Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertemuan antar kelompok etnis yang berlainan dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ; adaptasi, integrasi, konflik sosial dan sebagainya. Desa Sidorahayu sebagai desa pemukiman transmigran yang berasal dan Jawa ( Jawa Barat, Jawa tengah, dan Jawa Timur ), maupun transmigran lokal yang berasal dari Sumatera Selatan sendiri, mengalami juga masalah integrasi. Karena itu masalah yang akan dijawab antara lain; bagaimana proses integrasi sosial bisa terwujud /tercapai diantara kelompok etnis yang ada, hal-hal apa yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan proses tersebut.Teori - teori integrasi yang dikemukakan oleh para sosiolog banyak dipakai dan digunakan sebagai acuan utama untuk menjelaskan atau menggambarkan proses integrasi yang terjadi pada kelompok - kelompok yang berbeda latar belakang sosial budaya dan asal usul daerah dalam studi ini.Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara metode deskripsi dan eksplanasi dengan memilih masyarakat desa Sidorahayu , Kecamatan Babat Toman- Musi Banyu Asin-Sumatera Selatan, sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan; wawancara berstruktur dengan responden sampel, wawancara bebas dengan sejumlah informan, pengamatan langsung terhadap kehidupan masyarakat, dan penelaahan dokumen. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel.Kenyataan menunjukkan, bahwa penempatan transmigran di desa Sidorahayu dilaksanakan dari bulan juli 1981 sampai dengan bulan September 1982, telah berhasil memukimkan sebayak 707 KK ( 3.044 jiwa ) dengan perbandingan asal usul daerah atau etnis: Etnis Sunda 1.047 jiwa ( 34.39 % ), Jawa sebayak 1.162 jiwa (37.32%) dan Melayu sebanyak 861 jiwa (28.29 % ).Dalam sejarah perkembangan masyarakat desa Sidorahayu dari tahun 1981 / 1982 sampai saat penelitian ini berlangsung, temuan penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, telah terjadi perkembangan penduduk desa dikarenakan adanya perpindahan, sehingga penduduk desa yang dulunya berjumlah 3.044 jiwa ( 707 KK ) sekarang berjumlah 2.639 jiwa ( 646 KK ). Kedua kebijaksanaan pemukiman penduduk yang diterapkan dengan sistem ?integrated pluralism ? yang tidak memisahkan secara geografis asal usul, telah mendorong mereka untuk membiasakan diri melihat sesuatu dalam perspektif yang lebih luas. Sejalan dengan kebijakan tersebut, maka telah banyak terjadi perkawinan campuran antara Melayu - Jawa, Melayu - Sunda, Jawa - Sunda dan sebaliknya. Sebab itulah hubungan interaksional sesama mereka dan diantara mereka tidak hanya terbatas pada kesamaan asal usul daerah/kelompok etnis, tetapi mulai terjalin hubungan yang lebih luas dengan sesama warga desa, dan ini bermakna bahwa telah terjadi kultural struktural didalamnya, yang dengan kekuatan itu konflik sosial dapat dihindari. Hal ini didukung pula oleh lamanya kurun waktu kehidupan bersama dengan pola pemukiman yang membaur diantara mereka, memungkinkan pola interaksi yang ditampilkan dalam kehidupan sehari - hari mencerminkan status ketetanggaan yang ada pada seseorang.Dalam hubungan interaksional yang lebih luas yakni antar kelompok, nilai-nilai etika agama yang mereka anut dan budaya masing -masing kelompok dapat diterapkan sepenuhnya. Rendahnya tingkat pengetahuan timbal balik tentang nilai, norma dan adat kebiasaan ternyata tidak diartikan secara kaku, karenanya interaksi dan partisipasi timbal balik nyata lebih intensif. Tidak diketemukan sikap antipati antara satu sama lain, sekalipun individu maupun salah satu kelompok berada pada posisi pengambil prakarsa. Kesediaan seperti itu mencakup berbagai derajat pemahaman simpatik terhadap sesama warga desa, sebagai tetangga, sebagai teman seperkumpulan, sebagai teman kerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi rumah tangga. Karenanya identitas diri mereka berkembang dan muncul kembali dalam peranan sosial yang ditampilkan.Sampai saat penelitian ini berlangsung, kenyataan menunjukkan, bahwa dengan adanya motivasi agama dan budaya diantara mereka sekaligus menjadi potensi positif untuk mendorong proses integrasi sosial. Mereka mampu secara tepat dapat menempatkan perbedaan asal usul daerah dan paham aliran agama yang dianut, ataupun bidang usaha dan pekerjaan yang berbeda, tidak sebagai dikotomi yang harus dipertentangkan, melainkan sebagai suatu dualisme yang berjalan sejajar dan beriringan untuk saling melengkapi dalam sisi kelebihan dan kekurangannya. Karena itu kekuatan - kekuatan integratif yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai media, sarana dan wahana sosialisasi guna mencapai derajat integrasi sosial yang diinginkan, yakni kehidupan berdampingan secara damai dan harmonis.Kesimpulan dari studi ini adalah integrasi sosial diantara kelompok etnis yang ada kini telah tercapai, yakni telah terbina dan terciptanya kehidupan berdampingan dan bertetangga secara rukun, damai dan harmonis. Namun sekalipun tercapainya integrasi sosial tersebut, tidak sekaligus berarti tidak adanya benih-benih konflik atau potensi konflik. Benih-benih konflik atau potensi konflik, terutama dikarenakan perbedaan dalam mata pencaharian, bidang usaha dan penguasaan lahan pertanian yang mencolok, cukup potensial dan masih perlu diwaspadai dimasa-masa mendatang."

"Pertemuan antar kelompok etnis yang berlainan dapat menimbulkan sejumlah masalah, seperti: adaptasi, integrasi, konflik sosial dan sebagainya. Desa Waimital sebagai desa yang dihuni para transmigran asal Jawa dan penduduk setempat, mengalami banyak masalah integrasi. Karena itu, pertanyaan yang akan dijawab antara lain: bagaimana proses integrasi sosial bisa terwujud di antara mereka; hal-hal apa yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan proses tersebut. Teori-teori integrasi dalam sosiologi yang dikemukakan oleh para sosiolog (seperti, Landecker, Durkheim, Parson, Angell dan sebagainya) dapat dipakai untuk menjelaskan atau menggambarkan proses integrasi yang terjadi pada kelompok-kelompok yang berbeda latar belakang sosial-budaya dalam studi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi antara metode deskriptif dan eksplanasi dengan memilih masyarakat desa Waimital kecamatan Kairatu Propinsi Maluku sebagai lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan empat cara, yaitu: wawancara berstruktur dengan responden sampel, wawancara bebas dengan sejumlah informan, pengamatan langsung terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, penelaahan dokumen. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif dengan bantuan tabel-tabel silang. Kenyataan menunjukkan bahwa penempatan para transmigran asal Jawa di desa Waimintal dilakukan secara bertahap. Pada tahun 1954/1955 berhasil dikumimkan transmigran gelombang I asal Jawa Timur dan Tengah sebanyak 257 KK {880 Jiwa); tahun 1970/1971 transmigran gelombang ke-II asal Daerah Khusus Yogyakarta sebanyak 50 KK (233 Jiwa); dan pada tahun 1972/1973 gelombang ke-III(terakhir) asal Jawa Timur sebanyak 100 KK (479 Jiwa) ditempatkan di desa ini. Sampai dengan saat penelitian ini berlangsung diketahui bahwa dari jumlah penduduk desa sebanyak 3280 orang ternyata 2974 orang adalah etnis Jawa ; 243 orang adalah etnis Ambon, dan 63 orang lain adalah etnis Sulawesi, Flores dan Timor. Dalam perjalanan sejarah perkambangan masyarakat Waimintal dari tahun 1954 sampai saat penelitian ini dilaksanakan, temuan penelitian lapangan menunjukkan bahwa kebijaksanaan pemukiman penduduk yang diterapkan pemerintah dengan sistem 'integrated