Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kepolisian Negara Indonesia merupakan Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan perannya mewujudukan kemanan dalam negeri. Dalam mewujudkan visi dan misi Polri maka Kapolri mengeluarkan program prioritas yang disebut dengan Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya). Reformasi internal menjadi program prioritas Kapolri yang pertama, maka dari itu Polri membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi. Salah satu reformasi internal yang dilakukan oleh Polri yaitu dengan diterapkannya Assessment Center Polri sebagai penilaian kompetensi anggota Polri dalam menempati suatu jabatan. Pada sisi lain Polri menghadapi kendala internal yakni jumlah personel Polri saat ini dirasakan masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dan tantangan tugas di wilayah. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal yang belum dilakukan terkait dengan assessment center yaitu tidak terdapat tes situasi dengan in-tray, tidak terdapat tes situasi skenario dalam posisi kerja yang dituju, pelaksanaan role-player belum dilaksanakan dengan sempurna, hasil assessment hanyalah sebuah rekomendasi yang menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi sehingga subyektifitas pimpinan lebih dominan dibandingkan hasil dari assessment tersebut, hasil assessment center tidak seluruhnya digunakan dalam pengembangan karir Perwira Polri Polresta Denpasar, hasil dari assessment bersifat kualitatatif sehingga ranking tidak dapat tergambarkan secara jelas, dan tes terakhir tidak dilakukan sebelum calon menjalankan tugas sesuai jabatan yang akan diemban. Sedangkan faktor yang mempengaruhi diberlakukaannya assessment center di Polresta Denpasar adalah adanya hambatan administrasi dimana hasil assessment center bukan mutlak penentu jabatan, hasil assessment center bersifat kualitatif, kebijakan pimpinan sangat menentukan posisi suatu jabatan, faktor budaya berpengengaruh terhadap pengembangan karir di Polresta Denpasar, kurang efektifnya pelaksanaan assessment center dimana banyak terjadi waktu yang bentrok.

 

---

Police, the National Police Chief issued a priority program called PROMOTER (Professional, Modern and Reliable). Internal reform is the first priority program of the Indonesian National Police, therefore Polri requires professional and competent human resources. One of the internal reforms carried out by the Indonesian National Police is the implementation of the National Police Assessment Center as an assessment of the competence of police officers in occupying a position. On the other hand, the National Police faces internal obstacles, namely the number of Polri personnel is currently felt to be lacking in meeting the needs and challenges of tasks in the region. Based on the results of the study, it was found that a number of things that had not been done were related to the assessment center, namely there was no in-tray situation test, no test situation scenario in the intended work position, the implementation of role-players had not been implemented properly, the assessment results were only a recommendation be taken into consideration and recommendations so that the leadership subjectivity is more dominant than the results of the assessment, the assessment center results are not entirely used in the career development process of Denpasar Police Polri Officer, the results of the assessment are qualitative so the ranking cannot be clearly described, and the last test was not conducted before candidates carry out duties according to the position to be carried out. Whereas the inhibiting factors that affect the assessment of the assessment center in Denpasar Police are administrative barriers where the assessment center results are not absolute determinants, assessment center results are qualitative, leadership policies greatly determine the position of a position, cultural factors influence career development in Denpasar Police, ineffective implementation of the assessment center where there are many times that conflict.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kegiatan Assessment Center Polri Di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan karier perwira untuk jabatan Kapolsek dan Kasat Reskrim. Penelitian menggunakan teori assessment center Alvin Lum (2015) yakni Assessment Center itu merupakan suatu cara atau metode untuk mengukur suatu potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia dengan memprediksi atau memperkirakan perilakunya di masa depan melalui simulasi dari perilaku yang ditunjukan oleh assessee dalam menangani beban dan tanggung jawab yang akan diberikan nantinya. Permasalahan pokok dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Assessment Center dalam pengembangan karier para perwira di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan post positivist. Pengumpulan data melaui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para perwira senior di lingkungan Polda Kepulauam Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Assessment Center Polri yang dilaksanakan Polda Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan sesuai teori dan ditemukan tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Uniform Guidelines dan Standards and Ethical Considerations for Assessment Center Operation.

