Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan utama penelitian ini adalah membuktikan praktek siklus anggaran politik pada pemilihan langsung kepala daerah tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia melalui perbedaan jumlah guru honorer pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Dengan menggunakan data jumlah guru honorer di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kecuali Jakarta (pemilihan tidak langsung) selang tahun 2014-2018, didapati bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah guru honorer khususnya di tingkat SD dan SMP antara Kabupaten/Kota yang berada pada tahun politik dengan yang tidak berada pada tahun politik, dimana perbedaan ini membuktikan adanya praktek siklus anggaran politik seperti pada teori Rogoff (1990) dan hasil yang ditemukan oleh Sjahrir et al (2013) serta Coelho et al (2006)."

"Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung pertama di Indonesia diadakan pada tahun 2005. Untuk memenangkan pemilihan, calon kepala daerah harus memperoleh suara tertinggi. Di sisi lain, setelah implementasi desentralisasi di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah termasuk kewenangan untuk menyiapkan Anggaran Daerah (APBD). Wewenang untuk menyiapkan APBD memungkinkan penyalahgunaan anggaran dengan memanipulasi anggaran untuk menarik simpati dari pemilih untuk dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya. Itu menyebabkan anggaran pemerintah membentuk siklus yang mengikuti tahun pemilihan. Dalam politik teori anggaran publik, keputusan anggaran tidak hanya didasarkan pada keputusan teknis tetapi juga keputusan politik. Kekuatan kelompok kepentingan memainkan peran penting dalam keputusan anggaran. Studi ini dilakukan untuk melihat pola siklus anggaran yang terjadi pada tahun pemilu dan bagaimana peran koalisi partai kepala daerah di DPRD dalam pengambilan keputusan anggaran. Siklus anggaran dianalisis dalam sisi pendapatan dan pengeluaran untuk melihat keseluruhan pola siklus anggaran. Penelitian ini menggunakan data panel dari 502 kabupaten/kota pada periode 2011-2017 menggunakan Fixed Effect Model dan Pooled OLS. Hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh tahun pemilihan pada tingkat agregat pendapatan dan pengeluaran. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pengeluaran dibiayai dari peningkatan sisi pendapatan. Di sisi pendapatan, PAD meningkat pada tahun pemilihan yang berasal dari pajak dan PAD lainnya. Di sisi pengeluaran, pengeluaran yang relatif lebih tinggi di bidang ekonomi, perumahan dan fasilitas publik, kesehatan dan fungsi perlindungan sosial sebagai kebutuhan dasar kesejahteraan rakyat. Dan sebagian besar jenis anggaran yang relatif lebih tinggi di tahun pemilu adalah belanja baik dan layanan dan belanja karyawan. Pangsa koalisi partai kepala daerah di DPRD signifikan terhadap pengeluaran dan pendapatan di tingkat agregat. Di tingkat komponen pengeluaran dan pendapatan, kekuatan koalisi di DPRD hanya signifikan terhadap pendapatan terutama PAD yang berasal dari pajak dan PAD lainnya. Karena DPRD juga memengaruhi keputusan anggaran, jika ada praktik PBC, koalisi partai kepala daerah di DPRD juga terlibat atau memiliki peran di dalamnya.

---

The first direct regional head election (Pilkada) in Indonesia was held in 2005. To win the election, regional head candidates must obtain the highest votes. On the other hand, after the implementation of decentralization in Indonesia, the regional head has the authority to manage regional finances including the authority to prepare the Regional Budget (APBD). The authority to prepare the APBD allows budget misuse by manipulating the budget to attract sympathy from voters for re-election in the next election. That causes the government budget to form a cycle that follows the election year. In the politics of public budget theory, budget decisions are not only based on technical decisions but also political decisions. The strength of interest groups plays an important role in budget decisions.

This study was conducted to look at the pattern of the budget cycle that occurred in the election year and how the role of the party coalition of regional heads in the DPRD in budget decision making. The budget cycle is analyzed in terms of income and expenditure to see the overall pattern of the budget cycle. This study uses panel data from 502 districts / cities in the period 2011-2017 using the Fixed Effect Model and Pooled OLS. The results show that there is an influence of the election year on the aggregate level of income and expenditure. This shows that the increase in expenditure was funded by an increase in income.

