentuk layanan pembiayaan konsumtif dan produktif dengan sistem murabahah (jual beli dengan margin yang disepakati). Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini adalah praktek pembiayaan murabahah terkait pengelolaan risiko dan prudential banking pada Bank Syariah X yang diterapkan pada PT. Z, selain itu peneliti juga mengangkat masalah mengenai komparasi kesesuaian putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP dengan peraturan terkait Perbankan Syariah dan hukum Islam. Penelitian dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data melalui pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menganalisa praktek pembiayaan murabahah antara Bank Syariah X dan PT. Z, serta membandingkan penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Pengadilan Agama dengan. Penulis menyimpulkan bahwa terdapat penyimpangan atas hukum Islam serta prinsip prudential banking yang dilakukan oleh Bank Syariah X. Di samping itu, terdapat pula penyimpangan atas hukum Islam dan asas keadilan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 729/Pdt.G/2009/PA.JP.

---

Since economic crisis in the last 1990, dual banking system practice has grown bigger in Indonesia. This growth is shown by the amount existence of banks that provide service using both conventional system and Islamic system, like consumptive and productive funding services using murabahah system (a trading system using the negotiated margin).

As the subject matter in this study are the implementation of murabahah funding related to risk management and prudential Banking of Bank Syariah X which is applied to PT Z, besides that the writer also examine the suitability of Pengadilan Agama Verdict No.729/Pdt.G/2009/PA.JP to the Law related in shariah Banking and Islamic Law. The study is done descriptively by using data analysis in qualitative approach.

In this study, the writer analyzes the implementation of murabahah funding between Bank Syarih X and PT Z, the writer also compare the dispute settlement in National Department of Islamic Arbitration (Basyarnas) and Religious Court to positive and Islamic Law. The writer finally concludes that there are some misappropriations of the Islamic shariah and prudential banking principal done by Bank Syariah X. In addition, it is also found that there is inconsistency on Verdict of Pengadilan Agama Number 729/Pdt.G/2009/PA.JP with Islamic shariah and principle of justice."

"Manajemen risiko harus dilakukan oleh rumah sakit dalam upaya menerapkan patient safety dan menjaga kelangsungan organisasi. Studi kasus ini menganalisis proses manajemen risiko yang dilakukan oleh RS X terhadap risiko non klinis. RS X telah memiliki Pedoman Manajemen Risiko berdasarkan Manajemen Risiko dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit dan menjalankan proses manajemen risiko. Proses pemantauan dan kaji ulang strategi mitigasi tidak diulangi, tetapi hanya pada akhir periode proses manajemen risiko, sehingga tidak dapat mendeteksi efektivitas strategi mitigasi.

---

Risk management must be carried out by the hospital in an effort to implement patient safety and maintain the continuity of the organization. This case study analyzes the risk management process carried out by RS X on non-clinical risks. RS X already has Risk Management Guidelines based on Risk Management from the Hospital Accreditation Commission and carries out a risk management process. The process of monitoring and reviewing the mitigation strategy is not repeated, but only at the end of the risk management process period, so it cannot detect the effectiveness of the mitigation strategy."