Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai pengalaman hidup individu yang menjalani pernikahan antaragama dan bagaimana mereka memaknai pengalaman tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan lima individu yang menjalani pernikahan antaragama. Melalui pendekatan dialektik, peneliti mampu memahami bagaimana agama berdampak pada diskursus yang berlangsung dalam pernikahan antaragama dan rumah tangganya. Lima tema dialektik teridentifikasi, yakni: otonomi dan koneksi, keterbukaan dan perlindungan, kebaruan dan prediktabilitas, akomodasi dan intervensi, dan kenyamanan dan ketidaknyamanan. Dua tema dialektik terakhir muncul dari temuan penelitian. Melalui lensa teori strukturasi, peneliti menemukan bagaimana individu mengapropriasikan struktur untuk menormalisasi, menjustifikasi, dan melegitimasikan pernikahan antaragamanya. Peneliti juga menemukan beberapa aspek yang berkontribusi dalam memfasilitasi relasi kuasa dalam rumah tangga antaragama, yakni: gender, relasi hierarkis, dan pengetahuan. Terakhir, individu dalam pernikahan antaragama juga mempraktikkan agensi mereka untuk membangun solidaritas keluarga, sistem moral anak, dan juga mengajarkan anak untuk terbiasa dengan keberagaman.

---

ABSTRACT

"

"In a heterogenic country, such as Indonesia, an intercultural marriage is always possible. Many data reveal that intercultural marriages potentially are more troubled than marriages of the same culture. Leslie Baxter and Montgomery's theory (1998) on relational dialectics analyzed the strains that are conjoined in a romantic relationship."

"ABSTRAKTesis ini membahas proses adaptasi identitas antara suami perwira militerdengan istri warga sipil dalam pernikahan militer. Sebelum menguraikan tahapanidentitas, akan dibahas manajemen identitas kedua pasangan yang berdampak padakomunikasi mereka saat beradaptasi. Identitas selalu mengalami perubahan danidentitas setiap pasangan tidak akan sama satu dengan yang lain, seperti: identitassuku, agama, usia, keluarga, lingkungan sosial, organisasi, dll. Setelah mengetahuimanajemen identitas yang terjadi diantara kedua pasangan, kemudian diuraikansecara mendalam proses adaptasi dari setiap pasangan. Penelitian ini menggunakanpendekatan konstruktivis dengan menggunakan teori manajemen identitas dan prosesadaptasi model kurva-u (fase honeymoon, kejutan budaya, penyesuaian, adaptasi).Model kurva u bersifat jangka pendek yang sesuai digunakan untuk menganalisaproses adaptasi pasangan yangbaru menikah. Sifat penelitian adalah deskriptif danmemakai metode fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancaramendalam. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa persamaan identitasmenuntun pada keberhasilan komunikasi saat beradaptasi. Peneliti menemukanbahwa fase penyesuaian dalam model kurva-u paling menentukan bagaimanapasangan mampu mencapai adaptasi identitas yang berdampak pada adaptasi dilingkungan militer. Suami sebagai host membimbing istri dalam memberi informasitentang kehidupan militer dan istri sebagai pendatang mampu mengurangiketidakpastian dan kecemasan dengan bersedia membangun komunikasi dengansenior.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about an identity adapt process between a militaryofficer and a civilian in a marriage. Before we started the discussion, the identity’smanagement of this couple which can influence communication process will bedescribed. An identity always change, and the identity of each marriage couple areabsolutely different, such as: tribe’s identity, religion, ages, family, social life,organization, etc. Furthermore, I would elaborate the adapt process of some marriagecouple specifically. This research apply the constructivist approach with amanagement identity theories and u-curve adapt process model (honeymoon phase,culture shock, adjustment, adaptation). The research use descriptive explanations andapply a phenomenological methods. The data gathered technique is through in-depthinterview. The results of this study show that the identity similarities lead to successwhen adapting communication. From the u-curve phase model, the important thing iswhen a husband acts as a host that can guide his wife entering the military life. And awife as a new comer, she should reduce her uncertainty and anxiety with build agood communication in military life especially with the higher rank."

