Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa dalam rangka pemberian kredit yang memiliki banyak pelanggaran akan tetapi pada prakteknya masih ditemui. Permasalahan yang dibahas yaitu akibat hukum terhadap pengalihan jaminan dalam akta perjanjian pemberian jaminan dan kuasa serta tindakan Notaris untuk mengatasi potensi masalah dalam akta perjanjian pemberian jaminan dan kuasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian berupa penelitian yuridis normatif dengan tipe deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini yaitu Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa yang berimplikasi pada pengalihan objek jaminan berakibat hukum menjadi suatu perjanjian yang batal demi hukum. Cara yang dapat dilakukan oleh Notaris untuk mengatasi potensi masalah terkait akta tersebut yaitu dengan membuat suatu perjanjian akta kuasa menjual terpisah antara kreditur dan debitur. Pembuatan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan dan Kuasa semacam ini seharusnya ditolak oleh Notaris karena berakibat batal demi hukum.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is about Deed of Guarantee Agreement and Power of Attorney in the framework of granting credits that have many violations legally but in practice is still found. The problems discussed are the legal consequences of the transfer of guarantees in the deed of agreement to grant guarantees and power of attorney, and the actions of the Notary to deal with potential problems in the deed of agreement and authorization. This study uses a research method in the form of normative juridical research with descriptive-analytical type. The results of this study conclude are the Deed of Guarantee Agreement and Power of Attorney that implicates transfer of ownership of collateral object becoming a null and void agreement. A method that can be done by a Notary to overcome potential problems related to the deed, namely by making a deed of power to sell separately between creditors and debtor. Deed of Guarantee Agreement and Power of Attorney should be refused by the Notary because the consequences are null and void."

"Penelitian ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr yaitu mengenai peran Notaris terhadap pembuatan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual yang dibuat sebagai jaminan utang piutang, dan pertanggungjawaban Notaris atas kerugian yang diderita oleh salah satu pihak sehingga putusan pengadilan menyatakan batal demi hukum. Metode penelitian menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa peraturan – peraturan hukum yang berlaku sebagai bahan primer dan bahan Pustaka serta wawancara sebagai bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Notaris harus bisa mengarahkan dan menjelaskan kepada para pihak mengenai perbuatan hukum yang akan mereka lakukan beserta akibatnya sebagaimana hukum mengatur. Notaris dituntut untuk memiliki kecermatan dan ketelitian dalam memeriksa dan menganalisis kehendak para pihak yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Adapun kepentingan para pihak harus diutamakan oleh Notaris guna mengindari kerugian. Dalam hal utang piutang yang didasari adanya muatan pidana dapat mengakibatkan akta turunannya yaitu akta Perjanjian Pengiktan Jual Beli dan kuasa menjual tidak sah dan batal demi hukum. Terlebih lagi perbuatan hukum utang piutang tidak sesuai dengan menjadikan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan kuasa menjual sebagai jaminan. Notaris yang mengetahui adanya ketidaksesuian antara akta autentik dengan perbuatan hukum para penghadapnya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabanya secara perdata dan administrasi.

---

This study analyzes the Decision of the Mataram District Court Number 89/Pdt.G/2023/Pn Mtr, namely regarding the role of the Notary in making a Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney made as collateral for debts and the Notary's responsibility for losses suffered by one of the parties so that the court decision is declared null and void. The research method uses doctrinal research with secondary data in the form of applicable legal regulations as primary materials and Library materials and interviews as secondary materials. The results of the study show that the Notary must be able to direct and explain to the parties regarding the legal actions they will take along with the consequences as regulated by law. Notaries are required to have accuracy and precision in examining and analyzing the wishes of the parties in accordance with applicable regulations. And the most important thing is that the Notary must prioritize the interests of all parties in order to avoid losses, for that reason the Notary must be able to refuse to make an authentic deed if there is something that is contrary to the law. In the case of debts based on criminal content, it can result in derivative deeds, namely the Deed of Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney being invalid and null and void by law. Moreover, the legal act of debts is not in accordance with making the Sale Purchase Binding Agreement and Sale Power of Attorney as collateral. A notary who knows that there is a discrepancy between the authentic deed and the legal actions of those who present it can be held civilly and administratively responsible."

