Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Administrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

---

Tax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds that there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

"

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan tujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menerapkan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia, model teknologi blockchain yang dapat diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia, dan implikasi dari penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari sisi organisasi terdiri atas kesiapan organisasi, dukungan pihak dengan kewenangan yang lebih tinggi, kesiapan teknologi, inovasi, tata kelola (governance), dan proses regulasi (internal). Faktor-faktor dari sisi lingkungan terdiri atas dukungan pemerintah eksternal dan dukungan mitra. Faktor-faktor dari sisi teknologi terdiri atas manfaat, keamanan data, smart contract coding, arsitektur, permissions, dan shared infrastructure. Selain itu, dengan karakteristiknya, teknologi blockchain dapat diterapkan dalam sistem NSFP dengan menggunakan tipe permissioned private blockchain. Sementara itu, penerapan teknologi blockchain dalam sistem PPN di Indonesia dapat berimplikasi pada optimalisasi sistem elektronik PPN, peningkatan user experience Wajib Pajak terhadap sistem elektronik PPN, membantu analisis terhadap perekonomian nasional karena data yang bersangkutan dengan PPN menjadi jelas dan auditable, dan meningkatkan transparansi transaksi PPN.This undergraduate thesis analyzes how blockchain technology can be applied to the VAT system in Indonesia. The approach used in this study is qualitative to analyzes factors that need to be considered for implementing blockchain technology in the VAT system in Indonesia, blockchain technology models that can be applied in the VAT system in Indonesia, and the implications of the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia. The results of this study indicate that factors that need to be considered in the organization side consist of organizational readiness, support of parties with higher authority, technological readiness, innovation, governance, and regulatory processes (internal). Factors in the environment side consist of external government support and partner support. Factors in the technology side consist of benefits, data security, smart contract coding, architecture, permissions, and shared infrastructure. Besides, with its characteristics, blockchain technology can be applied in NSFP systems by using the permissioned private blockchain type. Meanwhile, the application of blockchain technology in the VAT system in Indonesia can have implications for the optimizing the VAT electronic system, increasing the taxpayer's user experience of the VAT electronic system, helping the analysis of the national economy because the data relating to VAT is transparent and auditable, and increasing the transparency of VAT transactions."

"Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal.

---

Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally."

"Salah satu penyebab rendahnya rasio pajak di Indonesia yaitu kepatuhan wajib pajak. Modernisasi administrasi perpajakan di bidang perpajakan perlu dilakukan untuk mengikuti perkembangan zaman dan meningkatkan kepatuhan. Adanya nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Bursa Efek Indonesia menjadi awal untuk penerapan pilot project XBRL di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian dilakukan untuk melihat evaluasi pilot project antara BEI dan DJP, potensi pemanfaatan dan biaya dari kerangka innovation for tax compliance dan cost of taxation, faktor pendukung dan penghambat ditinjau dari kerangka success factors for information technology governance dan kesiapan pemerintah ditinjau dari konsep e-government challenges. Hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa XBRL berpotensi untuk diterapkan di dalam sistem administrasi perpajakan, hambatan yang ditemukan yaitu mengenai kurangnya sumber daya manusia yang mengerti XBRL terutama didalam perpajakan serta taksonomi yang harus disesuaikan oleh otoritas pajak agar dapat menaungi semua wajib pajak yang akan menerapkannya. Sementara dukungan yaitu dari segi biaya tidak ada masalah di otoritas pajak, konsultan adaptif dan juga lingkungan internal dan eksternal yang suportif. Evaluasi dari penerapan XBRL antara BEI dan DJP memudahkan administrasi di DJP sehingga DJP akan melakukan piloting project kembali setelah penetapan standar taksonomi. Kesiapan DJP akan implementasi XBRL masih belum siap karena belum ada penetapan taksonomi yang akan digunakan serta belum ada diskusi dengan pihak eksternal terkait pengimplementasian XBRL tetapi sudah ada rencana di internal DJP untuk pengadopsian XBRL sebagai tools wajib pajak dalam membuat laporan keuangan.

