Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam sejarah kolonial di Hindia Belanda terdapat narasi yang berhubungan dengan non-place, terutama dalam bukti sejarah stasiun kereta api pada periode akhir kolonial. Namun, gambaran keadaan stasiun kereta api pada priode Hindia Belanda berbeda dengan gambaran stasiun sebagai non-place. Perbedaan ini pada dasarnya dipengaruhi karena adanya sistem kolonial. Pembahasan non-place dalam konteks kolonialisme dapat menjadi celah kritik yang dapat memunculkan pernyataan baru terhadap konsep non-place.Stasiun Kereta Api Cianjur dipilih sebagai objek penelitian karena berdasarkan alasan historis juga geografis wilayahnya. Pada periode kolonial, kereta api dan stasiun membawa Cianjur pada kejayaannya di masa lalu sebagai salah satu wilayah yang menghasilkan komiditi perkebunan terkenal.Berdasarkan pertimbangan topik penelitian yang dipilih, saya menggunakan metode penelitian sejarah untuk menangkap apa yang telah terjadi pada masyarakat, kejadian, dan makna dari stasiun kereta api Cianjur yang muncul pada masa kolonial yang berpengaruh terhadap keadaanya sekarang. Dengan mencari indikasi-indikasi yang menujukkan perbedaan atau kontradiksi dengan konsep non-place melalui penelusuran narasi dan bukti sejarah stasiun serta analisis arsitektur dari stasiun kereta api pada periode kolonial diharapkan dapat menjawab alasan perbedaan gambaran non-place dalam konteks kolonial.

---

In the colonial history of the Dutch Indies, there were non-place related narratives, especially in the historical evidence of the railway station in the late colonial period. However, the depiction of the state of the train station in the Dutch East Indies period is different from the depiction of the station as non-place. This difference is basically influenced by the existence of colonialism. Non-place in the context of colonialism can be a gap of criticism that can bring new statements to the concept of non-place.

Cianjur Railway Station was chosen as the object of this research because it was based on historical and geographical reasons for its territory. In the colonial period, trains and railway stations brought Cianjur to its glory in the past as one of the areas that produced famous plantation commodities.

Based on the research topic, I used the historical method to capture what had happened to the community, the events, and the meaning of the Cianjur railway station that happened in the colonial period which had an effect on the present situation. By looking for the indications that show the differences or contradictions with non-place concept through tracing the narratives and evidence of railway history and also base on the analysis of the architecture of the railway station in the colonial period are expected to answer the reasons for the differences in non-place depiction in the colonialism context."

"Skripsi ini membahas mengenai konsep frame dan framing pada konteks ruang publik yang bersifat non-place. Proses framing akan selalu menghasilkan frame. Terdapat tiga mekanisme framing, yaitu framing oleh user, framing oleh desainer dan framing oleh user yang berinteraksi dengan karya desainer. Ketiga mekanisme tersebut dapat menjelaskan bahwa framing dapat mengubah non-place menjadi place melalui mekanisme terbentuknya identitas dan relasi frame. Studi kasus dilakukan melalui pengamatan langsung dan tidak langsung yang menghasilkan temuan bahwa mekanisme framing berpotensi dalam merubah non-place menjadi place dengan dua ketentuan. Pertama, subjek harus merupakan user yang berinteraksi dengan karya desainer agar menghasilkan frame dengan relasi yang bersifat“melekat” sehingga menghasilkan keterikatan interior antara user dengan ruang. Kedua, identitas user atau site harus dapat didefinisikan. Poin kedua dapat ditunjukan dengan user yang melepaskan identitas anonimnya menjadi identitas dirinya masing-masing atau frame yang dapat memberikan citra yang ikonik bagi site.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the concept of frame and framing within the context of non-place. The framing process generates frames through three mechanisms, namely framing by the user, framing by the designer and framing by the user who interacts with the work of the designer. These three mechanisms allow the framing to transform non-place into place through the mechanism of identity formation and frame relation. The case studies were conducted based on direct and indirect observation. The results indicate that the framing mechanism has the potential to transform non-places into places with two conditions. First, the subject should perform as the user interacting with the work of the designer in order to create an attachment between user and space. Second, the identity of the user or site should be clearly defined. This point can be indicated by the user releasing his anonymous identity into their respective identities or the frames that can provide an iconic image for the site."