pluralism' (dimana orang Ambon dan Jawa tidak dipisahkan secara geografis berdasarkan asal-usul) mendorong mereka untuk membiasakan dirinya melihat sesuatu dalam perspektif yang lebih luas. Sejalan dengan kebijaksanaan politik tersebut itu, orang Ambon sudah menjalin hubungan perkawinan campuran dengan orang Jawa. Karena itu, hubungan interaksional dengan mereka dan di antara mereka tidak hanya terbatas pada kesamaan asal-usul semata-mata, tetapi mulai terjalin hubungan yang lebih luas dengan sesama warga desa, lama kelamaan diberi makna kultural struktural di dakamnya sehingga dengan kekuatan itu konflik sosial dapat dihindari. Di samping itu, kurun waktu lamanya kehidupan bersama dengan pola pemukiman yang membaur di antara mereka memungkinkan pola interaksi yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari mencerminkan status 'ketetanggan' yang ada pada seseorang. Dalam hubungan interaksional yang lebih luas yakni antar kelompok, nilai-nilai etika agama dan budaya yang dianut masing-masing kelompok dapat diterapkan seluruhnya. Sebab itu, rendahnya tingkat pengetahuan timbal-balik tentang nilai, norma dan adat kebiasaan ternyata tidak ditafsirkan secara kaku dan sempit, karenanya interaksi dan partisipasi timbal-balik nyata lebih intensif. Tidak ditemukan sikap anti pati antara satu terhadap yang lain, sekalipun individu maupun salah satu kelompok berada pada posisi pengambil prakarsa. Kesediaan seperti itu mencakup berbagai derajat pemahaman simpatik terhadap sesama warga desa sebagai tetangga, sebagai teman seperkumpulan maupun sebagai teman kerja sama dalam mengatasi masalah ekonomi rumah-tangga. Karena itu, identitas diri mereka berkembang dan kembali muncul dalam peranan-peranan sosial yang ditampilkannya. Kenyataan menunjukkan bahwa dengan adanya motivasi agama budaya yang berada di antara mereka sekaligus menjadi potensi positif untuk mendorong proses integrasi sosial. Karena mereka mampu secara tepat dapat menempatkan kepelbagaian agama dan budaya tidak sebagai dikotomi yang mesti dipertentangkannya melainkan suatu dualisme yang berjalan sejajar untuk saling melengkapi dalam sisi kelebihan dan kekurangannya. Karena itu, kekuatan-kekuatan integratif yang ada di dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai sarana-sarana sosialisasi guna mencapai derajat integrasi sosial yang diinginkan, yakni kehidupan berdampingan secara harmonis. Kesimpulan dari studi ini adalah integrasi sosial di antara mereka telah tercapai, sekalipun kenyataan-kenyataan lain mungkin saja bisa melahirkan konflik konflik insidental yang bersifat personal di dalam masyarakat desa yang diteliti ini."

"Peningkatan jumlah lanjut usia akan diikuti dengan masalah kesehatan penurunan fungsi fisik serta penyakit degeneratif sehingga pelayanan kesehatan akanmenjadi kegiatan utama pada posyandu lanjut usia Tujuan dari penelitian ini adalahuntuk mengetahui faktor faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan posyandu lansiadi wilayah kerja Puskesmas Mandastana Kecamatan Mandastana Kabupaten BaritoKuala tahun 2013 Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metodedeskriptif dengan desain cross sectional Hasil penelitian ini menujukkan pemanfaatan posyandu lansia rendah 46 6 Hasil uji statistik disimpulkan ada hubungan bermaknaantara pendidikan p value 0 017 pekerjaan p value 0 006 pengetahuan p value 0 020 sikap p value 0 009 mobilitas p value 0 000 dan dukungan keluarga p value 0 038 Dari hasil tersebut diharapkan pelaksanaan kegiatan posyandu lanjut usia di masyarakatakan mendapatkan hasil yang optimal apabila semua unsur terkait dalam pembinaanlanjut usia ikut berperan Koordinasi yang terjalin akan menentukan keberhasilanpelaksanaanya sehingga meningkatkan angka cakupan pelayanan.