---

One of the causes of the low tax ratio in Indonesia is taxpayer compliance. Modernization of tax administration in the field of taxation needs to be done to keep up with the times and improve compliance. The existence of a memorandum of understanding between the Directorate General of Taxes and the Indonesia Stock Exchange is the beginning for the implementation of the XBRL pilot project in Indonesia. This research was conducted using a post-positivist approach and by using a qualitative method. Data collection techniques are carried out through documentation and in-depth interviews with the Directorate General of Taxes. The study was conducted to see the evaluation of the pilot project between the IDX and the DGT, the potential utilization and costs of the innovation framework for tax compliance and cost of taxation, the supporting and inhibiting factors in terms of the success factors for information technology governance framework and government readiness in terms of the concept of e-government challenges. The results of the research conducted said that XBRL has the potential to be applied in the tax administration system, the obstacles found are the lack of human resources who understand XBRL, especially in taxation and taxonomy which must be adjusted by the tax authorities in order to overshadow all taxpayers who will implement it. While support, namely in terms of costs, there is no problem with the tax authorities, adaptive consultants and also a supportive internal and external environment. Evaluation of the implementation of XBRL between IDX and DGT facilitates administration at DGT so that DGT will pilot the project again after setting taxonomy standards. DGT's readiness for the implementation of XBRL is still not ready because there has been no determination of the taxonomy to be used and there have been no discussions with external parties regarding the implementation of XBRL but there are plans within DGT internally for the adoption of XBRL as a tool for taxpayers in making financial reports."

"Peningkatan populasi High Net-Worth Individuals (HNWI) di Indonesia menurut laporan Capgemini pada 2014-2017 diketahui tidak berbanding lurus dengan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia. Selain itu, HNWI juga terindikasi melakukan penghindaran pajak dengan membuat skema kompleks atas kepemilikan asetnya. Atas dasar itu Financial Action Task Force (FATF) bekerja sama dengan Organisation Economic Development Co-operation (OECD) dalam mempelopori terciptanya transparansi registrasi Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Teknologi blockchain yang identik dengan transparansi, keamanan tinggi serta berpotensi untuk diterapkan dalam dunia perpajakan dapat menjadi solusi atas permasalahan ini. Dengan menggunakan teori Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung serta manfaat yang diharapkan terjadi dalam penerapan teknologi blockchain pada isu transparansi registrasi UBO di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis, metode pengumpulan data dan teknik analisis data secara kualitatif. Penelitian melalui studi kepustakaan maupun wawancara mendalam menghasilkan bahwa faktor-faktor pendukung terwujudnya penerapan teknologi blockchain pada isu registrasi UBO di Indonesia terdiri dari keselarasan strategis, lingkungan eksternal, lingkungan internal, manajemen performa, dan manajemen sumber daya, yang secara keseluruhan belum dikatakan memadai. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan terjadi berupa penyampaian nilai secara tepat waktu dan manajemen risiko yang dapat terwujud dari adanya komitmen serta langkah konkret dari kolaborasi pihak terkait.

---

According to the Capgemini report in 2014-2017, the increase in the population of High Net-Worth Individuals (HNWI) in Indonesia is not directly proportional to income tax revenue in Indonesia. Also, HNWI are indicated to have committed tax avoidance by making complex schemes for ownership of their assets. For the reason Financial Action Task Force (FATF) in collaboration with Organisation Economic Development Co-operation (OECD) in pioneering the creation of transparency in UBO registration. Blockchain technology that has transparency, high security, and has the potential to be applied in the world of taxation can be a solution to this problem. By using the theory of Success Factors for Information Technology Governance (SFITG) (Alreemy, et al, 2016), this undergraduate thesis aims to analyze supporting factors and potential outcomes that are expected to occur in the blockchain technology application on the issue of transparency of UBO registration in Indonesia. This study using the post-positivist approach, qualitative data collection methods and analysis. The results of research obtained from literature studies and in-depth interviews indicate that the supporting factors of blockchain technology application for UBO registration in Indonesia consisting of strategic alignment, external environment, internal environment, performance management, and resource management that still inadequate as a whole. Furthermore, the potential outcomes in the form of value delivery on time & risk management can be realized from the commitment and concrete steps of the collaboration of related stakeholders."

