Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil alih kegiatan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang menjadi swakelola, dasar penganggaran dana kompensasi yang dianggarkan setiap bulannya tidak lagi menggunakan prosentase dari biaya pengolahan sampah yang dibayarkan kepada pihak swasta. Untuk itu diperlukan suatu rumusan sebagai dasar penganggaran dana kompensasi yang baru. Penelitian ini dilakukan sebagai upaya mencari dasar penganggaran dana kompensasi yang lebih menggambarkan nilai kerugian yang dirasakan oleh masyarakat. Metode survei dilakukan untuk mengetahui kesediaan masyarakat terhadap besaran dana kompensasi yang ingin mereka terima (willingness to accept) sebagai akibat kerusakan lingkungan. Hasil survei menunjukkan bahwa dana kompensasi yang mereka terima saat ini masih dibawah kerugian akibat kerusakan lingkungan, mengingat perbaikan untuk kerusakan lingkungan belum tangani secara komprehensif dan dampaknya masih harus mereka terima dalam jangka panjang. Selama belum ada perbaikan lingkungan yang signifikan, hasil analisis willingness to accept pada penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penganggaran bagi dana kompensasi.

---

Since the Provincial Government of Jakarta takes over waste management activities in Bantargebang Integrated Waste Disposal Site (TPST) and makes it self-managed, the budgeting for monthly compensation funds is no longer based on the percentage of waste management fee paid to the private operator. It is therefore required a formula as the new basis for compensation funds budgeting. This study aims to seek a compensation funds budgeting basis that better reflects the loss value experienced by the community. A survey method is conducted to find out the people's willingness to accept the amount of funds they wish to receive to compensate the environmental damage. The survey results indicate that the compensation they receive is still under the value of loss from environmental damage, given the environmental damage that has not been fixed comprehensively and the long-term impact they will have to face. As long as there is no significant environmental improvement, the willingness to accept analysed in this study can be used as the basis for compensation funds budgeting."

"Pengembangan sektor pariwisata membawa banyak manfaat dan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintah. Inti dari produk pariwisata adalah destinasi wisata. Tujuan penelitian ini dilakukan sebagai upaya memberikan informasi mengenai nilai manfaat ekonomi sumberdaya obyek wisata Pantai Pasir Putih Parbaba Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir.Metode penelitian ini menggunakan metode TCM dan CVM untuk mengetahui nilai obyek wisata sumberdaya alam. Nilai ekonomi wisata Pantai Pasir Putih Parbaba yang diperoleh melalui pendekatan surplus konsumen pada metode biaya perjalanan adalah Rp. 26.372.911.488,-/tahun. Sedangkan untuk nilai ekonomi dengan pendekatan willingness to pay menggunakan metode valuasi kontingensi diperoleh sebesar Rp. 101.170.536,-/tahun.Perlu perbaikan serta peningkatan sarana dan prasarana Pantai Pasir Putih Parbaba, seperti mushola atau ruang berdoa, fasilitas musik atau alunan musik dari pengeras suara (loudspeaker), perbaikan akses dan kondisi jalan, serta melakukan pelatihan dan pendampingan terhadap masyarakat setempat agar menjaga keramahtamahan terhadap wisatawan. Menaikkan harga tiket menjadi maksimal Rp.20.000,- dimana pada tingkat harga tersebut, penerimaan retribusi akan mencapai titik optimum.

---

The development of tourism sector brings many benefits and advantages for the people and the government. The core of tourism products is a tourist destination. The purpose of this research is to provide information regarding economic benefit value of resources tourist attraction Pantai Pasir Putih Parbaba Pangururan District of Samosir.

Research Methods initials using the method of TCM and CVM for review the value of tourism objects of natural resources. The economic value of tourism Pantai Pasir Putih Parbaba acquired through the consumer surplus approach Travel Cost Method IDR 26.372.911.488 / year. However, the economic value with the willingness to pay approach using contingency valuation method is IDR 101.170.536 / year.

Need to improve and increasing facilities and infrastructure at the Pantai Pasir Putih Parbaba, such as mosque or prayer halls, facilities music from the loudspeakers, improvement of access and the road, training and assistance to local communities in order to keep the hospitality towards tourists. Increasing the ticket price in the level IDR.20.000, - which is at that level the retribution will reach the optimum level."