---

This study aims to analyze the activities of the National Police Assessment Center in the Bangka Belitung Islands Regional Police in the career development of officers for the posisions of the head of Police Sector and the head of Criminal Investigations. The study uses the theory of Assessment Center by Alvin Lum (2015), namely the Assessment Center is a method to measure a potential or ability possessed by humans by predicting or predicting their behavior in the future through simulations of the behavior shown by the assessee in dealing with burdens and responsibilities of his or her duties and responsibility that will be given later. The main problem of this research is how the implementation of the assessment center for the career development of police officers at the Bangka Belitung Islands Regional Police. This study uses a post-positivist approach, and data collection through documentation studies and in-depth interviews with senior officers in Regional Police of Bangka Belitung Islands. The research findings showed that the Police Assessment Center processes carried out by the Bangka Belitung Islands Regional Police had not been carried out according theory and it was found that the stages were not yet implemented according to the Uniform Guidelines and Standards and Ethical Considerations for Assessment Center Operations."

"Tesis ini membahas Perencanaan dan Pengembangan Karir Anggota Polri yang ditugaskan di Kementrian dan Lembaga Negara. Permasalahan perencanaan karir individu dan organisasi sertapengembangan karir menjadi fokus peneliti. Metode penelitian kualitatif dengan hasil bahwa anggota Polri telah membuat perencanaan karir untuk kembali ke Polri dengan alasan ingin mensinergikan pengalaman bertugas diluar struktur untuk kemajuan Polri, namun belum sinergis dengan perencanaan karir Polri dan adanya desain pengembangan karir anggota Polri guna menunjang pelaksanaan tugas. Kesimpulan: belum ada sistem perencanaan karir yang terintegrasi bagi anggota yang ditugaskan di luar struktur dengan perencanaan karir di Polri, sehingga berdampak pada pengembangan karir anggota.

---

The focus of this study is the career planning and development of the Police Officer on Special duties at Government Institutions. The problems are the individual and organization career planning and career development. This is qualitative research. The result are the officers as informan have designed career planning to return back to Police Institution because they will develop Police institution by their capability during at Government Institution. However it is not matched with organizational (Police) career planning. There is career development program. The conclution : no integrated career planning system that manage the officer who posted at government institutions and at Police that will effect to police career development."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya masalah retensi anggota Baintelkam Polri yang cenderung keluar dari fungsi Baintelkam Polri. Untuk mengatasi masalah retensi ini, Baintelkam Polri menerapkan pembinaan karir yang ditujukan salah satunya untuk perawatan anggota. Namun permasalahannya, meskipun telah dilakukan pembinaan karir, retensi ini terjadi setiap tahunnya dari tahun 2017-2023. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Sesuai kebutuhan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tantangan dalam pembinaan karier terhadap kinerja Baintelkam Polri dan upaya mengeliminasinya.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen karir, teori kinerja, konsep pembinaan karir, konsep strategi, dan Perkap Polri No. 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Pembinaan Karier Anggota Polri, serta Peraturan Kepolisian No 2 Tahun 2018 TentangPenilaian Kinerja. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah masalah dan tantangan yang harus dihadapi dalam pembinaan karier Baintelkam Polri. Tantangan utama di aspek internal adalah menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi intelijen di tengah perubahan dinamis dalam lingkungan global, dengan ancaman seperti teknologi terbaru, ancaman siber, dan tingkat stres yang tinggi karena tugas sensitif. Tantangan selanjutnya berasal dari aspek eksternal yang berasal dari masalah kerja sama, termasuk dengan lembaga lain, serta isu teknis dan keamanan informasi. Strategi dalam sistem pembinaan karir yang lebih baik untuk penguatan kinerja Baintelkam Polri, selama ini diterapkan dengan perencanaan karir, rotasi kerja, dan pemanfaatan teknologi.

