Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini menganalisis kerja sama negara-negara Asia Tenggara untuk menangani perdagangan ilegal senjata ringan (Small Arms and Light Weapon) di kawasan melalui kerangka ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). Dengan menggunakan pendekatan formal rezim dan metode penelitian causal-process tracing, kajian ini menunjukkan bahwa komponen kontraktualisme dan strukturalisme-situasi dalam interest-based theories of regime serta leadership hegemon dalam power-based theories of regime tidak terpenuhi seutuhnya dalam rezim kerja sama penanganan perdagangan senjata ringan ASEAN. Analisis kajian ini menunjukan upaya penanganan peredaran SALW ilegal oleh AMMTC berbenturan dengan kepentingan yang berasal dari faktor ekonomi, kebutuhan domestik, persinggungan isu sensitif, perbedaan prioritas, masalah bentuk kelembagaan dan tidak adanya ruang untuk leadership hegemon dalam mekanisme ASEAN. Dengan demikian upaya penanganan peredaran SALW ilegal di Asia Tenggara oleh AMMTC menjadi kurang optimal.

---

This study analyses the cooperation of Southeast Asia countries to resolving the illicit trade of Small Arms and Light Weapon in the region through the framework of ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC). By using a formal regime theories and causal-process tracing on research method, this study shows that the components of contractualism and structuralism-situations in interest-based theories of regime as well as hegemon leadership in power-based theories of regimes are not fulfilled in the regime cooperation to resolving the illicit trade of Small Arms ASEAN. The analysis of this study shows that AMMTC's effort to resolving illegal circulation of SALW is in conflict with interests originating from economic factors, domestic needs, sensitive issues, priority differences, institutional forms and absences of hegemon leadership in the ASEAN mechanism. Thus AMMTC's efforts to resolving illegal circulation of SALW in Southeast Asia have become less optimal."

"[ABSTRAKKasus penerimaan terbatas ASEAN dalam norma pengaturan senjata kecil dan senjata ringan menunjukkan peristiwa kontra-tren dari tren penerimaan norma internasional dalam masalah tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kondisi-kondisi yang mendasari penerimaan terbatas ASEAN terhadap norma pengaturan senjata kecil dengan berusaha menelusuri proses mikro yang terjadi pada konteks struktur domestik ASEAN sebagai refleksi terhadap dinamika pengaturannya pada tingkat kawasan. Dengan menggunakan metode multi-value Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), penelitian ini menemukan bahwa strategic culture dan struktur politik domestik berpengaruh secara signifikan dalam memungkinkan terjadinya saluran normatif bagi resonansi norma pengaturan senjata kecil. Sementara itu, karena adanya perbedaan kompetensi normatif di antara negara-negara ASEAN dan adanya cognitive prior ASEAN yang memiliki kecenderungan untuk menjadi organisasi regional bercorak ?sovereignty-oriented?, ASEAN membatasi penerimaan norma ini dengan melakukan lokalisasi norma pengaturan senjata kecil di kawasan.

---

ABSTRACT

;ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN?s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region, ASEAN cases of limited acceptance in small arms control norm represents a counter-trend event of the widely accepted international norms in the matter. This study aimed to analyze the conditions underlying the limited acceptance of ASEAN towards small arms control norms by seeking to explore the micro processes that occur in the context of the domestic structure of ASEAN as a reflection of the dynamics at the regional level. By using the multi-value method Qualitative Comparative Analysis (mvQCA), the study found that strategic culture and domestic political structures affect significantly for the channel which allows the setting of norms resonance for small arms control norms. Meanwhile, because of differences in normative competence among ASEAN countries and the ASEAN’s cognitive priors which leans toward a tendency to become a regional 'sovereignty-oriented' organization, ASEAN limits the acceptance of this norm by setting norms localization of small arms control norms in the region]"

"An optical modulation by the use of bending effect developed from the effect of relative bending loss on optical fiber. The bending loss will decrease if the bending angle decreases. By varying the bending angle the bending loss will vary too. The modulation process obtained through this mechanism. The bending angle on optical fiber obtained from three mandrel laid on the loud-speaker; two mandrel on the frame and one on the cone of loud-speaker, while optical fiber laid between the mandrel. If current signal injected on coil loudspeaker, the coil will push the mandrel and then push optical fiber to form bending angle. The obtained 3 dB frequency response ranged from 28 Hz to 5714.3 Hz while the SNR and modulation index are 32.98 dB and 0.956 respectively. This modulator would be useable for single channel instrumentation and control links."

"Tesis ini membahas tentang sampai sejauh mana dampak dari peningkatan jumlah senjata api ilegal yang beredar pasca reformasi terhadap keamanan nasional Indonesia yang diperkirakan dalam tahun-tahun yang akan datang semakin meningkat tajam dengan adanya kolaborasi antara tindakan kejahatan bersenjata yang lebih terorganisir dengan separatisme yang makin meningkat setelah berlakunya otonomi daerah atau otonomi khusus dan terorisme yang mulai beralih dari penggunaan bahan peledak menjadi penembakan dengan sasaran tertentu terutama aparat keamanan khususnya polisi yang selama ini telah melaksanakan operasi anti terorisme.Pembahasan menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian intelijen berupa analisis deskriptif dengan diagram tulang ikan (Fishbone Diagram) dengan data yang diperoleh dari wawancara secara langsung (Indepth Interview) yang meliputi kondisi keamanan pasca reformasi berupa ancaman aktual yang sedang dihadapi dan ancaman potensial yang mungkin akan terjadi di masa-masa yang akan datang, isu-isu globalisasi serta perubahan-perubahan peraturan dan kebijakan di sektor keamanan yang terjadi, dan gambaran tentang peningkatan peredaran dan perdagangan senjata api ilegal dan dampaknya terhadap keamanan nasional Indonesia.