---

An increasing number of elderly will be followed by health problems decline inphysical function as well as degenerative diseases so that health care will be a majoractivity in the elderly posyandu The purpose of this study was to determine the factorsassociated with the utilization of elderly neighborhood health center in PuskesmasMandastana District Mandastana Barito Kuala district in 2013 This research isquantitative descriptive method with cross sectional design

Results of this study showed low utilization posyndu elderly 46 6 Statistical test results concluded thatthere is a significant relationship between education p value 0 017 p value 0 006work knowledge of p value 0 020 p value 0 009 posture mobility p value 0 000and p value of family support 0 038 From these results it is expected theimplementation of growth monitoring sessions elderly in the community will getoptimal results if all the elements involved in the development of advanced age played arole Coordination that exists will determine the success of the implementation therebyincreasing the number of service coverage. "

"Wilayah Kabupaten Barito Selatan dilalul oleh sungai Barito yang bermeander dan banyak dijumpai sungai mati (oxbow lake) di Barat Timurnya. Disetalah Timur sungai Barito merupakan perbukltan pegunungan masif, dengan sungai sungai yang mengalir dan bermuara di sungai Barito. Di sebelah Barat merupakan daerah cekungan Barito. Sepanjang pematang sungai Barito merupakan konsentrasi , pengusahaan tanah secara menetap. Konsentrasi pengusahaan tanah ini juga dijumpai di sebelah Barat sungai Barito bagian Tengah, sedangkan di sebelah Timur sungai tidak pernah di usahakan oleh penduduk. Yang menjadi masalah dalam tulisan ini adalah : 1. Mengapa wilayah sebelah Barat sungai Barito tidak diusahakan oleh penduduk? 2. Bagaimana pengaruh faktor fisik terhadap pola penggunaan tanah di sebelah Barat dan Timur sungai Barito?3. Kemana wilayah perkebunan nantinya dikembangkan?Hipotesa : Barito sebelah Barat lebih rendah dari. Barito sebelah Timur. Kedua tempat itu sebenarnya merupakan satu wilayah yang berlereng dengan puncak tertinggi di pegunungan masif Meratus dan bagian terendah disekitar Pulau Pisau, Sampit ( jauh di sebelah Barat sungai Barito). Sehubungan dengan itu rawa yang cukup dalam dan berair asam terdapat di sebelah Barat Barito dan Wilayah Timur Barito merupakan tanah pertanian yang landai dan tidak banyak tergenang air. Atas dasar kenyataan itu perkebunan sebaiknya dikembangkan di wilayah Timur Barito.Analisa : Dari penampang melintang wilayah, terlihat gambaran profil wilayah bahwa ada perbedaan fisik di sebelah Barat dan Timur sungai Bario. Di sebelah Barat Barito merupakan daerah cekungan semakin ke Barat menurun, sedangkan di sebelah Timur Barito makin ke Timur makin naik dan tertinggi di pegunungann Meratus"

"Permasalahan kemiskinan pascakonflik sosial sudah berlangsung beberapa tahun, akan tetapi proses untuk merehabilitasi masyarakat tersebut belum berhasil secara optimal. Masyarakat pascakonflik sosial membutuhkan suatu upaya pemberdayaan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat itu kembali ke keadaan semula, bahkan lebih baik.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat pascakonflik sosial melalui program Community Based Livelihood Initiatives (CBLI) di desa Lalubi, kecamatan Crane Timur, kabupaten Halmahera Selatan, propinsi Maluku Utara. Program ini dijalankan oleh sebuah lembaga non pemerintah, yaitu Yayasan Tanggul Bencana (YTB).Permasalahan ini diambil karena sudah begitu banyak pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Semuanya itu turut berperan dalam pembangtinan, sekecil apa pun peran mereka, termasuk program CBLI yang ditangani oleh YTB.