Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini akan membahas teori Plato tentang konsep negara yang adil. Konsep Plato tidak terlepas dari pengaruh gagasan keadilan pada masa itu seperti Homer, Hesiod, dan Solon serta dari konteks sejarah dan latar belakang kehidupan masa lalunya. Apa yang ingin Anda tunjukkan dalam tesis ini adalah bagaimana konsep keadilan Platon menanggapi penolakan gagasan pada saat itu. Lalu, akhirnya, bagaimana pengaruh konsep keadilan Plato terhadap sejarah filsafat barat.

---

This thesis will discuss Platos theory of the concept of a just state. Platos concept is inseparable from the influence of ideas of justice at that time such as Homer, Hesiod, and Solon as well as from the historical context and the background of his past life. What you want to show in this thesis is how Plato's concept of justice responded to the rejection of ideas at the time. Then, finally, how the influence of Plato's concept of justice on the history of western philosophy."

"Keadilan merupakan salah satu tema abadi dalam filsafat, khususnya filsafat sosial. Hal ini dikarenakan keadilan merupakan salah satu tali penjalin ataupun tiang penopang utama bagi tegaknya suatu komunitas."

"Kesepakatan tentang prinsip keadilan dibutuhkan untuk mengatasi konflik klaim antar manusia. Robert Nozick menawarkan suatu prinsip keadilan untuk memenuhi kebutuhan itu. Prinsip itu mendistribusikan hak-hak absolut kepada setiap manusia yang menjamin kebebasan mereka. Alasan yang diberikan Nozick bagi prinsip keadilannya adalah bahwa prinsip itu konsisten dengan suatu konsep moral, yaitu moral Kantian atau kepemilikan-diri. Akan tetapi, alasan semacam itu masih belumlah cukup untuk memperoleh legitimasi kontraktarian di dalam konteks sosial kontemporer yang dicirikan oleh pluralitas konsep moral. Legitimasi kontraktarian diperoleh suatu prinsip keadilan ketika ia dapat disandarkan pada premis yang masuk akal bagi setiap orang, sehingga prinsip itu pun terbuka untuk disepakati siapa saja. Dalam situasi yang plural, premis itu adalah fairness. Keberhasilan mendemontrasikan suatu prinsip keadilan sebagai prinsip yang fair identik dengan kesuksesan konstruksi legitimasi kontraktarian dalam konteks pluralitas. Teorisasi John Rawls tentang posisi asli menjadi sarana pembuktian fairness yang paling menjanjiikan di antara alat-alat lainnya. Oleh karena itu, kemampuan membuktikan kemenangan prinsip kesilan Nozick dari para prinsip kompetitornya di dalam posisi asli akan menentukan perolehan legitimasi kontraktarian baginya"

"Sebagai abstraksi dalam skripsi ini, saya akan mengangkat sebuah cerita. Kariman adalah pria yang hidup serba kekurangan, ia lahir dalam sebuah keluarga miskin. Sejak kecil, ia hidup dengan serba kurang, atau dengan kata lain hidup dengan pilihan-pilihan yang terbatas. Ia tidak mungkin memilih untuk sekolah sampai tingkat SMA, ia juga tidak mungkin mengambil pilihan untuk makan bernutrisi tiga kali sehari, dan saat Kariman saat Kariman sakit, ia tidak mungkin memilih untuk berobat ke dokter. Mengapa ? Karena bapaknya hanyalah penjaga WC umum di salah satu stasiun kereta api. Karena bapaknya hanyalah seorang penjaga WC, Kariman hanya bisa memilih untuk makan 2 kali sehari dengan nutrisi yang sangat minim, terpaksa memilih untuk sekolah sampai kelas tiga SD, dan saat ia sakit ia hanya bisa dihadapkan pada satu pilihan yaitu pergi ke Puskesmas dengan modal kartu keterangan miskin dari Pak Lurah. Dari cerita diatas dapat disimak bagaimana ketiadaan daya beli, pada akhirnya mempersempit pilihan ? pilihan yang dapat diambil oleh manusia. Kemiskinan menghukum manusia untuk tidak dapat memilih hal ? hal yang menjadi kebutuhan dasar alamiahnya. Ironisnya, pilihan ? pilihan yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia sebagai human being juga ikut terdeprivasi, karena persoalan tidak ada daya beli. Sampai kapankah daya beli menjadi diatas segala ? galanya? Adakah jalan keluar untuk menggeser daya beli sebagai satu ? satunya pintu menuju pilihan ? Bisakah pilihan itu terbuka walau pun seseorang tidak memiliki daya beli ? Adakah keadilan bagi mereka yang lanjut usia dan cacat mental, yang notabene pada umumnya tidak produktif ? Skripsi ini berusaha mencari tema apa yang dapat dihembuskan dalam kebijakan ? kebijakan pemerintah untuk berpihak pada mereka yang tidak mampu, cacat, dan sebagainya, agar tetap dapat mengenyam pendidikan, kesehatan, pangan, dan kebutuhan dasarnya. Skripsi ini mencoba untuk menggali lebih dalam mengapa kemiskinan tetap terjadi dan pada akhirnya akan terungkaplah sebuah fakta bahwa kemiskinan yang terjadi di lingkungan kita pada dasarnya adalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara"

"The relation between state and civil society in the national land development rules is the relation oriented toward prosperity based on fair and justice in society according to the constitution article 33 (3) 1945...."

