Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris berperan penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pemilik modal asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia dimana akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Faktanya terjadi pembuatan akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen rapat yang disangkal tanda tangannya oleh pihak yang berkepentingan sehingga pihak yang berkepentingan mengalami kerugian. Tesis ini membahas peran dan tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan akibat hukum dari akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat berdasarkan notulen rapat dalam hal terdapat penyangkalan tanda tangan notulen rapat berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 271/Pdt.G/2017/PN.Btm. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Simpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas penanaman modal asing (PT. PMA) dan notaris bertanggung jawab penuh atas akta-akta yang dikeluarkannya. Kedua, notaris terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban oleh pihak yang dirugikan.

---

Notary has important roles in order to guarantee legal certainty for foreign investors in Indonesia in which notarial deed has the absolute power of evidence. However, there is deed of resolution made through minutes of a general meeting of shareholders of a company (RUPS) with signatures denied by the relevant parties who suffered loss. This thesis analysed the roles and the responsibilities of notary related to the foreign investment company and the legal consequences arising from deeds of shareholders meeting made pursuant to Batam District Court Statement number 271/Pdt.G/2017/PN.Btm. This research used normative juridical research with the typology research of analytical descriptive. As the result of this research, firstly, notary has important roles in making deeds related to foreign investment company, therefore notary also has full responsibilities. Secondly, the notary was proved for doing unlawful act and might be sued by the parties who suffering loss."

"Akta pernyataan keputusan rapat merupakan akta Notaris (akta otentik) sebagai akta partij yang memuat isi akta risalah rapat umum pemegang saham Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan. Pada putusan Mahkamah Agung nomor 1860 K/Pid/2010, seorang Notaris di Surakarta dilaporkan berkaitan dengan tuduhan memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat nomor 3 tanggal 6 januari 2006 yang didasari oleh akta pernyataan keputusan rapat nomor 2 tanggal 6 januari 2006. Bahwa dalam akta nomor 3 dimasukkan kata-kata akta nomor 2 tersebut telah mendapat pengesahan dari yang berwajib, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.Sehingga timbul permasalahan dalam tesis ini yaitu apakah akta pernyataan keputusan rapat PT IVU mengenai penyesuaian seluruh anggaran dasar harus mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia agar dapat dijadikan dasar untuk pembuatan akta pernyataan keputusan rapat selanjutnya mengenai perubahan data Perseroan. Bahwa ternyata akta nomor 2 tersebut memuat berita acara rapat PT IVU mengenai penyesuaian anggaran dasarnya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menurut undangundang untuk hal tersebut tidak diperlukan pengesahan hanya persetujuan perubahan anggaran dasar saja sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah keliru dalam penafsiran kata pengesahan tersebut karena yang dimaksudkan kata pengesahan dalam akta nomor 3 tersebut adalah untuk akta pendirian PT IVU dan bukan akta nomor 2 tersebut dan akta nomor 3 tentang perubahan data Perseroan tetap bisa dibuat walaupun akta nomor 2 tentang penyesuaian anggaran dasar tersebut belum disetujui oleh Menteri.

---

The statement of minutes of meetings is a notary deed (authentic deed) as a parties deed which contains the essences of minutes of meeting the general meeting of shareholders of the limited liability company that were made as an authentic deed. On the verdict of the Supreme Court number 1860 K/Pid/2010, a notary public in Surakarta was reportedly related to charges of entering false information in making the statement of minutes of meeting deed no. 3 dated 6 January 2006 based on the statement of minutes of meeting deed no. 2 dated January 6, 2006. That in deed number 3, the wording of the deed number 2 were also included and it has been approve from the authorities, in this case the Minister of Justice and human rights.