"Status Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas mendorong pembangunan infrastruktur massif, terutama pelabuhan berskala internasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan laut di sekitarnya, termasuk TWA Laut Pulau Weh yang selama ini menjadi tujuan wisata utama di Sabang. Untuk itu diperlukan informasi terkait nilai ekonomi TWA Laut Pulau Weh agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki dan menentukan arah kebijakan pembangunan kawasan. Informasi nilai ekonomi kawasan tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan valuasi lingkungan. Studi ini menggunakan dua pendekatan valuasi, yaitu travel cost method dan contingent valuation method. Nilai ekonomi yang diperoleh dari TCM dan CVM secara berturut-turut adalah Rp 12.075.215.255 dan Rp 6.785.639.710.

---

Sabang's status as a free port and trade area encourages massive infrastructure development, especially international port. These conditions are feared to disturb the marine ecosystem balancing in the vicinity, including TWA Laut Pulau Weh which has been the main tourist destinations in Sabang. It required information related to the economic value of TWA Laut Pulau Weh that can be used as input and consideration to fix and determine the direction of policy development for the region. Information of economic value of the region can be obtained by means of environmental valuation. This study uses two valuation approaches, namely the travel cost method and the contingent valuation method. The economic value obtained from TCM and CVM respectively is Rp 12.075.215.255 and Rp 6.785.639.710."

"Status Sabang sebagai kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas mendorong pembangunan infrastruktur massif, terutama pelabuhan berskala internasional. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem perairan laut di sekitarnya, termasuk TWA Laut Pulau Weh yang selama ini menjadi tujuan wisata utama di Sabang. Untuk itu diperlukan informasi terkait nilai ekonomi TWA Laut Pulau Weh agar dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan untuk memperbaiki dan menentukan arah kebijakan pembangunan kawasan. Informasi nilai ekonomi kawasan tersebut dapat diperoleh dengan cara melakukan valuasi lingkungan. Studi ini menggunakan dua pendekatan valuasi, yaitu travel cost method dan contingent valuation method. Nilai ekonomi yang diperoleh dari TCM dan CVM secara berturut-turut adalah Rp 12.075.215.255 dan Rp 6.785.639.710.

---

Sabang?s status as a free port and trade area encourages massive infrastructure development, especially international port. These conditions are feared to disturb the marine ecosystem balancing in the vicinity, including TWA Laut Pulau Weh which has been the main tourist destinations in Sabang. It required information related to the economic value of TWA Laut Pulau Weh that can be used as input and consideration to fix and determine the direction of policy development for the region. Information of economic value of the region can be obtained by means of environmental valuation. This study uses two valuation approaches, namely the travel cost method and the contingent valuation method. The economic value obtained from TCM and CVM respectively is Rp 12.075.215.255 and Rp 6.785.639.710."

"Kekeringan yang terjadi pada Kecamatan Kembangbahu setiap tahun memberikan dampak kelangkaan air bersih karena Masyarakat Kembangbahu mengandalkan air hujan untuk memenuhi permintan air. Untuk mengatasi hal ini, mereka membangun beberapa telaga atau embung dalam upaya mengumpulkan air hujan selama musim kering terjadi, namun baik cara pengambilan air dan juga air tersebut tidak memenuhi syarat- syarat kesehatan. Oleh karena itu, Masyarakat Kembangbahu sangat membutuhkan suatu kemudahan sistem pelayanan air bersih. Tujuan studi ini untuk menentukan besar kemauan membayar dan surplus konsumen untuk kemudahan layanan air bersih. Sample dikumpulkan menggunakan metode acak sederhana sebanyak 49 responden dengan melakukan interview dan kuesioner. Analisis menggunakan CVM menunjukkan bahwa harga penawaran bid, dan pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap kemauan membayar dengantaraf α=0,05, sedangkan tingkat pendidikan, jarak ke sumber air, umur, dan besarnya konsumsi air tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil analisis regresi logit menunjukkan bahwa kemauan membayar satu jirigen air (35 liter) adalah sebesar Rp.9.123), dan surplus konsumen untuk layanan kemudahan memperoleh air bersih sebesar Rp 7.123. Surplus konsumen total untuk masyarakat dengan populasi 2.617 kepala keluarga adalah sebesar Rp.7.241.292. Dengan diketahuinya variabel yang mempengaruhi kemauan membayar, dan surplus konsumen, diharapkan pengambil keputusan dapat meningkatkan pelayanan kemudahan memperoleh air bersih dengan mempertimbangkan membangun instalasi sistem pelayanan air bersih yang terjangkau masyarakat."

