Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK ini meneliti pentingnya e-government dalam memprediksi perubahan di seluruh duniatingkat korupsi yang dirasakan. Kumpulan data panel dengan data tingkat negara digunakan untuk menentukandampak kebijakan terhadap hasil korupsi. Analisis korelasi menunjukkan efek yang kuat dari pemerintahkebijakan pada tingkat korupsi setelah mengendalikan ekonomi, politik, dan negarafaktor demografis. Temuan-temuan ini juga menekankan perbedaan tingkat kepentingan pemerintahandalam menjelaskan tingkat korupsi pada anggota dan bukan anggota OECD. Secara keseluruhan,studi ini menyoroti cara unik bahwa e-government dapat membentuk pemerintah secara positiftransparansi yang menjadi faktor utama tingkat persepsi korupsi yang diamati oleh umumwarga. Dengan demikian, temuan kami menunjukkan bahwa e-government adalah salah satu faktor permintaan di depan umumkebijakan yang memberikan dampak lebih baik untuk mengurangi tingkat korupsi, terutama memanfaatkan teknologi. Daribersama dengan semua upaya untuk mengubah PDB per kapita negara, aturan hukum, danefektivitas pemerintah.

---

ABSTRACTThis study examines the importance of e-government in predicting change throughout the worldthe level of perceived corruption. A panel data set with country level data is used to determinethe impact of policies on the outcome of corruption. Correlation analysis shows the strong effect of the governmentpolicies at the level of corruption after controlling the economy, politics, and the countrydemographic factors. These findings also emphasize differences in the level of government interestsin explaining the level of corruption to members and not members of the OECD. Overall,this study highlights the unique ways that e-government can shape government positivelytransparency is a major factor in the level of perception of corruption observed by the publicthe citizens. As such, our findings show that e-government is one of the public demand factorspolicies that have a better impact on reducing the level of corruption, especially utilizing technology. Fromalong with all efforts to change the country's per capita GDP, the rule of law, andgovernment effectiveness."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan e-government terhadap tingkat persepsi korupsi dengan menggunakan studi lintas negara. E-Government diharapkan dapat mendorong reformasi administrasi dan budaya transparansi informasi publik demi memperkuat inisiatif pemberantasan korupsi. Penelitian ini mengukur e-government menggunakan digunakan E-Government Development Index EGDI yang terdiri dari dimensi kualitas layanan online dimensi sumber daya manusia dan dimensi infrastruktur telekomunikasi. Sampel penelitian terdiri dari 122 negara dengan 521 observasi dari tahun 2009 hingga 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi. Penelitian ini mendukung dorongan bagi pemerintah negara negara untuk menerapkan e-government serta lebih berinvestasi pada sektor infrastruktur telekomunikasi dalam upaya menurunkan tingkat korupsi.

---

This study is done to explain the impact of e-government implementation on corruption level using a cross country study. E-Government is expected to encourage administration reform and transparency culture in order to support anti corruption initiatives. This study measures e government using E-Government Development Index EGDI consisting of online services index human capital index and telecommunications infrastructure index. This study utilizes 521 observations from 122 countries in year 2009 through 2013 for research sample. Results show negative impact of e-government implementation towards corruption perception index This study supports encouragement for countries to implement e-government and invest more on telecommunications infrastructure in their anti corruption efforts."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan e-government dan akuntabilitas terhadap persepsi korupsi pada Kementerian/Lembaga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan regresi linear berganda multiple linear regression dengan sampel Kementerian/Lembaga di Indonesia tahun 2011 sampai 2014. Variabel persepsi korupsi diukur menggunakan Indeks Integritas hasil Survei Integritas KPK, sedangkan variabel penerapan e-government diukur menggunakan Indeks Pemeringkatan e-Government Indonesia Indeks PeGi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan juga berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga perlu meningkatkan proses administrasi melalui pemanfaatan e-government dan meningkatkan akuntabilitas kinerja serta akuntabilitas keuangan.

---

This objective aims to analyze the influence of e government implementation and accountability toward the corruption perception in the Ministry Institution. This research uses quantitative methods with multiple linear regression. The samples are Ministries Institution in Indonesia from 2011 until 2014. Corruption perception variable is measured using integrity index from integrity survey by KPK, while e government implementation variable is measured using Indonesian e government ranking index Index PeGi.

The results show that the e government implementation negatively influence the corruption perception. Performance accountability and financial accountability also negatively influence the perception of corruption. Therefore, the Ministry Institution needs to improve administrative processes through the use of e government and improve the performance accountability and financial accountability."

