Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas yang disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang merupakan perjanjian simulasi (pura-pura) oleh kreditor yang berada di posisi unggul secara ekonomis atas suatu hutang piutang dengan debitor, artinya bahwa pada dasarnya hubungan hukum antara kreditor dengan debitor adalah hutang piutang, namun antara mereka tidak dibuat suatu Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Kredit, atau akta lain yang serupa maksudnya. Akta yang dibuat oleh kreditor dan debitor tersebut di hadapan Notaris adalah berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas disertai dengan Surat Kuasa Menjual yang mengabaikan (waive) Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, baik kuasa menjual itu langsung terdapat dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas tersebut maupun dibuat terpisah dengan Akta Kuasa Menjual. Sehingga, seolah-olah menunjukkan bahwa hubungan hukum antara kreditor dan debitor tersebut adalah jual beli, bukan hutang piutang. Permasalahannya adalah bagaimana keabsahan pemberian kuasa menjual yang mengabaikan Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan perjanjian simulasi yang digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Jual Beli dan bagaimana perlindungan terhadap pemberi kuasa menjual tersebut dalam perjanjian simulasi dimana ia telah melepaskan haknya dan berusaha untuk menarik kembali haknya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian deskriptif analitis, data sekunder, bahan hukum primer, sekunder, tersier, alat pengumpulan data studi dokumen (bahan pustaka), metode analisis data kualitatif, serta bentuk hasil penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian penulis adalah perjanjian simulasi merupakan suatu penyelundupan hukum sehingga akibatnya adalah batal demi hukum dan debitor (pemberi kuasa) masih terlindungi oleh hukum dengan dapat bernegosiasi dengan kreditor (penerima kuasa) untuk membuat perjanjian baru.

---

This thesis is about Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code as the based to drawn up Sale Purchase Deed before Land Deed Official which is simulation agreement by the powerful in economy's creditor of a debt with debtor, it means that basically their legal relationship is debt and credit, but they did not make a Acknowledgement of Indebtedness Deed, Credit Agreement, or others deed that have the same meaning. The deed that they make before Notary is Sale Purchase Binding Agreement which is already full paid followed with Sale Power of Attorney which waived Article 1813 of Indonesian Civil Code, either that Sale Power of Attorney is included in the Sale Purchase Binding Agreement or separately made in a Power of Attorney Deed. The result is, showed as if that their legal relationship is sale purchase, not debt and credit. The problems are how's the legality of Sale Power of Attorney which Waived Article 1813 of Indonesian Civil Code which is a simulation agreement as the based to drawn up Sale Purchase Deed and how's the protection towards sale power of attorney giver in a simulation agreement where he had remove his right and trying to take his right back. In this research writer is using juridical normative research form, descriptive analytical research typology, secondary data, primary, secondary, and tertiary legal material, document studies (library material) data incorporation tool, qualitative data analytical method, and descriptive analytical research result form. Writer's research result are that simulation agreement is a legal smuggling with null and void by law consequence and debtor (attorney giver) is still protected by the law where he is possible to negotiate with creditor (attorney receiver) in making a new agreement. "

"ABSTRAKBerdasarkan UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, jual beli tanah harus dilakukann melalui Akta Jual Beli yangt dibuat dihadapan Pejabat pembuat Akta Tanah PPAT , namun terdapat perbedaan dengan apa yang terjadi di daerah daerah terpencil, salah satunya di kelurahan Siantan Hulu, Pontianak Utara, Haryanto menggugat Novianty karena Novianty membangun ruko di atas tanah Haryanto yang ia beli melalui Surat Pernyataan Penyerahan Hak atas Tanah. Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah membahas kekuatan hukum jual beli tanah melalui surat pernyataan penyerahan hak atas tanah dan kesesuaian unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam putusan hakim mahkamah agung nomor 134 PK/Pdt/2016. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini yaitu Jual beli tanah melalui surat pernyataan peneyrahan hak atas tanah dapat dilakukan selama yang dialihkan adalah tanah bekas hak milik adat dengan disaksikan oleh kepala desa dimana tanah berada dan perbuatan yang dilakukan tergugat dalam putusan termasuk perbuatan melawan hukum.

