Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lingkungan yang terkontaminasi oleh Limbah pabrik gula dapat menurunkan kualitas air dan tanah daerah sekitarnya, seperti tingkat kualitas panen yang menurun yang dapat menciptakan bencana ekosistem antara manusia dan elemen lingkungannya.manusia harus mampu bertahan hidup di masa yang akan datang bila mana bahan pangan pokok yang dibutuhkan habis dan mereka pun harus beradaptasi dan berevolusi didalam lingkungan yang tercemar. Berdasarkan teori evolusi, penangkap lalat venus adalah tanaman Insectivora yang dapat membuat konflik dalam ekosistem mikro . Mereka menangkap lebah dan dapat menghentikan penyerbukan tanaman gula dari lebah.Hal tersebut tentu akan memperburuk kebutuhan pangan manusia sehingga bila tidak diseimbangkan akan memobilitas penurunan bahan pangan gula yang dibutuhkan .Namun sebaliknya penangkap lalat venus bisa memberikan peningkatan kualitas tanah lingkungan karena adanya sistem biologis mereka dengan menangkap serangga ,menyerap dan mentransfer unsur mineral dari serangga ke tanah yang mereka diami .Sehingga tentu hal tersebut mempunyai potensi yang menguntungkan bila sistem ini lebih ditekankan kedalam lingkungan yang tercemar tanahnya.untuk menyeimbangan konflik dan mutulisme didalam tanaman penangkap serangga , bagaimana memadukan konflik dan mutualisme dalam penangkap lalat venus dengan menggunakan teknologi sistem Dynamic untuk membuat keseimbangan ekosistem di lingkungan pabrik.

---

Enviroment contaminated from sugar factory can descrease quality of water and soils in surrounding area, such as the quality level of harvest creating an ecosystem disaster between humans and others element. Based from theory of evolution ,venus flytrap is a carnivorous plant that can make conflict in micro ecosystem.they catch bees and stop the pollination sugar plant  from bees .Imbalancing in ecosystem can make evolution in biotic enviroment . So there is conflict in ecosystem where human and other organism have to survive without food harvesting expecially sugar plant,based thing for food requirement.  Hovewer,venus flytrap can make benefit in abotic factor (Quality of soils and water enviroment) and impact good quality abiotic enviroment  .So in that case. how to fuse the conflicity and mutualism in venus flytrap by using dynamic gear system technology  to make balancing ecosystem in factory enviroment ."

"Pembangunan fasilitas sanitasi komunal berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep penyelesaian masalah kebutuhan akses pada fasilitas sanitasi dasar yang layak bagi kalangan masyarakat miskin, dan keberhasilan program tersebut kebanyakan ditemui di perdesaan. Lokasi studi kasus yang menjadi obyek penelitian ini adalah Kelurahan Jatake, Kota Tangerang sebagai contoh kasus penerapan berhasil di perkotaan, Kelurahan Tegal Kunir Lor, Kota Tangerang sebagai contoh kasus penerapan tidak berhasil di perkotaan, serta Desa Gintung, Kab_ Tangerang sebagai contoh kasus penerapan berhasil di perdesaan sekaligus tipikal lokasi yang kebanyakan menjadi lokasi penerapan pembangunan berbasis komuniti. Dengan menggunakan studi kasus di tiga lokasi tersebut, penulis mengangkat permasalahan untuk mengetaliui faktor-faktor utama yang berpengaruh kuat dan signifikan dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas sanitasi komunal berbasis masyarakat di suatu lokasi. Metode penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini adalah untuk pengumpulan data dilakukan metode pengumpulan kuesioner. wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, dan pengumpulan data sekunder. Adapun untuk metode pengolahan data, dilakukan evaluasi terhadap tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berdasar wawancara mendalam, serta analisis uji signifikansi terhadap basil pengumpulan data kuesioner dengan menggunakan metode Pearson Product Moment, Dari temuan dan pembahasan penelitian ini didapatkan kesimpulan faktor-faktor yang memiliki pengaruh kuat dan signifikan dalam menentukan keberhasilan proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas sanitasi komunal di 3 lokasi studi adalah faktor keberadaan lembaga lokal, faktor keberadaan pihak ekstemal yang terlibat, dan faktor kesanggupan masyarakat menjamin atau menjaga keberlanjutan. Selain itu ada satu faktor yang menentukan secara signifikan sehingga hares ada namun tidak berpengaruh kuat, faktor tersebut adalah faktor pelaku proses pembangunan dan pengelolaan (keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan).