"ABSTRAKSurat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/40/DKMP tanggal 24 September 2013 mewajibkan adanya perjanjian kerjasama antara Bank dengan Pengembang jika properti yang dijadikan agunan belum tersedia secara utuh, yang memuat kesanggupan Pengembang untuk menyelesaikan properti sesuai dengan yang diperjanjikan dengan Debitur atau nasabah dan adanya jaminan dari Pengembang kepada Bank bahwa Pengembang akan menyelesaikan kewajiban kepada Debitur atau nasabah penerima fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA), apabila properti tidak dapat diselesaikan dan/atau diserah-terimakan sesuai perjanjian.Tesis ini mengkaji masalah perjanjian kerja sama dan perjanjian pemberian jaminan antara Bank dengan Pengembang dalam rangka pembiayaan pemilikan Rumah Susun tersebut. Tesis ini juga mengkaji bagaimana tindak lanjut setelah pembuatan Perjanjian Pemberian Jaminan oleh Bank terhadap kelalaian Pengembang dalam Perjanjian Kerjasama dan/atau terhadap kelalaian Debitur dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas KPA. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder.Hasil penelitian adalah akta Perjanjian Pemberian Jaminan dalam praktek perbankan telah dapat diterima sebagai pengganti jaminan hak atas tanah selama belum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun oleh instansi yang berwenang dan Hak Tanggungan belum dipegang oleh Bank sebagai jaminan atas fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA). Kesimpulan yang diambil adalah pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam praktek perbankan telah diaplikasikan dalam perjanjian kerja sama dan perjanjian pemberian jaminan. Dalam hal terjadi kelalaian Debitur dan/atau Pengembang, tindakan yang dapat diambil oleh Bank dengan adanya akta Perjanjian Pemberian Jaminan tersebut adalah menandatangani Akta Subrogasi dengan Pengembang, sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

---

ABSTRACT

Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/40/DKMP dated 24 September 2013 requires the existence of a corporation agreement between Bank and Developer if a property which shall be used as collateral is not available, in which contains the ability of the Developer to complete the development of the property in accordance with the agreement between the Developer and the customer, and a corporate guarantee from the Developer to the Bank that the Developer shall fulfill his liability to the customer who received the apartment credit facility (KPA) should the property cannot be developed and/or handed over in accordance with the relevant agreement.

This thesis examines the issue on cooperation agreement between the Bank and the Developer of Apartment Project and buy back guarantee agreement (as one form of corporate guarantee agreement). This thesis also examines how the execution of the Corporate Guarantee Agreement over Developer negligence in Cooperation Agreement and the Apartment Credit Facility Agreement. This study is a normative legal research, using the data in the form of secondary data sources (literature).

The results showed that the deed of buy back guarantee agreement in banking practices have already been accepted as a substitute for security as long as the strata title certificates have not been issued by the competent authority and the mortgage over the apartment unit is not held by the Bank as collateral for the relevant apartment credit facility agreement. The conclusion drawn is the implementation of the prudent principles in banking practices is applied in the cooperation agreement and the buy back guarantee agreement. In the event of Debtor and/or Developer negligence, upon the presence of the deed of buy back guarantee agreement, the Bank can sign a subrogation deed with the Developer as one of alternative dispute resolutions."

"Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan dan Kuasa merupakan suatu perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Pada umumnya suatu perjanjian hutang-piutang selalu diikuti dengan pemberian jaminan, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yang mana benda jaminan tersebut bisa milik pribadi si yang berhutang, bisa juga milik pihak lain yang diberikan dengan kuasa. Dalam hal ini tentu saja Notaris sebagai pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sangat bertanggungjawab terhadap setiap akta yang dibuatnya. Jika dalam pembuatan akta tersebut terdapat kekeliruan atau ketidakhati-hatian yang dilakukan oleh Notaris, bagaimana kekuatan pembuktian akta itu serta perlindungan hukum para pihak dalam akta ? bagaimana tanggung jawab Notaris atas tindakan yang dapat menimbulkan kerugian tersebut ?. Di dalam penelitian ini dibahas mengenai tanggung jawab, perlindungan hukum para pihak dalam akta, serta upaya yang dapat Notaris lakukan dalam menghadapi hambatan yang timbul dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris harus selalu memperhatikan asas-asas dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang serta kode etik profesi. Berkaitan dengan Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan dan Kuasa yang dibuat di hadapan Notaris X, maka dapat dibuatkan Berita Acara Pembetulan atas kesalahan pengetikan yang Notaris X lakukan, sebagai salah satu solusinya.

---

Debt Promissory Deed With Collateral and Power of Attorney is an additional agreement (accessoir) from its principal agreement, which is the credit agreement. Generally, a debt-receivable agreement is always followed by the provision of a guarantee, either moving objects or objects do not move, in which objects can guarantee that the borrower's personal property, may also belong to other parties provided by the authority. In this case, Notary as a public official who?s entitled to make an authentic deeds is responsible for every agreement he/she made. If there's a mistake in the deed which is made by carelessness of the notary, how far the strength of the evidence of the deed will affect their legal protection of the parties ? How the Notary can manage that loss ?.

This research will discuss about the liability of the notary, legal protection for the parties of the deed, and efforts that Notary do in the face of any obstacles that arise in carrying out the duties and position. The method of this research is a prescriptive normative juridical analytically by using secondary data were analyzed qualitatively.

Based on the research and the analysis that has been indulged, in carrying out notary office must always pay attention to the principles and provisions contained in legislation and professional codes of ethics. Related to Debt Promissory Deed With Collateral and Power of Attorney signed before Notary X, for clerical errors which Notary X did, then it can be corrected by making a Minutes of The Rectification, as one solution."

"Tesis ini meneliti tentang akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan yang dituangkan ke dalam akta yang ditanda tangani tidak memenuhi persyaratan dan tidak dikehendaki salah satu pihak. Notaris salah dalam menerapkan perbuatan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), kasus yang terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1070 K/Pdt/2020. Permasalahan dalam penelitian ini terkait akibat hukum akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk Menjual sebagai jaminan atas ikatan utang piutang dan peran serta tanggung jawab Notaris terhadap akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan akta Kuasa untuk Menjual sebagai jaminan atas ikatan utang piutang. Penelitian menggunakan metode Yuridis Normatif dengan tipe penelitian menganalisis masalah melakukan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dan analisis kualitatif sehingga menghasilkan hasil penelitian analisis deskriptif. Berdasarkan hasil analisis data, Notaris salah dalam menentukan perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) akta yaitu akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), akta Kuasa untuk Menjual dan akta Perjanjian Pengosongan sebagai pengikatan jaminan dalam perjanjian utang piutang tidak tepat, karena akta tersebut bukan lembaga untuk jaminan. Notaris tidak melakukan penyuluhan hukum dan tidak memenuhi syarat verleden. Akibatnya akta dapat dibatalkan di Pengadilan, karena Notaris tidak membacakan akta dan tidak hadir di hadapan para pihak serta akta tidak memenuhi syarat subjektif yaitu kata sepakat. Selain itu, ke 3 (tiga) akta tersebut tidak memenuhi syarat objektif yaitu sebab yang halal, adanya suatu larangan yang diperjanjikan kepemilikan jaminan oleh pemberi pinjaman.