---

ABSTRACTBased on the Land Law and Government Regulation No. 24 of 1997 regarding Land Registration, land sale and purchase agreement shall be done by Sale and purchase deed which is drawn in front of Land Deed Official. However, some differences happened in remote areas, among other things in Siantan Hulu sub district, North Pontianak, where Haryanto sued Novianty, because she built house cum shop on Haryanto rsquo s land which he bought using Statement letter regarding the relinquishment of land. The studies in this thesis are to review the legality of land sale and purchase agreement using statement letter regarding the relinquishment of land and to review the elements of tort in supreme court judge rsquo s stipulation number 134 PK Pdt 2016. This research uses juridical normative methods by literature study. The results of this research are the land sale and purchase agreement which uses the statement letter regarding the relinquishment of land can be done as long as, the object is ex customary land and witnessed by the village chief where the land is located, and the defendant act was categorized as tort in the stipulation."

"Perjanjian Hibah merupakan perjanjian sepihak (unilateral agreement) yang artinya kewajiban hanya dimiliki oleh satu pihak saja yaitu Pemberi Hibah, sedangkan Penerima Hibah hanya memiliki hak, misalnya untuk menerima objek dalam penghibahan. Objek dalam penghibahan harus berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memang sudah ada wujud dan keberadaannya secara jelas pada saat penghibahan dilakukan. Di samping itu, status kepemilikan dari objek hibah juga harus jelas bahwa benar benda yang akan dihibahkan merupakan milik si Pemberi Hibah. Fokus dari penelitian tesis ini adalah mengenai prosedur hibah dengan objek harta warisan dan pertimbangan Majelis Hakim terkait klausula kesepakatan dan causa yang halal yang menjadi dasar pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 yang masing-masing tertanggal 5 Agustus 2019 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/PDT/2022. Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal yang dalam pengumpulan bahan-bahan hukumnya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa prosedur penghibahan atas sejumlah uang berdasarkan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 sudah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat penghibahan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata. Namun, permasalahannya adalah objek dengan harta warisan dalam penghibahan tidak memenuhi syarat sebagai objek hibah karena merupakan harta warisan yang masih menjadi perselisihan di antara para ahli warisnya. Hibah memiliki kedudukan sebagai suatu perjanjian yang bersifat cuma-cuma dan karenanya dalam pelaksanaan hibah harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pertimbangan Majelis Hakim yang berfokus kepada tidak terpenuhinya unsur kesepakatan dan causa yang halal tidak tepat jika dijadikan dasar atas pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7. Dasar dari pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 adalah karena akta-akta hibah tersebut menyimpangi pembagian para ahli waris yang seharusnya bersifat mengikat. Selain itu, penghibahan juga dilakukan atas benda yang belum sepenuhnya menjadi hak milik dari Pemberi Hibah.

---

Gift agreement is categories as a unilateral agreement, which means that the obligation is only owned by one party, namely the donor, while the donee only has the right, for example to receive the gift object. The object in the gift agreement can be in form of movable or immovable, as long as the status of the object is clear and already exist at the time when the gift is made. Besides, the ownership status of the gift object must also be clear that the object to be donated belongs to the donor. The focus of this research is on the procedure of gifts with objects from inheritance and the considerations of the Panel of Judges regarding agreement clauses and lawful causes which form the basis for canceling Deeds of Gifts Number 4, 5, 6, and 7, each of which is dated August 5, 2019 in the Supreme Court Decision Number 3013 K/PDT/2022. The thesis research is doctrinal legal research in which the collection of legal materials is carried out through a literature study with an analytical descriptive research typology. The results of the research shown that the procedure of gifts with an amount of money based on the Deed of Gifts Numbers 4, 5, 6, and 7 has been carried out in accordance with the conditions of gift as stipulated in the provisions of the Indonesian Civil Code. However, the problem is that the object of the gift does not meet the requirements as an object of gift because it is an inheritance which is still a matter of dispute among the heirs. Gift has a position as an agreement which is voluntarily (gratuitousness) and therefore in the implementation of the gift must meet the legal requirements of an agreement regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, the considerations of the Panel of Judges which focused on the non-fulfillment of the elements of the agreement and lawful causal were inappropriate as a basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7. The basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7 was because the gift deeds deviate from the division of heirs which should be binding. In addition, gifts are also made to objects that have not fully become the property of the donor."