On the revenue side, PAD increased in the election year originating from taxes and other PAD. On the expenditure side, expenditures are relatively higher in the economic, housing and public facilities, health and social protection functions as the basic needs of people's welfare. And most types of budgets that are relatively higher in the election year are good spending and service and employee spending. The share of the party head coalition in the DPRD is significant on expenditure and income at the aggregate level. At the level of expenditure and revenue components, the strength of the coalition in the DPRD is only significant to revenues, especially PAD derived from taxes and other PAD. Because the DPRD also influences budget decisions, if PBC practices are involved, the regional head party coalition in the DPRD is also involved or has a role in it."

"ABSTRAKAdanya perubahan besaran dan alokasi dari belanja anggaran pemerintah pada tahun pemilu dan menjelang pemilu diketahui terjadi pada tingkat negara, propinsi dan kota. Walaupun dengan derajat yang berbeda terjadi bukan hanya di negara berkembang dengan pengalaman demokrasi yang masih muda namun juga di negara maju dengan kelembagaan dan iklim demokrasi yang lebih matang. Penelitian ini mencoba mengetahui apakah pemilu juga mempengaruhi sisi penerimaan dari anggaran pemerintah. Apakah kepala daerah (bupati/ walikota) petahana yang ikut kembali di pilkada menggunakan juga sisi penerimaan dari APBD untuk tujuan meningkatkan peluang keterpilihan kembali mereka dalam era pilkada langsung di Indonesia.

---

ABSTRACT

Significant shift in value and allocation of local government budget at pre and election year empirically identified at country, state, province and municipal/ district level. Found not only in developing or newly democratized countries but also in developed countries with long history of democracy and mature institutionality. Previous studies empirically identified local political budget cycle at expenditure side of local districts budget in Indonesia. This research aimed to investigate impact of local political cycle to revenue side of local budget. Using panel data on 491 districts in Indonesia from 2005 to 2013, utilizing fixed effect method we find empirically significant evidence that local own revenue induced by local direct election."

"Studi ini bertujuan untuk meneliti praktek politisasi anggaran di Indonesia dengan menguji hubungan antara keberadaan petahana pada pilkada serentak tingkat kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2015, 2017, 2018 dan 2020 terhadap bantuan keuangan di pedesaan. Berdasarkan data bantuan keuangan pemerintah kabupaten/kota bagi desa. Dengan menggunakan data bantuan keuangan desa yang dialokasikan pemerintah kabupaten/kota periode tahun 2013 hingga 2021, penelitian ini melakukan analisis regresi dengan menggunakan model random effect. Hasil penelitian menemukan bahwa politisasi anggaran justru terjadi pada tahun-tahun menjelang pilkada serentak. Keberadaan petahana tingkat kabupaten/kota secara signifikan berkorelasi dengan meningkatnya proporsi bantuan keuangan pada satu tahun dan dua tahun sebelum pilkada. Sebaliknya, pada tahun pilkada, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara adanya petahana dan alokasi bantuan keuangan bagi desa. Temuan ini memperlihatkan bahwa politisasi anggaran bantuan keuangan bagi desa justru terjadi di tahun-tahun sebelum pilkada.

---

This study aims to inquire the existence of the political budget cycle in Indonesia by examining the relationship between the presence of an incumbent during the simultaneous district/city level elections in 2015, 2017, 2018 and 2020 and district governments financial assistant towards villages. Using the village financial assistant data at the district/city level for the period of the year of 2013 to 2021, this study conducts a regression analysis with a random effect model. The results showed that the political budget cycle occured before the election year. The existence of an incumbent at district/city level is significantly correlated with an increase in village financial assistant in one or two years prior to the election. Meanwhile, in the election year, there is no significant relationship between the presence of an incumbent and the allocation of village financial assistant. The finding shows that the political budget cycle on village financial assistant took place in the years prior to election."

"Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah adalah perilaku rent-seeking. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku rent-seeking terjadi dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran, dimana setiap perubahan porsi anggaran pada masing-masing fungsi merupakan sinyalemen terjadinya perilaku rent-seeking. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ukuran rent-seeking pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan metode Katz & Rosenberg (1989). Selain itu, beberapa variabel diprediksi sebagai faktor yang menentukan ukuran dari rent seeking tersebut diantaranya adalah: ketersediaan sumber daya keuangan dan peristiwa politik seperti pilkada. Selain itu, opini auditor juga diperkirakan sebagai variable yang dapat mengurangi timbulnya perilaku rent-seeking.Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari 305 pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2019 yang terdiri dari: belanja aktual per sektor, pendapatan pemerintah daerah, informasi mengenai tahun pilkada dan calon petahana, dan opini BPK atas laporan keuangan pemda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku rent-seeking cenderung mengalami penurunan setelah tahun pemilu nasional 2014-2015. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terpengaruh langsung oleh kegiatan politik pada tahun-tahun pemilu di Indonesia. Kedua, tren penurunan rent seeking tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan tata kelola keuangan yang terlihat dari peningkatan jumlah 'opini wajar tanpa pengecualian' dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa audit dapat berperan sebagai mekanisme yang efektif untuk menahan perilaku rent seeking. Selain itu, kami mengamati bahwa porsi belanja daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk layanan publik, pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan rent seeking. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan atau pengawasan dari masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membatasi perilaku rent seeking di Indonesia.

---

One factor that is often associated with the poor performance of the local government is rent-seeking behavior. Previous studies demonstrated that rent-seeking behavior occurred in the way the government allocating budgets based on opportunistic behavior. It is suggested that every change in the share of budget on each function indicates the rent-seeking behavior. This study aims to calculate the estimated rent-seeking size in regional government in Indonesia based on Katz & Rosenberg's (1989) method. Besides, several variables are predicted as factors that determine rent-seeking size: the availability of resources and political events. In addition, auditing is introduced as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size.

The current study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments during 2015 to 2019. This data consists of actual spending allocation per sector, local government revenue, information regarding election year and incumbency candidates, and audit opinion from supreme audit institution.

First, during the observed years, the assumed rent-seeking size, estimated by local governments spending, was in a decreasing trend after the national election year of 2014-2015. Though it entails further investigation, this suggests that the local government spending is possibly biased by political activities in election years in Indonesia. Second, the mentioned decreasing trend of assumed rent-seeking size was associated with the increase number of ‘unqualified opinion’ in auditing, which may suggest that auditing is becoming an effective governance mechanism to restraint opportunistic rent-seeking behavior. Third, we observe that the share of local spending in public services, education and health, seemingly responding to the demand of general public, was increasing in the mentioned decreasing trend in the total size. This may also suggest that public demand is becoming an effective governance to restraint opportunistic rent-seeking behaviour in Indonesia"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji teori political budget cycle (PBC) di Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Selain itu juga dianalisis bagaimana pengaruh perubahan komposisi belanja dalam political budget cycle tersebut terhadap kerugian daerah. Kerugian daerah merupakan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang ditemukan dalam hasil audit oleh BPK RI. Dalam penelitian ini data yang digunakan merupakan tingkat kabupaten dan kota periode tahun 2014 s.d. 2019. Spesifikasi model panel data fixed effect digunakan untuk menguji keberadaan fenomena political budget cycle di Indonesia. Selanjutnya, model tobit digunakan untuk mengestimasi dampak perubahan komposisi belanja dalam PBC terhadap kerugian daerah. Berdasarkan hasil empiris, ditemukan bukti sebagai berikut: (1) fenomena PBC terjadi di Indonesia terutama pada belanja hibah, belanja barang, dan belanja modal; (2) tidak ditemukan perbedaan perilaku PBC antara kepala daerah petahana yang kembali mengikuti pilkada dengan kepala daerah petahana yang tidak mengikuti pilkada; (3) PBC menjelang pilkada dapat meningkatkan kerugian daerah; (4) kerugian daerah yang rendah dapat meningkatkan peluang petahana memenangkan pilkada.

