Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai dampak rivalitas oligarki antara Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra terhadap terjadinya kudeta militer tahun 2006 dan 2014 di Thailand. Dengan menggunakan teori oligarki oleh Jeffrey A. Winters dan konsep kudeta oleh Edward Luttwak, penelitian ini mengidentifikasi oligarch yang menghadapi berbagai ancaman dalam mempertahankan kekayaan dan kekuasaan mereka. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana rivalitas yang terjadi antar oligarch tersebut, dan melihat bagaimana rivalitas tersebut berpengaruh terhadap terjadinya kudeta militer di tahun 2006 dan 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Raja Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra merupakan oligarch karena mereka memiliki sumber daya kekuasaan: hak politik formal; jabatan resmi; kuasa pemaksaan; kekuatan mobilisasi; dan kekuasaan material. Merujuk pada cara mereka dalam menghadapi berbagai ancaman, Raja Bhumibol Adulyadej tergolong sebagai oligarch sultanistik, sementara Thaksin Shinawatra tergolong sebagai penguasa kolektif. Bentuk konkret dari rivalitas kedua oligarch tersebut dapat dilihat melalui bangkitnya kelompok yellow shirt dan red shirt. Rivalitas yang terjadi antara kedua oligarch tersebut pada akhirnya berujung pada kudeta militer di Thailand tahun 2006 dan 2014. Kedua tersebut merupakan bentuk dari pola revolusi karena tujuannya adalah untuk membuat perubahan dalam struktur sosial politik, yakni untuk menggulingkan Thaksin Shinawatra dari pemerintahan dan menghapus pengaruhnya dalam konstelasi politik yang akan datang.

---

ABSTRACT

This research discusses the impact of the oligarch rivalry between King Bhumibol Adulyadej dan Thaksin Shinawatra towards the 2006 and 2014 military coups in Thailand. By combining the oligarch theory by Jeffrey A. Winters and the concept of coup by Edward Luttwak, it identifies the oligarchs who must deal with several threats in their attempt to defend their wealth and power. The purpose of this research is to see how far the rivalry goes between the two oligarchs and aims to see how it later contributes to the military coup in 2006 and 2014. The findings of this study suggest that King Bhumibol Adulyadej and Thaksin Shinawatra are both oligarchs because they have power resources: formal political rights; official position; coercive powers; mobilizational power; and material power. In terms of how they respond to several threats, while King Bhumibol Adulyadej is considered to be a sultanistic oligarch, Thaksin Shinawatra is considered to be a collective authority. The form of this oligarch rivalry is visible through the rise of the yellow shirt and the red shirt group, and eventually resulted in a military coup in Thailand in 2006 and subsequently the 2014 coup. Both coups were considered as a revolutionary coup because the aim was to make changes in the socio-political structure, namely replacing Thaksin Shinawatra from the prime minister's position and remove his influence in upcoming politics."

"ABSTRAK

Kudeta militer Mesir yang terjadi pada pemerintahan Presiden Mursi pada 3 Juli 2013 cukup menyita perhatian masyarakat dunia. Mesir yang baru saja lepas dari pemerintahan diktator Husni Mubarak dan menyelenggarakan pemilu demokratis pertamanya, langsung mengalami peristiwa kudeta oleh militernya sendiri setahun kemudian. Muhammad Mursi, presiden terpilih dari partai Ikhwanul Muslimin, baru setahun menjabat sebagai presiden. Partai Ikhwanul Muslimin yang sebelumnya sangat kuat, saat ini menjadi buronan di Mesir. Berbagai faktor, baik internal maupun eksternal, memicu terjadinya kudeta ini. Faktor terbesar adalah kemunduran ekonomi Mesir dan keresahan masyarakat atas Mursi yang mengambil kebijakan-kebijakan semi-diktator. Pengaruh militer yang kuat di Mesir juga menjadi faktor yang membuat kudeta ini dapat terjadi. Selain itu, terdapat pula kemungkinan adanya intervensi Amerika Serikat yang memiliki beberapa kepentingan di Mesir dan Timur Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang sejarah dan faktor-faktor yang mempengaruhi kudeta ini.