"Tesis ini membahas mengenai Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Pengaturan mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dimana Pada Pasal 20 UUPA dikatakan bahwa Hak Milik atas Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan beberapa cara, salah satunya karena warisan. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan jika salah satu ahli waris berkewarganegaraan asing dengan harta warisan yang berupa tanah hak milik, karena pada UUPA dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan mengenai kepemilikan hak milik bagi warga negara asing yang mewaris berupa tanah hak milik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan pertimbangan hukum hakim mengenai Warga Negara Asing yang mewaris berupa tanah hak milik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu, Warga Negara Asing tersebut tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris berkewarganegaraaan Indonesia, namun dalam kurun waktu satu tahun semenjak ahli waris tersebut berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing, ahli waris tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus Warga Negara Indonesia atau dapat menurunkan status hak atas tanah tersebut menjadi hak pakai agar hak tersebut tidak hapus dan jatuh kepada negara.

---

This thesis discusses the rights of foreign heirs to inheritance in the form of property rights of Indonesian citizenship inheritors based on the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. Regulations regarding ownership rights over land are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Basic Regulations (UUPA), where Article 20 of the UUPA states that Land Ownership Rights can be transferred and transferred to other parties in several ways, one of which is because of inheritance. This situation can cause problems if one of the heirs is a foreign citizen with an inheritance in the form of land with freehold ownership, because the UUPA states that only Indonesian citizens can have property rights. In this regard, the problems raised in this study are the rules regarding ownership of property rights for foreign citizens who inherit in the form of freehold land according to laws and regulations in Indonesia; and judges' legal considerations regarding foreign citizens who inherit in the form of freehold land in the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. To answer this problem, a juridical normative library research method is used by examining the norms of legislation and legal theory. The research results of this thesis are that foreign citizens are still entitled to inherit property from an heir who is an Indonesian citizen, but within one year since the heir changes nationality to become a foreign citizen, the heir must transfer his rights to another person with status. Indonesian citizens or can reduce the status of the land rights to usage rights so that these rights are not removed and fall on the state."

"ABSTRAKPembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 PK/PDT/2016). Prinsip kehatihatianadalah salah satu asas terpenting yang wajib dilaksanakan oleh Notaris danPPAT dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiupaya Notaris dan PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, tanggung jawabNotaris dan PPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh Pengadilan, dan implikasiterhadap akta yang dibatalkan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengantipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan ialahdata sekunder dan data primer melalui wawancara sebagai data pendukung, bahanhukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, danbahan hukum tersier, alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian iniadalah studi dokumen disamping itu juga dilakukan wawancara dengannarasumber, metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, sehinggahasil dari bentuk penelitian ini berupa deskriptif analitis. Hasil dari penelitian iniadalah upaya Notaris dan PPAT dalam menerapkan prinsip kehati-hatian sebagainorma etik yaitu dengan mematuhi segala peraturan peraturan yang terkait dengankewajiban dan larangan bagi Notaris maupun PPAT. Tanggung jawab Notaris danPPAT terhadap akta yang dibatalkan oleh hakim apabila berkaitan dengan syaratformil akta maka Notaris dan PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi sesuaiketentuan pasal 85 UUJN, namun apabila berkaitan dengan syarat materil, makahal tersebut bukan tanggung jawab Notaris. Faktor-faktor yang menjadi penyebabsuatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan adalahdengan tidak dipenuhinya syarat materil maupun syarat formil dalam suatu aktayaitu syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalamPasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