---

Community based development on providing basic sanitation facilities has become an appropriate concept among other concepts, that is suitable to implement on the community level, since it has a pro-poor sound. So far, this community based development concept has been succeeded to implement in rural community. The basic concern of this research is to find out whether the community based development concept can also be implemented in the urban community. Three location have been taken as the case studies, the one in Kelurahan Jatake, Tangerang City, has been taken as the succeed implementation in urban community, another one in Kelurahan Tegal Kunir Lor, Tangerang City, has been taken as the failed implementation in urban community, and the other one in Desa Gintung, Tangerang Regency, has been taken as the succeeded implementation in rural community, which is common. Based on the searching within those three locations, the writer tries to recognize the problems which are needed to identify the main factor that took a significant role and strong influences in determining level of success on the development process and management efforts in providing basic sanitation facilities using community based development concept. The methods used in this research are data collecting and data processing. For data collecting, the writer use questionaire method, indepth interview method to all stakeholders, and secondary data collection. For data processing, the writer use evaluation every stages that have been taken on community empowerment action based on the interview results and "Pearson Product Moment" method to analyze the questionaire results. It can be conclude that the factors that took a significant role in the development and management of basic sanitation are concerned with three things. Those are the existence of local institution, the external participation from environmental surround, and the ability of the community to ensure the sustainability of the programs. Otherwise, the factor that should be include but does not have strong influence, is the community participation itself as the lead actor in the program."