---

ABSTRACT

Egypt rsquo s military coup d rsquo etat which was happened to President Mursi rsquo s government in 3rd of July 2013 immediately gained world rsquo s attention. Just released from dictator Husni Mubarak rsquo s regime for a year and held its first democratic election, Egypt suffered a coup d rsquo etat by its own military force. Muhammad Mursi, Egypt rsquo s first elected President from Islamic Brotherhood party, sat in his office for just one year. The party itself which was very strong, now become fugitives. Both internal and external factors are considered responsible for this coup d rsquo etat. The biggest factors are economic falls and public anxiety for Mursi decisions which was considered semi dictatorship. The military force rsquo s strong influence in Egypt also played a big role which made this coup d rsquo etat happened. Besides that, there is a possibility of intervention from United States of America whose interests are existed in Egypt and Middle East countries. This study is a qualitative research with literature study method. The purpose of this study is to explain historical backgrounds and factors which influenced the coup d rsquo etat."

"ABSTRAKSkripsi ini mencoba membahas pengaruh hubungan Raja-militer diThailand terhadap Konstitusi 2007. Untuk menjelaskan pengaruh Raja-militer,digunakan teori militer, elit, peran Raja dan konstitusi. Metode penelitian yangdipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitianmenunjukan bahwa hubungan Raja-militer di Thailand memiliki pengaruhterhadap Konstitusi 2007. Hubungan Raja-militer bisa dilihat dari pasal-pasalyang ada dan saat proses penyusunan draft Konstitusi 2007. Kesimpulannya,Konstitusi 2007 bukanlah konstitusi yang demokratis melainkan suatu konstitusiyang hanya menguntungkan beberapa pihak saja yaitu Raja dan militer.

---

AbstractThe thesis discussed the influence of King-Military relations in Thailandto the Constitution of 2007. The theory of military, elite as well as role of Kingand Constitution are applied in order to further explain the influence of the King-Military. The research methodology is qualitative through literature study. Theresearch presented that the relations between King and Military in Thailand hasgiven influence to the Constitution of 2007. The relations itself was reflectedthrough the existing articles and the establishment process of the DraftConstitution 2007. As a conclusion, the constitution of 2007 is understood as anon democratic constitution which will only give advantage to several parties :King and the Military."

"ABSTRAKJurnal ini membahas tentang kudeta yang dilakukan militer Mesir terhadap presiden Muhammad Mursi. Mesir memiliki sejarah panjang dengan kekuasaan militer. Sejak militer mengkudeta Raja Farouq pada tahun 1952, militer tidak pernah kehilangan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Mesir hingga akhirnya gelombang Arab Spring pada tahun 2011 mengakhiri rezim militer yang telah berkuasa selama puluhan tahun. Pemilu secara demokratis diselenggarakan demi memilih presiden dengan cara yang demokratis. Maka terpilihlah Muhammad Mursi dari kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin. Mursi terpilih pada bulan Juni 2012 dengan perolehan suara 51,7 . Mursi berupaya untuk mengembalikan keadaan ekonomi dan politik Mesir yang merosot pasca revolusi 2011. Namun ternyata, ada pihak yang tidak senang dengan berkuasanya Mursi. Salah satunya adalah pihak militer. Apalagi setelah Mursi mengeluarkan dekrit yang dianggap hanya menguntungkan dirinya. Ditambah cara Mursi yang terlalu frontal ingin menghilangkan pengaruh militer di berbagai sektor. Maka terjadilah demonstrasi besar-besaran menuntut presiden Mursi untuk turun. Suasana ini dimanfaatkan oleh militer untuk berafiliasi dengan kelompok oposisi untuk melengserkan Mursi. Dalam kondisi masyarakat yang sedang gaduh, militer menuntut Mursi untuk memperbaiki keadaan dalam waktu 48 jam sejak militer memberi ultimatum. Karena dianggap gagal, akhirnya militer mengambil alih pemerintahan pada 3 Juli 2013.