Problems that were appoint in the thesis is whether statement of minutes of meetings of PT IVU which contains the adjustment of all articles of association must be obtained approval from the Minister Of Justice And Human Rights Republic Of Indonesia that can be used as a basis for making the statement of minutes of meetings on the amendments of the company data for next meeting. That turns on that deed number 2 contain the adjustment of article of association of PT IVU to the Limited Liability Company Act which according to the act those thing does not need endorsement only approval of the amendment of articles of association, in this case is District Court and High Court was wrong in exegesis the passage word for word intended ratification in the deed number 3 is for PT IVU article of association and not deed number 2 and the deed number 3 contains the data of the company can still made although the number 2 about the adjustment articles of association wasn't been approved by the Minister."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implikasi hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan karena anggota Direksi yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tersebut sedang berperkara melawan Perseroan di Pengadilan dan dianggap tidak berwenang mewakili Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implikasi hukum dari pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan oleh Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan, putusan Pengadilan, buku-buku, artikel, dan makalah. Hasil dari penelitian ini adalah pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Pengadilan tidak sekaligus membatalkan perbuatan hukum atau keputusan RUPS yang termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan. Walaupun Akta Pernyataan Keputusan RUPS dibatalkan oleh Pengadilan, keputusan RUPS tersebut bisa tetap berlaku apabila risalah rapat dibawah tangan tidak dibatalkan juga oleh Pengadilan. Hal ini dikarenakan perbuatan hukum atau keputusan RUPS tersebut termuat dalam risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, bukan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court due to its member of Directors who convened the General Meeting of Shareholders is a litigant against the company while the general meeting was being held. This thesis will analyze the legal implication of cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court. In analyzing this, the method of this research is a juridical normative method with statute approach and case approach. The result of this research is the cancellation of Restated Resolutions of General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company by Court does not nullified the meeting resolutions at the same time. Eventhough the Restated Resolutions cancelled by Court, the meeting resolutions itself can still be applicable if it is not cancelled by the Court. "

"Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan risalah RUPS yang wajib memuat tanda tangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk, serta adanya pemberian kuasa oleh rapat kepada direksi PT atau pihak lain untuk menuangkan risalah RUPS tersebut ke dalam Akta PKR. Pada Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 pembuatan Akta PKR didasarkan pada risalah RUPS yang tidak disertai tanda tangan pemegang saham dan kuasa. Rumusan masalah dalam penulisan ini mencakup akibat hukum dan tanggung jawab notaris. Bentuk penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Penulisan ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penulisan menunjukkan bahwa terhadap Akta PKR pembuatannya wajib memenuhi formalitas tertentu. Tidak terpenuhinya syarat formalitas, akan membuat akta terindikasi batal demi hukum. MPW tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan akta autentik. Untuk menjamin kepastian hukum, hakim dalam hal ini harus menyatakan bahwa akta yang bersangkutan adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.  Pembuatan akta autentik yang menimbulkan kerugian dapat menarik notaris dalam pertanggungjawaban baik secara perdata dan pidana.

---

The Deed of Statement of Meeting Resolutions (SMR Deed) is an authentic deed made by the MoM that shall be signed by the chairperson of the meeting, and at least one shareholder shall be appointed by and from among those present, and the grant of PoA by the meeting to the directors or other parties to put the MoM into the deed. In the decision of the Supervisory Council of the Notary Region of the Special Capital Region of Jakarta Number 13/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIjakarta/XI/2021 the SMR Deed made by the MoM which does not requires shareholder signatures and PoA. Research questions on this thesis are legal result and liability of notary. Research Method uses is normative juridical. This research uses secondary data literature study and interview. The research show that the SMR Deed must fulfill certain formalities or it indicates to be null and void. MPW does not have the authority to cancel authentic deed, but instead imposes sanctions on the notary. In acquire legal certainty, the court must declare that the agreement is null and void. In the event that authentic deed causes a loss, notary can be held responsible for civil and criminal sanctions."

"ABSTRAKPemindahan hak atas saham harus dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitudilakukan oleh pemegang atas saham tersebut dan jika pembelinya merupakansuatu badan hukum berbenfuk Perseroan Terbatas, maka pemindahan hak atassaham harus dilakukan oleh Direksi yang berwenang, setiap perubahan pengurusdalam perseroan harus didaftarkan dan diberitahukan kepada Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia melalui keputusan yang telah dituangkan dalam AktaPernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris, maka timbulpermasalahan Bagaimana keberlakuan kewenangan anggota Direksi dalampengambilalihan saham yang berita acara Rapat Umum Pemegang Sahampengangkatannya belum dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat? danbagaimanakah akibat hukum pengambilalihan saham Perseroan Terbatas yangtidak memenuhi persyaratan dan mekanisme menurut Undang-Undang Nomor 40tahun 2007? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah studikepustakaan yang bersifat yuridis normatif, penulisan ini bertujuan untukmengetahui, memahami dan menganalisa permasalahan tersebut diatas sertasecara umum bertujuan untuk mengembangkan aspek ilmu hukum khususnyatentang hukum Perseroan Terbatas-

