Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi persoalan yang ada, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata di kepulauan Anambas."

"Tulisan ini berangkat dari keinginan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertekad menjadikan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan. Sebagai daerah yang telah Iama dikenal sebagai penghasil timah, hampir seluruh kegiatan perekonomian bergantung pada industri timah. Dampak negatif dari perkembangan industri timah ini adalah eksploitasi yang berlebihan sehingga terjadi degradasi lingkungan. Perlu disadari cadangan timah kian menipis dan timah akan habis.Oleh karena itu penulis ingin menganalisis peranan sektor pariwisata (sektor hotel, sektor restoran dan sektor jasa hiburan dan rekreasi) yang diharapkan mampu menjadi andalan untuk menjaga kestabllan perekonomian daerah dimasa depan, Untuk itu akan dilihat kinerja sektor pariwisata ini dalam pembentukan output, nilai tambah bruto, permintaan antara dan permintaan akhir. Menganalisis keterkaltan ke belakang dan ke depan, angka pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja. Serta melihat dampak ekonomi konsumsi kepariwisataan terhadap kontribusi perekonomian daerah (output, nilai tambah bruto, upah/gaji, pajak tidak langsung, dan tenaga kerja).Model yang digunakan adalah model input output dengan memanfaatkan tabel input output Provinsi kepulauan Bangka Belitung tahun 2005 yang disusun dengan klasifikasi 45 sektor berdasarkan tabel transaksi domestik atas dasar harga produsen. Dengan menggunakan model perekonomian tertutup dilihat kontrlbusi sektor pariwisata terhadap total sektor-sektor dalam perekonomian daerah dan terhadap sektor pariwisata sendiri dengan menggunakan tipe II.Hasil penelitian menunjukkan sektor pariwisata hanya berperan relatif kecil terhadap total permintaan perekonomian daerah, terlihat dari total permintaan akhir dan total permintaan antara sektor pariwisata yang masih sedikit. Peranan terbesar masih didominasi oleh sektor industri terutama industri timah. Demikian terhadap angka pengganda sektor pariwisata belum mampu masuk dalam sepuluh besar sektor utama pencipta pengganda terbesar. Rendahnya peranan sektor pariwisata terhadap perekonomian ini tentunya butuh perhatian serius dari Pemerintah Daerah.Sektor pariwisata memiliki keterkaitan ke belakang atau daya penyebaran diatas rata-rata. Ini memlliki arti bahwa sektor-sektor pariwisata mempunyai kemarnpuan yang cukup tinggi untuk menarik pertumbuhan output industri hulunya. Dengan demikian sektor-sektor pariwisata akan menumbuhkan sektor-sektor pendukungnya. Pada keterkaitan ke depan atau derajat kepekaan sektor hotel dan sektor jasa hiburan dan rekreasi kemampuannya mendorong sektor hilir masih berada dibawah rata-rata derajat kepekaan. Namun sektor restoran memiliki keterkaitan yang tinggi dalam mendorong sektor-sektor lain. Hai ini menggambarkan sektor restoran relatif mampu melayani permintaan sektor-sektor lain.Hasil simulasi menunjukkan bahwa untuk memperoleh kontribusi yang besar dari sektor pariwisata, maka pelaksanaan investasi dan pelaksanaan program visit babel archi 2010 akan memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian daerah."