---

ABSTRACTThis journal discusses the Egyptian military coup against the president Muhammad Mursi. Egypt has a long history of military rule. Since the military coup against King Farouq in 1952, the military has never lost the highest authority in the government until the Arab Spring wave in 2011 put an end to the military regime. The election held in order to elect a president by democratic means. Then elected Islamist Mohammed Morsi from Muslim Brotherhood. Morsi was elected in June 2012 by a vote of 51.7 . Mursi seeks to restore the economic and political situation post revolution 2011. However, there are those who are not happy with Mursi to power. One of them is the military. Especially after Mursi issued a decree that considered only benefit him. Plus Mursi wants to eliminate the influence of the military in various sectors. Then there was massive demonstrations demanding the president Morsi to step down. This atmosphere is used by the military to be affiliated with opposition groups to depose Morsi. In conditions of the people who were being rowdy, demanding military Mursi to remedy the situation within 48 hours. Because it was considered a failure, the military finally took office on July 3, 2013."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh paradigma militer Turki yang masih beranggapan bahwa militer masih mendominasi berbagai aspek dalam sosial politik Turki sebagaimana pada masa awal pemerintahan Republik. Kudeta lima jam membuktikan kapabilitas Erdogan yang mampu mengalahkan dominasi militer di Turki sehingga kondisi ini mengharuskan militer Turki untuk melakukan penyesuaian dengan gaya kepemimpinan dan sistem politik Erdogan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Data diperoleh melalui kajian kepustakaan terhadap berbagai media cetak dan digital seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan mengenai dinamika militer di Turki serta berbagai perubahan kebijakan pada militer Turki pasca kudeta 2016. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah transisi demokrasi Huntington dan Strong State Francis Fukuyama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Adaptasi militer Turki dapat dilihat dari tiga dimensi yaitu Adaptasi Ideologi, Adaptasi Konstitusi dan Adaptasi Organisasi Militer (Restrukturisasi Organisasi). Pada Adaptasi Ideologi Sekuler-Kemalis di Tubuh Militer menitik beratkan pada ketegangan antara ideologi Pro Islam-Konservatif dengan ideologi Kemalist Sekuler. Pada Adaptasi konstitusi terjadi beberapa perubahan yakni melemahnya kewenangan dan keterlibatan militer dalam sistem politik di Turki, sehingga kewenangan yang diberikan terhadap militer hanya sebatas pada pertahanan negara saja. Pada Adaptasi Organisasi Militer, Erdogan mengambil kebijakan yang cukup ekstrem yaitu untuk mengembalikan konteks militer ke barak. Fenomena ini memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan kontrol pemerintahan sipil terhadap Angkatan Bersenjata Turki pasca percobaan kudeta terjadi pada tahun 2016.

---

This research is motivated by the Turkish military paradigm which still thinks that the military still dominates various aspects of Turkey's social politics as in the early days of the Republican government. The five-hour coup proved Erdogan's capability to defeat military domination in Turkey, so that this condition required the Turkish military to make adjustments to Erdogan's leadership style and political system. The method used in this research is qualitative. The data was obtained through a literature review of various print and digital media such as books, scientific articles, and reports on military dynamics in Turkey as well as various policy changes to the Turkish military after the 2016 coup. The theory used in this research is Huntington's democratic transition and Francis Fukuyama's Strong State.  This study concludes that Turkey's military adaptation can be seen from three dimensions, namely Ideological Adaptation, Constitutional Adaptation and Military Organizational Adaptation (Organizational Restructuring). The Adaptation of Secular-Kemalist Ideology in the Military Body focuses on the tension between Pro-Islamic-Conservative and the Secular Kemalist. In the adaptation of the constitution, several changes occurred, namely the weakening of the authority and involvement of the military in the political system in Turkey, so that the authority given to the military was only limited to national defense. In the adaptation of the Military Organization, Erdoğan took a quite extreme policy, namely to return the military context to the barracks. This phenomenon shows that there has been an increase in the control of the civilian government over the Turkish Armed Forces after the attempted coup occurred in 2016."

