Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis study examines the existence of local budget utilization behaviour by incumbents who have politically interested policies, since they have motive to attract prospective voters. this study focuses on 254 provincial and districts/cities in Indonesia which held simultaneous regional head election in 2015. it analyses targeted expenditures that have highly visible to please voters, and allegedly affect vote-share results, such as budget deficits, total spending, investment spending, discretionary funds include its sub components: grants, social aids, and financial aids. according to the results obtained, there is no indication of politically driven fiscal policy by incumbent candidates in almost all spending categories. However, there is a positive and significant relationship between the regions that have incumbents and grant expenditure subcategory behaviour. This finding indicates that this category expenditure is still popular among incumbents to stimulate citizens and gain sufficient vote-share later on."

"ABSTRAKIndonesia in general is an archipelagic country, but only eight provinces specifically have island characteristics, this is indicated by the comparison of land and sea area and the presence of islands. The big difference in the characteristics between the island province with the provincial non archipelago cause differences in the solution to any problems encountered. One of the problems faced by island provinces is the slow distribution of goods which results in the difficulty of production competitiveness, the decline in the quality of goods consumed by the people and the price disparity felt by the people in the islands. The existence of sea tolls has not been utilized optimally especially by island provinces in the eastern region of Indonesia. This study aims to outline solutions to overcome problems related to goods distribution and accelerate economic equality in island provinces, especially those located in eastern Indonesia. The method used in this study is a description and analysis of exploration. Some of the solutions outlined are the utilization of the sea tolls and cooperation with pioneering shipping to build special supply chains, map the potential of the region, and develop potential centers. In addition to the sea toll, Bulog's role as an institution that can support distribution and warehousing is also sharpened. As a supporter of transactions and distribution, the role of PT Pos Indonesia and cooperatives was also considered. Both institutions can act as financial intermediary services related to joint accounts, savings and loans, and guaranteed transactions. this is done so that the potential of all levels of society can be maximized. furthermore, the role of the regional government as a policy regulator also has a role in the use of infrastructure sharing."

"Conditional Cash Transfer (CCT) sudah menjadi kebijakan populer yang digunakan oleh pemerintah di berbagai negara untuk digunakan sebagai jaring pengaman bagi penduduk miskin. Akan tetapi, beberapa artikel sebelumnya mengungkapkan bahwa peningkatan pendapatan dari CCT akan meningkatkan konsumsi dari temptation goods. Artikel ini akan meneliti efek dari Program Keluarga Harapan, sebuah program kebijakan CCT di Indonesia, terhadap konsumsi dari temptation goods. Dengan menggunakan model fixed effect, artikel ini menemukan bahwa peningkatan setiap rupiah dari kebijakan Program Keluarga Harapan akan mengurangi konsumsi tembakau. Artikel ini berkontribusi terhadap literatur yang ada dengan melakukan estimasi pengaruh setiap nilai rupiah dari kebijakan CCT.

---

Conditional Cash Transfer (CCT) has become a popular policy utilized by governments in many countries to serve as a safety net for low income people. However, several previous studies find that the increase of income from CCT will increase the consumption of temptation goods. This study examines the effect of Program Keluarga Harapan, a CCT policy in Indonesia, to the consumption of temptation goods. By utilizing fixed effect model, this study finds that the increase of every rupiah decreases tobacco consumption. This study contributes to the literature by estimating the rupiah value of CCT."

"ABSTRAKGaram merupakan komoditas strategis Indonesia yang permintaannya akan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan garam dalam negeri dengan produksi garam domestik mendorong pemerintah untuk melakukan impor garam.Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi volume permintaan dan efektivitas kebijakan impor garam Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dari tahun 2004-2013.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap volume permintaan impor garam Indonesia yaitu: produksi garam domestik, harga garam impor, Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia, PDB riil negara sumber impor dan nilai tukar riil. Produksi garam domestik dan harga garam impor memiliki hubungan yang negatif dengan volume impor, sedangkan variabel lainnya memiliki hubungan yang positif.Temuan lain adalah kebijakan impor yang telah dikeluarkan oleh pemerintah belum sepenuhnya efektif diterapkan pada saat studi ini dilakukan. Rekomendasi kebijakan yang seharusnya dapat diterapkan oleh pemerintah yaitu sinkronisasi data, penguatan pengawasan kebijakan impor, serta intensifikasi dan ekstensifikasi lahan untuk meningkatkan produksi garam domestik."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai konsep, tujuan, pengaturan, dan permasalahan dalam penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia serta mengetahui dampak dari pengaturan perkeretaapian terhadap monopoli Negara dan kondisi perkeretaapian saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data, diantaranya peraturan perundangan-undangan, buku, skripsi, desertasi, dan wawancara dengan ahli. Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan yang menjawab permasalahan, yaitu bahwa kondisi perkeretaapian saat ini telah sesuai dengan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian (baru) di Indonesia, namun identik dengan pengaturan penyelenggaraan perkeretaapian (lama). Hal ini dikarenakan undang-undang perkeretaapian baru yang mencabut monopoli Negara pada sektor perkeretaapian belum kunjung membuka masuknya pelaku usaha lain dalam menyelenggarakan perkeretaapian, serta Negara yang belum kunjung melepas kepemilikan sepenuhnya didalam PT. KAI (Persero) yang menyebabkan penyelenggaraan perkeretaapian hingga kini masih dikuasai oleh Negara. Dalam kaitannya dengan persaingan usaha, pencabutan monopoli Negara yang membuka peluang bagi pelaku usaha lain untuk turut menyelenggarakan perkeretaapian juga turut menjadikan sektor perkeretaapian saat ini mengarah kepada terselenggaranya persaingan usaha.