---

This thesis examines the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), the deed of Authorization to Sell and the deed of Employment Agreement which is poured into the deed which is signed does not meet the requirements and is not desired by either party. Notaries are wrong in implementing legal actions so that they do not meet the legal requirements of the agreement and do not fulfill the provisions of the Notary Position Act (UUJN), the case that occurred in the Supreme Court Decision Number 1070 K/Pdt/2020. The problem in this study is related to the legal consequences of the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) and the deed of Power to Sell as collateral for the debt and receivable bonds and the role and responsibility of the Notary in the deed of the Binding Sale and Purchase Agreement (PPJB) and the deed of Power of Attorney to Sell as collateral for the bond. debts and receivables. The research uses the normative juridical method with the type of research analyzing the problem of conducting document studies to obtain secondary data and qualitative analysis so as to produce descriptive analysis research results. Based on the results of data analysis, the Notary made a mistake in determining the legal actions as outlined in 3 (three) deeds, namely the deed of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB), the deed of Power to Sell and the deed of Employment Agreement as binding collateral in the debt and receivable agreement, because the deed it is not an institution for guarantees. Notaries do not provide legal counseling and do not meet the verification requirements. As a result, the deed can be canceled in court, because the Notary does not read the deed and is not present before the parties and the deed does not meet the subjective requirement, namely an agreement. In addition, the 3 (three) deeds do not meet the objective requirements, namely because it is lawful, there is a prohibition on the ownership of the guarantee by the lender."

"Notaris memiliki kewenangan utama yakni untuk membuat suatu akta autentik. Akta yang dihasilkan Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna jika telah memenuhi suatu syarat autentisitas dan terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat objektif dalam syarat sahnya suatu perjanjian mengakibatkan kebatalan pada Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta kedudukan dari suatu Kuasa Menjual itu sendiri yang tidak tepat karena dijadikan sebagai suatu jaminan atas pelunasan utang piutang dalam kasus tersebut. Sebagai Notaris, seharusnya dapat menjalankan tugas dan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun rumusan masalah yang dibahas terkait keabsahan atas objek perjanjian yang keliru dalam Akta Pengakuan Utang dan Kuasa Menjual serta peran dan tanggung jawab Notaris atas akta yang telah dinyatakan tidak sah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 K/Pdt/2017. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan penelusuran data sekunder didukung wawancara dengan studi dokumen, serta dengan tipe penelitian yaitu dengan penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa objek perjanjian tidak sah karena tidak memenuhi syarat objektif sehingga tergradasi menjadi akta dibawah tangan. Hal ini berdampak pada peran Notaris yang tidak dilaksanakan dengan hati-hati dan cermat dalam membuat akta autentik sehingga harus bertanggung jawab atas kelalaiannya dalam menjalankan tugas jabatannya.

---

Notary has the main authority, namely to make an authentic deed. Deeds produced by a Notary have perfect evidentiary power if they have met certain requirements for authenticity and have fulfilled the validity conditions of an agreement. The failure to fulfill the objective conditions in the validity of an agreement results in the cancellation of the Deed of Debt Recognition and Power to Sell and the position of a Selling Authority itself which is incorrect because it is used as a guarantee for the settlement of debts and receivables in that case. As a Notary, he should be able to carry out his duties and positions in accordance with the UUJN. The formulation of problems discussed is related to the validity of the wrong agreement object in the Deed of Debt Recognition and Power to Sell as well as the roles and responsibilities of the Notary for deeds that have been declared invalid based on the Supreme Court Decision Number 279 K/PDT/2017. This study used a normative juridical research method with secondary data retrieval supported by interviews with document studies, as well as the type of research, namely descriptive research. The results of this study show that the object of the agreement is invalid because it does not meet the objective requirements so that it is graded into a deed under hand. This has an impact on the role of the Notary which is not carried out carefully and carefully in making authentic deeds so that he must be responsible for his negligence in carrying out his duties."