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan berusaha untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pola pemberdayaan masyarakat melalui program CBLI. Pemilihan informan merupakan informan yang lebih mengetahui secara teknis dan Iangsung sebagai sumber data yang dicari. Untuk pengumpulan data tersebut menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview), partisipan observasi, dan studi dokumentasi. Ketiga teknik itu digunakan untuk saling melengkapi sehingga dapat mengungkapkan realita sesungguhnya dari berbagai jawaban informan.Adapun teori yang dijadikan rujukan dan kerangka analisis dalam penelitian ini adalah konsep pemberdayaan oleh tentang pendekatan pemberdayaan dalam upaya menumbuhkembangkan peranan stakeholders dan mengembangkan metodologi pembinaan dalam pelaksanaan pemberdayaan itu sehingga menjadikan masyarakat berdaya yang berarti juga kemandirian masyarakat. Selain itu konsep Intervensi Kesejahteraan Sosial menurut Cox (2001) yang merupakan tahapan pemberdayaan dari tahapan persiapan, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan terminasi program.Hasil penelitian menunjukkan suatu hubungan peranan yang terjadi antara peran pemerintah desa, peran tokoh agama, peran organisasi non pemerintah yang dalam hal ini adalah YTB mempunyai peranan dalam penyediaan sarana dan prasarana serta program yang realistis bagi kebutuhan masyarakat.Hasil penelitian dari wawancara mendalam adalah melalui pendekatan kelompok terjadi proses penguatan di dalam masyarakat. Masyarakat menentukan sendiri pengurus kelompoknya, membuat aturan-aturan, membuat sanksi-sanksi yang disepakati, pemecahan masalah secara musyawarah, kesadaran untuk mengembalikan dana pinjaman, dan adanya tabungan kelompok.Dikaitkan dengan kebijakan YTB, hasil penelitian mendalam dari program CBLI belum sepenuhnya sesuai dengan konsep pemberdayaan yang mengarah kepada kemandirian, yang terlihat sangat kuat adalah pemberdayaan ekonomi. Akan tetapi variabel adanya menumbuhkembangkan kerja sama dan keterpaduan antara unsur stakeholders, menumbuhkembangkan fungsi partisipasi masyarakat dalam kelompok sasaran, peningkatan kesadaran, dan peningkatan motivasi sudah berjalan dengan baik. Sedangkan peningkatan sumber daya manusia (intelektual) melalui peningkatan ketrampilan belum sesuai dikarenakan kebutuhan yang baru berjalan dari proses pelaksanaan program hanya kepada pembimbingan administrasi pembukuan yang sederhana.Penelitian ini juga menemukan, bahwa proses pelaksanaan program CBLI memiliki tahapan-tahapan dan relevan dengan tahapan Intervensi Kesejahteraan Sosial yang dirumuskan oleh Cox (2001). Meskipun dalam aktivitasnya berbeda, tetapi secara substansi pola penanganan program CBLI dan Cox relatif sama.Kendala yang dihadapi lembaga dalam pemberdayaan masyarakat melalui program CBLI terkait dengan koordinasi secara strulctural dari pemerintah daerah dalam mengembangkan pembangunan di desa Lalubi, faktor internal dari WG yang secara personal hanya ditangani oleh satu orang saja, yang mengakibatkan CO hanya menunggu petunjuk dari WG, dan pada kelompok sasaran, dimana motivasi dan kepercayaan terhadap anggota kelompok yang lain belum sepenuhnya.Berdasarkan temuan penelitian tersebut, maka disarankan agar lembaga melakukan konsolidasi pengurus WG yang difasilitasi oleh YTB, CO juga diberikan kepercayaan dalam mengelola kelompok. Saran kepada Kelompok Sasaran adalah pertemuan kelompok perlu terus dijaga agar menghindari ketidakpercayaan dan turunnya motivasi untuk mengembangkan diri, kelompok juga perlu menjaga aturan-aturan kelompok yang disepakati bersama, dan perlunya saling membantu dan mendukung semacam rantai agar anggota kelompok yang sudah menjalankan usaha dapat membeli dan menjual sehingga terjadi putaran uang yang lancar. Saran kepada Pemerintah Daerah adalah meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan."