"Integritas arsip elektronik merupakan suatu hal yang perlu dijaga sebagai bentuk pemenuhan tujuan penyelenggaraan kearsipan baik itu di institusi pemerintahan maupun swasta. Di era teknologi seperti sekarang ini, muncul beberapa teknologi yang dapat membantu untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya adalah teknologi blockchain atau distributed ledger technology (DLT). Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur sistematis (systematic literature review) untuk menjabarkan penggunaan teknologi blockchain untuk menjaga integritas arsip elektronik. Hasil yang didapatkan adalah ditemukan artikel-artikel yang memaparkan mengenai permasalahan terkait dengan integritas arsip elektronik yang berusaha diselesaikan, penyelesaiannya, dan kekurangan atau keterbatasan dari pengimplementasian yang telah dilakukan. Melihat dari hasil tersebut, teknologi blockchain sudah berhasil memperkenalkan mekanisme atau protokol baru untuk menjaga integritas dari arsip elektronik dengan penggunaan teknologi hashing, namun ditemukan juga terdapat banyak kekurangan atau keterbatasan dalam beberapa aspek pada hasil dari pengimplementasiannya.

---

The integrity of electronic archives is something that needs to be maintained as a form of fulfilling the goals of organizing records, both in government and private institutions. In today's technological era, several technologies have emerged that can help achieve this goal, one of which is blockchain technology or distributed ledger technology (DLT). This study uses a systematic literature review method to describe the use of blockchain technology to maintain the integrity of electronic records. The results obtained were articles that explained the problems related to the integrity of the electronic archives that were trying to be resolved, their resolution, and the deficiencies or limitations of the implementation that had been carried out. Judging from these results, blockchain technology has succeeded in introducing new mechanisms or protocols to maintain the integrity of electronic archives with the use of hashing technology, but there are also many deficiencies or limitations in several aspects in the results of its implementation."

"Penyelenggaraan pendaftaran fidusia secara elektronik, atau yang disebut dengan Fidusia Online, menawarkan banyak kemudahan dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Selain membantu Ditjen AHU dalam memenuhi prinsip one day service, Fidusia Online juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan pendaftaran fidusia karena prosesnya yang sangat cepat, dengan sertifikat yang tersedia secara elektronik serta bertanda tangan elektronik. Namun disamping kemudahannya, terdapat beberapa potensi timbulnya permasalahan pada keautentikan sertifikat itu sendiri. Dengan sistem yg digunakan, terdapat risiko terjadinya kegagalan sistem yang menyebabkan keautentikan sertifikat jaminan fidusia menjadi terganggu, sehingga keautentikannya pun menjadi tidak terjamin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi terjadinya risiko kegagalan sistem tersebut dan meganalisis kemungkinan penyelenggaraan pendaftaran fidusia dengan sistem yang lebih baik agar risiko tersebut dapat diminimalisir. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta terkait sistem yang digunakan Fidusia Online. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa sistem yang ini memiliki kerentanan kegagalan sistem yang dapat mengganggu keauntentikan sertifikat jaminan fidusia itu sendiri. Dengan hadirnya teknologi Blockchain, permasalahan keautentikan tersebut dapat diminimalisir. Teknologi Blockchain akan membuat sertifikat jaminan fidusia yang tersimpan dalam sistem menjadi kekal (immutable), tidak mudah dirusak (tamper-proof), serta tidak mudah untuk diubah (unalterable), dibantu dengan Smart Contract untuk melakukan automatisasi pembayaran pendaftaran fidusia.