---

This thesis focus on how far is it the implications of the increase of illegal small arms circulation post Reform against Indonesian National Security that it predicted in the future will be arise with the collaboration between organized crime arms and separatism that increase after desentralization or special otonomi also terorism since change their method from use the explosive thing become shooting with specific target especially security guard like the police who until now performance counter-terrorism operation.

It is a qualitative research with intelligence research methods and descriptive analysis use Fishbone Diagram and the data which collect from In-depth Interview such as security conditions post the reform are actual threats faced right now and potential threats that probably happens in the future, the issues globalization and the changes of security sector rules and the pictures of about the increase of small arms circulations and trafficking and the implications that face against Indonesia national security."

"Ketahanan Nasional (Tannas) tidaklah serta merta terwujud dengan penjumlahan antar gatra yang ada dalam Tannas, melainkan harus ada integrasi yang dinamis antar gatra tersebut dan saling isi mengisi. Dapat saja untuk periode tertentu Tannas bercirikan beberapa gatra yang menonjol sedang gatra lainnya bersifat menunjang. Yang penting, integrasi gatra-gatra tersebut merupakan suatu sistem yang utuh, yang mampu menghadapi segala ancaman, hambatan dan gangguan, sekaligus mampu terus membangun negara menuju tahap yang lebih sejahtera. Gatra Hankam sebagai salah satu gatra Ketahanan Nasional, jika dipandang tersendiri, harus merupakan satu sistem tersendiri pula sehingga mampu menyumbang secara baik bagi upaya terciptanya Tannas secara keseluruhan.Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai wujud pelaksanaan dari Sistem Pertahanan Keamanan Negara (Sishankamneg) RI adalah perpaduan dari dua sub sistem, yakni sub sistem senjata Teknologi dan sub sistem senjata sosial. Dalam pelaksanaannya kedua sub sistem ini merupakan sistem tersendiri pula yang lazim disebut Sistem Senjata Teknologi (Sistatek) dan sistem Senjata Sosial (Sistasos). Kalau Sistatek relatif lebih mudah diidentifikasi karena menyangkut hat yang bersifat teknis kesenjataan militer yang lazim dikenal, tidak demikian hal mengenai Sistatos karena Sistatos yang terdiri dari banyak segi-segi sosial, yang terjalin di dalamnya.Untuk dapat menyusun suatu kekuatan Hankamrata yang baik, hingga dapat mewujudkan Hankamneg RI, perlu diamati antara lain apakah Sistatos telah dibina dengan baik sehingga dapat berfungsi sebagaimana mestinya, karena berhasilnya Hankamrata dalam upaya dan peningkatan ketahanan di bidang Hankam pada hakekatnya akan menunjang pula upaya terwujudnya Tannas. Dengan kata lain, identifikasi masalah yang dititik beratkan dalam tulisan ini adalah perlunya dipikirkan upaya penyempurnaan pembinaan yang telah ada, untuk dapat berfungsi lebih baik guna mendukung Hankamneg (melalui peranannya sebagai bagian Sishankamrata)di masa mendatang, mengingat perkembangan lingkungan yang cepat berubah."

"In aquatic ecosystems, light and nutrients in water column are the primary factors governing the planktonic primary productivity....."

"Penjualan senjata melalui sistem offset merupakan salah satu mekanisme yang banyak digunakan oleh beberapa negara dalam era kontemporer. Bahkan Praktik offset dalam praktik perdagangan senjata internasional saat ini telah menjadi hal yang lumrah diantara negara untuk meningkatkan perekonomianya. Oleh karena itu nilai offset semakin berkembang dan menjadi persyaratan banyak negara dalam proses pengadaan senjata.Terlebih offset turut mempromosikan, transfer teknologi, infrastruktur pertahanan dam peluang komersial. Offset dapat menciptakan politik yang kuat dengan memberikan mengembalikan aliran transaksi ke luar negeri untuk kepentingan memajukan ekonomi domestik. Tetapi kurang transparanya offset menjadi tantangan bagi negara-negara demokratis, khususnya apabila media menyoroti masalah akuntabilitas penggunaan dana publik dalam pengadaan senjata. Dengan demikian, Perdagangan senjata dunia telah memasuki era interdependensi dimana sistem internasional mulai terdesentralisasi.

---

Arms Trade by offset system is one of a mechanism which intensively used by several countries in the contemporary era. This is became a common practice among more advanced economies. Therefore, the value of offset agreements as a percentage of the contract value has been increasing. Offsets can make good political sense by redirecting what would otherwise belarge international outflows back into the domestic economy. In so doing, they may also promote technology transfer, supplement defenceinfrastructure or provide commercial opportunity. But intransparacy beyond offsets would became a challenge for democratic countries, especially when media focus on public spending accountability in arms trade. Thus, the increase of offsets sysytem show that world entering the era of interdependence when international system has been desentralized."