Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 189894 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Fadli Alfian
Analisis penerapan program berbasis cooperative compliance untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (studi pada KPP minyak dan gas bumi) = Analysis of cooperative compliance program to improve taxpayer compliance (studies on oil and gas tax office)
"ABSTRAK
Pendekatan kepatuhan berbasis cooperative compliance merupakan paradigma baru kepatuhan pajak di Indonesia yang coba diterapkan oleh KPP Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan program berbasis cooperative compliance pada KPP Minyak dan Gas Bumi beserta kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan program tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan studi pustaka serta studi lapangan berupa wawancara. pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini yakni penerapan cooperative compliance di KPP Minyak dan Gas Bumi dilakukan melalui kegiatan focus group discussion dan diskusi mendalam yang dilakukan sesuai karakteristik cooperative compliance oleh OECD. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi internal dan lambatnya respon fiskus terhadap pemecahan masalah Wajib Pajak peserta cooperative compliance.
ABSTRACT
Cooperative compliance is a new tax compliance paradigm in Indonesia which tried to be implemented by KPP Minyak dan Gas Bumi. This research aim to identify the implementation cooperative compliance program on KPP Minyak dan Gas Bumi. This research is done by doing a study of the literature and field studies in the form of an interview. the research approach used is a qualitative research approach. The results of this study indicate that the implementation of cooperative compliance in KPP Minyak dan Gas Bumi to taxpayer was implemented through focus group discussions and intensive discussions which conducted according to the characteristics of cooperative compliance by OECD. Then the problem and challenges are lack of internal coordination in KPP Minyak dan Gas Bumi regarding this program and lack of fast response regarding to the settlement of taxpayer participant compliance issues."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ardinan Yulianus
Analisis reinventing policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua = Reinventing policy analysis in increasing tax payer compliance rate and tax revenue at Jakarta Sawah Besar Dua small tax payers office
"Penelitian ini menganalisis Reinventing Policy dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak di KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa wawancara dengan beberapa pihak dari KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua dan data sekunder dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reinventing Policy tidak spenuhnya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Walaupun demikian, Reinventing Policy meningkatkan penerimaan pajak.
This study analyzes Reinventing Policy in increasing tax payer compliance rate and tax revenue in Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office. The research method used is qualitative. The data used in this study are primary data in the form of interviews with some people from Jakarta Sawah Besar Dua Small Tax Payers Office and secondary data from the Directorate General of Tax Information System (SIDJP). The results showed that Reinventing Policy did not fully increase tax compliance. However, Reinventing the Policy increased tax revenue."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
S62907
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Auliyaa Yufira Juanita
Analisis penerapan cooperative compliance dalam program integrasi data perpajakan dengan Badan Usaha Milik Negara = Analysis of the implementation of cooperative compliance in the tax data integration program with state-owned enterprise
"Pada studi OECD tahun 2008 dan 2013, kepatuhan pajak mengalami pergeseran paradigma yang tujuannya memperoleh hubungan yang setara antara otoritas pajak dan wajib pajak. Skripsi ini membahas penerapan paradigma baru tersebut, yaitu Cooperative Compliance khusus di Indonesia. Penerapan Cooperative Compliance ini dianalisis dari adanya kerja sama integrasi data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penelitian ini adalah penelitian post- positivist dengan teknik analisis kualitatif yang memiliki jenis penelitian deksriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa DJP telah berupaya menerapkan kriteria Enhanced Relationship pada Cooperative Compliance walaupun penerapan Cooperative Compliance di Indonesia tidak sepenuhnya berkaca dari penerapan di negara-negara OECD. Secara substansi, penerapan Cooperative Compliance di Indonesia dikemas masih dalam bentuk program yang berupaya memberikan kemudahan atau fasilitas bagi wajib pajak untuk mendorong kepatuhan sukarela yang lebih optimal sedangkan, penerapan di negara-negara OECD memiliki program yang mendukung keinginan wajib pajak itu sendiri untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Analisis penerapan Cooperative Compliance dari sisi DJP pada program integrasi data perpajakan cukup baik diterapkan akan tetapi, belum sepenuhnya memenuhi unsur Cooperative Compliance sehingga perlu pengoptimalan pada setiap unsur Mutual Trust, Understanding, dan Transparency sedangkan, dari sisi wajib pajak BUMN, tiga unsur dan kriteria pendukung sudah cukup baik diterapkan sesuai dengan konsep Cooperative Compliance. Analisis SWOT dilakukan berdasarkan matriks Kearns dan dihasilkan penerapan Cooperative Compliance dengan klasifikasi Mobilization di Indonesia yang berarti terdapat ancaman yang berpotensi mengganggu upaya penerapan Cooperative Compliance akan tetapi, dapat diatasi dengan internal organisasi otoritas pajak dan wajib pajak yang kuat.