ABSTRACTCancellation of notaries certificate within civil suit at Surabaya district court (casestudy of RI Supreme Court Verdict number 143 PK/PDT/2016). The principle ofprudence is one of the most important principles that must be implemented byNotary/PPAT in carrying out their positions as referred to in Article 16 paragraph1 of the Law of Notary. This study aims to determine the efforts of Notary/PPATin applying prudential principles, the responsibility of Notary/PPAT against thedeeds annulled by the Court, and the implication of the deed is canceled. This thesisresearch type is normative research, with normative juridical approach method,meaning that this research tends to use primary law material and secondary lawmaterial. The nature of this research is descriptive analytical. Data analysis is doneby collecting primary data and secondary data. Furthermore, qualitative evaluationand analysis were conducted to discuss problems based on legislation. Thedescription of the results of the analysis is described qualitatively by usinginterpretation and legal logic to obtain a new picture or to reinforce an existingpicture to answer the problem and make useful conclusions and suggestions. Theresult of this research is the effort of Notary and PPAT in applying the prudentialprinciple as ethical norm that is by obeying all regulation rules related to obligationand prohibition for Notary and PPAT. The responsibility of a Notary/PPAT on adeed canceled by a judge when it relates to the formal requirement of the deed, suchNotary/PPAT may be liable to sanctions in accordance with the provisions ofarticle 85 UUJN, but if it relates to material requirements, it is not the responsibilityof the Notary. Factors that cause a deed to be canceled or can be canceled by thecourt decision is the non-fulfillment of material requirements and formalrequirements in a deed is a subjective requirement and objective terms of theagreement as set forth in Article 1320 of the Civil Code."

"Konsep dasar jual beli tanah adalah terang dan tunai. Dalam prakteknya terang dan tunai tersebut bisa saja tidak terpenuhi sehingga dibutuhkan instrumen lain agar dapat melakukan jual beli kemudian, instrument tersebut dalam pengikatan jual beli atau perjanjian pengikatan jual beli. Tujuannya adalah mengikat antara penjual dan pembeli agar dikemudian hari jika syarat terang dan tunai terpenuhi dapat dibuatkan akta jual beli di hadapan PPAT. Jika pembayaran sudah lunas penjual dalam PPJB bisa saja tidak ikut hadir di hadapan PPAT saat akta jual beli dilangsungkan, karena dapat diwakili oleh pembeli dengan kuasa menjual dalam PPJB tersebut. Bagaimana kedudukan kuasa menjual sebagai klausul (accessoir) PPJB dengan objek hak atas tanah? Bagaimana perlindungan hukum kepada pembeli objek hak atas tanah berdasarkan kuasa menjual sebagai accessoir dari PPJB? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Di samping itu juga digunakan data primer sebagai pendukung bahan hukum data sekunder. Untuk analisis data dilkakukan dengan metode analisis yuridis kualitatif. Kuasa menjual sebagai klausul dalam PPJB dapat digunakan jika harga sudah lunas, kuasa menjual hanya untuk menjual kepada pembeli sebagai penerima kuasa dan harga jual beli sama dengan dalam PPJB. PPJB dapat digunakan sebagai bukti telah berpindahnya hak jika telah dibayar lunas dan sudah dikuasai oleh pembeli dengan itikad baik.

---

Transaction of property in Indonesia based on cash and carry, cash about a payment, and carry about a procedure. If one of this two based can`t accomplished, the transaction of property would by pre-sale agreement. That`s agreement not for transition of land rights, but for binding two parties when two based of the transaction accomplished. When the based of that transaction accomplished, the two parties must meet the officials of land rights (PPAT) to make Real Estate Purchase and Sale Agreement. If the seller can`t meet PPAT, the buyer can meet PPAT with two authority, the first as seller with power of attorney from the seller at pre-sale agreement, second as buyer. How the Power of Attorney as clause at pre-sale agreement? How legal protection for the buyer of land based on the power of attorney as clause of pre-sale agreement? Research methods used in this study are normative legal research being done in an effort to get the required data with respect to problems. The data used are secondary data composed of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. In addition the primary data is also used as the supporter of the legal materials of secondary data. For an analysis of the data by the method of analytic juridical qualitative. The power of attorney for property as clause of pre-sale agreement can be used if the price has paid by the buyer."