---

This study aims to test the theory of political budget cycle (PBC) in Indonesia as one of the largest democracies in the world. It is also analyzed the effect of changes in the composition of expenditure in the PBC on regional losses. Regional losses are irregularities in regional finance management found in the results of an audit by BPK RI. In this study, the data used are at the municipalities levels for the period 2014 to 2019. Fixed effect panel data specification model is used to test existence of political budget cycle phenomenon in Indonesia. Furthermore, the tobit model is used to estimate the impact of changes in the composition of expenditure in PBC on regional losses. Based on empirical results, the following evidence is found: (1) PBC phenomenon occurs in Indonesia, especially in donation, goods, and capital expenditure; (2) There was no difference in PBC behavior between region having re-running incumbent and regions that have last-period incumbent; (3) The existence of PBC tends to increase regional losses; (4) A low level of regional losses can increase the chances of the incumbent winning the elections."

"Biaya politik menjadi pertimbangan kepala daerah setiap ada pelaksanaanPemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Kepala daerah akan menanggung biayapolitik yang tinggi ketika terlambat menetapkan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD). Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak menyukai adanyaketerlambatan dalam penetapan APBD. Terlambat dalam menetapkan APBD berdampaknegatif terhadap penyediaan layanan publik. Penelitian ini menggunakan data disagregatkarakteristik daerah berupa data keuangan daerah dan luas daerah serta waktupelaksanaan Pilkada di 508 kota/kabupaten pada kurun waktu tahun 2014-2020. Datapanel yang berhasil dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan regresi logistikbiner. Penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilkada berkorelasi positif denganketepatan waktu dalam penetapan APBD. Probabilitas penetapan APBD secara tepatwaktu lebih besar ketika terdapat pelaksanaan Pilkada. Selain itu, faktor lain yangmeliputi rata-rata persentase anggaran bantuan sosial terhadap total rencana belanja,kemandirian fiskal daerah serta kebijakan alokasi hibah saat pelaksanaan Pilkada jugaberkorelasi dengan ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

---

Political costs are considered by regional heads every time there is a regional head election (Pilkada). Regional heads will bear high political costs when late in determining the regional budget. This is because people do not like the delay in determining the regional budget. The delay in determining the regional budget has a negative impact on the provision of public services. This study uses disaggregated data on regional characteristics in the form of regional financial data, area and the timing of the elections in 508 cities/districts in the period 2014-2020. The collected panel data were then

analyzed using binary logistic regression. This study proves that Pilkada is positively correlated with timeliness in determining the regional budget. The probability of determining the regional budget on time is greater when there is a Pilkada. In addition, other factors including the average percentage of the social assistance budget to the total expenditure plan, regional fiscal independence as well as the policy on grant allocation during the Pilkada also correlate with the timeliness in determining the regional budget."

"Disertasi ini membahas tentang proses politik penentuan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN 2005-2009. Ini sangat penting karena berkaitan dengan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan warga negara, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945. Pemerintah dan DPR tidak memenuhi itu pada APBN 2005-2008, sehingga memicu masyarakat sipil untuk melakukan demonstrasi dan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Untuk menganalisis proses politik tersebut, ada beberapa teori yang digunakan, yaitu model negara kesejahteraan oleh Gosta Esping Andersen, demokrasi deliberasi oleh Habermas, konflik dan konsensus oleh Maswadi Rauf, teori elite dari Suzanne Keller, serta beberapa teori lainnya sebagai pendukung. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan wawancara mendalam dengan para elite penentu anggaran pendidikan di eksekutif, legislatif, dan civil society, serta mempelajari dokumen risalah rapat BP MPR dan Badan Angagran DPR, yang membahas anggaran pendidikan, dan buku-buku yang relevan. Ada beberapa poin yang dapat disimpulkan dari penelitian ini. Pertama, pro dan kontra terjadi dalam power interplay antar elite mengenai anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, seperti yang diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan Pasal 49 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (sisdiknas), yang direalisasikan dalam APBN 2009. Kedua, DPR dan Pemerintah tidak memenuhi anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN 2005-2008 karena keuangan negara terbatas dan ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak dapat dihindari, seperti bunga utang, subsidi, serta belanja pegawai dan pensiun (non-diskresi). Ketiga, atas desakan Putusan MK No. 13/PUU-VI/2008, DPR dan Pemerintah memenuhi anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 dengan cara memperbesar defisit anggaran hingga Rp 106.628 triliun (1,9% dari PDB tahun 2009 ? 5.613 triliun). Keempat, lembaga anggaran yang dominan dalam menentukan anggaran pendidikan 20% pada APBN 2009 adalah pemerintah, sebagaimana diatur dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Kelima, masyarakat sipil berperan besar dalam mempengaruhi kebijakan anggaran pendidikan melalui tekanan publik dan judicial review APBN di Mahkamah Konstitusi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa ada pro dan kontra dalam power interplay antar elite DPR dan pemerintah. Power interplay tersebut hanyalah seremoni politik yang pragamatis, dengan berbagai kepentingan politik yang tersembunyi (dalam rangka menghadapi pemilu 2009). Dalam hal itu, masyarakat sipil memainkan peranan yang signifikan. Implikasi teoritis: teori Gosta Esping - Andersen, dari perspektif Anglo Saxon Liberal, yang menyatakan bahwa peran pasar dan masyarakat di bidang kesejahteraan ? dalam hal ini, pendidikan ? lebih besar daripada negara, adalah terbukti. Kritik terhadap teori tersebut menyatakan bahwa di Barat, negaralah yang berperan dalam menciptakan kesejahteraan. Tetapi, di Indonesia, masyarakat dan negara bergotong royong untuk menciptakan hal tersebut.