---

Electronic registration system of fiducia, or it called Fidusia Online, offers a lot of convenience in providing legal certainty to the community. In addition to helping Ditjen AHU as the organizer of fiduciary registration in fulfilling the one day service principle, Fidusia Online also provides convenience to the community in conducting fiduciary registration because the process is very fast, with the certificates that are available electronically as well as electronically signed. But besides its convinience, there are several potential problems in its authenticity of the certificate itself. With the system being used, there is a risk of system failure which causes the authenticity of the fiduciary certificate to be disrupted, hence the authenticity of certificate is not guaranteed.

This paper aims to determine the potential risk of system failure and analyze the possibility of implementing fiduciary registration with a better system so that these risks can be minimized. This paper used juridical normative method which uses written applicable laws and literatures, including researching library materials or secondary data which the aim to finding facts related to the system used by Fidusia Online.

The results of this research indicate that this system has a system failure vulnerability that can disrupt the authenticity of fiduciary certificate itself. With the presence of Blockchain technology, these issue can be minimized. Blockchain technology will make fiduciary certificates stored in the system immutable, tamper-proof, and unalterable, assisted by Smart Contract to automate payment of fiduciary registration."

"Di Indonesia, permasalahan mengenai pendaftaran tanah kerap menjadi isu yang tidak terselesaikan. Mulai dari pemalsuan dan penggandaan sertifikat hingga kesalahan pencatatan pada Kantor Pertanahan menjadi masalah utama yang menyebabkan terjadinya sengketa tanah di Indonesia. Permasalahan tersebut berdampak pada hilangnya kepastian hukum terkait hak milik terhadap suatu tanah. Teknologi Blockchain merupakan database yang menawarkan keamanan dan kemudahan dalam melaksanakan pendaftaran tanah dengan kemampuan pencatatannya yang memiliki tingkat ketahanan tinggi dengan fitur time stamp dan distributed ledger yang ditawarkan. Sistem tersebut dapat menjadi solusi untuk mencegah tindakan pemalsuan, kesalahan pencatatan, serta sertifikat tanah ganda di Indonesia. Selain itu, pemanfaatan teknologi Blockchain selaras dan telah memenuhi nilai-nilai yang terdapat di perundang-undangan Indonesia tentang pendaftaran tanah secara elektronik di Indonesia. Hal tersebut membuat Blockchain dapat menjadi suatu solusi alternatif di Indonesia dengan keunggulan yang dapat menyelesaikan permasalahan pada bidang pertanahan di Indonesia.

---

In Indonesia, problems regarding land registration often become unresolved issues. Starting from counterfeiting and the duplicating of certificates to recording errors at the Land Office, these are main problems that cause land disputes in Indonesia. These problems have an impact on the loss of legal certainty regarding ownership rights to a land. Blockchain technology is a database that offers security and convenience in carrying out land registration with its recording capabilities that have a high level of resilience with the time stamp and distributed ledger features it offers. This system can solve counterfeiting, recording errors, and double land certificates in Indonesia. In addition, Blockchain is also aligned and meets the values contained in the Indonesian legislation about electronic land registration. This makes Blockchain an alternative solution in Indonesia because it already has many advantages that can solve problems in the land sector in Indonesia."

"Blockchain lahir dari ide untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh kebutuhan untuk tidak menggunakan pihak ketiga dalam suatu transaksi. Masalah yang terkait dengan hubungan antara blockchain dan perusahaan hukum adalah masalah penting. sistem yang dirancang dengan hati-hati dan tertutup menggunakan aplikasi opensource seperti Angular dan Firebase di mana nantinya aplikasi hanya hak istimewa operator diperbolehkan untuk membuat entri. otoritas publik dan pengacara perusahaan untuk mencurahkan sebagian waktu mereka untuk mengenal teknologi blockchain ini, setidaknya sebagai masa depan perusahaan hukum. Sebagai seorang pengacara diharuskan untuk dapat merubah sistem kovensional dengan konsep kontrak pintar dapat diadopsi kedalam sistem blockchain. Suatu tantangan dalam pengembangan sistem perusahaan hukum dimana harus memilih konsensus terbaik sesuai dengan kebutuhan. Selain daripada itu, perancangan sistem juga harus mempertimbangkan pada aspek performa dan keamanan dari sistem itu sendiri. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dengan keamanan yang memadai(menjaga kerahasiaan), mudah dalam pengoperasian, performa aplikasi yang baik