In the 2008 and 2013 OECD studies, tax compliance underwent a paradigm shift whose goal was to obtain an equal relationship between tax authorities and taxpayers. This thesis discusses the application of the new paradigm, namely Cooperative Compliance specifically in Indonesia. The implementation of Cooperative Compliance is analyzed from the cooperation in integrating tax data from the Directorate General of Taxes (DGT) with several State-Owned Enterprises (BUMN). This research is a post-positivist research with a qualitative analysis technique that has a descriptive type of research. The results of the study stated that the DGT has attempted to apply the Enhanced Relationship criteria to Cooperative Compliance, although the implementation of Cooperative Compliance in Indonesia is not fully reflected in the implementation in OECD countries. Substantially, the implementation of Cooperative Compliance in Indonesia is still packaged in the form of programs that seek to provide convenience or facilities for taxpayers to encourage more optimal voluntary compliance meanwhile, implementation in OECD countries has programs that support the desire of taxpayers themselves to comply in carrying out their tax obligations properly and correctly. The analysis of the implementation of Cooperative Compliance from the DGT's side on the tax data integration program has been implemented quite well however, it has not fully fulfilled the Cooperative Compliance element so that it is necessary to be optimized on each element of Mutual Trust, Understanding, and Transparency, while, from the perspective of State-Owned Enterprises (BUMN) taxpayers, the three elements and criteria have been well supported and implemented according to the concept of Cooperative Compliance. The SWOT analysis was carried out based on the Kearns matrix and resulted in the application of Cooperative Compliance with the Mobilization classification in Indonesia which may potentially interfere with the implementation of Cooperative Compliance but can be overcome by strong internal tax authorities and taxpayers."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qierihda Zalva
Analisis Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak atas Kasus Penggelapan Pajak PT X Tahun Pajak 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga = Analysis of Taxpayer Compliance Monitoring on the Tax Evasion Case of PT X for the 2018 Fiscal Year at Foreign Investment Tax Office Three
"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan yang dilakukan oleh PT X atas kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Terdapat Account Representative (AR) sebagai pelaksana pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta Kepala Seksi Pengawasan sebagai penanggungjawab pada pengawasan kepatuhan Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Setelah diberikan pengawasan oleh AR, PT X terindikasi tindak pidana di bidang perpajakan berupa penggelapan pajak. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan kepatuhan Wajib Pajak atas kasus penggelapan pajak PT X, serta kendala yang dihadapi oleh KPP PMA Tiga. Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur pada pihak yang terlibat menyatakan bahwa pengawasan kepatuhan WP di KPP PMA Tiga telah sesuai dengan SE-39 Tahun 2015, terdapat perbedaan dari penerapan SE-39 Tahun 2015 dengan SE-05 Tahun 2022 mengenai pengawasan kepatuhan Wajib Pajak, serta terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak di KPP PMA Tiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan kepatuhan PT X di KPP PMA Tiga, yaitu kurangnya waktu untuk mempelajari proses bisnis PT X, kurangnya fasilitas yang memadai, dan PT X yang tidak memberikan penjelasan. Hal yang harus dilakukan oleh KPP PMA Tiga dalam menghadapi kendala-kendala tersebut, yaitu mempelajari lebih dalam terkait dengan pedoman pengawasan kepatuhan WP yang sudah diperbaharui, serta memperkerjakan pihak ketiga untuk membantu pekerjaan Account Representative dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
This research is motivated by non-compliance by PT X on its tax obligations as a taxpayer at KPP PMA Tiga. There is an Account Representative (AR) as the implementer of taxpayer compliance supervision, as well as the Head of the Supervision Section as the person in charge of supervising taxpayer compliance at KPP PMA Tiga. After being given supervision by AR, PT X is indicated to be a criminal offense in the field of taxation in the form of tax evasion. Therefore, the purpose of this study is to analyze the supervision of taxpayer compliance in the PT X tax evasion case, as well as the obstacles faced by KPP PMA Tiga. The research method was conducted using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The results obtained through interviews and literature studies on the parties involved state that the supervision of taxpayer compliance at KPP PMA Tiga is in accordance with SE-39 of 2015, there are differences from the application of SE-39 of 2015 with SE-05 of 2022 regarding the supervision of taxpayer compliance, and there are several obstacles faced in supervising taxpayers at KPP PMA Tiga. The obstacles faced in supervising PT X's compliance at KPP PMA Tiga are the lack of time to study PT X's business processes, the lack of adequate facilities, and PT X not providing explanations. Things that must be done by KPP PMA Tiga in dealing with these obstacles, namely studying more deeply related to the updated taxpayer compliance supervision guidelines, and hiring a third party to assist the Account Representative's work in supervising taxpayer compliance."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rachman Sampurno