---

ABSTRACTTransfer of shares in Limited Company should be made by the owner of shares andlorShares Holder, in case the buyer of shares is a limited company, takeover of the sharesshould be made by Authorized Director. In the event of any change in the board ofDirector of the company, then every changes should be set forth in the Deed of Notary toregistered and notified to the Minister of Justice and Human Rights. the question is Howthe enforceability authority of the Board of Directors in the action of takeover of shares incase the Statement of Resolution of the General Meeting of Shareholders has not been setforth in the Deed of Notary? and how the legal consequsnces of the takeover of shareswhich not conducted with the requirements, procedures and mechanisms of Law No.40/2007. This research methode is juridis normative, and the purpose of this research isto knowing, understanding and analyze the above case and in general to develop aspectsofjurisprudence, especially on a Limited Liability Company Law."

"Proses pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB harus memperhatikan UU PT, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata. Namun pada kenyataannya terdapat notaris yang membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. Dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1030 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pendapat di antara majelis hakim mengenai konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Hal ini menarik untuk dianalisis, khususnya mengenai bentuk pelanggaran jabatan notaris yang dilakukan oleh Notaris RR ditinjau dari KUHP, UUJN, Kode Etik Notaris, dan KUHPerdata, serta mengenai konsekuensi hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan studi bahan-bahan kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Notaris RR melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 16 UUJN, Pasal 3 Kode Etik Notaris, dan Pasal 1365 KUHPerdata. Konsekuensi hukum Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB PT TMS yang dibuat secara melawan hukum menjadi batal demi hukum. RUPSLB PT TMS melanggar Pasal 79 ayat (2), (3), dan (5) UUPT, Pasal 108 ayat (4) UUPT, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Notaris perlu memastikan pemenuhan kelengkapan legalitas dokumen dalam pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB untuk menghindari terjadinya pelanggaran. Sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan RUPSLB yang berisi persetujuan penjualan saham, notaris harus memeriksa kelengkapan surat-surat dan memastikan bahwa penjualan saham sudah dilakukan dan sudah ada dokumentasinya.

---

Drafting Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS must look closely to the Limited Liability Companies Laws, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, Civil Code, and Criminal Code. But in fact, some notary drafted Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution not in accordance with these regulations. In Supreme Court’s Cassation Verdict Number 1030 K/Pdt/2022, there is a dissenting opinion between panel of judges about Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS. It is interesting to analyze, especially regarding violations committed by Notary RR according to Criminal Code, Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Notarial Code of Ethics, and Civil Code, and to analyze Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law. The research method used is doctrinal with literature studies. The result of this thesis is Notary RR violated Article 263 section (2) Criminal Code, Article 16 Law Number 2 of 2014 amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position, Article 3 Notarial Code of Ethics, and Article 1365 Civil Code. Statement Deed’s Legal Consequences of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution made against the law became null and void by law. Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution PT TMS violated Limited Liability Companies Laws in Article 79 section (2), (3), and (5), Article 108 section (4), Article 1365 Civil Code, Article 263 section (2) Criminal Code, and Article 266 section (1) Criminal Code in conjunction with Article 55 section (1) Criminal Code. The notary needs to confirm the completeness of legal documents in making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution to avoid violate. Before making a Statement Deed of Extraordinary General Meeting Shareholders’ Resolution containing the approval for the sale of shares, the notary must examine the completeness of documents and ensure that the sale of shares has been carried out and has documentation."

"Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah dan menimbulkan sengketa ke pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 27/Pdt.G/2018/PN.Son. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas (PT) yang dibuat Notaris dinyatakan tidak sah oleh Majelis Hakim karena isinya dinilai menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini ialah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah, peran dan tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan kuasa penghadap yang tidak sah. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (library research) berupa studi dokumen. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah keabsahan Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Akta Berita Acara RUPS PT menjadi tidak sah. Peranan Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah adalah Notaris tidak memeriksa kewenangan bertindak penghadap, tidak menghitung kuorum RUPS dan tidak melakukan penyuluhan hukum kepada penghadap terkait pembuatan Akta BA RUPS PT, Tanggung jawab Notaris terhadap Akta Berita Acara RUPS PT yang didasarkan pada kuasa penghadap yang tidak sah meliputi tanggung jawab perdata, pidana, administrasi dan kode etik.