---

Blockchain was born from the idea to solve the problems posed by the need not to use third parties in a transaction. Issues related to the relationship between blockchain and legal firms are important issues. a carefully designed and closed system using open source applications like Angular and Firebase where later only operator privileged applications are allowed to make entries. public authorities and corporate lawyers to devote some of their time to getting to know this blockchain technology, at least as the future of law firms. As a lawyer, you are required to be able to change the conventional system with the concept of smart contracts being adopted into the blockchain system. A challenge in the development of a legal firm system where one must choose the best consensus according to needs. Apart from that, system design must also consider the performance and security aspects of the system itself. So we need a system with adequate security (maintaining confidentiality), easy to operate, and good application performance."

"ABSTRAKRekam Medis Elektronik/Electronic Health Record (EHR) merupakan sistem rekam medis yang terkait dengan informasi kesehatan seseorang. Teknologi electronic health record ini berupaya mengubah layanan kesehatan menjadi lebih baik. Masalah yang sering terjadi adalah sulitnya mengelola arsip untuk pengelompokan data-data rekam medis pasien berdasarkan kategori tertentu seperti tahun pencatatan atau biodata pasien. Dalam penyimpanan data dibutuhkan tempat penyimpanan yang besar untuk menampung data rekam medis dan membutuhkan waktu yang relatif lama dalam pencarian data sehingga dapat mengganggu proses penanganan pasien.Dalam tesis ini, dilakukan implementasi sistem untuk mengevaluasi pemanfaatan teknologi blockchain dalam dunia kesehatan. Prototipe didasarkan pada kerangka blockchain open source yang disebut Hyperledger Composer yang dibangun di bawah Hyperledger Fabric platform yang dibuat untuk menunjukkan kelayakan sistem tersebut. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja sistem berbasis blockchain untuk penanganan transaksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa teknologi blockchain yang dibangun dalam Hyperledger Composer dengan jumlah transaksi sebanyak 100, dimana 100 transaksi tersebut berhasil disimpan di dalam blockchain dalam waktu sekitar total 159 ms dan rata-rata waktu transaksi sebesar 1.59 ms per transaksi. Hal ini berarti semua transaksi dalam sistem Hyperledger dicatat dalam waktu yang relatif cepat, hal ini dikarenakan umunya waktu pencatatan transaksi rekam medis oleh seorang admin membutuhkan waktu beberapa menit.

---

ABSTRACTElectronic Health Record (EHR) is a medical record system that is related to a person's health information. This electronic health record technology seeks to change health services for the better. The problem that often occurs is the difficulty of managing records for grouping patient medical records based on certain categories such as the year of recording or biodata of patients. In data storage a large storage area is needed to hold medical record data and requires a relatively long time in searching data so that it can interfere with the patient's handling process.In this thesis, a system is implemented to evaluate the use of blockchain technology in the world of health. The prototype is based on an open source blockchain framework called Hyperledger Composer that was built under the Hyperledger Fabric platform created to demonstrate the feasibility of the system. Next, is the performance of the blockchain based system for handling transactions. The results showed that blockchain technology was built in Hyperledger Composer with a total transaction of 100, of which 100 transactions were successfully stored on the blockchain in about 159 ms in total and the average transaction time was 1.59 ms per transaction. This means that all transactions in the Hyperledger system are recorded in a relatively fast time, this is because generally the time of recording a medical record transaction by an admin takes several minutes

---

"