"Perkembangan moda transportasi kereta api di Indonesia yang sedang berkembang pada saat itu juga harus diimbangi dengan perkembangan jalur kereta api untuk menjangkau seluruh tujuan. Stasiun Lampegan adalah salah satu stasiun kereta api pertama di Indonesia yang terletak di jalur KA manggarai-Padalarang, terletak di Desa Cibokor, kecamatan Cibeber, Cianjur. Stasiun kereta api ini dibangun oleh perusahaan kereta api SS Staats Spoorwegen pada periode 1879-1882 untuk melayani perjalanan kereta api jalur Jakarta-Bogor-Sukabumi-Bandung melalui Cianjur dan sebagai stasiun penjaga Terowongan Lampegan yang berada di dekatnya. Terowongan Lampegan adalah salah satu terowongan kereta api tertua di Indonesia. Terowongan ini membelah Gunung Kencana dan memiliki panjang 686 meter dan dibangun untuk mendukung jalur kereta api rute Bogor - Sukabumi - Bandung. Kini Stasiun ini hanya melayani Kereta api Siliwangi yang melayani jalur Sukabumi-Cianjur. Bangunan stasiun Lampegan merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang berasal dari masa kolonial. Pembangunan stasiun ini dilakukan untuk mempermudah proses distribusi komoditi dan moda transportasi para buruh.

---

The development of railway transportation mode in Indonesia that is being developed at that time must also be balanced with the development of the railway line to reach all destinations. Lampegan station is one of the first railway station in Indonesia, located on the railway line manggarai Padalarang, located in the village of Cibokor, Cibeber subdistrict, Cianjur. The train station was built by the railway company SS Staats Spoorwegen within the period of 1879 to 1882 to serve the train route from Jakarta Bogor Sukabumi Bandung through Cianjur and serves as Lampegan tunnel guard station. Lampegan tunnel is one of the oldest railway tunnel in Indonesia. This tunnel splits Kencana Mountain and has a length of 686 meters and was built to support the railway line Bogor Sukabumi Bandung. The station now serves only Siliwangi trains serving routes Sukabumi, Cianjur. Lampegan station building is one of the heritage buildings from the colonial period. Construction of the station is done to ease the process of distribution of commodities and modes of transport."

"Kota Bandung yang pada awalnya merupakan sebuah wilayah tertutup mengalami kemajuan yang pesat pada era kolonial, banyak sekali tempat yang dibangun untuk menunjang kehidupan masyarakatnya seperti, sekolah, pasar, perumahan, pabrik, dan lain-lain, dengan demikian Karsten berencana untuk membangun jalur kereta api trem dan halte-haltenya sebagai penunjang kegiatan masyarakat Kota Bandung dalam beraktivitas setiap harinya. Sehingga permasalahan mengenai bagaimana lanskap perkeretaapian di Kota Bandung pada era kolonial dimaknai oleh masyarakat pada masa itu menjadi permasalahan penelitian ini menarik untuk dibahas. Dengan penelitian deskriptif-analitis, peneliti membagi data ke dalam dua jenis yaitu primer yang berupa hasil observasi lapangan dan sekunder yang merupakan data kepustakaan, menggunakan kerangka pemikiran arkeologi lanskap dan paradigma pasca prosesual mampu memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian mengemukakan bahwa adanya aspek kestrategisan dan keefektifan bagi para penumpang-penumpangnya yang merupakan masyarakat Kota Bandung maupun sekitar Kota Bandung. Halte-halte ini berpengaruh pada waktu tempuh masyarakat yang akan bepergian ke lokasi-lokasi tersebut menjadi lebih singkat dan memerlukan usaha yang lebih sedikit dibandingkan dengan jika tidak adanya halte yang berlokasi dekat dengan sarana-sarana publik tersebut. Kebaharuan pada penelitian ini adalah dalam interpretasinya yang berada dalam ranah pikiran para penduduknya, sehingga tidak hanya persoalan fungsionalnya saja.