---

This research is motivated by the problem of retention of Baintelkam Polri members who tend to leave the function of Baintelkam Polri. To overcome this retention problem, Baintelkam Polri implements career coaching, one of which is aimed at member maintenance. However, the problem is, even though career coaching has been carried out, this retention occurs every year from 2017-2023. Therefore, an appropriate solution is needed to overcome this problem. In accordance with these needs, this research is aimed at analyzing the challenges in career development regarding the performance of the National Police's Baintelkam and efforts to eliminate them.

The theories used in this research are career management theory, performance theory, career coaching concept, strategy concept, and Police Chief Regulation No. 9 of 2016 concerning the Career Development System for Police Members, as well as Police Regulation No. 2 of 2018 concerning Performance Assessment. This type of research is qualitative research with the method used in this research is the field research method.

The results of this research show that there are a number of problems and challenges that must be faced in career development for the National Police Security Agency. The main challenge in the internal aspect is maintaining the security and confidentiality of intelligence information amidst dynamic changes in the global environment, with threats such as the latest technology, cyber threats, and high levels of stress due to sensitive tasks. The next challenge comes from external aspects originating from cooperation problems, including with other institutions, as well as technical and information security issues. Strategies in a better career development system to strengthen the performance of the National Police's Security and Intelligence Agency have so far been implemented through career planning, job rotation and the use of technology."

"ABSTRAKTesis ini membahas efektivitas Assessment Center sebuah studi kasus pada Assessment Center Polri sebagai suatu metode penilaian kompetensi seseorang calon pejabat Polri yang menjadi prasyarat sebelum menduduki suatu jabatan tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat ini Assessment Center Polri belum efektif, dan menyarankan bahwa perlu pembentukan struktur organisasi Assessment Center Polri dan penetapan Hubungan Tata Cara Kerja dengan Satuan kerja Polri yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia Polri.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the effectiveness of Assessment Center: A case study of Assessment Center of Indonesian National Police (INP) as a method for measuring of candidates competencies before occupying a certain position in Indonesian National Police (INP). This research is qualitative descriptive interpretative design. The data were collected by means of depth interview. The research concluded that Assessment Center of Indonesian National Police is ineffective, since then the researcher suggest to build an organization structure of Assessment Center of Indonesian National Police and to design a certain work relation with any unit in Indonesian National Police (INP) which deal with managing human resources."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi pelayanan publik menuju Polri yang Presisi khususnya terkait perwujudan SDM yang unggul di era Police 4.0 yang dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju yang belum optimal. Masih ditemukan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota baik terkait dengan pungli maupun tidak professional dalam bertugas. Selain itu, juga masih banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan kinerja Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju. Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menganalisa bentuk integritas personel, kompetensi personel serta balancing integritas dan kompetensi Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi.Pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori keseimbangan, teori integritas, teori kompetensi, teori manajemen stratejik serta komsep Polri Presisi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk integritas Satuan lalu Lintas Polresta Mamuju dalam mewujudkan Polri yang Presisi yakni berkomitmen tinggi untuk tidak KKN, jujur, bersikap adil, bekerja sesuai SOP, serta tidak menyalahgunakan wewenang dan jabatan. Adapun kompetensi yang dimiliki personel yakni pengetahuan terkait UU No. 22 Tahun 2009, keterampilan teknis pada bidang lalu lintas serta memiliki sikap dan perilaku yang professional, akuntabel dan bertanggung jawab. Strategi dalam membentuk balancing integritas dan kompetensi dapat ditempuh dengan melakukan reformasi birokrasi dalam mewujudkan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0, memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana transfer knowledge, etika dan integritas dari role model kepemimpinan, memperkuat sistem operasional prosedur melalui kerjasama dengan lembaga pendidikan di luar Polri, serta melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja berdasarkan dorongan semangat dari remunerasi dan control sosial.