---

This dissertation discusses about the political process of minimal establishing the 20% education budget in 2005-2009 National Revenue and Expenditure Budget (APBN) in Indonesia. It is very important because it relates to the country?s obligation to fund the education of its citizens as mandated in the 1945 Constitution article 31. The Government and the People?s Representative Council did not do it in 2005-2008 APBN. It led to people?s demonstrations and judicial review in Constitutional Court. To analyze that political process, several theories are applied in this dissertation: welfare state model by Gosta Esping Andersen, democratic deliberation by Habermas, conflict and concencus by Maswadi Rauf, elite theory by Suzanne Keller, supported by a few other theories.

The method used here is the qualitative method with deep interviews with elites who determine the education budget in executive, legislative, and civil society, as well as studying relevant books and minutes of meeting of People?s Consultative Assembly Working Committee and the People?s Representative Council Budget Committee, that discussed the education budget. Several points can be concluded from this research: first, there were pros and cons in the power interplay among elites in minimal establishing the 20% education budget in APBN as mandated in 1945 Constitution article 31 and article 49 of the Law No. 20/2003 about national education system, which was implemented in 2009 APBN. Second, the People's Representative Council and the Government did not minimal fulfill the 20% education budget in 2005-2008 APBN because the state finances were limited and there were limited and there were inevitable expeditures, such as debt interests, subsidy, and personnel and pension non-discretionary expenditure. Third, due to the pressure of Constitutional Court's Decision No. 13/PUU-VI/2008, The People's Representative Council and the government fulfilled the 20% education budget in 2009 APBN by increasing the budget?s deficit until Rp106,628 trillion (1,9% of the 2009 Gross Domenstic Product or PDB - 5,613 trillion). Fourth, the budget institution dominant in determining the 20% education budget in 2009 APBN was the government, as regulated in the Law No. 17/2003 about state finances. Fifth, the civil society played a big part in influencing the education budget by public pressure and judicial review on APBN in the Constitutional Court.

The findings of this study show that there were pros and cons in the power interplay among People's Representative Council and Government elites. It was a pragmatic political ceremony with hidden political interests (due to the coming of 2009 election). The civil society played a significant role in it. The theoritical implication: Gosta Esping - Andersen?s theory, from Liberal Anglo Saxon perspective, which states that market and people?s role in welfare - education, in this matter ? is bigger than the government's, is rightly proven. Criticism to this theory says that in the West, it is the government that plays the bigger role. In Indonesia, however, the people and the government work together in creating welfare."