"Masyarakat majemuk terdiri dari beragam kelompok kultural, yang memiliki nilai dan praktek kultural yang berbeda-beda. Setiap kelompok kultural menuntut agar seluruh interes mereka diakomodasi dan diproteksi keberadaannya dalam masyarakat. Mereka juga menuntut untuk dikompensasi atas segala tindakan diskriminasi dan ketidakadilan yang telah diderita karena keanggotaan kultural mereka. Persoalan keadilan pada masyarakat majemuk inilah yang coba dilihat dari perspektif John Rawls dan Will Kymlicka, dalam satu bentuk wacana multikulturalisme. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif interpretatif dan reflektif filosofis. Suatu masyarakat dapat menjadi masyarakat majemuk karena faktor dari dalam dan faktor dari luar. Keberagaman kelompok kultural seperti etnik, ras, agama dan gender sering menimbulkan konflik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ketidakpuasan timbul dari pola relasi di antara kelompok-kelompok kultural, yang cenderung ditentukan oleh kelompok kultur mayoritas dan penguasa, seperti asimilasi dan integrasi. Untuk itu, kelompok-kelompok kultur minoritas menuntut agar pemerintah memperhatikan kondisikondisi spesifik mereka yang berbeda-beda, agar diakomodasi, diproteksi dan dikompensasi atas ketidakadilan-ketidakadilan yang diderita karena identitas kultural mereka. Mereka menuntut hak kultural yang dapat terkait langsung dengan praktek kultural atau secara tidak langsung, yang diberikan karena keanggotaan kultural yang dimiliki. Inilah yang menjadi cita-cita multikulturalisme, yaitu bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang ada secara setara dalam satu bentuk masyarakat multikultural. John Rawls mengemukakan konsep keadilannya sebagai satu konsep yang netral kultur. Menurut Rawls, untuk mewujudkan satu masyarakat yang teratur, maka prinsip-prinsip keadilan yang dilaksanakan harus bersifat fair. Prinsip keadilan tersebut harus menguntungkan setiap orang dan berdasarkan kesepakatan dari semua orang. Untuk itu, Rawls mengandaikan satu posisi asali, ditandai dengan kebebasan, kesamaan dan rasionalitas orang-orang yang ada di dalamnya diselubungi oleh satu ketidaktahuan terhadap hal-hal spesifik, kecuali hak-hak yang bersifat umum. Dengan demikian mereka dapat berpikir secara objektif, berpikir untuk keuntungan semua orang, untuk kebebasan dan kesamaan di antara semua pihak dalam masyarakat. Dengan prinsip egalitariannya, Rawls sangat menginginkan kesamaan di antara individu-individu, namun ia tidak menutup kemungkinan adanya ketidaksamaan-ketidaksamaan. Untuk itu ia menyikapinya dengan strategi maksimum, di mana ketidaksamaan terutama harus menguntungkan pihak yang paling tidak beruntung, tanpa merugikan pihak yang sudah beruntung dan semua posisi dan jabatan terbuka untuk semua orang. Will Kymlicka mengatakan bahwa individu adalah pelaku otonom dan untuk mewujudkan otonomi pada individu harus dijamin keberadaan kelompok kulturalnya. Kultur sangat berpengaruh terhadap konteks pilihan yang tersedia bagi individu dalam bertindak, dan individu bukan suatu keberadaan yang terasing tapi memiliki ketertanaman pada kelompok kulturnya. Untuk menjamin keberadaan kelompok-kelompok kultural pada masyarakat multikultural, maka setiap kelompok kultural berhak mendapat hak-hak kultural seperti hak pemerintahan sendiri, hak polietnis dan hak perwakilan khusus. Dilihat dari perspektif Rawls tampak bahwa ketidaksamaan-ketidaksamaan di antara orang-orang, di antara kelompok-kelompok kultural, harus disikapi dengan melakukan redistribusi nilai-nilai sosial yang terutama menguntungkan kelompokkelompok kultural yang telah tidak diuntungkan sebelumnya, tanpa merugikan kelompok kultural yang telah beruntung. Konsep keadilan Rawls sangat relevan untuk diterapkan pada ketidaksamaan-ketidaksamaan di bidang sosial dan ekonomi yang disebabkan oleh keanggotaan kultural. Sementara, konsep keadilan Kymlicka bertujuan untuk memberikan kekuatan politik kepada kelompok-kelompok kultur minoritas agar mereka dapat mengatur dan menyuarakan sendiri interes-interes kelompoknya ke wilayah publik. Konsep keadiian Rawls dan Kymlicka juga relevan digunakan dalam menyikapi keberadaan dari keberagaman kelompok kultural di Indonesia."

""Informed Consent merupakan persetujuan yang diberikan oleh pasien untuk dilakukan tindakan medis setelah sebelumya diberikan informasi yang memadai. Secara historis munculnya konsep "informed consent" sebagai reaksi kritis ats perlakuan yang tidak adil yang dilakukan oleh dokter/peneilti terhadap pasien/orang yang menjadi eksperimen. Keputusan-keputusan penting untuk melakukan tindakan medis diputuskan secara sepihak oleh dokter/peneliti tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pasien/orang yang menjadi eksperimen. Keputusan yang dibuat secara sepihak kadang berakhir dengan akibat yang merugikan pasien. Perjuangan untuk mengembalikan hak-hak pasien dari perlakuan yang tidak adil memunculkan konsep "informed consent". Nilai keadilan yang terdapat dalam konsep " informed consent" mencakup tiga dimensi yaitu adil terhadap sesamanya dan adil terhadap tuhan. Penerapan prinsip keadilantersebut perlu berlandaskan pada asas gotong royong dan kekeluargaan, cinta kasih, kepantasan dan keberanian untuk berkorban."

"Statue regulation in the wage field do not discriminate wages between males and females. In fact there are some national private corporation occuring in Sleman, where different wages are given to males and females. The difference lies on the gift at allowance to married males and females."