Analisis perbedaan pembatasan jangka waktu dinamisasi hasil pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Jakarta Cakung Dua = Analyzing disparity of time limitation in adjusted tax payment estimation based on tax audit compared with taxpayer compliance in Jakarta Cakung Dua Administrative Tax Office
"Indonesian tax reform could increase and maintain self - budget for development, which is not depending to oil and gas sector. For this condition, this is the time to achieve tax implementation to improve the quality, such as increasing certainty and tax - compliance. One of these efforts, in income tax there is achieving in time limitation to adjust the estimated tax payment based on tax - audit. Compliance with the income tax requires affirmative actions from each taxpayer in certain condition, but in another side income tax is one of the instrument of public policy to distribute the costs of government.
This adjustment for tax payment is the example of estimated tax which is not having strong administrative sanctions for establishing commitment between taxpayer and government to secure the revenue. In another conditions, this action face the fluctuated business, the need professionalism of tax audit, and poor accounting system from taxpayer that can bring to uncertain condition and can increase the incompliance.
The goals of this thesis are showing if there is disparity condition before and after limitation to adjust the estimate tax payment from based on tax - audit, and analyzing the conditions which appear from application in Jakarta Cakung Dua administmtive tax office (KPP Jakarta Cakung Dua) to eliminate the negative sides of application and get the benefit for the revenue and compliance. The reasons to choose KPP Jakarta Cakung Dua are new ofice to improve tax revenue and having taxpayer population as usual.
Research--operation is comparative study with chi - square method to know the disparity and proportional comparative as a qualitative analyzing dependent variables of compliance to describe the conditions. The methods to collect of data are literature study and collecting premier data in KPP Jakarta Cakung Dua.
The summaries of this study are there is no disparity compliance before and after limitation, and there are some conditions which are influenced by this adjustment. These conditions are this action is influenced by business fluctuation, could increase formal compliance, and could apply effectively in the official counting of tax liability personal taxpayer.
To establish the compliance in KPP Jakarta Cakung Dua, it must imply the efective tax - audit and audit other taxpayers to build the deterrent effect. And for the tax head - office, it must manage the systematic tax - audit managerial to give effectively and efficient result such as RGTF and extra effort which could boost tax revenue. And there is potential tax - revenue from the officiaI counting of tax liability personal taxpayer."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T22315
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ken Bogidelanovbriliadi
Analisis kepatuhan wajib pajak ditinjau dengan teori motivational posture pasca tax amnesty di KPP wajib pajak besar empat = Analysis of tax compliance as viewed with motivational posture theory after tax amnesty at large tax office number four
"Skripsi ini bertujuan menganalisis bagaimana kepatuhan Wajib Pajak setelah adanya Amnesti Pajak ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penyebaran kuesioner dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada peningkatan kepatuhan pajak setelah terjadi Tax Amnesty ditinjau dari teori Motivational Posture di KPP Wajib Pajak Besar Empat. Dalam kelima dimensi yang dikaji melalui Motivational Posture menunjukkan bahwa Wajib Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Empat memiliki kecenderungan untuk patuh setelah terjadinya Tax Amnesty. Dari hasil tersebut, Kepada otoritas pajak dapat melihat Motivational Posture sebagai cara dalam melihat kepatuhan pajak sesuai dengan dimensi-dimensi yang dijabarkan diatas.
This Thesis aims to analyze Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty. This study used a quantitative approach with questionnaire collection and bibliography studies. The result of the Thesis showed that there are increase in Tax Compliance after the implementation of Tax Amnesty as viewed from Motivational Posture in Large Tax Office Number Four. In all of five dimensions that viewed from Motivational Posture, Taxpayer showed tendency to comply after the implementation of Tax Amnesty. From the results, Tax Authority can look Tax Compliance from Motivational Posture according to dimensions that already been explained.