---

Bandung which was originally an isolated area experienced a very rapid progress in the colonial era, many places were built to support the lives of its people such as schools, markets, housing, factories, etc., thus Karsten planned to build tram lines and its stops to support Bandung’s citizens in their daily activities. So that the problem of how the railroad system landscape in Bandung in colonial era interpreted by the community at that time for their daily lives becomes a very interesting research problem. With descriptive-analytical research, researchers divide the data into two types, namely primary in the form of field observations and secondary which constitute library data, using landscape archeological frameworks and post-processual paradigms capable of solving the problem of this research. The results of this study suggest that there are strategic and effectiveness aspects for the passengers who are residents of Bandung and around Bandung. The tram stops affect the travel time of the citizens who will travel to these locations to be shorter and require less effort compared to if there are no shelters located near the facilities these public facilities. The novelty of this research is in its interpretation which is in the realm of the minds of its inhabitants, so that it is not only a functional problem.

"

"As with the development of the railway, the construction of the train station has an important role in the development of the rail transportation mode. The afford ability and alignment with other modes of transportation are important to consider in its placement in the layout of the city. The placement of Bandung’s railway station in the city of Bandung in spatial colonial times is the issue of this paper. The descriptive analytical research methods used to answer this issue. Data were collected through survey and literature studies. The result showed that the placement of Bandung’s railway station in the city is very strategic for its location is within easy reach from all parts of the city."

"Sudah 50 tahun lebih Perencanaan Penataan Ruang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia. Namun sampai saat ini belum dapat dinyatakan telah berhasil diterapkan secara efektif dan optimal, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Situasi ini termasuk kawasan pembangunan strategis nasional seperti Kawasan Jabodetabekjur. Masalah ini diteliti dalam perspektif kelembagaan penataan ruang. Penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis penataan kelembagaan (institutional arrangment) untuk memahami kemampuan merealisasi kebijakan perencanaan penataan ruang terkait dan pilihan publik (public choice) untuk memahami dinamika pembangunan satu kawasan. Selain itu juga mekanisme perwujudan aspirasi masyarakat serta pemahaman teoritis penataan ruang menggunakan basis teori ruang dan organisasi ruang. Untuk memahami secara mendalam (eksploratif) kompleksitas dan dinamisnya permasalahan pembangunan ini maka digunakan penelitan kualitatif dengan menggunakan Kawasan Metropolis Jabodetabekjur sebagai studi kasus. Pilihan metode ini didasari oleh orientasi pemikiran penelitian pada interpretivisme atau konstruksivisme sebagai bagian kerangka pemikiran post-positivisme. Orientasi pemikiran ini mengarahkan pada proses penelitian berturut-turut melakukan konstruksi teoritis, dekonstruksi melalui kajian kondisi eksisting, dan rekonstruksi konsep alternatif sistem kelembagaan penataan ruang.Dari hasil dekonstruksi terhadap kondisi eksisting Kawasan Jabodetabekjur dan eksplorasi kondisi kapasitas kelembagaan serta mengkaji dari prinsip-prinsip Good Governance menunjukkan bahwa rencana penataan ruang tidak terrancang dengan tepat fungsi dan dapat diimplementasikan secara efektif, diantaranya ditandai dengan munculnya urban sprawl. Demikian pula dengan peran dan fungsi BKSP Jabodetabekjur yang sudah tidak lagi efektif sebagai lembaga yang berfungsi sebagai koordinator. Untuk itu dalam mengelola kawasan Metropolis Jabodetabekjur ini diperlukan peningkatan kekuatan otorita dengan membentuk lembaga semacam Dewan Metropolis yang ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat termasuk kategori Badan Ekstra Struktural. Dewan ini pada dasarnya terbagi atas dua unit yakni urusan yang mendasar yaitu unit yang mengatur terdiri dari para pemangku kepentingan dari pihak wakil pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangkukepentingan utama lainnya. Sementara itu unit kedua adalah satuan kerja pelaksana pembangunan. Dewan Metropolis Jabodetabekjur ini dikepalai oleh seorang gubernur dan memiliki otoritas mengelola wilayahnya, diantaranya yang prinsipiil adalah menetapkan dan mengangkat walikota atau bupati seperti yang diterapkan di provinsi DKI Jakarta. Ruang lingkup Dewan Metropolis memiliki ruang lingkup kerja utamanya adalah merumuskan rencana pembangunan penataan ruang dan sektor pembangunan strategis yang terkait dengan urusan lintas batas antar daerah. Dewan Metropolis ini merupakan kombinasi dari konsep lembaga otoritas Metropolis (Metropolitan) tingkat tinggi dan place bounded institution.