"Mandataris MPR-RI sejak Sidang Umum MPR tahun 1973, Presiden Soeharto pada Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus 1989, mengemukakan babwa Indonesia akan melakukan perjuangan habis-hablsan untuk tiga sektor, yakni perpajakan. Ekspor non migas, dan pariwisata. Ketiga sektor tersebut, merupakan sektor yang paling terkait dengan masalah lingkungan. Karena itu, sektor pariwisata sangat beralasan umuk dikaji bagi upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1995, sektor pariwisata menduduki peringkat ke dua dalarn pertumbuhan pada kurun waktu tahun 1983-1993. Bila pada tahun 1983, pertumbuhannya sebesar 14,70%, maka pada tahun 1993 naik menjadi 16,80%. Demikianpula sumbangan sektor pariwisata terhadap devisa negara pada tahun 1993 menduduki peringkat ke dua setelah industri pengolahan. Dari struktur ekonomi yang digambarkan Lersebut, secara riil sektor pariwisata sangat prospektif dalam memberikan kontribusinya bagi pembangunan nasional. Namun, industri pariwisata juga mempunyai dampak yang kurang menguntungkan, khususnya bagi masyarakat yang belum siap menerirna kehadiran sektor ini, seperti masyarakat di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Padahal kawasan Kepulauan Seribu juga merupakan penyangga perkembangan lingkungan daratan Jakarta, balk lingkungan fisik maupun sosial-ekonomi. Pada perkembangan terakhir relah terjadi percepatan p~ncernaran di perairan tersebut, akibat limbah darl daratan Jakarta dan sekitarnya. Di sisi lain, sejak tahun 1982 (berdasarkan SK Mentan No. 527/KPTS/UMn/1982), ditetapkan adanya Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu (TNL-KS) seluas 110.000 Ha. Selanjutnya sejak tahun 1989, Pemda DKI Jakarta (SK Gub. No. 1814/1989) secara hukum dan konsepsional menerapkan Kepulauan Seribu sebagai kawasan pengernbangan pariwisata. Kondisi dan kebljakan tersebut telah menyebabkan semak:in terbarasnya area lahan mata pencaharian penduduk Kepulauan Seribu. PadahaJ upaya pelestarian kawasan Kepulauan tersebut ditentukan oleh kemampuan masyarakat setempat untuk mengelola lingkungannya, di mana sangat terkait dengan kondisi perekonomian masyarakar setempat. Tujuan dari penelitian ini untuk mencari darnpak industri pariwisata terhadap perekonomian masyarakat, dikaitkan dengan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kepulauan Seribu. Untuk mendukung tujuan penelitian tersebut, maka dipergunakan hipotesis sebagai berikut:1. Terdapat keterkaitan antara pertumbuhan industri pariwisata dan perekonomian masyarakat di Kepulauan Seribu. 2. Terdapat keterkaitan dalam tingkat yang relatif rendah antara meningkatnya industri pariwisata dengan angkatan kerja yang terserap pada sektor rersebut. 3. Terdapat dampak ekonomis dari industri pariwisata terhadap masyarakat di Kepulauan Seribu.4. Kondisi geografis dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan penghambat unruk mempertautkan peningkatan industri pariwisata sebandiog dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kepulauan Seribu. Untuk menganalisis dan membuktikan hipotesis di atas. maka dalam penelitian ini akan diukur dan dianalisis beberapa peubah, antara lain : 1. Tingkat pendapatan masyarakat sebelurn dan sesudah berkembangnya industri pariwisata. 2. Perkembangan sumbangan sektor pariwisata Kepulauan Seribu terhadap pendapatan daerah Jakarta Ulara. 3. Pertumbuhan industri pariwisata ( = pertumbuhan jumlah kunjungan wisata) di Kepulauan Seribu. 4. Perkembangan tenaga kerja yang terserap di sektor pariwlsta di Kepuiauan Seribu. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepala keluarga (KK), di mana berdasarkan lapangan pekerjaan utama diperoleh gambaran bahwa 73,04% bekerja sebagai nelayan, 4,96% pedagang, 6,35% KK bekerja sebagai buruh dan jasa. sedangkan 15.65% KK bekerja sebagai Pegawai Negeri/ABR! dan pekerja sektor lainnya. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan rumus : 4 IP x 0) s - dimana: S = jumlah sampel;P = persentase populasi nelayan;Q = persentase populasi bukan nelayan;Sd = starular deviasi (ditetapkan 10%) Dengan menggunakan rumus di atas, maka diperoleh sampel terhitung masingmasing 78,76 KK untuk nelayan dan 21,24 KK untuk bukan nelayan. Selanjutnya dilakukan penggenapan sehingga sampel yang diambil terdiri dari 158 KK nelayan dan 42 KK. bukan nelayan, dengan sebaran menurut proporsi kelurahan. Penarikan sampel di!akukan secara acak. Untuk sampel nelayan, setelah dilakukan peneiitian pendahuluan ternyata dalam kelompok ini terdapat stratifikasi tersendirl, yakni antara pemilik dan pekerja, di mana pola kehidupannya berbeda. Karena itu, guna akurasi penelitian dilakukan penarikan sampel berdasarkan stratiflkasi tersebut. Selanjutnya, digunakan asumsi, bahwa setiap nelayan pemi1ik mempunyai 1 buah armada, dan I armada berdasarkan penga!aman masyarakat setempat, dipergunakan untuk rata-rata 3 pekerja, Di samping itu didasarkan pula pada perbandingan antara jumlah armada dengan jumlah kepala keluarga. Dari basil pene1itian didapatkan, kecuali semakin meningkatnya investasi yang berdampak positif mengundang investasi pada sektor pendukungnya. secara umum pertumbuhan industri pariwisata di kawasan Kepulauan Seribu belum membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat nelayan; bahkan telah menyebabkan menurunnya pendapatan masyarakat tersebut. Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpu!kan bahwa penurunan pendaparan nelayan dapat berasal dari : 1. Penurunan jumlah tangkapan rata-rata sebesar 28,48% dari sebelurn berkembangnya industri pariwisata;2. Semakin jauhnya area penangkapan ikan yang dikemukakan o!eh 51,27% responden; 3. Semakinjauhnya area penangkapan, menyebabkan sebagian nelayan mengurangi frekuensi melaut perminggu dari rata-rata 5,76 hari/minggu menjadi 4,80 hari/ minggu;4. Meningkatnya waktu melaut dari rata-rara 5,93 jam/hari menjadi 8,16 jam/hari, yang tentu meningkatkan biaya operasi. Industri pariwisala sangat rendah merespon produk nelayan setempat. Dari penelitian, diperoleh gambaran bahwa pembeli basil tangkapan nelayan Kepulauan Seribu terdiri dari sebesar 46,84% tengkulak, tempat pelelangan ikan sebesar 32.91%, penduduk setempat sebesar 13,29%, industri pariwisata menyerap sebesar 5,70% dari total hasil tangkapan responden dan koperasi sebesar 3,16%. Hasil penelitian pada responden bukan nelayan memang menyiratkan adanya darnpak positif pada perekonomian. Sebesar 85,71% responden menyatakan berdarnpak positif pada penyerapan tenaga kerja, kemudian sebesar 7,14% dari respond en menyatakan berdampak positif pada pemasaran produk setempat, dan juga sebesar 7,14% menyatak:an berdampak positif pada peningkatkan pendapatan. Berdasarkan data 5 tahun terakhir (1990-1995), kecuali tahun 1992, adanya kecenderungan peningkatan penyerapan tenaga kerja rata-rata sebesar 11,48%. Peningkatan penyerapan tenaga kerja industri pariwisata tersebut adalah naik sebesar 11.58% pada tahun 1991; turun sebesar 28,53% pada tahun 1992; kernudian naik sebesar 27,81% pada tahun berikutnya, dan tahun 1994 kern bali naik sebesar 35,06%. Bila dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan, sangat fluktuatif sejak diamati tahun 1988. Bila pada tahun 1989 terjadi kenaikan sebesar 33,68%; turun sebesar 0,92% pada tahun 1990; pada tahun 1991 turun sebesar 0,13%; tahun 1992 mengalami kenaikan sebesar 10,16%; pada tahun 1993 rurun sebesar 3,17%, dan tahun 1994 naik kembali sebesar 11,07%. Dengan demikian, rata-rata perturnbuhannya naik sebesar 4,25% pertabun.Dari sisi pendapatan Pemda Jakarta Utara, secara keseluruhan mengalami kenaikan. Dari pengamatan tabun 1990-1994, pertumbuhan pendapatan pajak dan retribusi dari Kepulauan Seribu rata-rata mengalami kenaikan sebesar 51,83%, yakni pada tahun 1991 naik sebesar 9,64%; tabun 1992 naik sebesar 21,68%; tahun 1993 naik sebesar 84,15%, dan tabun 1994 mengalami kenaikan sebesar 91,86%. "

"Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sungguh beruntung dikaruniai dengan keindahan alam maupun kekayaan budaya. Kekayaan alam dan budaya itu jika dikembangkan dengan baik akan menjadi daya tarik untuk mengembangkan pariwisata di negeri ini.Namun sayangnya, hingga saat ini potensi tersebut belum mampu dikembangkan dengan optimal.Hal ini berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, walapun potensi pariwisata mereka tidaklah sekaya yang dimiliki Indonesia, namun mampu mengembangkan pariwisatanya dengan baik. Hal ini dapat ditunjukan dengan besarnya jumlah wisatawan mancanegara dan devisa yang dihasilkan negara tersebut dari sektor pariwisata.Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kebijakan di masing-masing negara, baik Singapura, Malaysia maupun Indonesia dalam mengembangkan pariwisatanya.Penelitian ini memusatkan perhatiannya pada kebijakan publik pada tingkat kebijakan tertinggi (level policy) dan tingkat organisasi (organizational level) terhadap bagaimana usaha pemerintah masing-masing negara dalam mengelola dan mengembangkan pariwisata baik pengembangan produk dan pemasaran pariwisatanya.Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara masing-masing pemerintah dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik khususnya di sektor pariwisata termasuk partisipasi masyarakat didalamnya.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan responden yang dipilih dari kalangan pakar dan praktisi yang dianggap mempunyai pengetahuan yang cukup dalam terhadap masalah kebijakan pariwisata di negara-negara tersebut di atas.Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pemerintah Indonesia tidaklah mempunyai komitmen yang kuat di dalam pengembangan pariwisatanya. Hal ini sangat berbeda dengan Singapura dan Malaysia. Komitmen kuat tidaknya pemerintah tercermin dari bentuk organisasi kepariwisataan nasional yang dipilihnya.Di dalam pariwisata, bentuk organisasi pariwisata sangat berpengaruh terhadap model partisipasi masyarakat. Di dalam bentuk badan independen ternyata membuktikan bahwa organisasi pariwisata Singapura dan Malaysia dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam formulasi dan implementasi kebijakan publik.Untuk mengembangkan pariwisata, perlu komitmen kuat dari pemerintah pada tingkat kebijakan tertinggi untuk menggerakan dukungan dari sektor lain seperti keuangan, telekomunikasi, pekerjaan umum dan sebagainya, sedangkan pada tingkatan kebijakan organisasi bagaimana organisasi tersebut mengembangkan produk dan pemasaran pariwisatanya.Pemerintah Singapura dan Malaysia menyadari akan peran penting pariwisata bagi negaranya, oleh karena itu mereka menempatkan sektor pariwisata sebagai prioritas pembangunan negaranya. Implementasi dari kebijakan ini diwujudkan dari kebijakan yang mendukung penuh pembangunan pariwisata. Di tingkat kebijakan operasional, mereka membentuk badan independen agar dapat lebih fleksibel dan lebih cepat dalam mencapai tujuannya.Untuk melaksanakan misinya, maka badan independen senantiasa berusaha melibatkan seluruh stakeholder seperti industri, asosiasi, lembaga pendidikan, pakar dan masyarakat dalam setriap perumusan dan implementasi kebijakan.Hubungan antara badan independen dengan stakeholder bersifat saling ketergantungan dan saling menguntungkan. Badan karena meriyadari operasionalnya dari industri bertanggungjawab terhadap kernajuan industri. Sebaliknya industri selalu mendukung setiap kebijakan yang dihasilkan oleh badan independen.Di Indonesia, walaupun pemerintah selalu menyatakan tentang peran penting pariwisata bagi perekonomian negaranya, namun terbukti tidak memiliki komitmen yang kuat dalam pembangunan pariwisatanya. Hal ini ditunjukan dengan tidak adanya upaya nyata terhadap pembangunan pariwisata. Disamping itu tidak adanya pemisahan yang tegas antara organisasi yang melaksanakan perumusan kebijakan dan kebijakan operasional membuat penanganan pariwisata menjadi tidak profesional.