"Implementasi e-government merupakan upaya pemerintah di berbagai negara untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Salah satu keuntungan yang dapat diambil dari e-government adalah adanya pengurangan interaksi secara personal dan peningkatan transparansi serta kererlibatan masyarakat yang dapat menurunkan potensi korupsi sebagaimana telah dibuktikan pada berbagai penelitian empiris sebelumnya. Tesis ini membahas mengenai peran e-government terhadap penurunan tingkat korupsi di negara ASEAN pada periode tahun 2008 ndash; 2016 dengan menggunakan pengukuran Corruption Perception Index CPI , E-Government Development Index EGDI , dan E-Participation Index EPI. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa EGDI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap CPI, sedangkan EPI berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap CPI. Penelitian merekomendasikan implementasi dan mengembangkan e-government di negara ASEAN seabagai salah satu upaya untuk mengurangi tingkat korupsi yang selanjutnya berpotensi untuk meningkatkan perekonomian dan pembangunan.

---

E government implementation is one of government efforts in many countries to improve the efficiency and transparency of public services. One advantage that can be derived from e government is the reduction of personal interaction and increased transparency and community involvement that can reduce the potential for corruption as evidenced in previous empirical studies.

This thesis discusses the role of e government in reducing corruption levels in ASEAN countries during the period of 2008 2016 using Corruption Perception Index CPI, E Government Development Index EGDI, and E Participation Index EPI . This research is a quantitative research with panel data regression approach.

The results showed that EGDI positively and significantly influence to CPI, while EPI have positive but not significant effect to CPI. This paper recommends developing countries in Southeast Asia to implement and develop e government as anti corruption tool to mitigate corruption which would potentially be benefited in increasing economic growth and reaching better development."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh implementasi e-government terhadap persepsi korupsi di negara berkembang wilayah Asia Pasifik. Transparansi sebagai salah satu prinsip Good Governance diharapkan dapat menjadi alat pemberantasan korupsi yang efektif di wilayah tersebut. Egovernment dalam penelitian ini menggunakan E-government Development Index EGDI yang diterbitkan United Nations. Sampel penelitian terdiri dari 23 negara dengan 109 observasi periode tahun 2010 hingga 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-government memberi pengaruh negatif signifikan pada negara dengan tingkat implementasi e-government yang lebih tinggi. Hasil tersebut menjadi masukan bagi negara-negara berkembang Asia Pasifik untuk segera meningkatkan implementasi e-government-nya agar upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan maksimal.

---

The purpose of the study is to analyze the effect of e-government implementation on corruption perception level in Asia Pacific developing countries. Transparency, one of good governance principles, is expcted to become an effective tool to curb corruption. e-government in this study is measured by e-government Development Index EGDI composed by United Nations. The sample consists of 23 countries with 109 observations, covering the period from year 2010 2015. The result reveals that e-government has negative effect on corruption when e-government implementation level is high.

Using three sub components of EGDI, it found that the telecommunication infrastructure index has negative effect on corruption. The result is clearly important to bring awareness to developing countries in Asia Pacific region to move forward their e-governments implementation and telecommunication infrastructure to the next level as one of the effective anti corruption strategies."

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"Penelitian ini mengevaluasi secara empiris pengaruh karakteristik tata kelola dan e-government terhadap probabilitas korupsi di Indonesia pada 172 sampel pemerintah daerah tahun 2011 hingga 2013. Karakteristik tata kelola dalam penelitian yaitu akuntabilitas, fairness, desentralisasi, transparansi, profesionalisme dan responsiveness. Variabel e-government diukur dengan Peringkat e-Government Indonesia. Metode penelitian menggunakan model logistik dengan program Stata12. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akuntabilitas, profesionalisme dan e-government berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi. Sedangkan desentralisasi justru meningkatkan probabilitas korupsi, sehingga sistem pengawasan pemda harus ditingkatkan. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan pemerintah perlu menerapkan tata kelola secara komprehensif, karena terbukti secara empiris berpengaruh menurunkan probabilitas korupsi.

---

This study evaluated the effect of governance characteristics and e government on corruption probability in Indonesia, empirically. The study used 172 samples of local government rsquo s data on three years, i.e. 2011, 2012, and 2013. The governance characteristics consisted of accountability, fairness, decentralization, transparency, professionalism, and responsiveness. The e Government variables were measured by the e Government Rating PeGI. The data was processed using logistic method with Stata12.

Results showed that accountability, professionalism, governance index and e government reduced the corruption probability, while the decentralization increased it. It was indicated that monitoring system should be improve and government should increase the implementation of comprehensive governance."