---

This thesis discusses the Notary's responsibility for the Deed of Minutes of the General Meeting of Shareholders (GMS) which based on an invalid power of attorney and raises a dispute to the court in the Sorong District Court Decision Number 27/Pdt.G/2018/PN.Son. The Deed of Minutes of the GMS made by a Notary is declared invalid by the Panel of Judges because its contents are considered to violate the provisions of the legislation. The issues raised in this thesis are validity of Deed of Minutes of the GMS which is based on invalid power of attorney, the role and responsibilities of Notary to the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The typology of this research is explanatory, the type of research used is normative legal research (normative juridical). Technical data collection is obtained by means of library research in the form of document studies. Data analysis uses qualitative analysis The result of this research are the invalidity of the Deed of Minutes of GMS which based on an invalid power of attorney. The role of the Notary in the Deed of Minutes of the GMS which based on an invalid power of attorney is the Notary does not examine the authority to act of appearers before GMS, does not examine the quorum of the GMS and does not provide legal counseling to the appearers regarding the holding of the GMS. The Notary's responsibilities for the Deed of Minutes of the PT GMS which is based on invalid power of attorney include civil, criminal, administrative and code of ethics responsibilities."

"ABSTRAKTesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta risalah rapat umum pemegang saham RUPS sebagai akta pejabat yang cacat yuridis. Dewasa ini para pengusaha sering menggunakan uang sebagai sarana mewujudkan segala sesuatu yang hendak dicapai yang mengakibatkan Notaris berada dalam keadaan dilema sehingga terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan yang dapat mengakibatkan akta yang dibuatnya menjadi batal demi hukum, dapat dibatalkan maupun dipandang sebagai akta yang tidak sempurna. Permasalahan dalam tesis ini adalah membahas peran dan tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS Perseroan Terbatas PT.X dan keabsahan RUPS PT. X berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UUPT dan anggaran dasar PT.X, serta kedudukan dan tanggung jawab Notaris atas akta risalah RUPS PT.X yang dibatalkan oleh pengadilan karena cacat prosedural. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris sebagai pejabat umum merupakan pihak yang dipercaya untuk membuat akta autentik dimana Notaris harus bertindak netral untuk menjaga kepentingan para pihak, sehingga Notaris dalam pembuatan akta risalah RUPS wajib memeriksa keabsahan penyelenggaraan RUPS. Pelaksanaan RUPS yang tidak sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar mengakibatkan keputusan RUPS yang diambil menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Implikasi hukumnya adalah akta risalah rapat yang dibuat oleh Notaris yang menimbulkan kerugian di salah salah satu pihak menjadi dapat dibatalkan, yang berarti Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun secara administratif.

---

ABSTRACTThis thesis analyze the legal implications of The General Meeting of The Shareholders as legally defect deed of the official. Nowadays the businessmen often use money as a media to create a goal that may cause Notary in a dilematic position, causing a violation of authority that may cause the deeds become legally defected, voidable, or deemed as non perfect evidence. The legal problematics in this thesis are to analyze the role and the liability of the Notary regarding the deed of GMS PT.X and the legality of the PT. X rsquo s GMS based on Law Number 40 of 2007 regarding limited libality company and article of association of PT. X and the role and liability Notary regarding the court stipulation that deem the GMS deed of PT. X void because of procedural error. This thesis uses the juridical normative methods along with literature study. The result of this thesis are Notary as a public official is a trusted party who draw authentic deed, therfore the Notary shall be neutral to protect the interest of the parties, thus the Notary shall check the legality of the GMS when he or she draws the GMS deed. The GMS which is not in accordance with Company Law and article of association cause the stipulations in the GMS are invalid and unbinding. The legal implication is the GMS deed that was drawn by Notary which cause loss in one of party become voidable, which means the Notary may be sued privately or administratively "