---

Indonesia, as a large archipelagic country, was blessed with abundance tourism potency to be developed for the interest of her people. The tourism potency encompassed all kind of natural beauty and the uniqueness of the culture. However, the potency is not well developed. Meanwhile, Singapore and Malaysia who has less potency compare with Indonesia, had been successfully developed their tourism well, as it was shown in the increasing number of tourist arrivals as well as the increasing flow of foreign exchange.

This research has the objective to study the policy at those countries, Singapore, Malaysia as well Indonesia particularly on how they develop tourism in their successive countries.

The research focused on the interest on public policy matters at the policy level, that is how the government manage and develop their national tourism, product development and tourism marketing development.

Further, the research is aimed to satisfy the curiosity on how the countries should formulate their public policy, and to what extend do the community's participation in formulating and implementing the public policy.

The research will use qualitative method, using respondent was selected among experts and practitioners who are competent in the subject, particularly those having the necessary knowledge in tourism policy.

The output of the survey would be a comparative analysis between Singapore, Malaysia, and Indonesia. It was found that the Indonesia government did not have strong enough commitment in developing tourism in the country. The Government's commitment in developing tourism was reflected in national tourism organization development model.

In tourism, tourism organization model was proofed to be very influential against the community's participation on formulating public policy. In the form of independent board, it was proofed that national tourism organization Singapore and Malaysia is more participative in formulating and implementing tourism policy.

To accelerate the development of tourism, it requires government's commitment either at the top level management policy, supported by all related sectors such as finance, communication, telecommunication, public works etc. or policy at the organizational level in the form of national tourism organization (NTO) and how NTO-NTO should develop the product and marketing.

The Government of Singapore and Malaysia do aware of the significant role of tourism for their countries, therefore they put tourism as a prime sector in the development of the state economic. The implementation of this policy was then manifested by formulating policies that fully support tourism development in their respective countries. Meanwhile in their operational policy, both countries had set up an independence board that expected to be more flexible and fast in running their mission in developing tourism.

In running the mission, as outlined by the government, in order to get the highest achievement, the independence board was than formulate policies at the operational level by involving all stakeholders in the tourism development such as industries, association, educational institution, experts and communities and implemented the policy.

The relationship between independent board with stakeholder was in the nature interdependency and mutually benefited to both parties. The board, which is finance by industry was responsible to set marketing places, meanwhile industries support the process by building supra-structure required by tourism industry and fully responsible for tax settlement with the government. The growth of tourism industry will drive the growth of the state economic in Singapore and Malaysia.

In Indonesia, although as in ordinary way the government rhetorically says the significant role of for the state economic, it has not strong enough in her commitment in the development of tourism. The commitment of the government reflected by the inability of the government to drive other sector in supporting the tourism development. Besides, without separating the policy at the top level and at the organizational level the tourism could not be managed professionally.

In the model as the NTO is the government own and the fund come from National State Budget, in formulating and implementation of the public policy not always involving all stakeholders, so they did not have true commitment each others."

"Sabang merupakan bagian dari Propinsi Daeralt lstimewa Aceh yang terletak dl ujung paling barat Republik IndoneSia. Kota kecil tni secara historis pernah jaya sebagai kota pelabuhan baik pada masa penjajahan maupun setelah Indonesia merdeka. Namun demikian kejayaan itu hanya bcrtahan sampai pertengahan tahun delapan pufuhan benepatan dengan dicabutnya starus Sabang sebagai pelabuhan bebas.Sejak saat itu perekonomian Sabang turun drastis. Kota Sabang yang dulunya ramai dikunjungi orang, seketika menjadi sepi. Melihat keadaan yang demikian, Pemda Sa bang berusaha menggali potensi-potensi yang ada untuk dapat dikembangkan. Dengan berbagai pertimbangan dan beberapa keunggulan yang dimHiki maka. sektor pariwisata menjadi andalan bagi pengembangan selanjutnya.Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun,pengembangan pariwisata yang dilakukan tidak berjalan seperti yang diharapkan.sehingga berpengaruh pada arus kedatangan wisatawan. Keadaan yang demikian tentu saja dapat menghambat pengembangan pariwisata-itu sendirLUntuk pengembangan pariwisata lebih lanjut, Pemda Sabang seharusnya dapat memperhatikan kendala kcndala tersebut dan mengambil Iangkah antisipatif Dengan mendatangkan investor misalnya. tmtuk lebih mengoptirnalkan pernanfaatan potensi-potensi wisata yang ada sehingga dapat berguna bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"ABSTRAKKabupaten Tapanuli Utara adalah daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kota wisata melalui pemanfaatan berbagai potensi keindahan alam dan kearifan lokal, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan perekonomian masyarakat, menumbuhkan sektor usaha, serta memperkenalkan nilai budaya lokal."