"Bagi warga negara yang tunduk pada hukum waris perdata barat, penggugat memiliki hak untuk mendapatkan harta warisan sebagaimana dalam ketentuan hukum waris perdata barat. Hibah yang dilakukan oleh pewaris pada saat masih hidup menimbulkan permasalahan karena salah satu ahli waris merasa belum mendapatkan hak warisnya sehingga ahli waris tersebut menggugat ke Pengadilan. Hakim memutuskan untuk menolak gugatan, bahkan dalam tingkat Banding maupun Kasasi. Putusan hakim ini menimbulkan pertanyaan mengapa seseorang yang tunduk pada hukum waris perdata barat tidak berhak mendapatkan hak warisnya sesuai ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode penelitan yuridis-normatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis serta jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder sedangkan untuk teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memberikan saran untuk umum dan khususnya untuk praktisi hukum.

---

For citizen are subject to The Civil Code, The plaintiff having right to get the estate of inheritance as in the legal heirs civil Code. Grant made by an heir at while still alive has created problems because one of the heirs are not yet earned the right heirs and the heirs of suing to court. A judge to refuse a lawsuit, even in of appeals and Kasasi. Judicial decisions that raises the question why someone who subject to the Civil Law have no right to earned the right heirs were in line with the regulation. This research using yuridis-normatif methods and the nature of the research is descriptive analytical as well as the type of data used is the type of secondary data, the technique of collection is a study literature and study documents. The result of the writing of the thesis is intended to provide advice to the public and particularly to a practitioner of law."

"Dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perjanjian kawin harus didaftarkan ke Pegawai Pencatat Perkawinan. Kewajiban untuk mencatatkan perjanjian kawin bertujuan agar perjanjian perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat yang sah bagi para pihak yaitu suami dan istri serta terhadap pihak ketiga yang terkait untuk itu. Namun dalam perkembangan saat ini yang terjadi di masyarakat, terdapat perjanjian perkawinan yang belum sempat didaftarkan namun perkawinan antara suami istri tersebut telah putus karena cerai. Akibat hukum yang dapat timbul dari kelalaian tidak mendaftarkan perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung tersebut akan berdampak pada kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Hal ini dapat ditemukan pada beberapa kasus, antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/Pdt/2012. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sebab penelitian ini menekankan pada penggunaan norma hukum secara tertulis, pengaturan dan pelaksanaan perjanjian perkawinan yang dihubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan analisis kedua putusan tersebut, dapat diketahui bahwa terkait kekuatan mengikatnya perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan setelah adanya perceraian bahwa perjanjian perkawinan tetap berlaku bagi para pihak yang membuatnya, hal ini berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, yaitu tetap mengikat bagi suami-istri yang telah sepakat membuatnya, sedangkan untuk mengikat pihak ketiga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena pendaftaran perjanjian perkawinan untuk memberitahu kepada masyarakat luas adanya pemisahan harta suami dan istri dalam perkawinan.

---

On article 29 section 1 Law about Marriage, is mentioned if a marital agreement should be registered toward Marriage Registry Employee. The obligation of registering marital agreement aims so it has binding power for each following party those are husband and wife, also the related third party. However, as the development goes by in society nowadays, there are agreements which have not been registered, but the marriage between husband and wifeis over because of divorce. The legal implication which could exist from the negligence of not registering marital agreement as long as the marriage itself, that is the implication upon the binding power of created marital agreement. It could be found by several cases, such as Decision of Supreme Court Number 598 PK Pdt 2016 and Decision of Supreme Court Number 585 K Pdt 2012.