"INTISARIKedudukan dan peranan wanita dipengaruhi oleh perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat di mana wanita itu berada. Selain itu, bentuk tertentu dari masyarakat pun memberikan ciri tersendiri pula pada kedudukan dan peranan wanitanya. Wanita sebagai anggota keluarga dan anggota masyarakat tentunya tidak hanya mempunyai satu kedudukan dan satu peranan saja, bertambah kompleks masyarakat di mana mereka berada bertambah bervariasi pula peranan mereka. Tetapi dari berbagai peranan yang diperankannya, menurut penulis tentu ada peranan-peranan khusus yang sangat spesifik yang justru dapat menandai seberapa jauh kedudukan dan peranan mereka baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat di mana mereka berada. Di Sulawesi Selatan terdapat 4 suku bangsa utama yaitu suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja dan suku Mandar. Kelompok etnik Mandar mempunyai sub kultur tersendiri, penulis beranggapan paling tidak orang Mandar mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri pula untuk mengatur peranan dari anggota-anggota masyarakatnya termasuk juga pengaturan tentang kedudukan dan peranan wanitanya yang biasa tercermin pada nilai dan norma yang mereka panuti. Sebagai kelompok etnik yang mendiami daerah, Sulawesi Selatan di mana pada umumnya penduduknya terkenal sebagai nelayan dan pelaut sejak dahulu kala, maka orang Mandar pun merupakan nelayan dan pelaut yang tak kalah cakapnya dengan orang Makassar maupun Bugis. Pada masyarakat nelayan di mana laki-laki sebagai bapak dan kepala rumah tangga lebih sering meninggalkan rumah untuk waktu yang relatif cukup lama karena tergantung pada tempat dan daerah mana mereka akan memperoleh ikan yang banyak untuk ditangkap. Selama suami/bapak tidak ada di rumah banyak hal yang harus ditanggulangi oleh kaum wanita baik sebagai isteri maupun sebagai seorang ibu. Pada masyarakat di mana suami/bapak lebih sering tidak ada di rumah untuk waktu yang relatif lama adakalanya terdapat kelainan dalam pembagian peranan dalam keluarga dan rumah tangga. Ada beberapa peranan yang terpusat pada wanita sebagai isteri/ibu, yang oleh beberapa ilmuwan soisial disebut sebagai matrifokalitas. konsep matrifokalitas mempunyai beberapa dimensi dan beberapa ciri. Matrifokalitas oleh Tanner dipakai untuk mengidentifikasikan kedudukan wanita dalam keluarga dan di masyarakat. Konsep ini pula dipergunakan oleh penulis untuk menelusuri sampai seberapa jauh kedudukan dan peranan wanita Mandar dalam keluarga dan masyarakatnya. Untuk menunjuk ketidakbenaran keberadaan matrifokalitas pada wanita Mandar sebagai isteri nelayan penulis menyusun beberapa hipotesa kerja. Untuk mencegah terjadinya kesimpangsiuran pengertian dilakukan operasionalisasi konsep-konsep yang digunakan, antara lain konsep tingkat pendapatan, konsep kelas sosial bawah, konsep kedudukan marjinal dalam kelompok, konsep perubahan sosial yang cepat, konsep nilai sosial budaya, konsep matrifokalitas itu sendiri. Bentuk penelitian yang dipilih yaitu bentuk penelitian yang bersifat deskriptif. Sedangkan daerah penelitian sengaja dipilih dua dusun yaitu dusun Ujung Lero dan dusun Kassi Putte yang terletak di Desa Lero, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Prc'pinsi Sulawesi Selatan, di mana pada umumnya penduduknya adalah kelompok etnik Mandar dan mata pencaharian mereka pada umumnya adalah sebagai nelayan. Karena tujuan penelitian tidak bermaksud mengukur hubungan antar wariabel maka teknik pemilihan sampel yang tergolong dalam "Non Probability Sampling Technique" nampaknya cukup memadai dengan bentuk yang lebih spesifik lagi yaitu "Dimensional Sampling". Berdasarkan teknik ini diperoleh sampel yang terdiri dari beberapa sub sampel yang sesuai dengan kebutuhan penqungkapan masalah. Untuk mendapatkan data yang akurat diqunakan metode pengumpulan data antara lain metode pengamatan tak terlibat, metode wawancara langsunq tak berstruktur, metode wawancara langsung terstruktur Setelah data terkumpul lalu dianalisis baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian adalah ; 1. bahwa tingkat pendapatan kepala keluarga tidak ada hubungannya dengan matrifokalitas. 2. bahwa kedudukan sosial seseorang tidak ada hubungannya dengan matrifokalitas. 3. bahwa perubahan sosial yang cepat yang terjadi di kalangan masyarakat nelayan Mandar di desa Lero turut mendukung terjadinya matrifokalitas. 4. bahwa unsur-unsur nilai budaya yang telah mendarah daging pada masyarakat nelayan Mandar di desa Lero, turut mendukung terjadinya matrifokalitas. 5. bahwa ketidakhadiran suami/bapak dalam keluarga/rumah tangga untuk waktu yang relatif lama memperkuat gejala matrifokalitas. Berdasarkan keadaan yang ditemui dilapangan, upaya-upaya yang perlu ditempuh untuk meningkatkan keterampilan wanita/isteri nelayan Mandar di desa Lero, sekaligus keluarga mereka antara lain adanya keterampilan tradisional yang dikerjakan oleh wanita/isteri nelayan Mandar di desa Lero, yang dapat menunjang pertambahan pendapatan keluarga, perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Hal lainnya himbauan bagi organisasi sosial wanita antara lain Dharma Wanita dan PKK untuk menyusun program kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan wanita/isteri nelayan Mandar di desa Lero. Mengingat Program Keluarga Berencana belum merakyat, perlu digalakkan pemahaman nilai keluarga kecil bahagia sejahtera. "