"Pariwisata internasional menjelma menjadi salah satu industri terbesar di dunia karena terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Melihat potensi tersebut, kini setiap negara berusaha untuk mengembangkan sektor industri pariwisata yang dimilikinya. Kekayaan alam, keragaman seni dan budaya, serta latar belakang sejarah yang panjang merupakan potensi besar sebagai objek dan daya tarik pariwisata Rusia. Namun dalam kenyataannya pariwisata Rusia masih kalah bersaing di industri pariwisata internasional. Diperlukan langkah strategis dari pemerintah Rusia, dalam hal ini Kementrian Kebudayaan Federasi Rusia untuk mengembangkan potensi pariwisata Rusia dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang menyebabkan stagnasi pariwisata Rusia dalam beberapa tahun terakhir dan strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Rusia dalam meningkatkan daya saing Rusia di industri pariwisata internasional. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis yang bersumber kepada naskah primer dan naskah sekunder terkait topik penelitian.

---

International tourism was transformed into one of the largest industries in the world because it continues to experience significant growth. Seeing this potential, each country is now trying to develop its tourism sector. Natural richness, the diversity of art and culture, as well as a long historical background is a great potential as a tourist attraction of Russia. But in reality the Russian tourism still unable to compete in the international tourism industry. Necessary strategic steps from the Russian government, which is Ministry of Culture of the Russian Federation to develop the tourism potential of Russia and increase tourist arrivals to Russia. This research aims to determine the causes of the Russian tourism?s stagnation problems in recent years and Russian government?s strategies in increasing Russia's competitiveness in the international tourism industry. This research use a qualitative approach, with descriptive-analytic method that comes to primary and secondary sources related to the topic of research."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi strategi pengembangan pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kajian : Destination Management Organization Raja Ampat). Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan analisis deskriptif yang mana peneliti berusaha untuk memaparkan faktor internal dan eksternal implementasi strategi pengembangan pariwisata di Raja Ampat. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor internal dan eksternal implementasi dstrategi pengembangan pariwisata di Raja Ampat telah dituangkan dalam bentuk Destination Management Organization walaupun sampai saat ini belum semua program mencakup keseluruhan faktor internal dan eksternal yakni bidang infrastruktur dan transportasi. Dengan melihat hasil penelitian, maka rekomendasi bagi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah agar menjalankan konsollidasi semua pihak di Raja Ampat sehingga tercapai pengembangan pariwisata yang mensejahterakan seluruh pemangku kepentingan dan menjaga keseimbangan ekosistem Raja Ampat.

---

The focus of this study is the tourism development strategic implementation at the Ministry of Tourism and Creative Economy (Assessment : Destination Management Organization Raja Ampat). This research is a positivist research employing descriptive analysis, in which researcher tries to describe the internal and external factors of tourism development strategic implementation in Raja Ampat. The result that the internal and external factors of tourism development strategic implementation in Raja Ampat have been established as Destination Management Organization although not all programs covered the internal and external factors of tourism development strategy implementation such as infrastructur and transportation sectors. According to the result obtained, Ministry of Tourism and Creative Economy is reccomended to consolidate of all stakeholders of Raja Ampat to reach the objective of tourism develompent for prosperity of the stakeholders and to keep the balance of nature ecosystem of the Raja Ampat."