"Berdasarkan dokumentasi yang ada, Kota Jakarta dilanda banjir pada tahun 1621, 1654 dan 1918, kemudian pada tahun 1976,1996, 2002 dan terakhir di tahun 2007 ini. Banjir di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 1996, 2002 dan 2007 selain menggenangi hampir seluruh penjuru kota juga menjadi tragedi nasional dan perhatian dunia. Banjir besar ini dipercaya sebagai banjir lima tahunan yang akan berulang setiap lima tahun.Mencermati persoalan banjir di DKI Jakarta, paling tidak harus meliputi aspek teknis dan non teknis seperti, aspek kelembagaan, pendanaan penegakan hukum dan sosial (kesadaran masyarakat) yang harus dirumuskan bersama-sama stakeholders. Terjadinya banjir yang disertai dengan peningkatan dampak secara berulang kali mengisyaratkan pengelolaan lingkungan hidup di DKi Jakarta belum berjaian secara baik. Salah satu indikasinya ditunjukkan dengan kelembagaan yang terkait dengan pengendalian banjir belum mampu menyelesaikan permasalahan banjir yang sudah menjadi rutinitas di DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menyusun konsep koordinasi antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir melalui pemahaman tentang: (1) Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta; (2) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKi Jakarta; (3) Unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKl Jakarta.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Ada tiga instrumen yang digunakan dalam penelltian ini, yaitu: (1) pengamatan melalui visualisasi; (2) pencocokan data dan wawancara; dan (3) telaah pustaka. Data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan pendekatan arialisis interaktif dan strength, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT).Dari hasil penelitian ini ditarik suatu kesimpulan:1. Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi 2 (duo), yaitu: pertama, peran yang bersifat struktural (teknis), dengan menekankan pada pendekatan pembangunan secara fisik dan berkenaan langsung dengan sistem tata air seperti: mencegah meluapnya banjir sampai ketinggian tertentu dengan tanggul; merendahkan elevasi muka air banjir dengan normalisasi, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi; memperkecil debit banjir dengan waduk, waduk retensi banjir, banjir kanal dan interkoneksi; mengurangi genangan dengan polder, pampa dan sistem drainase. Kedua, pengendalian banjir yang bersifat non struktural (non teknis), seperti peringatan banjir lebih dini; resettlement penduduk di dataran banjir dan sempadan sungai; restorasi (penataan ruang), reboisasi dan penghijauan kawasan penyangga; penyuluhan anti pentingnya potensi sumberdaya air (situ, sungai, dan mata air); pengentasan kemiskinan; manajemen pengendalian limbah (domestiklindustri); dan penegakkan hukum. Kedua bentuk peran tersebut saling terkait dan mendukung, namun kenyataanya peran yang bersifat struktural lebih dominan. Berbagai upaya pemerintah DKI Jakarta yang masih bersifat struktural (structural approach) ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir yang terjadi. Dengan demikian, maka penanggulangan banjir yang biasa dilakukan dengan pembangunan fisik semata (structural approach) harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (non-structural approach) yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat sehingga tercapai hasil yang lebih optimal.2. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta belum efektif, karena berangkat dari tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, selain itu juga disebabkan karena sifat koordinasinya interrelated, artinya koordinasi antar lembaga yang tingkatannya sama, tetapi secara fungsional berbeda namun satu dengan yang lain bergantungan atau mempunyai kaitan baik ekstem maupun ekstem.3. Unsur-unsur yang berpengaruh secara internal, adalah (a) eksistensi organisasi perangkat daerah DKI Jakarta; (b) adanya kegiatan pengendalian banjir; (c) tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; (d) dukungan sarana dan prasarana pengendalian banjir; (e) anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta; (f) tidak adanya forum yang menjembatani koordinasi antar lembaga yang terkait; (g) koordinasi antar lembaga belum berjaian efektif; (h) peran kepemimpinan tidak berjalan dengan baik; (i) lemahnya penegakan hukum; (j) budaya kerja aparatur. Secara eksternal, yaitu (a) berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; (b) keterlibatan sektor publiklswasta; (c) adanya program tahunan kali bersih (Prokasih); (d) terjadinya siklus tahunan banjir; (e) perubahan tata guna lahan dan tata ruang; (f) meningkatnya populasi penduduk DKI Jakarta; (g) minimnya kesadaran masyarakat; (i) permasalah banjir di DKI Jakarta bersifat lintas wilayah.Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) perlunya kesamaan persepsi antar stakeholder, terutama mengenai defenisi banjir; periode ulang banjir; dataran banjir; babas banjir; bantaran sungai; dan sempadan sungai; (2) lmplementasi kebijakan tata ruang secara konsisten dan pemberlakuan peraturan secara ketat; (3) perlunya pengendalian banjir secara terpadu dalam satu kesatuan daerah aliran sungai (restorasi ekologi); (4) pengendalian banjir yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, penegakan hukum, dan aspek sosial perlu dirumuskan secara bersama-sama; (5) mengefektifkan situ-situ, sumur resapan dan drainase kota; (6) mengefektifkan program kali bersih (Prokasih); (7) resetllernent penduduk pengokupasi bantaran sungai; (8) koordinasi antar lembaga perlu diwadahi dalam suatu forum; dan (9) hasil penelitian ini perlu ditindak-lanjuti melalui penelitian secara komprehensif.