The author used Juridist Normative as the research formation, because this research is emphasizing upon the use of written norms, regulation and implementation of marital agreement which was connectedby the object of research. Based on analysis of both decisions, it can be concuded that about its binding power of unregistered marital agreement after divorce, that is marital agreement still applies for every party who createdthe agreement itself, as writen in Article 1338 Indonesian Civil Code, that is still binding for husband wife who did agree to create the agreement, whilst for third party doesn rsquo t apply the permanent binding power, because the registration of marital agreement is aiming to announce upon society about the separation of husband wife rsquo s property in a marriage. "

"Skripsi ini membahas mengenai sejauh mana pertanggungjawaban perdata dari seorang majikan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh bawahannya berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Seringkali ditemukan suatu permasalahan mengenai ketidakpastian sumber hukum mengenai hal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami sejauh mana pertanggungjawaban perdata dari majikan atas kesalahan bawahannya berdasarkan hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan metode penulisan adalah deskriptif eksplanatoris. Hasil penelitian menyarankankan bahwa Pemerintah hendaknya membentuk suatu peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum perihal pembatasan pertanggungjawaban majikan terhadap bawahannya mengingat sampai saat ini belum ada sumber hukum tertulis yang memberikan penjelasan secara lengkap.

---

The focus of this study is the restriction of civil responsibility of the employer towards the fault which had been done by the employee regarding Article 1367 Indonesian Civil Code. It has usually found the problem about the legal uncertainty in this problem in Indonesia. The pupose of this study is to understand the restriction of civil responsibility of the employer regarding law in Indonesia.

This research is descriptive explanatory. The researcher suggests that Government should make regulation that can give clear explanation about the civil responsibility of the employer toward the fault of the employee because so far there is no written regulation that give the clear explanation about this problem."

"Penelitian ini membahas mengenai kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas sebagai dasar pembuatan akta jual beli hak atas tanah serta tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta kuasa menjual. Bentuk penelitian yang digunakan merupakan penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Alat pengumpulan data yang dipergunakan ialah studi dokumen dengan penggunaan metode analisis data yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan kedudukan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas tidak sejalan dengan fungsi kuasa jual sebagaimana mestinya yang dicantumkan dalam perjanjian pengikatan jual beli sebagai kepastian hukum terhadap pembeli yang sudah membayar lunas. Sementara itu, bentuk pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta kuasa menjual pada pengikatan jual beli yang belum lunas dan telah beralih hak atas tanahnya kepada pihak lain terdiri dari pertanggungjawaban administratif yang merujuk pada UUJN serta pertanggungjawaban secara perdata yang merujuk pada KUH Perdata. Penelitian ini menyarankan sangat dibutuhkan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai kuasa menjual dalam perjanjian pengikatan jual beli untuk menentukan batasan benar atau tidaknya pembuatan kuasa menjual khususnya dalam pengikatan jual beli yang belum lunas serta Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat alat bukti autentik berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, semestinya harus dilandaskan pada tindakan yang saksama dan menjaga kepentingan para pihak dalam pembuatan akta sebagaimana kewajiban Notaris pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.

---

This research discusses the position of a power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full as the basis for making a sale and purchase deed of land rights as well as the Notary's responsibility for making the power of attorney deed. The form of research used is doctrinal research with an explanatory research typology. The data collection tool used is document study using qualitative juridical data analysis methods. The results of this research conclude that the position of the power of attorney deed in sales and purchase agreements that have not been paid in full is not in line with the function of the power of sale as stated in the sale and purchase agreement as legal certainty for buyers who have paid in full. Meanwhile, the form of responsibility of a Notary in making a power of attorney deed for a sale and purchase agreement which has not been paid off and whose land rights have been transferred to another party consists of administrative responsibility which refers to the UUJN and civil responsibility which refers to the Civil Code. This research suggests that there is a great need for special regulations governing the power of attorney in sales and purchase agreements to determine its validity, especially in sales and purchase agreements that have not yet been paid off, as well as a Notary as an official authorized to produce authentic evidence in the form of a deed that has the strength of perfect proof must be based on careful actions and safeguarding the interests of the parties in making the deed as per the Notary's obligations in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN."