Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam jabatannya sebagai PPAT karena telah menerbitkan akta kuasa mutlak beserta akta jual beli sebagai turunannya sebagai bentuk penyelundupan hukum dalam kaitannya dengan proses jual beli tanah. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan akta kuasa mutlak yang dikeluarkan oleh Notaris atas dasar penyalahgunaan keadaan, akibat hukum dari akta jual beli yang tidak sesuai kehendak para pihak, serta tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan yang didukung wawancara. Kemudian jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan juga bahan hukum tersier serta metode analisa yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif. Kuasa mutlak dalam praktek dilarang karena dibuat untuk menyimpangi aturan-aturan mengenai pemindahan hak atas tanah yang berlaku dengan tujuan untuk memiliki jaminan yang diberikan oleh debitur atau dialihkan kepada orang lain dengan harga yang tidak sesuai dengan nilai jaminan yang seharusnya, Dalam Putusan Nomor: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, Notaris dalam kedudukannya sebagai PPAT melakukan perbuatan melawan hukum menerbitkan akta kuasa mutlak dimana akta tersebut dilarang oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982, sehingga akta tersebut batal demi hukum, begitu juga akta jual beli sebagai turunannya secara otomatis juga batal demi hukum dan dalam hal ini Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan administratif. Batalnya kuasa mutlak dan akta jual beli tersebut mengakibatkan keadaan kembali seperti sediakala dimana kedua perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada.

---

This thesis discusses the illegal acts carried out by a Notary in his position as Land deed Official because he has issued an absolute deed of power along with a sale and purchase deed as derivatives as a form of legal smuggling in relation to the process of buying and selling land. The problems that will be examined in this study are the validity of the absolute power deed issued by a Notary on the basis of misuse of the situation, the legal consequences of the deed of buy and purchase that are not in accordance with the wishes of the parties, and the Notary`s responsibility for the deed. The research method used by the author is a normative juridical literature study supported by interviews. Then the type of data used is the type of secondary data, both from primary legal materials, secondary legal materials and also tertiary legal materials and the analysis method used by the author is a qualitative approach. Absolute power in practice is prohibited because it is made to deviate the rules regarding the transfer of applicable land rights with the aim of having guarantees given by the debtor or transferred to others at prices that are not in accordance with the guaranteed value, In Decree Number: 06/Pdt.G/2018/PN Bln, the Notary in his position as Land Deed Official committed an illegal act issuing an absolute power deed where the deed was prohibited by the Minister of Home Affairs Instruction Number 14 of 1982, so that the deed was null and void, so was the sell and purchase agreement automatically also null and void by law and in this case notaries can be asked for civil and administrative responsibilities. The cancellation of the absolute power of attorney and the sell and purchase agreement resulted in the situation returning to where the two agreements were deemed to have never existed."

"Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT, kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis datanya secara kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan silogisme melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

---

This article discusses the legal implications of the agreement, the power of attorney to sell and the deed of sale made by a Notary / PPAT (Case Study: Decision of the Denpasar District Court Number 57 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. 2018). The main problem of this thesis is the legal consequences and the responsibility of the Notary Public as the PPAT in making the agreement, where one party gives a thumbprint on the letters which are not read and the contents are explained by the Notary and / or PPAT, then a sale and purchase agreement is issued, the power of attorney to sell and deed of sale and purchase. The type of research that the author does is normative juridical, descriptive analytical nature of the research, data collection techniques through literature and document studies, qualitative data analysis techniques, and how to draw conclusions with syllogism through deductive logic. The results showed that the legal consequences of the sale and purchase agreement, the deed of sale authorization and the deed of sale and purchase made by a Notary and / or PPAT who were proven to have committed an illegal act, were declared invalid and null and void by law. Regarding the responsibilities of the Notary Public as a PPAT in making a sale and purchase agreement, the deed of power of attorney to sell and the sale and purchase certificate, in terms of civil law, the Notary and / or PPAT are punished to pay all case costs incurred jointly and in their position as a Notary and / or The PPAT may be subject to administrative sanctions."

"Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah. Permasalahan dalam penelitian mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak serta bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak tersebut. PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar pendaftarannya. PPAT seharusnya lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dokumen sebelum pembuatan akta tersebut. Pokok permasalahan dalam penelitian ini bahwa PPAT membuat akta jual beli berdasarkan kuasa mutlak sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dikarenakan perbuatan tersebut merupakan penyelundupan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah norma hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah melalui akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak menjadi batal demi hukum dan Notaris/PPAT harus bertanggung jawab dengan sanksi yang dapat diberikan.

---

This study discusses and analyzes the legal power of absolute power in the transfer of land rights. Problems in research regarding the legal power of absolute power of attorney and how is the responsibility of the Notary/PPAT regarding the sale and purchase deed made based on this absolute power of attorney. PPAT is a public official who is authorized to make authentic deeds regarding certain legal actions regarding land rights or apartment ownership rights, or to make evidence regarding certain legal actions regarding land rights that will be used as the basis for registration. PPAT should be more careful and thorough in checking documents before making the deed. The main problem in this study is that the PPAT makes a sale and purchase deed based on absolute power of attorney so that the act is a prohibited act because the act is legal smuggling. The research method used in this research is normative juridical which is carried out by analyzing and examining relevant legal norms. The results of this study indicate that the transfer of land rights through a sale and purchase deed made based on absolute power of attorney is null and void and the Notary/PPAT must be responsible for the sanctions that can be given."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Akibat Perbuatan Melawan HukumNotaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Tidak Transparan Dalam Proses JualBeli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto Putusan Nomor 871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt).Permasalahan ini meliputi 1) kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanahterhadap tindakan pihak penjual yang melakukan penjualan 2 (dua) kali atas objektanah yang sama dan upaya, 2) pelindungan hukum bagi Pembeli 1 (pertama) danPembeli 2 (kedua) terhadap Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat PembuatAkta Tanah yang tidak transparan pada proses jual beli tanah yang berstatussengketa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tipepenelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis. Metode pengolahan datayang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwaberdasarkan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 TentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,bahwa Notaris telah melampaui kewenangannya dan tidak menjalankankewajibannya sebagai Notaris. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah bahwa PPAT dalam menjalankanjabatanya tidak melaksanakan kewajibannya dan melakukan perbuatan yangdilarang sehingga menimbulkan akibat hukum baik secara perdata dan pidana.Sebagai perlindungan hukum bagi Pembeli 1 dan Pembeli 2 dapat melakukan upayahukum perdata berupa pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Upayahukum pidana dan upaya hukum perdata tersebut sebagai bentuk perlindunganhukum bagi pihak yang dirugikan.

---

ABSTRACTThe thesis discusses the Tort Inflicted by the Notary and the Land Deed OfficialThat Provide Non-Transparent Informations During The Process on Transaction ofLand Sale (Case Study: Serang District Court Decision of Criminal Law Number105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto. West Jakarta Court Decision Number871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt). These case begins with the Notary and the Land DeedOfficial who has commited Tort along with the Seller namely by providing a nontransparentinformation regarding the premises to the buyers. The Notary and theLand Deed Official has conducted two transactions over the same premises. Thefirst transaction is done by a deed of Perjanjian Pengikatan Jual Beli between theSeller and the First Buyer. The second transaction is done by an official land titledeed. The aforementioned deeds are made before the sampe person of Notary andLand Deed Official. The method used is research literature, juridical nromative,which refers to the legal norms contained in the legislation. The conclusion of thisstudy is based on Article 16 Paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerningthe Amendments of Law Number 30 of 2005 concerning the Notary, the Notary hasconducted misdemeanor and did not cary out her obligations as a Notary. Moreover,the Land Deed Official has perform a prohibited attempt during the transaction ofthe land as stipulated on Article 45 of Government Regulation Number 24 of 2016concerning Amendment to Geverment Regulation Number 37 of 1998 concerninga Land Deed Officials. Therefore, the Notary and the Land Deed Offical hasavowed to legal consequences on civil law as well as criminal law."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai praktek jual beli tanah di Indonesia dengan metode perjanjian pengikatan jual beli dengan pemberian surat kuasa mutlak atas tanah yang dibuat oleh Notaris/PPAT. Objek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 35/Pdt.G/2014/PN.DPS mengenai sengketa antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing yang melakukan pemindahan hak milik atas tanah dengan perjanjian pengikatan jual beli disertai surat kuasa mutlak untuk menjual/mengalihkan hak atas tanahnya tersebut. Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada narasumber dan data sekunder didapatkan dari buku-buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan data yang diperoleh oleh penulis disertai analisis yang mendalam berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemindahan hak milik atas tanah dengan metode perjanjian pengikatan jual beli disertai surat kuasa mutlak untuk mengalihkan/menjual kepemilikan hak atas tanah adalah perbuatan penyelundupan hukum dan Notaris/PPAT yang membuatkan akta telah melakukan pelanggaran hukum.