---

Based on the existing documents, Jakarta have had several floods in 1621, 1654 and 1918, and then in 1976, 1996, 2002 and the last of 2007. Floods in Jakarta occurred in 1996, 2002 and 2007 were not only stroke the city entirely; they were also national tragedy catching the eyes of the world. The big flood is believed to be relapsed once every five years.Studying the problems of flood in Jakarta, shall also includes technical and non-technical aspects, as well as institutional aspect, law enforcement funding, and social aspect (the community awareness) which shall collectively formulate by stakeholders. The flood occurrence which concurrent with the increase of impact indicates so many times that life environmental management in DKi Jakarta has not performed well yet. One of the indications is shown by flood management-related institutions that have not been able yet to settle the flood problem which has already been routine occurrence in Jakarta. Therefore, the aim of this research is to arrange the concept of coordination between flood management-related institutions by comprehending on: (1) The role of institutions associated with flood control in Jakarta; (2) The implementation of institutions coordination associated with flood control in Jakarta (3) The elements which is effecting the implementation of institutions coordination associated with flood control in JakartaThis research is using analytical descriptive method. There are three instruments used in this research; i.e.: (1) Observation through visualization; (2) The matching of data and interview; and (3) Library Research. The data obtained then was analyzed using interactive and strength, weaknesses, opportunities, and threats analysis.There is conclusion withdrawn from the research.first, the role of institutions associated with flood control in Jakarta can be differentiated into 2 (two), i.e.: first, structural (technical) role, by emphasizing on physical development approach and is directly concerned to water management system as well as: avoiding flood up to certain .height to the embankment, lowering the elevation of flood water surface by normalization, waterway diversions, flood channeling and interconnection; decreasing water dimension with dam, flood retention dam, channel flood and interconnection; decreasing inundation with polder, pump, and drainage system. Second, non-structural (non-technical) flood management, as well as flood early warning system; resettlement of the inhabitant dwelling on flood area and riverbank, restoration (spatial arrangement); reforestation of sustaining area; counseling on the importance of water resources (lake, river, and water spring); poverty annihilation; domestic/industrial waste management; and law enforcement. The both roles are inter-connected and inter-sustained, however the fact is that the structural role is dominating. various structural approaches of KI Jakarta Government are still not entirely able to overcome re-occurring flood problem. Therefore, the flood management which usually conducted solely by physical development (structural approach) shall be synergized by non-physical development (non-structural approach) which is providing wider space for community participation to reach more optimum results.Second, the implementation of coordination among institutions associated with flood control in Jakarta has not been effective yet, since it come from the main duty and different function, in addition, it is also caused by interrelated coordination, which means that coordination of inter-institutions in the same level, but functionally different with interdependent nature or having both intern and extern relation.Third, the elements which internally affected, i.e. (a) the existence of DKI Jakarta regional apparatus organization; (b) the presence of-flood-management activities; (c) availability of quality human resources; (d) support of flood management facilities and infrastructure; (e) DKI Jakarta regional budget and expense; (f) the absence of forum relating inter-related institution coordination; (g) ineffectiveness of inter-institutional coordination; (h) leadership role which is not funning well; (i) the weakness of law enforcement; (j) apparatus work behavior. Externally, i.e. (a) the effective of Act Number 32 of 2004 regarding Regional Government and Act Number 33 of 2004 regarding Financial Balance between Central and Regional Government; (b) involvement of private/public sector, (c) existence of annual clean river program (Prokasih); (d) occurrence of annual flood cycle; (e) alteration of land use and spatial arrangement; (f) increase of DKI Jakarta inhabitant; (g) low level of community awareness; (i) the flood problems in DKI Jakarta which still have cross-area in nature.The suggestions proposed in this research are: (1) the needs of similar perception between stakeholders, especially on flood definition, flood periodic occurrence, flood area; flood free area, riverbanks, and riverside; (2) implementation of spatial arrangement policy consistently and effecting tight regulation; (3) the needs of integrated flood management in a unity of river stream area (ecologic restoration); (4) flood management covering technical, institutional, funding, law enforcement aspects, and social aspect shall be collectively formulated; (5) make effective of lakes, absorbent wells and urban drainage; (6) make effective of clean river program (Prokasih); (7) resettlement of inhabitant occupying riverbanks; (8) inter-institutional coordination shall be accommodated in a forum; and (9) the result of this research shall be followed up through comprehensive research."

"Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penerapan manajemen lingkungan dari segi moneter dan fisik berdasarkan aktivitas historis dan perencanaan di masa depan serta pentingnya akuntansi manajemen lingkungan di rumah sakit. Penelitian ini dilakukan di rumah sakit pendidikan X di Malang sebagai rumah sakit rujukan bagi pasien Covid-19 di Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan dengan melakukan wawancara pada pihak rumah sakit. Hasil penelitian ditemukan bahwa rumah sakit telah melakukan pengelolaan kesehatan lingkungan berdasarkan regulasi yang berlaku, beserta pencatatan biaya lingkungan. Terkait dengan kondisi pada penelitian saat pandemi, tidak terdapat perbedaan perlakuan secara signifikan terhadap pengelolaan limbah yang signifikan dibandingkan dengan pada saat kondisi sebelum pandemi. Namun, saat ini rumah sakit belum menerapkan akuntansi manajemen lingkungan baik dalam bentuk analisis biaya dan manfaat serta strategi lingkungan dan inovasi untuk keberlangsungan kesehatan lingkungan yang lebih baik.

---

This study aimed to evaluate the environmental management at the hospital from the monetary and physical perspectives based on records of activities and future planning and the importance of environmental management accounting. This study took place at the X Teaching Hospital in Malang as a reference hospital for Covid-19 patients. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through interviews with the hospital staff. The results of the study found that the hospital had carried out environmental health management based on applicable regulations, along with recording environmental costs. Regarding the conditions in the study during the pandemic, there was no significant difference in treatment of waste management compared to conditions before the pandemic. Findings confirmed that the hospital had recorded environmental costs and conducted environmental management in handling waste. However, the hospital implemented neither environmental management accounting in the form of cost and benefit analysis nor environmental strategies nor innovations for sustainable environmental health."

"Zero Waste Indonesia adalah sebuah komunitas digital yang menyebarkan diskursus implementasi 6R (Rethink, Refuse, Reduce, Reuse, Recycle, dan Rot) dalam kehidupan individu. Beberapa kampanye dilakukan oleh ZWID untuk melakukan transformasi individu menjadi praktisi gaya hidup zero waste. Proses subject-making melalui kerangka environmentality di dalam komunitas ZWID menjadi inti dari penelitian. Proses pembentukan subjek diperoleh melalui wawancara dan observasi media sosial @zerowaste.id_official untuk mengetahui proses holistik perkembangan seseorang menjadi praktisi zero waste. Perjalanan ZWID yang dimulai dari inisiatif mandiri pada 2018 hingga menjadi one-stop-solution platform gaya hidup zero waste nasional melibatkan banyak pihak. Penelitian etnografi melibatkan mitra serta anggota aktif komunitas ZWID yang terdiri atas: Bank Sampah Rumah Harum, Burgreens, Alami Bulkshop, dan Demibumi.id sebagai jejaring fasilitas penunjang gaya hidup zero waste. Para informan menceritakan pengalaman mereka mulai dari kesadaran terhadap isu sampah hingga menjadi bagian dari jejaring ZWID. Temuan data menyampaikan terdapat dua faktor utama proses pembentukan subjek, yakni sosialisasi orang tua untuk memberikan pendidikan sejak dini serta media dalam menyebarkan konten kesadaran lingkungan secara luas. Selain itu, terdapat temuan yang menunjukkan adanya dimensi gender dalam proses subject-making praktisi zero waste pada komunitas ZWID melalui dominasi perempuan dan adanya peran signifikan mereka sebagai praktisi, konsumen, dan influencer yang menyebarluaskan gaya hidup zero waste.