"
Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fandi Edi Cahyono
Analisis tingkat kepatuhan pajak atas wajib pajak auditee kap dan non auditee kap (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Jakarta Koja) = Analysis of public accounting firm's auditee and un auditee taxpayers tax compliance (case study of small tax office of Jakarta Koja)
"Penelitian ini menganalisis tingkat kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Koja. Kepatuhan pajak diukur dari kepatuhan formal dengan data pelaporan SPT Tahunan 2012 dan 2013, serta kepatuhan material dengan data ketidakpatuhan penerbitan Faktur PPN Tahun 2012 dan 2013. Uji statistik kuantitatif Mann Whitney U Test menghasilkan secara formal Wajib Pajak Auditee KAP lebih patuh dengan nilai yang signifikan, sedangkan secara material lebih patuh dengan nilai yang tidak signifikan. Penelitian juga menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan metode kualitatif teknik wawancara langsung ke beberapa Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP serta praktisi perpajakan yang kompeten di bahasan kepatuhan pajak. Hasil penelitian menunjukkan kepatuhan pajak Wajib Pajak Auditee KAP lebih tinggi dari Wajib Pajak Non-Auditee KAP didominasi factor kebijakan/budaya perusahaan untuk patuh. Terakhir, penelitian juga menganalisis teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi pajak atas Wajib Pajak Auditee KAP dan Non-Auditee KAP dengan teknik wawancara ke beberapa Account Representative pada KPP Pratama Jakarta Koja dan KPP Madya Jakarta Utara. Hasil wawancara menunjukkan adanya teknik-teknik pengawasan dan penggalian potensi berbeda yang lebih efektif untuk kedua kelompok Wajib Pajak tersebut.
This research analyzes tax compliance level of Public Accounting Firm’s Auditee and Un-Auditee Taxpayers that is registered in Small Tax Office of Jakarta Koja. Tax compliance is measured by formal compliance in tax return 2012 and 2013 reporting, and material compliance in uncompliance data related to the issuance of Value Added Tax Invoice in 2012 and 2013. The quantitative statistical test of Mann Whitney U Test results that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers is more adherent formally with significant value but materially with not significant value. The research also analyzes both taxpayer groups compliance factors with qualitative methods of direct interview to some of both taxpayer groups and tax practitioners who are competent in this discussion. The results show that Public Accounting Firm’s Auditee Taxpayers compliance is higher than the other dominated by policy/corporate culture to comply. Finally, the study also analyzes the techniques of supervision and tax potential exploration on both taxpayer groups with interview techniques to some of Account Representative on Small Tax Office of Jakarta Koja and Middle Tax Office of North Jakarta. Interview results indicate the presence of surveillance techniques and different potential exploration is more effectively done by Account Representative."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nafisyah Masnamala
Analisis Pemblokiran Harta Kekayaan Penanggung Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu) = Analysis of Blocking of Tax Responsible Party's Assets on Taxpayer Compliance (Case Study at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu)
"Saldo piutang pajak di Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan Wajib Pajak belum mematuhi seluruh kewajiban pajaknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan tindakan penagihan pajak termasuk pemblokiran rekening keuangan Penanggung Pajak. Pemblokiran dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi hukum bagi Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan pajak, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemblokiran harta kekayaan Penanggung pajak ditinjau dari deterrence effect menurut Beccaria (1963) yaitu certainty, celerity, dan severity dan dampak pemblokiran terhadap kepatuhan formal dan material dari Wajib Pajak. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan Juru Sita KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan Wajib Pajak untuk mengetahui aspek deterrence effect dari pemblokiran serta wawancara dengan Account Representative untuk mengetahui dampak pemblokiran terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah pemblokiran. Data sekunder berupa data kepatuhan formal juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek certainty pemblokiran tidak memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, Aspek celerity dan severity pemblokiran memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, namun deterrence effect dalam aspek severity harus memenuhi beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Dampak pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak belum tercermin dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.
