Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Automasi merupakan istilah yang semakin lama mendapat perhatian dalam dinamika politik kontemporer. Perkembangan dinamika global tersebut muncul seiringan dengan interkonektivitas dan penigkatan inovasi teknologi yang memungkinkan adanya sistem automasi yang semakin maju. Demikian Tugas Karya Akhir ini bertujuan membahas bagaimana perkembangan wacana automasi dalam hubungan internasional. Penelusuran wacana tersebut dilakukan melalui analisis pemetaan dalam dua lapis proses: pemetaan wacana automasi dalam hubungan internasional secara kronologis sejak kemunculan aplikasi dari sistem automasi pada 1956, serta pemetaan tematis dan perdebatan kajian automasi untuk menentukan ruang lingkup dari wacana automasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) automasi merupakan konsep yang konsisten sepanjang waktu dan lingkup, sehingga perkembangan wacana automasi dalam hubungan internasional dipengaruhi oleh pengaruh aplikasi sistem automasi; dan 2) terdapat gelombang-gelombang akademik yang berkontribusi atas perkembangan wacana automasi dalam hubungan internasional. Berdasarkan penemuan ini, tulisan ini berguna untuk membawakan pembahasan dan pendekatan-pendekatan baru dalam hubungan internasional.

---

Automation has gradually garnered significant spotlight in contemporary global politics. This development is associated by the process of connectivity and advancements on technological innovations that constantly allow better and improved automation systems. Thus, this paper aims to discuss the development of discourses on automation in international relations. The literatur review included in this paper utilizes a double-layered analysis of: chronological mapping of literaturs regarding automation on international relations since the conception of applicable automation system in 1956, and also thematic ranges and debates to determine the current scope of the discourse. The resulting findings show that: 1) automation is a concept that pertains to the metanarrative, which means any development of its discourse in international realtions rely solely on the improvement or advancement of the current application system; and 2) emergence of academic waves that contribute to the development of discourses of automation on international relations. Based on those findings. It is hoped that this paper serves to trigger richer and more inclusive approaches to international relations"

"Sejak awal diciptakannya, Ilmu Hubungan Internasional berfokus pada sistem internasional yang terdiri atas aktor-aktor negara sebagai aktor utama dengan pendekatan realisme yang menekankan pentingnya power dalam bentuk "hard power". Namun, konsep "soft power" yang diperkenalkan oleh Joseph Nye pada 1980-an menyebabkan adanya wacana powershift, terutama pasca-Krisis Keuangan Global 2008 yang ditandai dengan meningkatnya pengaruh Cina dan penurunan relatif Amerika Serikat. Penelitian ini mengeksplorasi empat tema utama dalam perkembangan wacana powershift tersebut: soft power dan distribusinya, kemunculan debat wacana powershift, analisis pemicu powershift, dan respons terhadap wacana powershift itu sendiri. Kajian terhadap 54 literatur menggunakan metode taksonomi menemukan bahwa powershift merupakan fenomena kompleks yang melibatkan perubahan dalam penggunaan hard power dan soft power. Beberapa literatur mendukung transisi multipolar sementara yang lain menekankan ketahanan unipolaritas AS. Sintesis dari penelitian ini yaitu konsep powershift hadir sebagai respons terhadap perubahan dinamika ekonomi dan politik pasca-Krisis Keuangan Global 2008 dan dipertegas oleh respons cepat Cina terhadap pandemi Covid-19. Literatur konstruktivis menunjukkan bahwa perubahan dalam identitas, norma, dan persepsi global memainkan peran krusial dalam membentuk tatanan internasional baru. Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa ada kurangnya perspektif revisionis yang lebih objektif dan efektif dalam literatur yang ada. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan wacana powershift yang lebih komprehensif dan mendalam.

---

Since its inception, the field of International Relations has focused on an international system consisting of state actors as the primary agents, with a realist approach emphasizing the importance of power in the form of "hard power." However, the concept of "soft power," introduced by Joseph Nye in the 1980s, prompted discourse on powershift, particularly in the aftermath of the 2008 Global Financial Crisis, marked by the rising influence of China and the relative decline of the United States. This study explores four main themes in the development of the powershift discourse: the nature and distribution of power, the emergence of the powershift debate, the analysis of powershift drivers, and the responses to the powershift discourse. A review of 54 literatures using the taxonomy method found that powershift is a complex phenomenon involving changes in the use of both hard power and soft power. Some literature supports a transition to multipolarity, while others emphasize the resilience of US unipolarity. The synthesis of this study indicates that the concept of powershift emerged as a response to changing economic and political dynamics following the 2008 Global Financial Crisis, further reinforced by China's rapid response to the Covid-19 pandemic. Constructivist literature suggests that changes in identity, norms, and global perceptions play a crucial role in shaping the new international order. However, this study also reveals a lack of more objective and effective revisionist perspectives in the existing literature. Therefore, further research is required to develop a more comprehensive and nuanced understanding of the powershift discourse."

"ABSTRAKParadiplomasi merupakan fenomena unik dalam Ilmu Hubungan Internasional. Dalampelaksanaannya, aktor subnasional, baik berupa negara bagian atau provinsi maupunkota atau munisipalitas, menjadi aktor utamanya. Tugas akhir ini memiliki tujuan untukmeninjau literatur-literatur yang membahas perkembangan paradiplomasi dalam IlmuHubungan Internasional, baik dari segi perkembangan wacana maupun praktis. Metodepengorganisasian literatur yang digunakan adalah kronologi. Melalui metode kronologi,penulisan tinjauan literatur mengenai paradiplomasi terbagi kedalam dua periodisasi.Periodisasi tersebut antara lain antara tahun 1945 hingga 1990, masa terjadiya PerangDingin yang mendorong terjadinya paradiplomasi, dan antara tahun 1991 dan 2017,masa pasca Perang Dingin yang mendukung perkembangan paradiplomasi lebih lanjut.Berdasarkan tinjauan literatur yang dilakukan, paradiplomasi bertransformasi daripraktik diplomasi alternatif bagi aktor subnasional untuk memenuhi kebutuhan yangtidak disanggupi oleh negara, menjadi praktik diplomasi yang lebih krusial dan dapatmempengaruhi politik internasional yang lebih luas. Dalam tinjauan pustaka yangdilakukan, masih ditemukan banyaknya keterbatasan literatur mengenai paradiplomasisehingga dibutuhkan studi teoritis lebih lanjut."

"Kekuatan merupakan salah satu konsep sentral dalam kajian hubungan internasional sejak awal perkembangannya. Kekuatan sendiri tidak bersifat uni-dimensional, melainkan bersifat multidimensional dan mencakup banyak aspek. Salah satu dimensi dalam kekuatan adalah sarana proyeksinya, yang mencakup sarana ekonomi. Penggunaan sarana ekonomi sebagai proyeksi kekuatan telah berkembang sepanjang sejarah, dan salah satu konsep yang muncul sebagai turunan dari perilaku tersebut adalah geoekonomi. Tulisan ini merupakan tinjauan literatur yang akan berupaya untuk membahas perkembangan geoekonomi dalam hubungan internasional. Dalam tulisan ini, akan dipaparkan 32 literatur yang membahas tentang geoekonomi dalam hubungan internasional. Adapun literatur-literatur tersebut akan diorganisir dengan metode taksonomi, yang menghasilkan tiga tema pembahasan utama: (1) perkembangan konsep geoekonomi; (2) geoekonomi dan kebijakan luar negeri; dan (3) geoekonomi melalui pendekatan kawasan. Selain itu, dalam tulisan ini juga akan diidentifikasi konsensus, perdebatan, refleksi, serta sintesis terhadap keseluruhan literatur yang dipaparkan. Pada bagian akhir tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi untuk perkembangan geoekonomi kedepannya.

---

Power has been one of the central concepts in International Relations since the emergence of its study. Rather than unidimensional, power is seen as a multidimensional concept which encompasses many aspects. One of the dimensions in power is its projection or its means, which include economic means. The use of economic means as power projection has developed throughout history, and one of the concepts that emerged as a descendant of this behavior is geoeconomics. This paper is a literature review which aims to discuss about the development of geoeconomics in international relations. This paper will consist of 32 literatures that focus on the topic of geoeconomics in international relations. The literatures will be organized using taxonomy methods, divided into three main topics: (1) the development of geoeconomics concept; (2) geoeconomics and foreign policy; and (3) geoeconomics through regional approach. Afterwards, this paper will try to identify the consensus, debate, reflection, and synthesis towards the entire literature body. Finally, this paper will give a conclusion and recommendations for the future study of geoeconomics."

"Sejak publikasi buku International Relations on Film karya Robert W. Gregg pada tahun 1998, muncul sebuah tren analisis film dalam HI. Oleh karena itu, pola analisis film dalam HI perlu ditinjau lebih lanjut dalam sebuah tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan dan melacak pola analisis film dalam Ilmu Hubungan Internasional. Tinjauan literatur ini merujuk ke 68 bahan bacaan utama, yang terdiri dari 8 buku dan 60 artikel jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature meta-analysis dimana penulis mengumpulkan detail-detail dari berbagai macam literatur dengan topik film dalam HI dan kemudian menyatukan hasilnya. Lewat metode tersebut, penulismengelompokkan literatur-literatur tersebut ke dalam lima kategori utama, yaitu: 1) Film sebagai Alat Pedagogi HI, 2) Film sebagai Objek Analisis HI, 3) Genre Film dalam Analisis HI, 4) Analisis Kawasan Industri Film Global, dan 5) Bahasan Minor dalam Analisis Film HI. Tulisan ini berusaha melihat perdebatan, konsensus, dan celahpenelitian dalam literatur film HI. Penulis menarik kesimpulan bahwa film memiliki relevansi yang semakin berkembang dalam ilmu dan praktik HI. Terlepas dari relevansi yang makin berkembang tersebut, penulis menilai bahwa film masih memiliki perjalanan yang panjang untuk menjadi tradisi analisis yang kuat.

---

Since the publication of Robert W. Gregg`s International Relations on Film book in 1998, there has been a trend of film analysis in IR. Therefore, the pattern of film analysis in IR needs to be further reviewed in a literature review. This paper aims to map and track the patterns of film analysis in International Relations. This literature review refers to 68 main reading materials, consisting of 8 books and 60 journal articles. The research method used is the literature meta-analysis method in which the reseracher collects details from various

kinds of literature then unifies the results. Through this method, the literatures mentioned are grouped into five main categories, namely: 1) Film as an IR Pedagogy Tool, 2) Film as an Object of IR Analysis, 3) Film Genres in IR Analysis, 4) Analysis of the Global Film Industries, and 5) Minor Discussions in IR Film Analysis. This paper attempts to see the debate, consensus, and research gaps in IR film literatures. The author draws the conclusion that film has a growing relevance in IR. Despite the growing relevance, film still has a long way to go to become a strong analysis tradition."

"Kepemimpinan dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional kerap dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan, bahkan tidak jarang hal tersebut dianalogikan sebagai hegemoni. Minimnya pendefinisian yang secara eksplisit menjelaskan karakteristik kepemimpinan mulai meleburkan konseptualisasi tersebut. Melalui peninjauan kembali konseptualisasi dan karakteristik kepemimpinan, literatur ini menawarkan pembahasan mengenai bagaimana perkembangan kajian kepemimpinan dipahami dan dimaknai dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional. Tinjauan literatur ini memetakan dan menggambarkan beragam pandangan serta pemikiran mengenai kepemimpinan pada 75 literatur yang berbeda. Tinjauan literatur ini dibuat dengan menggunakan metode taksonomi dengan mengidentifikasi tiga kategori bahasan utama yang ada, diantaranya 1) konseptualisasi kepemimpinan, 2) analisis kepemimpinan dalam sistem internasional, dan 3) pengimplementasiannya dalam politik global. Penulis mendapati bahwa kajian kepemimpinan dalam ilmu hubungan internasional tidak secara eksklusif membahas terkait kepemimpinan politik dalam panggung global saja, malah hanya menghadirkan asumsi dasar perdebatan makna konseptualisasi yang tumpang tindih antara satu terminologi dengan lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan lebih lanjut batas-batas konseptualisasi yang mampu mengidentifikasi dan memberikan karakteristik ‘kepemimpinan’ pada panggung global.

---

Leadership in International Relations generally interpreted as the use of power, it is also regularly viewed as hegemony. The lack of definition that explains the characteristics of leadership begins to merge this conceptualization. This paper reviews the characteristics and to some extent how the conceptualizations are being interpreted and developed from time to time in International Relations. This paper reviews through different lenses and articles, using 75 different literature and taxonomic methods, it identifies three main discussion categories, which is 1) the conceptualization of leadership, 2) the analysis of leadership in the international system, and 3) how it is implemented in global politics. This paper finds that the study of leadership in International Relations does not exclusively discuss political leadership on the global stage, instead it only presents the basic assumptions of the debate over the meaning of conceptualization which often overlaps between one and another. Therefore, further research needs to develop the conceptualization boundaries which are able to identify and characterize 'leadership' on the global stage."

"Terlepas dari kenyataan bahwa seksualitas adalah identitas yang melekat pada manusia, terdapat banyak kasus dimana negara dan masyarakat secara keseluruhan mendiskriminasi seseorang karena identitas seksualnya, terutama ketika identitas ini berada di luar spektrum biner yang dianggap normal oleh komunitas terkait. Sebagai bidang studi yang turut mengkaji hubungan antara negara dan masyarakatnya, ilmu hubungan internasional, dalam tataran teoritisnya, juga cenderung terlambat dalam memasukan diskusi seksualitas, meskipun kondisinya juga telah berubah secara progresif. Oleh karena itu, tulisan ini senantiasa meninjau bagaimana seksualitas sebagai salah satu bentuk identitas bergerak dalam ruang studi hubungan internasional, baik secara teoritik maupun empirik, dan bagaimana korelasi antara keduanya mampu memaksimalkan studi hubungan internasional sebagai sebuah cabang ilmu dan membantu meminimalisir praktik penindasan terhadap kelompok seksualitas minoritas, yaitu kelompok LGBTQ, secara riil. Tulisan ini akan berupa tinjauan literatur yang disusun menggunakan metode kritis dengan total 28 literatur akademik terakreditasi serta 7 laporan riset dan dikategorisasikan ke dalam tiga tema besar, yaitu: (1) kontestasi teoritis terkait seksualitas dalam studi hubungan internasional; (2) ragam isu seksualitas di ruang transnasional; (3) respon aktor terhadap isu seksualitas di ruang transnasional. Penulis kemudian memetakan konsensus dan perdebatan yang ada terkait narasi seksualitas dalam hubungan internasional ke tiga perspektif studi yang dominan, yaitu dari teori queer HI, feminisme HI, dan studi LGBT. Penulis menemukan bahwa perihal seksualitas dalam ilmu hubungan internasional masih berkutat pada perdebatan abstrak, seperti permasalahan figurasi inti teori, sedangkan realitasnya; seksualitas sudah menjadi problematika yang jauh lebih luas. Maka dari itu, penulis merekomendasikan adanya revitalisasi perdebatan terkait seksualitas dalam hubungan internasional dengan menghadirkan penelitian-penelitian baru yang menyelaraskan antara kondisi empirik dan kerangka teoritik seksualitas dalam hubungan internasional.

---

Despite the fact that sexuality is an inherent human identity, there are many cases where the state and society as a whole discriminate against someone because of their sexual identity, particularly when this identity falls outside the binary spectrum that the community in question considers normal. As a field of study that also examines the relationship between the state and its people, the science of international relations, in its theoretical level, also tends to be late in including discussions of sexuality, although the conditions have also changed progressively. Therefore, this paper will review how sexuality as a form of identity moves in the study of international relations, both theoretically and empirically, and how the correlation between the two can maximize the study of international relations as a branch of science while also helping to minimize the practice of oppression of sexuality groups. This paper will be in the form of a literature review compiled using the critical method with a total of 28 accredited academic literature and 7 research reports and categorized into three major themes, namely: (1) theoretical contestation related to sexuality in the study of international relations; (2) various issues of sexuality in the transnational space; (3) the actor's response to the issue of sexuality in the transnational space. The author then organizes the existing consensus and debate on sexuality narratives in international relations into three dominant study perspectives: queer IR theory, IR feminism, and LGBT studies. The author discovers that the issue of sexuality in international relations is still centered on abstract debates, such as the problem of the theory's core figuration, despite the fact that sexuality has become a much broader issue. Therefore, the author recommends revitalizing the debate related to sexuality in international relations by presenting new studies that align the empirical conditions and the theoretical framework of sexuality in international relations."

"Globalisasi telah mendorong persebaran isu-isu transnasional sekaligus peran aktor nonnegara dalam hubungan internasional, termasuk selebritas. Selebritas adalah pribadi publik terkenal dalam industri hiburan yang dengan ketenarannya berdampak terhadap kesadaran masyarakat luas. Bersamaan dengan media massa dan konektivitas teknologi informasi, kemampuan selebritas tidak hanya dapat menarik perhatian terhadap isu global tertentu, tetapi juga membentuk norma dan diskursus, hingga memengaruhi kebijakan internasional. Dengan merek dan visibilitasnya, selebritas memiliki pengaruh terhadap proses dan praktik hubungan internasional dalam bentuk apa pun. Sementara aktor nonnegara lain sudah banyak dikaji dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI), selebritas yang memiliki sumber daya memengaruhi proses politik internasional masih membutuhkan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif—berangkat dari “diplomasi selebritas.” Untuk mengisi ceruk tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka sistematis untuk mensintesiskan berbagai literatur terdahulu yang membahas peran dan keterlibatan selebritas dalam tata kelola global. Dengan memetakan serta menganalisis 29 dokumen melalui metode taksonomi, paparan ini mengidentifikasi empat tema utama, yaitu: 1) konseptualisasi selebritas dalam hubungan internasional; 2) hubungan selebritas dengan aktor internasional lain; 3) jenis isu global yang diwakili selebritas; serta 4) pandangan kritis terhadap peran selebritas dalam hubungan internasional. Analisis tersebut dilanjutkan dengan identifikasi konsensus-perdebatan, tren bahasan, serta kesenjangan penelitian yang ada. Studi ini menunjukkan bahwa selebritas secara umum dikaji dalam konteks diplomasi, termasuk soft power, dan bagian dari jejaring transnasional. Jangkauan global, latar belakang tidak profesional dalam HI, unsur tontotan, dedikasinya terhadap isu, serta hubungannya dengan aktor internasional lain menjadi kriteria-kriteria utama dari selebritas yang dikaji dalam Ilmu HI. Sayangnya, masih terdapat dominasi Barat dalam diskusi akademis serta objek penelitian literaturliteratur tersebut. Studi ini menemukan adanya hubungan erat antara selebritas dengan hubungan power Utara-Selatan. Meskipun temuan tersebut menunjukkan bahwa selebritas layak dikaji sebagai sebagai aktor internasional yang semakin relevan dalam HI kontemporer, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut mengenai diskursus peran selebritas demi memiliki dasar analisis yang kokoh dan inklusif...... Globalization has catapulted the spread of transnational issues as well as the role of nonstate actors, including celebrities, in international relations. Celebrities are wellknown public figures who, with their fame, have an impact in public awareness. Along with mass media and information technology, celebrities can draw attention to certain global issues, shape norms and discourses, and even influence international policy. With their brand and visibility beyond national borders, these global celebrities arguably have an influence on international relations processes and practices of all kinds. While other nonstate actors have been widely studied in International Relations (IR), celebrities with the resources to influence the international elites and citizens alike still require a more comprehensive conceptual understanding—stemming from “celebrity diplomacy.” To address this gap, this paper conveyed a systematic literature review to synthesize the state of previous literature discussing the role and involvement celebrities have in global governance. By mapping and analyzing 29 documents using taxonomy, this paper identifies four main themes, namely: 1) the conceptualization of celebrity in international relations; 2) celebrity’s involvement with other international actors; 3) various types of global issues the celebrity represents; and 4) critical views of celebrities’ role in international relations. The analysis is continued by identifying consensus-debates, discussion trends, and research gaps. This study shows that celebrities are generally studied in the context of diplomacy, including soft power, and as part of larger transnational networks. Global reach, relatively unprofessional background in international issues or IR, element of spectacle, dedication to the cause, and relationships with other international actors constitute the main criteria for celebrities studied in IR. Unfortunately, there is Western dominance in academic discussions as well as research objects in those literature. This study also finds a correlation between celebrities and North-South relations. Although these findings indicate that celebrities are indeed worthy of study as international actors who are increasingly relevant in contemporary IR, there is still room for further development of the discourse regarding the role of celebrities to have an even more solid and inclusive analytical basis."

"Anak merupakan entitas yang problematis dalam sistem internasional. TKA ini berupaya mengkaji keterkaitan yang tercipta antara anak dan migrasi dalam hubungan internasional. TKA ini mengelompokkan literatur menggunakan metode taksonomi. Terdapat tiga pembahasan utama dalam TKA ini, yakni: anak dalam kerangka ilmu hubungan internasional, anak dalam konteks migrasi, dan penawaran pendekatan HAM kritis untuk melihat keterkaitan anak dan migrasi dalam hubungan internasional. Penggunaan pendekatan HAM kritis ini merupakan upaya untuk menjembatani kekosongan yang tercipta dalam kajian hubungan internasional dan migrasi dalam membahas anak. Dalam ilmu HI, kerangka yang sudah ada dianggap belum mampu membahas anak dalam konteks yang spesifik. Sehingga, cenderung menggeneralisasi pengalaman dari anak. Sedangkan, kajian migrasi lebih berfokus pada perspektif dari orang dewasa. Maka dari itu, pendekatan HAM kritis digunakan untuk mengkaji anak dan migrasi dalam hubungan internasional karena pendekatan ini berupaya untuk melihat anak sebagai entitas yang secara natur berbeda dari orang dewasa dan perlu diangkat suaranya.

---

Children are a problematic entity in international system. This paper seeks to discuss relations between children and migration in international relations. This paper organizes the literature based on taxonomy method. Based on this method, writer divides this paper into three main discussions. First, discussion about children in international relations framework; second, discussion about children in the context of migration; and third, an offering of alternative approach, which is critical rights approach, to see the relations between children and migration international relations. The usage of critical right approach is an effort to bridge the gap between international relations and migration studies when discuss about children. In international relations, the theories that available still overgeneralize the experience of children. Even though, there's study that lead to recognize the rights and agency of children. Then, in migration studies, almost all of the discussion still using adult perspective when discuss children in the context of migration. So, from here, writer believes that, critical right approach can be use to discuss the relations between children and migration because this approach is trying to see children as an entity that naturally different from adult and need to be recognized."

"Dalam dua dekade terakhir, konsep hedging berkembang dalam ranah kajian Ilmu Hubungan Internasional (HI). Sejak kemunculannya dalam Ilmu HI, hedging sering digunakan untuk menjelaskan dinamika politik internasional dan tingkah laku negara pasca Perang Dingin yang tidak lagi dapat dijelaskan dengan konsep-konsep dasar dalam Ilmu HI, seperti balancing dan bandwagoning. Selain itu, hedging pun kerap kali dikaitkan dengan respon negara-negara terhadap kebangkitan kekuatan Tiongkok. Beberapa akademisi pun melihat bahwa hedging merupakan salah satu konsep paling signifikan dalam menjelaskan dinamika hubungan internasional di abad ke-21. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis perkembangan kajian mengenai hedgingdalam Ilmu HI. Guna mencapai tujuan tersebut, tulisan ini meninjau 53 literatur berakreditasi internasional yang membahas hedging dalam Ilmu HI. Dengan penggunaan metode taksonomi, penulis membagi tinjauan pustaka ini menjadi tiga sub bahasan, yaitu: (1) dasar konseptual hedging; (2) motivasi hedging; dan (3) implementasi hedging. Melalui analisis yang dilakukan terhadap literatur yang ditinjau, penulis menemukan berbagai perdebatan, konsensus, serta sintesis dalam topik mengenai hedging. Secara umum, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa pemaknaan hedging dalam Ilmu HI mengalami perluasan. Perluasan tersebut merujuk pada munculnya ragam interpretasi hedging, pembahasan sektor-sektor non-keamanan dalam penggunaan hedging, serta isu empirik dan kebijakan luar negeri kawasan tertentu yang dibahas. Dalam konteks paradigmatik, tinjauan pustaka ini menyingkap bahwa hedging merupakan konsep yang multi-paradigmatik. Meskipun begitu, pembahasan mengenai hedging didominasi oleh pendekatan Neorealisme dan Realisme Neoklasik dalam Ilmu HI, serta pendekatan Analisis Kebijakan Luar Negeri. Meskipun hedging lahir dari cabang Realisme dalam Ilmu HI yang menekankan asumsi hubungan konfliktual antarnegara, penulis menemukan bahwa hedging pada umumnya berkaitan erat dengan pembentukan berbagai kerangka kerjasama internasional. Pada bagian akhir, tulisan ini merekomendasikan kajian mengenai hedging di masa depan untuk membahas tentang perbedaan konsep hedging dengan konsep sentral dalam Ilmu HI, parameter keberhasilan dan kesuksesan hedging sebagai respon negara, serta implikasi perilaku hedging suatu negara terhadap negara lain dan struktur internasional secara umum.  Penulis juga menyajikan catatan reflektif mengenai hedging dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia.

---

In the last two decades, the concept of hedging has developed in the realm of International Relations (IR) studies. Since its appearance in IR, hedging has often been used to explain the dynamics of international politics and post-Cold War state behavior which can no longer be explained by basic concepts in IR, such as balancing and bandwagoning. In addition, hedging is often associated with states’ responses to the rise of China. Some academics deem hedging as one of the most significant and novel concepts in explaining the dynamics of IR in the 21st century. This literature review aims to identify and analyze the development of studies on hedging in IR. To achieve this goal, this paper reviews 53 internationally accredited literature that discusses hedging in IR. By using the taxonomic method, the author divides this literature review into three sub-cateogires, namely: (1) the conceptual basis of hedging; (2) hedging motivation; and (3) implementation of hedging. Through the analysis conducted on the reviewed literature, the author finds various ideas, consensus, and synthesis in the overall discussion of hedging in IR. In general, this literature review finds that the central discussion of hedging in IR is expanding. This expansion refers to the emergence of various interpretations of hedging, discussion of non-security sectors in the use of hedging, as well as empirical issues and certain regional contexts that are discussed. In a paradigmatic context, these literature review reveals that hedging is a multi-paradigmatic concept. Nevertheless, the discussion on hedging is dominated by the Neorealism and Neoclassical Realism approaches in International Relations, as well as the Foreign Policy Analysis approach. Although hedging was born from the Realism branch of IR which assumes conflictual relations between countries, the authors find that hedging is generally closely related to the formation of various international cooperation frameworks. At the end, this paper recommends studies on hedging in the future to discuss and delve deeper into the differences between the concept of hedging and central concepts in IR, the parameters of the success and success of hedging as a state response, and the impacts of hedging towards other states’ behavior and international structure in general. The author also presents a reflective note on hedging in the context of Indonesia's foreign policy."