---

The purpose of this research is to analyze the practice of land title transaction with binding sale and purchase agreement with the irrevocable power of attorney which is created by Notary/PPAT. The object of this research is the Denpasar Court Decision Number 35/Pdt.G/2014/PN.DPS on any dispute between Indonesian and foreigner who did the transfer of the land title over bind sales agreement with irrevocable power of attorney to sell/transfer the rights of the land. Primary data obtained by interviews with informants and secondary data obtained from books, previous studies, and related legislative products. Data analysis was performed using descriptive-qualitative method, by describing the data which was obtained by the author accompanied by in-depth analysis based on data that have been collected previously.

The results of this research indicate that the transfer of the land title by the method of binding sale and purchase agreement with the irrevocable power of attorney to sell/transfer their land title is the act of law smuggling and Notary/PPAT who made the deed has violated the law."

"ABSTRAKPelanggaran Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang disebabkan oleh ketidakhati-hatiannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban seharusnya dikenakan sanksi disiplin profesi dan sanksi administrasi, karena merugikan masyarakat walaupun hal tersebut bukanlah murni kesalahannya. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh Pegawai PPAT; tanggung jawab PPAT tersebut kepada pegawainya yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan tanggung jawab kepada para pihak dalam Akta Jual Beli yang dipalsukan oleh pegawainya. Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, sedangkan tipe penelitian dari tesis ini apabila dilihat dari bentuknya adalah penelitian preskriptif. Akibat dari pemalsuan Akta Jual Beli tersebut, maka tidak dapat terpenuhinya syarat otentisitas suatu akta otentik, sehingga akta tersebut terdegradasi dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurnanya menjadi akta bawah tangan. Tanggung jawab dari PPAT terhadap pegawainya yang melakukan tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli adalah sampai kepada tanggung jawabnya melaporkan tindak pidana pegawainya tersebut kepada pihak berwenang. Sedangkan Terhadap para pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dari pegawainya, seorang PPAT dapat bertanggung jawab secara administratif, pidana, dan perdata. PPAT diharapkan untuk lebih mawas dan berhati-hati dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya, serta mendidik, melatih dan menanamkan nilai-nilai kode etik dan peraturan jabatan PPAT kepada seluruh pegawainya.

---

ABSTRACTViolations upon an incumbency of a Land Titles Registrar (PPAT) that is caused by his carefulness in carrying out his duties and obligations should be subject to professional discipline and administrative sanctions, even though it's not the PPAT's fault. Falsification in the Sale and Purchase Deed is not only done by the PPAT, sometimes it's also done by the Employees. The main problem in this thesis is regarding the validity of the Sale and Purchase Deed that was forged by PPAT's Employee. Also, the responsibility of the PPAT both to its employee who did unlawful act, and to the aggrieved parties on the deed that was forged by the PPAT's employee. The form of the research method used in this study is a normative juridical research method, while the type of research of this thesis when seen from its form is a prescriptive research. As a result of the falsification of the Sale and Purchase Deed, the authenticity requirements of an authentic deed cannot be fulfilled, so that the deed is degraded to an underhanded deed. The responsibility of the PPAT to the employee who commit the crime of falsification is to report the criminal acts to the police. Whereas with respect to the parties who are harmed due to unlawful acts, PPAT can be held responsible administratively, criminally and civilly. PPAT is expected to be more careful carrying out their positions and authorities, as well as educating, training and instilling the values of a good PPAT to their employees."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penjual atas jual beli tanah yang cacat hukum dan Notaris/PPAT yang telah meninggal dunia (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 41/Pdt.G/2018/Pn Byw.Permasalahan meliputi keabsahan jual beli yang berdasarkan kuitansi kosong dan tanggung jawab PPAT yang telah meninggal dunia atas akta yang dibuatnya cacat hukum.Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis.Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keabsahan jual beli yang berdasarkan kuitansi kosong yaitu tidak sah karena terdapat unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pembeli dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya cacat hukum yaitu dalam jabatannya melanggar kode etik jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat dalam jabatannya dan terhadap kerugian pihak lain yang dideritanya akibat kesalahan PPAT tersebut dikenakan sanksi perdata berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial yang mana dalam hal ini ditanggung oleh ahli waris dikarenakan PPAT yang bersangkutan telah meninggal dunia.

---

This thesis discusses the legal protection of sellers for the sale and purchase of land that is legally flawed and Notary/PPAT that has passed away (case study of Banyuwangi District Court decision number 41/Pdt.G/2018/PN Byw. Problems include the validity of buying and selling based on receipts blank and the responsibility of PPAT who has passed away on the deed he made is legally flawed. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on the analytical descriptive type.The data processing method used is a qualitative method.The results of the study can be concluded that the validity of the deed buying and selling based on fictitious buying and selling using empty receipts, which is invalid because there is an element of bad faith committed by the buyer and the notary`s responsibility for the deed that has been made legally defective in violating the code of ethics disrespectful because he has committed a gross violation in his position and against the loss of another party he suffered due to the error of the PPAT is subject to civil sanctions in the form of material losses and immaterial losses which in this case are borne by the heirs because the PPAT concerned has died."

"Penelitian ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, yang mana terdapat gugatan terhadap Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual diluar pengetahuan dari salah satu pihak, dan Akta Kuasa Menjual tersebut juga dibuat oleh Notaris dimana pihak pembeli belum melakukan pelunasan kepada penjual, selain hal tersebut, Notaris dalam membuat aktanya juga melakukan rekayasa tanggal serta mencantumkan keterangan yang tidak benar mengenai tempat penandatanganan akta. Permasalahan yang akan diambil adalah mengenai akibat hukum dari akta yang dibuat secara melawan hukum serta tanggung jawab notaris dan akibat hukum terhadap pembatalan akta-akta yang dibuatnya. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif analitis, yang menggunakan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Hasil penelitian diperoleh bahwa Putusan PN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Gin telah sebagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan telah menyatakan notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, yang berakibat akta notaris menjadi batal demi hukum, serta pelanggaran atas kebenaran formal akta memiliki akibat hukum akta autentik tersebut kehilangan keautentisitasannya. Dengan adanya pembatalan akta notaris memiliki akibat hukum bahwa kembalinya hubungan hukum serta penguasaan objek perjanjian menjadi seperti tidak pernah terjadi perjanjian.

---

This study discusses the Decision of the Gianyar District Court Number 10/Pdt.G/2018/PN.Gin, where there is a lawsuit against a Notary who commits an unlawful act in the matter of making a Deed of Conditional Sale and Purchase Agreement (PPJB) and a Selling Authorization Deed without the knowledge of one of the parties, and the Selling Authorization Deed is also made by a Notary where the buyer has not paid off to the seller, other than this, the Notary in making the deed also includes incorrect date and includes incorrect information about the place of signing of the deed. The problems that will be taken are about the legal consequences of the deeds made in an unlawful manner and the responsibility of the notary and the legal consequences of the cancellation of the deeds he made. This study uses normative juridical research, using descriptive analytical research typology, which uses secondary data and data collection tools used are document studies. The results showed that the PN Decision Number 10/ Pdt.G/2018/PN.Gin had been partially in accordance with statutory provisions and had stated that the notary was proven to have committed an unlawful act, which resulted in the notary deed being null and void, and violation of formal truth the deed has the legal effect that the authentic deed loses its authenticity. With the cancellation of the notary deed, there is a legal consequence that the return of legal relations and the control of the object of the agreement are as if there had never been an agreement."

"Pejabat Pembuat Akta Tanah memiliki tugas dan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun antara lain pembuatan akta jual beli. Namun, pada praktiknya pembuatan akta jual beli yang dibuat di hadapan pejabat pembuat akta tanah dimungkinkan didasari sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum oleh penjual meskipun telah dilakukan pengecekan melalui kantor pertanahan. Sebagaimana kasus pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 91/PDT/2021 PT YYK yang menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh melawan hukum sebagai dasar perbuatan jual beli yang mengakibatkan terjadinya peralihan hak kepada pihak lain. Adapun permasalahan yang dirumuskan dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta jual beli dengan menggunakan sertipikat pengganti yang diterbitkan atas perbuatan melawan hukum dan bagaimana perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli menggunakan sertipikat tanah pengganti yang diperoleh atas perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah secara kualitatif. Bahwa dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan terhadap akta jual beli yang dibuat menggunakan sertipikat pengganti yang diperoleh secara melawan hukum adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian terhadap unsur suatu sebab yang halal yang merupakan syarat objektif sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Perlindungan hukum bagi pejabat pembuat akta tanah berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 adalah adanya bantuan hukum berupa pemberian saran, pendampingan dalam penyidikan dan keterangan ahli oleh Majelis Pembina dan Pengawas.

---

The Land Deed Making Officer has the duty and authority to make authentic deeds regarding certain legal acts regarding land rights or property rights to units of flats, including the making of sale and purchase deeds. However, in practice, the making of a sale and purchase deed made before the land deed-making official may be based on a substitute certificate issued for unlawful acts by the seller even though it has been checked through the land office. As the case in the Yogyakarta High Court Decision Number 91/PDT/2021 PT YYK which uses substitute certificates obtained against the law as the basis for buying and selling actions that result in a transfer of rights to other parties. The problem formulated in this thesis is regarding the validity of the sale and purchase deed using a substitute certificate issued for unlawful acts and how is the legal protection for the land deed-making officer against the sale and purchase deed using a substitute land certificate obtained for unlawful acts. This research uses normative juridical research methods using secondary data obtained from primary legal materials and qualitatively processed secondary legal materials. That from the results of this study, it can be concluded that the sale and purchase deed made using a substitute certificate obtained unlawfully is null and void because it does not meet the valid conditions of an agreement against the element of a lawful cause which is an objective requirement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Legal protection for land deed-making officials based on the Regulation of the Minister of Agrarian affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 2 of 2018 is the existence of legal assistance in the form of providing advice, assistance in investigations and expert information by the Board of Trustees and Supervisors."

"Penggunaan kuasa mutlak sebagai dasar pemindahan hak atas tanah telah dilarang sejak tahun 1982 dengan diterbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Hal ini sebagai bentuk tindakan pencegahan terhadap penguasaan besar-besaran oleh mafia tanah pada lahan pertanian dan permukiman. Larangan ini dikarenakan hak penguasaan menjadi tidak jelas, secara yuridis kepemilikan masih dimiliki oleh pemberi kuasa, namun telah beralih kepada penerima kuasa, meskipun salah satu pihak telah meninggal tidak serta merta berakhir namun beralih kepada ahli waris penerima kuasa. Meskipun telah dilarang pada praktiknya hal ini masih terjadi. Kasus yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang Nomor 54/Pdt.G/2020/PN.TPG. Penggugat telah membeli dan mengalihkan objek hak atas tanah berdasarkan Akta Kuasa Menjual, namun Tergugat merasa tidak pernah menjual kepada pihak lain, sehingga berdasarkan kasus tersebut Majelis Hakim melalui Putusannya membatalkan Akta Jual Beli karena dasar pembuatan Akta Jual Beli tersebut didasarkan pada Akta Kuasa Menjual yang melanggar ketentuan mengenai klausula kuasa mutlak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap dibatalkannya akta autentik yang telah dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pertanggungjawaban Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap kerugian yang timbul dari perbuatan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus guna menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Adapun analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan bentuk penelitian eksplanatoris yang bertujuan untuk memberikan solusi dan saran sesuai dengan ketentuan norma yang berlaku. Hasil penelitian bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dibatalkan seluruhnya oleh Majelis Hakim karena memenuhi syarat batal dan kebatalan, sehingga segala perbuatannya dianggap tidak pernah terjadi. Terkait pertanggungjawabannya akibat kerugian yang timbul tersebut, dari segi hukum perdata maka dapat dimintakan untuk membayar ganti rugi, dan selain itu dalam kedudukannya sebagai pejabat umum dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.

---

The use of absolute power deed as the basis for trasnferring land rights has been prohibited since 1982 with the issuance of the instruction of the Minister of Home Affairs Number 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power Deed as Transfer of Land Right. This is form of preventive measure against massive control by the mafia on agricultural and real estate. This prohibition is beacuase the owenership rights are unclear, juridically owenership is still owned by the authorizer, but has been transferred to the authorized. Even though one of the parties has died does not necessarily end but is transffered to the heirs of authorized. Even though it has been banned pratically but it still happen. The case was appointed based on the Tanjungpinang Citry District Court Decision Number 54/Pdt.G/2020/PN.TPG. The plaintiff has purchased and transferred the object of land rights based on the Selling Authorization Deed, but the defendant felt that she had never sold to another party, so based on that case the Panel of Judges through their decision canceled the Sale and Purchase Deed because the basis for making deed was based on the Selling Authorization Deed which violated the provisions regarding the absolute power of attorney clause. The problems raised in this study are the legal consequences of the cancellation deed that have been made by Notary and Conveyancer and the responsibility of Notary and Conveyancer for losses arising from these legal action. The research method used is a nomative juridical research method with a statutory approach and a case approach in order to find the truth based on scientific logic from the normative side. The data analysis used qualitatively with the form of explanatory research which aims to provide solutions and suggestions in accordance with the provisions of the prevailing norms. The results of the research showed that the deeds made by Notary and Conveyancer were completely canceled by the Panel of Judges because they fullfill the requirements for null and void by law so that all his actions were deemed to have never happened. Regarding the liability due to the losses that arise, in terms of civil law, it can be asked to pay compensation jointly and severally, and besides that in their position as a public official, they may be subject to administrative, civil and criminal sanctions.

"