The tax receivables in Indonesia increases every year. This reflects that taxpayers have not complied with all their tax obligations. One effort to increase Taxpayer compliance is by tax collection actions including blocking the Tax Insurer's financial account. Financial account blocking is intended to provide legal consequences for Tax Insurers who violate tax provisions, thereby creating a deterrent effect and encouraging tax compliance. Based on these problems, this research aims to analyze the blocking of tax insurers’ financial assets in terms of the deterrence effect according to Beccaria (1963), namely certainty, celerity, and severity and the impact of blocking on formal and material compliance of taxpayers. Qualitative primary data in the form of interviews with the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Bailiff and the Taxpayer to determine the deterrence effect aspect of the financial account blocking as well as interviews with Account Representatives to determine the impact of the financial account blocking on Taxpayer compliance after that. Secondary data in the form of formal compliance data was also used in this research. The results of the analysis show that the certainty aspect of financial account blocking does not provide a deterrence effect for Taxpayers. The celerity and severity aspects of financial account blocking provide a deterrence effect for Taxpayers, however the deterrence effect in the severity aspect must fulfill several conditions that must be met. The impact of blocking the Tax Insurer's assets has not been reflected in formal compliance and material compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amalia Wahyuana
Analisis Persepsi Masyarakat Mengenai Penerapan Nomor Induk Kependudukan Sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak (Studi di Provinsi DKI Jakarta) = Analysis of Public Perception About The Application of National Identity Number as Individual Taxpayer Identification Number in Increasing Tax Compliance (Study in DKI Jakarta Province)
"Dalam rangka menyempurnakan implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi pada 1 Januari 2024, maka Otoritas Pajak dapat memperoleh representasi sudut pandang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan teori persepsi Robbins dan Judge tahun 2017. Selain itu, dalam penelitian ini disajikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung penerapan secara efektif kebijakan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilaksanakan kepada sejumlah masyarakat DKI Jakarta yang memiliki NIK dan berusia minimal 18 tahun. Lalu, wawancara mendalam dilaksanakan kepada beberapa narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi positif pada sampel masyarakat DKI Jakarta dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi meliputi, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data eksternal melalaui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas Pajak.
To improve the implementation of the NIK as the NPWP of an individual on January 1, 2024, the Tax Authority can obtain representation from the public's point of view as a policy target. This study aims to analyze the perceptions of the people of DKI Jakarta regarding the application of NIK as NPWP of Individuals in increasing tax compliance using Robbins and Judge's 2017 perception theory. In addition, this research presents recommendations for efforts that can be made by the Tax Authorities in supporting the effective implementation of NIK as an Individual’s NPWP. The research approach used in this study is aquantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depthinterviews, and literature studies. The survey was conducted on several DKI Jakarta residents who have a NIK and are at least 18 years old. Then, in-depthinterviews were conducted with several key informants. The results showed that the DKI Jakarta sample had a positive perception of applying the NIK as an individual's NPWP in increasing tax compliance. The positive perception of the DKI Jakarta sample is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the application of a NIK as an individual's NPWP. Then, to support the implementation of the NIK as an individual's NPWP, three efforts are formulated that can be carried out by the Tax Authorities supporting the performance of the NIK as an individual's NPWP, including increasing public understanding of policies through outreach,improving the quality of external data through the consistency of the inclusion of the NIK in all financial transactions that are potentially subject to tax, and consideration of alternative schemes for automatic determination oftaxpayers by the Tax Authorities."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Zefanya Masni Ari Defista
Analisis strategi pengelolaan kepatuhan pajak pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar II peranan akuntan publik terkait kepatuhan pajak = Analysis of tax compliance management strategy at large taxpayers office two and the role public accountant related to tax compliance
"Skripsi ini menganalisa strategi yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua mengelola kepatuhan dari wajib pajak terdaftar dan melihat peranan Akuntan Publik terkait kepatuhan pajak tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa co-operative compliance strategy adalah cara yang paling sesuai dalam mengelola kepatuhan pajak, namun butuh beberapa perubahan mengingat kegiatan yang dijalankan masih belum efektif meskipun sudah positif dalam mengelola kepatuhan pajak dan penerimaan pajak; dan dari sisi Akuntan Publik agar terus mempertahankan kualitas kinerja serta independensinya agar dapat memberikan opini yang sesuai mengingat pentingnya opini Akuntan Publik bagi kepatuhan pajak.
The focus of this study is to analyze the strategy used by the Tax Office of the Large Taxpayers II in managing tax compliance of Large Taxpayers and knowing the role of Public Accountant related to the tax compliance. This research is a qualitative research with descriptive design. The results of this study conclude that co-operative compliance strategy is the most appropriate strategy to manage the compliance of Large Taxpayers but still need changes since we know that it has not been effective, even it has a positive impact on the tax compliance and tax-revenue; And from the Public Accountant to keep on developing the quality of performance and independence in order to provide opinions that really describe the condition of a company."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S68397
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>