"[Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti mengenai jual beli tanah dan bangunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta kedudukan dan kekuatan mengikat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas (PPJB Lunas) dan Kuasa Jual dalam hal pengalihan hak milik atas tanah (beserta bangunan apabila diperjanjikan). Dalam skripsi ini, dianalisis satu kasus dengan empat putusan dari Pengadilan Tingkat Pertama sampai dengan Tingkat Peninjauan Kembali. Dari analisis tersebut, dapat diketahui bahwa ada dua pendapat hakim yang saling bertentangan. Pendapat pertama adalah dengan PPJB Lunas dan Kuasa Jual maka telah terjadinya peralihan hak milik atas tanah dan bangunan sedangkan pendapat kedua adalah dengan PPJB Lunas dan Kuasa Jual belum terjadi peralihan hak milik atas tanah dan bangunan. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan kekuatan mengikat PPPJB Lunas dan Kuasa Jual telah mengalihkan hak milik atas tanah dan bangunan apabila dalam kenyataannya sudah terjadi perbuatan hukum dimana pembeli telah melakukan pembayaran dan telah menerima penyerahan serta menguasai tanah dan bangunan tersebut, sedangkan penjual telah menyerahkan Kuasa Jual dan tanah serta bangunan itu sendiri kepada pembeli dan penjual telah menerima pembayaran sehingga perbuatan tersebut memenuhi unsur terang, tunai dan riil sebagaimana dasar hukum jual beli tanah yang berlaku pada saat ini, serta memenuhi syarat materiil jual beli.

---

This thesis was written using literary research method with secondary data as its source of data. This thesis aims to examine the mechanisms sale and purchase of land and building which is regulated in accordance with the laws and regulations and the legal standing and binding of Land and Building Conditional Sale Purchase Agreement in Full Settlement (CSPA in Full Settlement) and Power of Attorney to Sell, in connection with the transfer of right of ownership over the land (and building if agreed). This thesis will primarily analyze one legal case which went to produce four court decisions, leveling from the Court of First Instance until the Supreme Court. From this analysis, it is discovered that there are two judge’s opinion, which contradicts one to another. The first opinion is that, the CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have transferred the right of ownership over land and building, while the second opinion is that the CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have not transferred the right of ownership over land and building yet. As a result of this study, it can be concluded that the legal standing and binding of CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have transferred the right of ownership over land and building when the facts of the case show that it had happened a juridical action in which the buyer has made payment and has conducted the acceptance, and possessed the land and buildings, while the seller has granted the Power of Attorney to Sell and delivered the land and building to the buyer and received the payment for it. Such action would therefore qualified for a sale and purchase that is “terang”, “tunai” and “riil”, which is the basic of legality of the sale and purchase of the land under the prevailing laws, as well as the fulfilling the material requirement of sales and purchase.

, This thesis was written using literary research method with secondary data as its source of data. This thesis aims to examine the mechanisms sale and purchase of land and building which is regulated in accordance with the laws and regulations and the legal standing and binding of Land and Building Conditional Sale Purchase Agreement in Full Settlement (CSPA in Full Settlement) and Power of Attorney to Sell, in connection with the transfer of right of ownership over the land (and building if agreed). This thesis will primarily analyze one legal case which went to produce four court decisions, leveling from the Court of First Instance until the Supreme Court. From this analysis, it is discovered that there are two judge’s opinion, which contradicts one to another. The first opinion is that, the CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have transferred the right of ownership over land and building, while the second opinion is that the CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have not transferred the right of ownership over land and building yet. As a result of this study, it can be concluded that the legal standing and binding of CSPA in Full Settlement and Power of Attorney to Sell have transferred the right of ownership over land and building when the facts of the case show that it had happened a juridical action in which the buyer has made payment and has conducted the acceptance, and possessed the land and buildings, while the seller has granted the Power of Attorney to Sell and delivered the land and building to the buyer and received the payment for it. Such action would therefore qualified for a sale and purchase that is “terang”, “tunai” and “riil”, which is the basic of legality of the sale and purchase of the land under the prevailing laws, as well as the fulfilling the material requirement of sales and purchase.

]"

"Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian accesoir dari perjanjian kredit, yang berfungsi sebagai jaminan atas pembayaran utang debitur kepada kreditur. Dalam akta jaminan fidusia terdapat pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia didefinisikan sebagai pemilik dari objek jaminan fidusia, akan tetapi terdapat debitur yang berkedudukan sebagai pemberi fidusia yang membebankan benda yang bukan miliknya menjadi objek jaminan fidusia. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia yang memiliki identitas kepemilikan objek yang dikaburkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; dan hubungan hukum yang mendasari pembuatan akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan tipe penelitian problem identification. Hasil analisis menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta jaminan fidusia tersebut adalah batal demi hukum, dikarenakan tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dan bukan disebabkan oleh batalnya perjanjian kredit sebagai perjanjian pokok. Akta jaminan fidusia yang memiliki pemberi fidusia dan pemilik objek jaminan fidusia yang berbeda dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan hukum pada jual beli kendaraan bermotor yang belum melakukan balik nama BPKB, atau terdapat harta bersama yang hendak dijaminkan. Saran yang dapat diberikan adalah pemilik objek jaminan yang berkeberatan atas pembebanan benda miliknya dapat melakukan perubahan terhadap objek jaminan fidusia ataupun pembatalan akta kepada notaris. Pada saat pembuatan akta jaminan fidusia harus memposisikan pemilik objek jaminan fidusia sebagai pihak ketiga pemberi fidusia agar tidak terjadi gugatan maupun perlawanan pada saat eksekusi objek jaminan.

---

Fiduciary security contract is an accessory contract to the credit agreement, which serves as the guarantee for the payment made by the debtor to the creditor. The parties included in fiduciary security deed are fiduciary giver and fiduciary recipient. Fiduciary giver is defined as the owner of collateral object, however, there was a debtor acting as the fiduciary giver who put the fiduciary security upon the object that is not their property. The issues raised in this study are the legal consequence of fiduciary security deed which has obscured ownership of object based on Case Study of Manado District Court Number 390/PDT.G/2018/PN.Mnd; and the legal relation that serves as the basis in making fiduciary security deed which has different fiduciary giver and fiduciary object’s owner. The method used for this research is a normative juridical, by means of problem identification as the analytical types. The result of analysis concluded that the legal consequence of the fiduciary security deed is null and void, on the account of violating Article 1 number 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia and isn’t due to the cancellation of credit agreement as the principal contract. Fiduciary security deed could have a different fiduciary giver and fiduciary object’s owner in addition to the legal relation on sale and purchase of vehicle that did not go through the transfer of vehicle ownership, or there is a marital property that would be used as a collateral. The recommendations suggested are the fiduciary object’s owner who object using their asset as a collateral could ask the notary to make an amendment for the collateral of fiduciary or nullify the deed. In the making of fiduciary security deed, the fiduciary object’s owner have to be put as the fiduciary giver third party in order that there would not be a lawsuit or opposition in the fiduciary collateral execution. "

"Eksekusi Lelang atas jaminan yang berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan oleh Pengadilan dapat dilaksanakan apabila Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang telah diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan telah didaftarkan oleh Kantor Pertanahan sehingga terbit Sertipikat Hak Tanggungan. Apabila tidak diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan adanya gugatan dari pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik maka dapat menimbulkan masalah hukum. Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi pemilik sertipikat hak milik pada eksekusi lelang putusan pengadilan berdasarkan surat kuasa membebankan hak tanggungan namun tidak diikuti dengan akta pemberian hak tanggungan. Metode penelitian tesis ini berupa yuridis normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh (1) sesuai ketentuan Pasal 1179 Jo Pasa 13 ayat (1), ayat (3) dan (5) Undang-Undang Hak Tanggungan objek yang diberikan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan sah menjadi jaminan apabila telah terdaftar pada Kantor Pertanahan sehingga terbit Seripikat Hak Tanggungan. Serta Pasal 15 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Hak Tanggungan dengan tidak dilanjutkan pembuatan APHT dan tidak didaftarkan pada Kantor Pertanahan lebih dari 1 (satu) bulan selambat-lambatnya setelah waktu diberikan sehingga apabila tidak dilanjut maka berakibat tidak dapat dipergunakan lagi atau batal demi hukum. Oleh karena itu jaminan yang hanya berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tanpa diikuti APHT dan tidak didaftarkan lebih dari 1 (satu) bulan menjadi batal dan juga eksekusi lelang yang telah berlangsung menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum. Alasan-Alasan tersebut dapat dijadikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang memperoleh objek dengan iktikad baik.