"Saat ini layanan internet telah banyak digunakan untuk berbagai macam keperluan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunanya. Tidak terkecuali pemerintah yang memanfaatkan internet untuk memberikan layanan dan informasi kepada masyarakatnya. Penelitian ini membahas tentang layanan-layanan yang diberikan pemerintah secara online untuk mengetahui sejauh mana penerapan e-government yang dilakukan oleh pemerintah pada level kementerian berdasarkan framework Deloitte & Touche. Ruang lingkup penelitian ini adalah situs kementerian beserta direktoratnya, metode pendekatan yang digunakan untuk memetakan tingkat e-government yaitu framework Deloitte & Touche, serta kategori e-government Government-to-Citizen (G2C) dijadikan sebagai fokus penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu implementasi e-government di level kementerian sudah mencapai tingkat kedua, yaitu tahap ?official? two-way transactions. Kementerian yang telah mencapai tahap ini antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Pendidikan Nasional.

---

AbstractToday, internet service has been widely used for various purposes in order to improve the effectiveness and efficiency of its users. No exception to the government that utilizes the internet to provide services and information to their communities. This study discusses about the online services provided by government to find out the extent to which the application of e-government conducted by the government at the Ministry level framework based on Deloitte & Touche. The scope of this study is the site of the Ministry and its directorate, the approach used to map the level of e-government framework that Deloitte & Touche, and other categories of e-government Government-to-Citizen (G2C) serve as the focus of this research. The method used in this study is a quantitative method. The result of this research is the implementation of e-government at the Ministry level has reached the second level, the stage of "official" two-way transactions. Ministry that has reached this stage include the Ministry of Justice, Ministry of Finance, Ministry of Manpower and Transmigration and the Ministry of National Education."

"Era globalisasi mendorong pemerintah Indonesia, khususnya DKI Jakarta, memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi. Pelayanan secara elektronik berguna untuk memudahkan kebutuhan masyarakat/warga DKI Jakarta. Untuk mengujudkan hal tersebut, DKI Jakarta melalui Jakarta Smart City mencipatakan inovasi produk berupa aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat/warga mengenai pelayanan yang diberikan secara elektronik (e-government) sehingga membuat timbulnya ketidakpercayaan publik. Terkait hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat kepercayaan pada layanan e-government berupa penggunaan aplikasi JAKI di DKI Jakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data mixed method. Teknik pengumpulan data secara kuantitatif dilakukan melalui survei. Sementara itu, teknik pengumpulan data secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada 5 narasumber. Peneliti menggunakan teori trust in e-government untuk mengukur tingkat kepercayaan pada penggunaan teknologi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa responden memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pelayanan secara elektronik dengan persentase 85,40%. Meskipun demikian, secara kualitatif terdapat kekurangan dari pelayanan secara elektronik. Penelitian ini memberikan beberapa saran atau rekomendasi agar pelayanan melalui aplikasi JAKI berjalan dengan baik, yaitu komunikasi dua arah perlu ditingkatkan, pelayanan dari setiap fitur perlu diperbaiki agar efektif, dan perlu membuat landasan hukum agar data pribadi pengguna aman.

---

The era of globalization encourages the Indonesian government, especially DKI Jakarta, to provide effective and efficient services by utilizing technology. Electronic services are useful to facilitate the needs of the residents of DKI Jakarta. To demonstrate this, DKI Jakarta through Jakarta Smart City created a product innovation in the form of the Jakarta Kini (JAKI) application. However, in its implementation there are still many complaints from the residents regarding services provided electronically (e-government) so as to cause public distrust. Related to this, the purpose of this study is to analyze the level of trust in e-government services in the form of the use of the JAKI application in DKI Jakarta. This research approach uses quantitative with mixed method data collection techniques. Quantitative data collection techniques are carried out through surveys. Meanwhile, qualitative data collection techniques through in-depth interviews with 5 speakers. Researchers use the theory of trust in e-government to measure the level of trust in the use of technology. The findings of this study show that respondents have high confidence in electronic services with a percentage of 85.40%. However, qualitatively there are disadvantages of electronic services. This research provides several suggestions or recommendations so that services through the JAKI application run well, namely two-way communication needs to be improved, the services of each feature need to be improved to be effective, and it is necessary to create a legal basis so that user personal data is safe."

"Kajian ini bertujuan untuk melihat kesiapan penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi pada instansi pemerintah baik tingkat kementerian atau daerah dalam rangka implementasi e-govrnment. Analisa dalam kajian ini dilakukan dengan memetakan aspek keamanan informasi terhadap indeks pemeringkatan e-Government Indonesia. Hasil dari Studi ini menyimpulkan bahwa dengan menggunakan kerangka kerja aspek pada indeks keamanan informasi yang dipetakan terhadap indeks pemeringkatan e-Government Indonesia sangat membantu untuk melihat kondisi kesiapan keamanan informasi pada instansi pemerintah."