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang proses pelaksanaan kegiatan bantuan dana alokasi desa (DAD) di Desa Merbau. Secara umum penelitian ini ditujukan untuk mengetahui terjadinya proses pemberdayaan di dalamnya, serta faktor-faktor kendala pemberdayaan dalarn pelaksanaan kegiatan bantuan DAD tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam bantuan DAD menerapkan paradigma baru yaitu pemberdayaan (empowerment), dimana diberikan porsi yang besar bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan bantuan DAD (bottom-up planning) melalui pola "open menu" dalam memilih dan menyusun kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan terhadap bantuan DAD. Namun karena pendekatan dalam bantuan DAD masih relatif baru, tentunya masih banyak pihak yang meragukannya. Permasalahan yang berkembang adalah, apakah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat?. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil topik penelitian pada tesisFokus permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD di Desa Merbau telah terjadi proses pemberdayaan masyarakat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD.Secara rinci, penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui dan mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD di Desa Merbau; kedua, mengidentifikasi faktor-faktor kendala proses pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bantuan DAD. Kerangka teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tahap-tahap pengembangan proses pemberdayaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mengandalkan analisis data deskriptif yang diperoleh melalui hasil wawancara mendalam dengan para informan, pengamatan, studi kepustakaan dan telaah dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive sampling, dengan memilih sumber yang dapat memberi informasi yang relevan.Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa dalam setiap tahappelaksanaan kegiatan bantuan DAD telah menunjukkan adanya indikasi proses pemberdayaan masyarakat. Tahapan tersebut terdiri lima tahap yaitu sebagai berikut : tahap persiapan, tahap assessment/pengkajian, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada tahap awal kegiatan yaitu tahap persiapan, proses pemberdayaan telah dilakukan pada kegiatan pembentukan susunan pengelola proyek. Tahap assessment/pengkajian, proses pemberdayaan dilakukan pada kegiatan penggalian gagasan, ide dan usulan masyarakat mengenai kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Tahap perencanaan, proses pemberdayaan dilakukan dengan cara melibatkan mereka untuk berpikir tentang jenis kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Tahap pelaksanaan, proses pemberdayaan dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik. Dan Tahap evaluasi, proses pemberdayaan dilakukan pada saat monitoring yang dilakukan masyarakat dalam rangka pengawasan.Sedangkan mengenai faktor-faktor kendala pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan Proyek Bantuan DAD yaitu sebagai berikut : ketidakmampuan aparat desa memahami uraian tugas, perpespi yang terbentuk di masyarakat, ketergantungan terhadap dana bantuan, norma yang bersifat negatif dan keterisolasian masyarakat secara geografisWalaupun pelaksanaan program ini telah berjalan efektif, namun ada beberapa catatan kiranya dapat dijadikan pemikiran dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pendekatan pemberdayaan yang dilaksanakan akan menjadi pendekatan yang strategis. Dengan pendekatan yang strategis masyarakat memiliki kemampuan dasar untuk mengakses fasilitas pelayanan sosial dan pemenuhan hak individu, kelompok dan masyarakat dalam mencapai kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Penambahan wawasan dan pengetahuan masyarakat desa terhadap kegiatan usaha mereka sangat perlu dilaksanakan dengan mengingat bahwa pengembangan masyarakat (community development) merupakan salah satu dari beberapa pendekatan dalam proses pemberdayaan masyarakat agar apa yang diusahakan mereka dapat memperoleh hasil yang maksimal. Demikian juga menyiapkan petugas dan pemerintah desa yang memiliki kemampuan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Merbau yang dapat dikembangkan."