"Penurunan kualitas dan kuantilas hutan sebagai dampak dari kegiatan manusia menyebabkan gangguan terhadap salwa liar dan menggangu rantal dan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Untuk menyelamatkan satwa liar tersebut dari kepunahan. maka dipenukan suatu pusat konservasi untuk meniaga eksislenslnya. Penelitian ini bertujuan unluk mengetahui apakah masyarakat mendukung dalam pembangunan pusat konservasi satwa di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak melalui estimasi besaran nilai willingness lo pay (WTP) dengan menggunakan metode contingent valuation dan tlpe perianyaan referendum Estimasi fungsi perminlaan berlujuan unluk mengelahui pada tlngkat harga berapa pengunjung bersedia untuk membayar tikat masuk pusat konservasi satwa apabila tanf masuk dinaikkan secara berlahap sampai tingkat harga tertentu_ Pengunjung tidak bersedia membayar pada tingkat harga rata-rata Rp. 42.000,~ atau 1ebih_ Untuk mengetahui probabilitas WTP responden, maka digunakan model probit. Hasil estimasi menggunakan model probit menunjukkan bahwa variabel karakteristik responden, kepedullan, dan pengetahuan, sena preferensi Macan Tutu] dan Owa Jawa lidak ada yang mempengaruhi probabllitas WTP. Sedangkan variabel yang mempengaruhi probabilitas W`|'P adalah preferensl Elang Jawa dan offer atau WTP yang ditawarkan."

"Di tengah persaingan kerja yang cukup ketat dan banyaknya para pencari kerja, justru para karyawan yang bekerja di lembaga keuangan konvensional dengan rela berhenti dari pekerjaannya. Padahal gaji dan jabatan mereka di lembaga keuangan konvensional terbilang sangat menarik, namun mereka tanpa dipaksa bersedia mengundurkan diri dari pekerjaan. Ketika mereka ditanya alasannya, mereka selalu menjawab bahwa pekerjaan mereka adalah haram. Berawal dari hal ini dan dengan memerhatikan teori tentang hubungan religiusitas dan berhenti bekerja (turnover intention), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap kesediaan para karyawan lembaga keuangan konvensional untuk berhenti dari pekerjaannya. Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda terhadap variabel “berhenti bekerja’ (turnover intention), nilai willingness to accept (WTA) digunakan sebagai variabel dependennya. Berdasarkan hasil tinjauan pustaka, diketahui bahwa nilai WTA dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi seseorang. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis pengaruh kedua hal tersebut, yaitu religiusitas dan latar belakang sosial ekonomi terhadap nilai WTA seorang Muslim. Hasil regresi Ordered Logit Model (OLM) menunjukkan bahwa latar belakang sosial ekonomi seorang Muslim (gaji, jenis kelamin, dan pendidikan) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai WTA seorang Muslim. Religiusitas berpengaruh negatif terhadap nilai WTA, namun tidak signifikan. Temuan lain dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata WTA yang bersedia diterima seorang Muslim sebagai kompensasi untuk berhenti bekerja dari lembaga keuangan konvensional adalah Rp 5.711.009. Nilai ini bisa menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam menentukan gaji para karyawannya.

---

In the midst of fierce job competition and the large number of job seekers, employees who work in conventional financial institutions are willing to quit their jobs. Even though their salaries and positions in conventional financial institutions are very attractive, they are without being forced to resign from their jobs. When they are asked why, they always answer that their work is haram. Starting from this and by paying attention to the theory of the relationship of religiosity and stop work (turnover intention), this study aims to analyze the effect of religiosity on the willingness of conventional financial institution employees to quit their jobs. By using a different approach to the variable "stop working" (turnover intention), the value of willingness to accept (WTA) is used as the dependent variable. Based on the literature review, it is known that the value of WTA is influenced by a person's socioeconomic background. Therefore, this study seeks to analyze the influence of these two things, namely religiosity and socioeconomic background on the value of a Muslim's WTA. Results of Ordered Logit Model (OLM) show that the socioeconomic background of a Muslim (salary, sex, and education) significantly positively influences the value of a Muslim's WTA. Religiosity negatively affect value of WTA but not significanly. Another finding in this study is that the average value of a WTA that a Muslim is willing to accept as compensation for stopping working from a conventional financial institution is Rp 5.711.009. This value can be a reference for Islamic financial institutions in determining the salaries of their employees."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan informasi Laporan Keuangan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan perencanaan dan penganggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa informasi dalam Laporan Keuangan telah digunakan dalam pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan perundangan. Akan tetapi, penggunaan informasi tersebut belum optimal karena informasi Laporan Keuangan belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan manajerial. Agar laporan keuangan dapat berperan dalam proses pengambilan keputusan, maka perlu penyusunan analisis atas Laporan Keuangan, pengintegrasian sistem informasi, koordinasi antar bagian yang lebih intensif dan pelatihan sumber daya manusia.