---

Auction execution of guarantee based on power of attorney imposing underwriting rihts by the court can be carried out if the power of attorney  imposing underwriting rights has been registered by the land office so that a certificate of mortgage is issued. If not followed by the deed of granting mortgage rights and lawsuit from a third party who obtained the object in good fauth, it can cause legal problems. This thesis discusses the legal protection for owner of certificates of ownership in the auction execution decision on guarantees bound by a power of attorney imposing mortgage rights but not followed by deed grating mortgage rights. This thesis research method is normative juridical with descriptive-analytical typology. Based on the results of the study obtained (1) in accordance with the provisions of Article 1179 Jo Article 13 paragraph (1), paragraph (3) and paragraph (5) of the underwriting right law object granted by the power of attorney imposing a legal mortgage becomes a guarantee if it has been registered at the land office so publishe mortgage certificate and article 15 paragraph (3) and paragraph (6) of the land office for more than 1 (one) month not later than the time given so that if its not continued, the result cannot be used anymore or null and void by law. Therefore, guarantees that are onlu based on power of attorney imposing mortgage rights without being registered for more than 1 (one) month will be canceled and the execution of the auction of the auction that has been held will not have legal force. These reasons can be used as legal protection for third parties who obtain objects in good faith."

"Hutang piutang lazim dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh dana yang digunakan sebagai modal usaha. Bank sebagai lembaga keuangan memberikan fasilitas tersebut. Namun hal itu tidak menutup adanya praktek hutang piutang dari orang perorangan yang dilandasi dengan Akta Pengakuan Hutang. Berlandaskan Akta Pengakuan Hutang tersebut maka Debitur berhak memperoleh sejumlah uang dari Kreditur sebagai hutang dan Kreditur berhak memperoleh pengembalian atas hutang tersebut berikut bunga sesuai jangka waktu yang disepakati bersama. Akta Pengakuan Hutang lazim dikuatkan dengan adanya penjaminan hak atas tanah yang kemudian diikuti dengan kuasa menjual. Hal tersebut dilakukan sebagai pegangan bagi Kreditur atas pengembalian hutang Debitur apabila dikemudian hari Debitur ternyata melakukan wanprestasi atau gagal bayar. Baik Akta Pengakuan Hutang maupun surat kuasa menjual merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Sebagaimana diketahui perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi yang membuatnya. Tesis ini mengkaji lebih dalam mengenai kuasa menjual atas jaminan hak atas tanah pada Akta Pengakuan Hutang serta jual beli yang dilakukan suami istri atas kuasa menjual tersebut. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan hak atas tanah dapat diikuti dengan kuasa menjual. Apabila diikuti dengan perbuatan hukum jual beli antara suami istri yang dilakukan dengan kuasa menjual berdasarkan Akta Pengakuan Hutang dengan jaminan hak atas tanah maka hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

---

Lending activities commonly done in the community to obtain funds that are used as working capital. Bank as a financial institution providing the facility. But it does not preclude the practice of the individual in doing lending activities which is based on the Deed Acknowledegment of Indebtedness. Based on such deed the Debtor is entitled to receive money from the lender as a payment to its debt and the creditor is entitled to repayment of debt following the interest in accordance with the agreed timeframe. Deed of Acknowledgement also can be strengthened with the land rights as a security which was then followed by the power of selling.

This will be a guideline for lenders on the debt repayment in the future if the Debtor was in default or unable the repay its debt to the creditor. The Deed Acknowledegment of Indebtedness and the Power of Attorney to Sell are both agreement made under the principle of freedom of contract. It is known that the agreement made legally valid as a law for the parties who made it.

The thesis examines the power to sell to the security of land rights in the Deed of Acknowledgement of Indebtedness together with the sale and purchase among spouses, with juridical normative research. From these studies the conclusion obtained that the Deed of Acknowledgement of Indebtedness and the security of land rights may be followed with the power to sell. If then the Creditor decided to sell the security of land rights to the creditor spouse, it is not prohibited by legislation. The existence of the Power of Attorney to Sell, the party who serves as the seller is the owner of the land which is the Debtor and the Creditors only as holders of the Power of Attorney to Sell."