"ABSTRAKNotaris merupakan salah satu profesi yang berasal dari abad ke II-III di zamanromawi, pada zaman itu masih disebut scribae, tabellius atau notarius.DalamUndang-UndangNomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1ayat (1) didefinisikan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukmembuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang tersebut. BerdasarkanPasal 1868 Kitab Undang-Undang HukumPerdata akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan olehUndang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yangberkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Pegawai umum yangdimaksud dalam Pasal tersebut salah satunya adalah notaris. Kasus yang dibahasdalam tesis ini adalah kasus berdasarkan putusan Majelis Pengawas Pusat NotarisNomor. Dalam kasus ini dibahas apakah akta pernyataan Keputusan RapatPT.Global Steel Indonesia sudah memenuhi ketentuan yang terdapat dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan faktafaktahukum yang dikemukakan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh MajelisPengawas Notaris, penulis menarik kesimpulan bahwa Akta PernyataanKeputusan Rapat PT. Global Steel Indonesia telah dibuat sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTNotary is one of profession from 2nd-3rd century of Rome Age. At that time it wascalled scribae, tabellius, or notarius. In Indonesian law number 30 year 2004notary is a public officials that is authorized to make authentic deed and otherauthorization that?s explained on that law. Based on Indonesian civil code article1868, authentic deed is an act which form is based on law, made by or beforepublic officials where that act is made. One of the public officials mentioned ontat article is notary. The case on this thesis is a case based on Center NotarySupervisor Verdict Number 05/B/Mj.PPN/2009. This case discussed whetherdeed of resolutions of general meeting of shareholders of Global Steel IndonesiaCompany met the condition and requirements on Indonesian Law. Based on legalfacts mentioned on a investigation by Center Notary Supervisor, the author of thisthesis make a conclusion that deed of resolutions of general meeting ofshareholders of Global Steel Indonesia Company has met the condition andrequirements on Indonesian Law."

"Notaris sangat rentan terlibat pemasalahan hukum ketika membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Akta PKR RUPS) dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler (Akta PKS) karena keterangan dan dokumen pendukung yang tidak benar dan perbuatan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dari para penghadap. Notaris dapat mengantisipasinya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta. Rumusan masalah tesis adalah penerapan prinsip kehati-hatian notaris dan tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan para pemegang saham perseroan terbatas ditinjau dari Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pengumpulan data studi pustaka terhadap peraturan hukum tertulis, buku dan karya ilmiah. Tipologi penelitian ini adalah preskriptif dengan metode analisis data secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Simpulan penelitian ini adalah pertama, penerapan prinsip kehati-hatian oleh Notaris FRP dalam pembuatan Akta PKS No. YY/2014 dilakukan dengan cara memeriksa identitas dan kewenangan bertindak para penghadap, profil perseroan dan kelengkapan dokumen pendukung untuk membuat akta. Sebaliknya, Notaris LRH tidak menerapkan prinsip kehati-hatian, khususnya memeriksa profil perseroan, sehingga mengakibatkan Akta PKR RUPS No. YY/2014 batal demi hukum; kedua, tanggung jawab hukum Notaris LRH adalah secara perdata karena melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan hukuman pembayaran biaya perkara, secara administratif karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga dapat diberikan sanksi peringatan tertulis sebagai notaris, dan secara etik karena melanggar ketentuan Pasal 3 angka 5 Kode Etik Notaris Tahun 2015 dapat diberikan sanksi peringatan sebagai anggota perkumpulan notaris.

---

Notaries are very vulnerable to getting involved in legal problems when making the Deed of Statement of Decisions of the General Meeting of Shareholders (Deed of SD GMS) and Deed of Statement of Circular Decisions (Deed of CD) due to incorrect supporting information and documents and legal actions that are contrary to the laws and regulations of the parties. Notaries can anticipate it with the principle of prudence in making the deed. The formulation of the thesis problem is the application of the notary prudence principle and the legal responsibility of the notary in making the deed of decision statement of the shareholders of the limited liability company in terms of the Judgements of Sungguminasa District Court Number: 60/Pdt.G/2018/PN Sgm. This research is a normative juridical research with the method of collecting data from literature studies on written legal regulations, books and scientific works. The typology of this research is prescriptive with qualitative data analysis methods to answer research problems. The conclusions of this study are first, the application of the precautionary principle by the FRP Notary in making the Deed of CD No. YY/2014 is carried out by checking the identity and authority to act of the appearers, company profile and completeness of supporting documents to make a deed. On the other hand, the LRH Notary did not apply the precautionary principle, particularly examining the company's profile, resulting in the Deed of SD GMS No. YY/2014 null and void; secondly, the legal responsibility of the LRH Notary is civilly for violating Article 1365 of the Civil Code with a penalty of paying court fees, administratively for violating the provisions of Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law -Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, so that a written warning penalty can be given as a notary, and ethically for violating the provisions of Article 3 number 5 of the 2015 Notary Code of Ethics, a warning penalty as a member of a notary association can be given."