---

Zero Waste Indonesia is a digital community that utilises discourses around individual behavior in conducting 6R (refuse, rethink, reduce, reuse, recycle, and rot) throughout their everyday life. Raising awareness and implementing zero waste lifestyle has a behind-the-screen mechanism of subject-making which has been an overlooked issue in past research. Environmentality is the main concept to explain the process of enacting individual transformation from a listener to a practitioner, hence subject-making of individuals within the community network of Zero Waste Indonesia as the core of this research. The Zero Waste Indonesia community throughout its journey since 2018 has evolved from individual initiatives into an integrated national one-stop-solution platform that collaborates with partners. This ethnography research involves three ZWID members and four partners: Center Waste Bank Rumah Harum, Burgreens, Alami Bulkshop, and Demibumi.id as well as content observation from @zerowaste.id_official. The result of the interview narrates the two key factors of early-age socialization in family and media intervention in the subject-making of zero waste practitioners. In addition, there is a finding of gender dimension in the subject-making process within the zero waste practitioners in Zero Waste Indonesia. The domination of women as practitioners, pioneers, and influencers showcases a significant role in expanding the zero waste lifestyle implementation.

"

"The relationship between general environmental and development is examined and analyzed by comparing the developmental implications of the Indonesian forestry sector with the Indonesian Oil and LNG sector. Specifically the Indonesian teak forests based on the data provided by Nancy Lee Peluso's book "Rich Forests, Poor People," (1992) on the island of java and the Indonesian Oil and LNG industries in Bontang, East Kalimantan Based on the writer's research data (1997). The general environment and development relations of the energy and forestry sectors have both similarities and differences and they are compared during the New Order period (1966-1997) with specific emphasis on the role of the state within the Indonesian political economy."

"Penulisan ini berupaya untuk menganalisis bagaimana pemerintah menanggapi permasalahan mengenai isu lingkungan hidup yang sudah hadir pada tahun 1960-an. Sejak meningkatnya kebutuhan infrastruktur serta teknologi di Indonesia menyebabkan perkembangan yang meningkat begitu pesat. Infrastruktur yang dibangun diantaranya seperti industri, gedung-gedung perkantoran, hingga pemukiman warga. Akan tetapi, dengan adanya pembangunan-pembangunan tersebut memberikan dampak terhadap lingkungan. Pemerintah pada masa Orde Baru menanggapi permasalahan tersebut dengan menerapkan berbagai kebijakan, seperti dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup serta memberikan mandat kepada Emil Salim sebagai Menterinya guna mengatasi masalah lingkungan Hidup yang semakin mengakar. Salah satu langkah awal yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, Pemerintah juga membuat kebijakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam upaya mengontrol dan mengawasi industri-industri yang berpotensi besar dapat merusak lingkungan hidup. Karya penulisan ini berbeda dengan karya- karya sebelumnya karena dari hasil yang didapat dalam penelitian-penelitian mengenai permasalahan lingkungan hanya ditulis secara umum dalam aspek lingkungan ataupun hukum tanpa menggunakan penulisan sejarah, sedangkan penulisan ini ditulis dengan pendekatan penulisan sejarah lingkungan. Dari hasil penulisan ini dapat dijelaskan bahwa penerapan kebijakan AMDAL pada masa ini terbukti belum dapat diimplementasikan dengan sesuai karena sejak kebijakan tersebut diterapkan masih banyak penyelewengan-penyelewengan yang terjadi.

---

This study aims to define how the government responds to problems regarding environmental issues that present in the early 1960s. Since the increase of infrastructure development as well as technology in Indonesia, the country’s development is increasing rapidly. Several infrastructures that were built are such as industry, office buildings, to residential areas. However, with those infrastructures being built, it gave bad impacts to the environment. In the new order era, the government responded to that problem by applying a series of policies, such as the formation of the Ministry of Environment and giving Emil Salim a mandate as the minister to resolve problems regarding the living environment which was getting bigger. One of the initial steps done by the Ministry of Environment was establishing Law No. 4 of 1982 regarding basic provisions of environmental management. Besides that, the government also established Analysis Regarding Environmental Impact (AMDAL) in an attempt to control and to supervise industries which have big potential to harm the environment. This study is different from the previous studies because the results of the previous ones regarding environmental problems were only written generally in the aspects of environment and law but not in the aspect of history, while this study is written with an approach of environmental history. From this study, it can be explained that the practice of AMDAL policy in this era is proven cannot be implemented yet accordingly, because since the establishment of that policy there are still many frauds and deceptions that happen."