---

This research is motivated by the existence of a transformation of public services into a Precise Police, especially related to the realization of superior human resources in the Police 4.0 era carried out by the Mamuju Police Traffic Unit which has not been optimal. There are still many violations committed by members, both related to extortion and not being professional in their duties. In addition, there are still many public complaints related to the performance of the Mamuju Police Traffic Unit. Based on these problems, this research is aimed at analyzing the forms of personnel integrity, personnel competence and balancing the integrity and competence of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police.

The analytical tools in this study are the theory of balance, the theory of integrity, the theory of competence, the theory of strategic management and the concept of Precision Police. This type of research is a qualitative research with an exploratory approach.

The results of this study indicate that the form of integrity of the Traffic Unit of the Mamuju Police Traffic Unit in realizing a Precision Police is a high commitment not to KKN, being honest, being fair, working according to SOPs, and not abusing authority and position. The competencies possessed by personnel are knowledge related to Law no. 22 of 2009, technical skills in the field of traffic and have a professional, accountable and responsible attitude and behavior. Strategies in establishing a balance of integrity and competence can be pursued by carrying out bureaucratic reform in realizing superior Polri human resources in the Police 4.0 era, utilizing information technology as a means of transferring knowledge, ethics and integrity from leadership role models, strengthening operational procedures systems through collaboration with educational institutions in outside the National Police, as well as carrying out reforms, improvements and performance enhancements based on encouragement from remuneration and social control."

"Berbagai permasalahan masih ditemukan dalam pelaksanaan pelatihan Penyidik Reserse Kriminal yang menyebabkan pelatihan tersebut tidak efektif, hal tersebut mengindikasikan proses analisis kebutuhan yang dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan belum terlaksana dengan baik, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap analisis kebutuhan pelatihan penyidik Reserse Kriminal di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri sesuai indikator analisis kebutuhan Noe (1999). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivism, pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis kebutuhan pelatihan yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri belum menggambarkan kebutuhan akan pelatihan yang sebenarnya ahl ini disebabkan dalam analisis organisasi yang dilakukan belum terlaksana dengan baik dikarenakan dalam menyusun kebijakan pendidikan dan pelatihan tidak melibatkan seluruh anggota Polri selain itu dukungan kepada anggota untuk mengaplikasiakan ilmu yang didapat dalam pekerjaan masih sangat kurang serta minimnya dukungan anggaran pelatihan.  Analisis tugas yang selama ini dilakukan hanya mempertimbangkan pemenuhan persyaratan penyidik dan juga mempertimbangkan tindak pidana yang sedang marak terjadi dan yang menjadi atensi pimpinan, penilaian terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab penyidik belum dijadikan bahan pertimbangan penyusunan program pendidikan dan pelatihan. Analisis individu belum dilakukan, karena penilaian kompetensi anggota dan penilaian kinerja anggota belum dijadikan petimbangan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan.

---

Various problems were still found in the implementation of the Criminal Investigator Training which caused the training to be ineffective, indicating that the needs analysis process carried out before the training had not been carried out properly, therefore this study aimed to analyze the Criminal Investigator investigator training needs analysis in The National Police Education and Training Institute is in accordance with the indicators of needs analysis Noe (1999). This study uses a post-positivist approach, data collection is done by document studies and interviews which are then analyzed data. The results showed that the training needs analysis carried out by the National Police Education and Training Institution had not yet described the training needs that ahl actually caused because the organization`s analysis had not been carried out properly because the education and training policies did not involve all members of the National Police. members to apply the knowledge acquired in the work are still very lacking and the lack of training budget support. Analysis of the tasks that have been carried out only consider the fulfillment of investigators' requirements and also consider criminal offenses that are rampant and those that are at the attention of the leadership, the assessment of the tasks that are the responsibility of investigators has not been taken into consideration in preparing education and training programs. Individual analysis has not been carried out, because the assessment of members competencies and the assessment of member performance has not been taken into consideration in the preparation of education and training programs."