"Pembangunan kota yang semakin intensif membuat kota semakin panas. Hal ini dapat diidentifikasi dari pola spasial suhu permukaan daratan (SPD), yang merupakan salah satu indikator terjadinya pemanasan global. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan SPD beserta pengaruh antara tutupan lahan, kerapatan bangunan, kerapatan vegetasi terhadap suhu permukaannya. Variabel yang digunakan didapat dari hasil pengolahan citra Landsat 7 (tahun 1999), Landsat 5 (tahun 2006) dan Landsat 8 (tahun 2014).Hasil analisa menunjukkan bahwa distribusi suhu permukaan daratan mengikuti pola tutupan lahan, kerapatan bangunan dan kerapatan vegetasi di Kota Bekasi. Perkembangan kota dapat terlihat dari perubahan dominasi tutupan lahan dari vegetasi di tahun 1999 berubah menjadi lahan terbangun tahun 2006-2014. Kecamatan yang telah mengalami perkembangan pesat berada di Kecamatan Jatiasih. Lahan terbangun memiliki pengaruh yang paling kuat terhadap peningkatan suhu permukaan daratan, yang kemudian diikuti oleh lahan terbuka, badan air dan vegetasi.Dari tahun 1999-2014, variasi suhu permukaan daratan semakin bertambah karena semakin menurunnya kerapatan vegetasi akibat kerapatan bangunan yang semakin meningkat. Wilayah dominasi SPD tinggi mengalami pergeseran dari bagian utara ke tengah kota pada periode 1999-2006 dan terus menuju bagian selatan pada periode 2006-2014, dengan pola SPD tinggi berada di sepanjang jalan arteri.

---

Intensified urban development makes cities hotter. It can be identified from the spatial patterns of land surface temperature (LST), which is one indicator of global warming. This study aims to determine the development of the LST and the influence between land cover, building density, vegetation density on the surface temperature. Variables used obtained from image processing Landsat 7 (1999), Landsat 5 (2006) and Landsat 8 (2014).

The analysis shows that the distribution of land surface temperature follows the pattern of land cover, vegetation density and building density in Bekasi City. Development of the city can be reflected from the dominance of land cover change of vegetation in 1999 turned into land up in 2006-2014. Rapidly growing district is Jatiasih District. Land up having the strongest influence on the increase in land surface temperature, which is then followed by open land, water area and vegetation.

From 1999 to 2014, the land surface temperature variation is increasing due to the decline in the density of vegetation as a result of the ever increasing building density. Region of high land surface temperature dominance shifted from the north to the center of the city in the period 1999-2006 and continue towards the south in the period 2006-2014, with a high temperature pattern is along the arterial roads."

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan tentang kronologi pemerintahan Muhammad Mursi sejak dilantik hingga dikudeta oleh militer Mesir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yang terdiri atas pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Temuan dari penelitian ini adalah menjelaskan secara kronologis situasi dan kondisi Mesir pada masa pemerintahan Muhammad Mursi sejak dilantik hingga dikudeta. Selain itu, temuan dari penelitian ini juga membuktikan bahwa peristiwa kudeta presiden yang dilakukan oleh militer Mesir tersebut bukan merupakan kudeta menurut Edward Luttwak dan Eric A. Nordlinger, melainkan sebuah penggulingan yang dieksekusi oleh militer Mesir.

---

ABSTRACTThis thesis describes the chronology of Egypt government under the reign of Muhammad Mursi, starting from his coronation until his coup by Egyptian Armed Force. The method used is the historical method consisting of a selection of topics, heuristic, verification, interpretation, and historiography. The result of this thesis is to explain in chronological circumstances of Egypt during the reign of Muhammad Mursi since his coronation until his coup. In addition, the result of this thesis shows that the president coup d?etat events conducted by the Egyptian Armed Force is not a coup by Edward Luttwak and Eric A. Nordlinger theories, but an overthrow which was executed by the Egyptian Armed Force."