"Sesuai amanat Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru dalam jabatan wajib mengikuti program sertifikasi. Pola sertifikasi mengharuskan guru mengikuti penilaian portofolio untuk memperoleh sertifikat pendidik. Apabila tidak lulus, guru harus mengikuti PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Anggaran portofolio dan PLPG dibebankan kepada negara. Mekanisme penganggaran dilakukan dengan mengikuti pola sertifikasi. Pada awal tahun anggaran biaya portofolio dialokasikan sebesar kuota peserta sertifikasi guru per provinsi. Sedangkan biaya PLPG dialokasikan berdasarkan estimasi jumlah peserta yang tidak lulus portofolio. Masalah muncul saat realisasi peserta yang tidak lulus portofolio atau harus mengikuti PLPG, lebih tinggi daripada perkiraan, sehingga terjadi kekurangan biaya PLPG secara nasional. Revisi anggaran dilakukan untuk menambah kekurangan biaya dengan merealokasi DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional. Rentang batas pagu revisi yang terlalu besar dan tiadanya standar biaya PLPG, membuat anggaran ini tidak efisien. Untuk inilah penelitian dilakukan dengan tujuan : mengevaluasi alokasi dan realisasi anggaran biaya PLPG 2009; mendapatkan revaluasi jumlah peserta dan total biaya PLPG per provinsi; dan merumuskan kebijakan anggaran penyelenggaraan sertifikasi guru berdasarkan hasil evaluasi.Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibuatlah model penelitian dengan integer programming. Fungsi tujuan adalah minimisasi koefiesien variasi (CV) biaya PLPG setiap provinsi. Fungsi kendala terdiri dari total biaya maksimum tersedia, kuota peserta sertifikasi secara nasional, dan jumlah peserta minimal setiap provinsi. Variabel keputusannya adalah penyimpangan baku relatif biaya PLPG yang merevaluasi jumlah peserta dari 30 provinsi. Model integer programming dapat meminimumkan rata-rata CV nasional yang merevaluasi jumlah peserta secara nasional. Dengan demikian total realisasi biaya PLPG secara nasional dapat dihemat.

---

As stipulated by the Act. 14 Year 2005 on Teachers and Lecturers, in-service teacher should attend certification program. Certification requires teachers to follow the pattern of portfolio assessment to obtain a certificate of an educator. If not passed, the teacher must follow PLPG (pendidikan dan latihan profesi guru). Portfolio and PLPG budgets are provided by the state. Budgeting mechanism is done by following the pattern of certification. In the early years of the portfolio budget is allocated based on quotas for teacher certification participants per province. While the cost of PLPG is allocated based on estimated number of participants who did not pass the portfolio. Problems arise when the realization of the participants who did not pass the portfolio or have to follow PLPG, is higher than originally estimated, resulting in a lack of funds PLPG nationally. Revised budget to finance the shortfall in costs is done by reallocating DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) in the Ministry of National Education. Revised ceiling limit are too high and the absence of standards PLPG costs, makes this budget inefficient. Therefore the objective of research are : to evaluate the allocation and budget realization of PLPG 2009; obtain revalued number of participants and the total cost of PLPG per province; and for formulation policies based on the evaluation of teacher certification.To realize these objectives, the research used integer programming. The objective function is to minimize coefficient of variation (CV) of PLPG cost of each province. While the constraint consist of a maximum available fund, a nationally certified participant quota, and the minimum number of participants in each province. The decision variable is the relative standard deviation of PLPG cost which revalue number of participants from 30 provinces. Integer programming model can minimize the national average of CV which revalue number of participants nationally. So the total actual costs can be saved nationally."

"Rent-seeking behavior is one factor associated with the poor performance of local governments in Indonesia. It is an opportunistic behavior that often occurs in the government's budget allocating process. This study aims to estimate rent-seeking size in regional governments in Indonesia based on Katz and Rosenberg's (1989) method. The determining factors used are the availability of resources and political events. In addition, as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size, auditing is introduced. Using the Generalized Least Square Regression method, this study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments from 2015 to 2019. There were three findings in this study: (1) there was a decreasing trend in rent-seeking size after the national election was held in 2014-2015; (2) local governments that held elections showed a tendency to have a higher degree of rent-seeking, especially when the current executives or "incumbents" were standing for election; and (3) local governments that received 'Unqualified Opinion' for their financial statements had a smaller size and allocations of the rents. Those might suggest that auditing was an effective governance mechanism to restrain opportunistic rent-seeking behavior."