---

Over the last 50 years, the Government of Indonesia have applied spatial planning. Almost all spatial planning have not successful implemented effectively yet, either at, either at national or local level development. A similar situation also occurred in Strategic Regional Development, such as Kawasan Jabodetabekjur. This problem is scrutinized through policies and institutional arrangement perspectives of spatial planning implementation. Basically it use institutional, public choice, and spatial organization theory for understanding its dynamic problems of regional development. Moreover, a spatial theory and its spatial organization approach were applied to have better understanding of decision making on how the spatial planning policy being formulated and implemented in fulfilling public and development demand. In order to overcome the complexity and dynamic of regional development then this research apply a qualitative approach and Jabodetabekjur Metropolis area as its case study. As a post positivism research, it is applied on interpretivism and constructivism perspectives which has research steps as follows: constructing , deconstructing, and reconstructing. The restructuring of an alternative concept or theory of mainly spatial development institutional arrangement. By having the decontruction process it is found that spatial plan is not well constructed and implemented.It is shown by the emerging of urban sprawl phenomena within the Jabodetabekjur area. While by using good governance principles for understanding organization capabilities, it is also found that BKSP jabodetabekjur (Development Collborative Board for Jabodetabek Area) is unsuccessfully implemented its role and function as development coordinator board. Therefore, an alternative stronger powerfull institution and capacity such Metropolis (Metropolitan) Council. The Metropolis Council should be established under a higher and stronger Law. In terms of Indonesia?s institutional government system, the Metropolis Council is categorized as an Extra Structural Institution (at national level) and lead by governor similar to DKI Jakarta government structure. There are two main units under the Metropolis Council. First, unit for regulating which is consist of main stakeholders including central government, local governments as well as their legislative representation, and other major stakeholders. While the second unit is Implementing Body which is consist of a combinations of professionals and government employees. The Metropolis Council scope of works mainly on making Jabodetabekjur spatial plan and implementing Jabodetabekjur strategic development scheme which bounding with local cross border affairs. The Jabodetabek Metropolis Council is basically refer to a combination of High Level Metropolitan Authority and Place Bounded Institution concepts."

"Transportasi online saat ini menjadi pilihan moda yang diminati oleh masyarakat perkotaan di indonesia, namun dengan semakin sibuknya aktifitas antar jemput penumpang terutama di kawasan stasiun kereta api menyebabkan permasalahan kemacetan. Hadirnya shelter ojek online diharapkan dapat mengatasi solusi permasalahan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada ketentuan yang pasti penempatan lokasi shelter yang tepat. Akibatnya beberapa shelter harus dibongkar dan dipindahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis indikator apa saja yang dibutuhkan dalam penyediaan shelter ojek online dalam sebuah panduan. Penelitian ini menggunakan metode Analitycal Hierarchi Process (AHP) agar didapatkan faktor kepentingan untuk masing-masing indikator dan kriteria yang terbentuk berdasarkan preferensi pengemudi dan pengguna layanan ojek online. Panduan penyediaan shelter ojek online ini diaplikasikan di kawasan stasiun kota Tegal dengan pihak penilai lokasi pemerintah Kota Tegal, operator transportasi online dan PT KAI Daop IV Semarang stasiun tegal. Penilaian ini dilakukan dengan metode skoring berdasarkan indikator dan pembobotan yang telah terbentuk. Hasil survei yang telah dilakukan menunjukan bahwa aksesibilitas shelter menjadi indikator dengan prioritas tertinggi yaitu sebesar 21,54 % disusuldengan indikator keselamatan (19,19%), demand (14,52%), keamanan (12.87%), kenyamanan (12,14%), keteraturan (11,85%), dan kesetaraan (7,89%). Setelah dilakukan penilaian lokasi oleh calon penyedia layanan diketahu bahwa lokasi shelter di Jl Kolonel Sugiono merupakan lokasi paling optimal untuk dijadikan shelter ojek online di kawasan stasiun Kota Tegal dengan nilai total sebesar 12,718. Dengan penempatan shelter yang terukur ini dapat mengakomodir berbagai pihak yang terkait sebagai solusi permasalahan yang timbul dari aktifitas antar jemput ojek online. Panduan ini diharapkan dapat diaplikasikan di berbagai lokasi yang membutuhkan penyediaan fasilitas shelter ojek online.