---

This research aims to determine the concept, purposes, regulations, and implementation of the railway operations in Indonesia and determine the impact of railways policy in state monopoly and the railway current conditions. This research is anormative legal research using data, such as legislation, books, thesis, desertation, and interviews with the expert. From this research, it is concluded that The condition of the railway is currently in line with new railway policy, but it seems identical to the old railway policy in Indonesia. This is because the new railway policy which repealed the state monopoly in the railway sector has not yet opened the entry of other business operators in running the railways, and the state that has not yet fully take ownership in PT. KAI (Persero) which led to railway operations are still controlled by the state. In relation to the fair competition, the repealed of state monopoly which opened up opportunities for other businesses to join the railways, make railway sector is currently leading the implementation of fair competition."

"[Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di instansi pendidikan menarik untuk dilihat pelaksanaannya karena perlu adanya kebijakan yang memberikan perlindungan kepada perokok pasif. Penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan KTR UI khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan KTR UI di FISIP. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dengan kebijakan KTR UI di FISIP. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan KTR UI di FISIP tidak berjalan baik disebabkan stakeholders tidak serius dalam menjalankan kebijakan ini. Diperlukan konsistensi dari pemimpin dalam penerapan sanksi kepada pelanggar dan peningkatan kerjasama dari seluruh warga FISIP. Keterlibatan mahasiswa dalam pelaksanaan kebijakan juga diperlukan agar mahasiswa mengetahui dengan jelas mengenai kebijakan KTR UI.;The implementation of non-smoking area policy in education institutions is interesting to look, because the implementation itself should give protection for passive smokers. The aim of this study discusses the implementation of policies KTR UI, especially in Social and Political Science Faculty (FISIP). The purpose of this study was to analyze the implementation of KTR UI regulation especially in FISIP. The method of research approach used in this study is a qualitative approach to data collection techniques with interviews and observations. The interview was conducted with the relevant parties with the policy of KTR UI in FISIP. The results of this study is the implementation of policy KTR UI in FISIP not running well caused stakeholders has not been a serious applied. It is required the consistency of a leader in the application of sanctions to offenders and also necessary to increase the cooperation of the entire community FISIP. The involvement of students in the implementation of the necessary policies are required so that students clearly know the KTR UI policy.;The implementation of non-smoking area policy in education institutions is interesting to look, because the implementation itself should give protection for passive smokers. The aim of this study discusses the implementation of policies KTR UI, especially in Social and Political Science Faculty (FISIP). The purpose of this study was to analyze the implementation of KTR UI regulation especially in FISIP. The method of research approach used in this study is a qualitative approach to data collection techniques with interviews and observations. The interview was conducted with the relevant parties with the policy of KTR UI in FISIP. The results of this study is the implementation of policy KTR UI in FISIP not running well caused stakeholders has not been a serious applied. It is required the consistency of a leader in the application of sanctions to offenders and also necessary to increase the cooperation of the entire community FISIP. The involvement of students in the implementation of the necessary policies are required so that students clearly know the KTR UI policy., The implementation of non-smoking area policy in education institutions is interesting to look, because the implementation itself should give protection for passive smokers. The aim of this study discusses the implementation of policies KTR UI, especially in Social and Political Science Faculty (FISIP). The purpose of this study was to analyze the implementation of KTR UI regulation especially in FISIP. The method of research approach used in this study is a qualitative approach to data collection techniques with interviews and observations. The interview was conducted with the relevant parties with the policy of KTR UI in FISIP. The results of this study is the implementation of policy KTR UI in FISIP not running well caused stakeholders has not been a serious applied. It is required the consistency of a leader in the application of sanctions to offenders and also necessary to increase the cooperation of the entire community FISIP. The involvement of students in the implementation of the necessary policies are required so that students clearly know the KTR UI policy.]"