---

This research aims to analyze the using of financial statements on capital and asset maintenance expenditures decision making in the Ministry of Finance MoF of Republic Indonesia. This study uses qualitative case study method. The result of this study shows some of the financial statements information has been used in decision making process. Even so, the use of the information in decision making process was not optimal since the information provided could not meet the manager rsquo s needs completely. To optimize the use of financial statement in the decision making, MoF should prepare financial statements analysis, integrate information system, coordinate every divisions more intensively, and develop its human resources."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan prinsip beyond budgeting pada PT. X Indonesia sebagai bentuk reaksi atas tidak fleksibelnya anggaran tradisional tahunan yang dilakukan sebelumnya juga proses pengambilan keputusan yang sering dilakukan secara sentralisasi oleh kantor pusat di Chicago,Amerika Serikat dan oleh kantor pusat Indonesia. Pembahasan mengenai penerapan beyond budgeting ini menunjukkan bahwa beyond budgeting tidak meninggalkan fungsi anggaran tersebut yaitu fungsi perencanaan,fungsi koordinasi,fungsi pengendalian dan fungsi evaluasi kinerja karena fungsi tersebut tetap ada tanpa adanya proses anggaran tetapi tergantikan oleh alat pengukur lain yaitu KPI berdasarkan balance scorecard dan rolling forecast. Proses pengambilan keputusan yang sebelumnya lebih tersentralisasi sekarang berubah menjadi desentralisasi dengan adanya penambahan limit persetujuan dibandingkan sebelumnya. Hasil analisis secara umum bahwa perusahaan belum menerapkan proses beyond budgeting secara keseluruhan karena masih ada pertemuan untuk membahas anggaran tahunan. Tetapi untuk pengukuran kinerja, pengeluaran biaya dan pembelian barang modal maupun desentralisasi keputusan sesuai dengan pasar dan tantangan yang dihadapi sudah tercermin di PT. X Indonesia. Sebagian prinsip beyond budgeting juga sudah melingkupi proses sistem penganggaran di perusahaan.

---

ABSTRACT

---

This thesis analyzed implementation budgeting system with beyond budgeting principle approach at PT. X Indonesia as a reaction from inflexibility of conventional budgeting and centralization of decision making process at that time from Chicago headquarter in United States and from Head Office in Indonesia. Analysis of implementation shows that the function of current conventional budgeting such as planning,coordination, control and performance evaluation still exist with or without budget assumed. The function still exist there since company still use KPI based on balance scorecard and also rolling forecast. Decision making process changes from centralization to decentralization through many extended of limit authorization approval. So that management can survive well with all the challenge and market requirement. The general analysis stated that company have not yet implemented beyond budgeting since there is still exist annual budget meeting but for performance measurement, capital expenditures and decentralization process have been well implemented within company."

"The search for appropriate methods for valuing natural resources and monetising externalities is a pressing problem facing many governments, particularly those of the developing countries. While the Nigerian government allocates 2% of its annual gross income for ecological damage restitution (The Ecological Fund), experiences arising from incessant disputes in the oil producing areas, fishing sites, increasing incidence of soil erosion and flooding and other environmental problems, all point to the need to supplement the Ecological Fund with money from other sources. This paper focusses on the use of the willingness-to-pay (WTP) approach for determining the amount of money that people in selected large-scale irrigation and dam project areas in the Sudano-Sahelian zone of Nigeria are willing to forego for the sake of environmental protection in the watersehd. After a general description of the problems and approaches to valuing and monetising environmenal resources and their protection, the details of the study findings and policy implications are discussed."