---

Online transportation is currently a means of choice that is in demand by urban communities in Indonesia, but with increasing activity between passengers, especially in the area of the railway station causes problems of congestion. The presence of an online shelter is expected to solve this problem. So far, however, there is no definitive location for the shelter. As a result, some shelters have to be dismantled and moved. The aim of this study is to analyze what indicators are needed in the provision of online shelter in a guide. This research uses the Analitycal Hierarchy Process (AHP) method to obtain factors of interest for each indicator and criteria that are formed based on the preferences of drivers and users of online check services. The guidelines for the provision of online shelter are applied in the area of the city station of Tegal with the assessment of the location of the government of Kota Tegal, the online transport operator and PT KAI Daop IV Semarang tegal station. This assessment is done using the scoring method based on the indicators and weighing that have been formed. The results of the survey showed that shelter accessibility was the indicator with the highest priority of 21.54%, followed by indicators of safety (19,19%), demand (14,52%), safety (12.87%), comfort (12.14%), regularity (11.85%), and equality (7.89%). After an assessment of the location by the candidate service provider, it is known that the location of the shelter at Jl Kolonel Sugiono is the most optimal location to be used as an online Shelter in the area of the city station of Tegal with a total value of 12,718. With this measured shelter placement can accommodate various related parties as a solution to the problems arising from the online pick up and drop off activity. This guide is expected to be applied in various locations that require the provision of online shelter facilities."

"Disertasi ini merupakan sebuah studi mengenai representasi relasi kekuasaan yang bertitik tolak dari telaah tata ruang publik kota dalam membentuk identitas sebuah kota. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif eksplanatif dengan menggunakan metode penelitian semiotika sosial. Dengan mengacu pada konsep Representasi dari Stuart Hall dan Episteme dari Foucault, secara umum dapat disimpulkan dua hal penting dalam penelitian ini. Pertama, Alun-alun Kota Tuban adalah sebuah representasi identitas Kota Tuban sebagai kota yang religius dan multikultural. Kedua, perubahan bentuk arsitektur serta lokasi bangunan menandakan bergesernya rezim kepenguasaan yang terjadi dalam konteks wilayah Alun-alun Kota Tuban Kontemporer. Transformasi episteme berupa relasi kuasa tergambar jelas pada kompleks Alun-alun Kota Tuban kontemporer yang menunjukkan dominasi kontrol yang dimiliki oleh diskursus-diskursus tertentu yang dalam konteks penelitian ini berwujud diskursus Islam, Globalisasi, Kapitalisme dan Postkolonialisme, dengan ideologi dominan yang muncul adalah kapitalisme dan postkolonialisme.Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan, khususnya dalam kaitannya dengan pilihan identitas Kota Tuban, Hall tidak menjelaskan bahwa sebetulnya faktor ekonomi pun berperan terhadap konstruksi akan identitas sekaligus pilihan identitas pada suatu kota baik langsung atau tidak langsung, sama seperti Theodore Adorno yang tidak menyinggung faktor komodifikasi dapat berperan terhadap konstruksi akan identitas. Selain itu, ketika budaya menjadi basis dalam perekonomian kota, maka dalam perekonomian simbolis terjadi reduksi dalam pemaknaan budaya. Budaya yang didefinisikan sebagai shared of meaning dibatasi maknanya sebagai semua image dan simbol yang marketable yang mampu untuk mendorong konsumsi.

---

This dissertation explores how power relations represented in urban planning of public spaces form the identity of a city. This is a qualitative research study using an explanatory social semiotics method. With reference to the concept of representation by Stuart Hall and Foucault's perspectives on episteme, there are two important things can be concluded from this study. First, Alun-alun Kota Tuban (Tuban's City Square) is a representation of the city's religious and multicultural identities. Second, the changes on architectural landscapes and building sites signify the shift of the regime that has take a place within the context of Contemporary Tuban's City Square. The transformation of power relations episteme is clearly illustrated in the Tuban's Contemporary City Square complex which shows the dominance of control possessed by certain discourses such as Islamic Globalization, Capitalism and Post colonialism discourses, whereas the dominant ideologies that emerge in those discourses are capitalism and post colonialism.

The theoretical implication of this study suggests that, particularly in relation to the selected Tuban's identity, Stuart Hall and Theodore Adorno did not explain that in fact, economic factors also contribute to the construction of identity. In other words, in order to understand the way in which the city's identity is formed we should consider commoditization as a contributing factor to the construction of identity. Furthermore, when culture becomes merely a part of the city's economy or a form of symbolic economy, it reduces the profound meaning of culture making. Culture, which is defined as shared of meaning, has limited meaning as all images and marketable symbols that support people's mode of consumption."

"Tesis ini berfokus pada representasi rumah kolonial sebagai sarana penciptaan identitas kolonial Belanda di bekas jajahan Belanda di Indonesia (Hindia Belanda) di awal abad ke-20. Tesis ini menganalisis tatanan atau struktur sosial masyarakat kolonial Belanda yang terkait dengan ruang domestik, gambaran ideal rumah, serta domestisitas kolonial dalam rumah tangga untuk menganalisis kinerja Eropa dalam praktik pemmbuatan ruang domestik. Dapur dipilih menjadi fokus utama pembahasan karena ruang ini merupakan titik temu anatara masyarakat kolonial dan pribumi, merepresentasikan pertemuan budaya sekaligus menggambarkan hirarki dalam pola tatanan ruang dalam rumah tangga. Sumber analisis subjek penelitian berasal dari manual rumah tangga, gambar arsitektur, memoir dan foto. Tesis ini berpendapat bahwa penataan spasial pada rumah tangga kolonial berhubungan dengan relasi dinamis praktek budaya antara kolonial dan pribumi. Menariknya pemisahan spasial yang dilakukan dalam ruang domestik, yakni dapur, menciptakan kontradiksi dimana percampuran budaya seperti penggunaan alat-alat dapur tradisional, kebutuhan masyarakat kolonial akan kehadiran pekerja domestik pribumi dan budaya rijstaffel justru hadir di dalamnya.

---

This thesis focuses on the representation of the colonial house as a means of creating a Dutch colonial identity in the former Dutch colony in Indonesia (the Dutch East Indies) in the early 20th century. This thesis analyzes the social order or structure of the Dutch colonial society concerning the domestic space, the ideal picture of the house, and the colonial domesticity in the household to analyze the European performance in the practice of making domestic space. The kitchen was chosen to be the main focus of the discussion because this space was the meeting point between colonial and pribumi societies, representing cultural encounters as well as depicting hierarchy in the spatial arrangement in the household. Sources of analysis for research subjects came from household manuals, architectural drawings, memoirs, and photographs. This thesis argues that the spatial arrangement of colonial households is related to the dynamic relations of cultural practices between colonials and natives. Interestingly, the spatial separation carried out in the domestic space, namely the kitchen, created a contradiction in which a mixture of cultures such as the use of traditional kitchen utensils, the colonial community's need for the presence of native domestic workers, and the rijstaffel culture were present in it."