"Permasalahan dalam penelitian ini adalah dimungkinkan adanya kontradiksi di luar konsep besar Baxter atas pemaknaan terhadap masalah hubungan pernikahan jarak jauh ASN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana bentuk dialektika relasional dari kontradiksi yang terjadi pada kedua individu dalam pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh dengan mengembangkan tiga konsep besar Baxter. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, metode penelitan studi kasus, dan dengan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian, individu mengalami kontradiksi di berbagai macam tema wacana. Kontradiksi tiga konsep besar Baxter juga ditemukan pada penelitian ini yaitu: otonomi-terikat, keterbukaaan-ketertutupan, serta kepastian-ketidakpastian. Penelitian ini menemukan kontradiksi baru di luar konsep besar dalam beragam tema wacana yang diperjuangkan yaitu: kehadiran-ketidakhadiran, hadir-tidak hadir, bersama-tidak bersama, terlibat-tidak terlibat, ideal-realita, serta percaya-tidak percaya.

---

The problem in this research is that it is possible that there are contradictions outside of Baxter's big concept regarding the meaning of the problem of long-distance marriage relationships among civil servant in Ministry of Publics Works and  Housing. For this reason, this research wants to find out what kind of relational dialectics forms from the contradictions that occur two individuals in a couple who are in a long-distance marriage relationship by developing Baxter's three big concepts. This research uses a constructivist paradigm, case study research method, and a qualitative approach. As the result, individuals experience contradictions in various discourse themes. The contradictions of Baxter's three major concepts were also found in this research, which are: autonomy-connected, openness-closedness, as well as certainty-uncertainty. This research found new contradictions outside the major concept in various discourse themes being fought for, namely presence-unpresence, present-unpresent, together-not together, involved-not involved, ideal-reality, and believe-not believe."

"Penelitian ini membahas perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil dengan melakukan analisis langsung terhadap peraturan di Indonesia yaitu KUHPerdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dan wawancara di Kantor Catatan Sipil pada Kantor Catatan Sipil Depok ditemukan fakta bahwa Kantor Catatan Sipil Depok tidak melakukan pencatatan perkawinan beda agama namun hanya mengeluarkan surat keterangan yang kedepannya diperlukan dalam pengurusan dokumen-dokumen seperti kartu keluarga dan akte kelahiran. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Sebagai sebuah instrumen hukum, ukuran tingkah laku atau kesamaan sikap standart of conduct, juga berfungsi sebagai suatu perekayasaan untuk mengubah masyarakat ke arah yang lebih sempurna dan sebagai alat untuk mengecek benar tidaknya suatu tingkah laku. Jika asumsi ini dimasukkan pada Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka pembaruan terhadap beberapa pasal dalam undang-undang ini khususnya pada pasal 2 ayat 1 yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan perkawinan beda agama, menjadi sebuah keharusan.

---

This research discusses about the reporting of interfaith marriage in Civil Registry Office Depok with direct analysis of the rules in Indonesia, namely KUHPerdata and Undang undang No. 1 Year 1974 on marriage.This research is a normative juridical by the method of processing and analyzing data using a qualitative approach. The results of research and interviews inCivil Registry Office Depokwas found the fact that Civil Registry Office Depok did not record the interfaith marriage but only issued a certificate required in the future to obtain documents such as family card and birth certificate. Undang undang No. 1 Year 1974 on Marriage giving no place to the interfaith marriage. As a legal instrument, the size of similarity behavior or attitude standard of conduct, also has a function as a modified to transform society toward a more perfect and as a tool to check whether the behaviour right or wrong. If this assumption is included in Undang undang No. 1 Year 1974 on marriage, the update to some of the provisions in Undang undang especially in Article 2 paragraph 1 is often used as a reference for the issue of interfaith marriage, becomes a necessity."

"Pembentukan sebuah keluarga pada mulanya berawal dari kesepakatan antara seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan bersama dalam suatu perkawinan. Untuk melangsungkan suatu perkawinan dalam rangka membangun keluarga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974. Permasalahan yang timbul dari apa yang diatur dalam undang-undang ini adalah tidak diaturnya mengenai perkawinan beda agama, timbullah pertanyaan mengenai kedudukan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama, mengapa hal ini masih terus terjadi di dalam masyarakat Indonesia, sejauhmana pengaruh hak asasi manusia jika dihubungkan antara kebebasan dalam perkawinan dengan kemerdekaan memeluk agama, dan peranan kantor catatan sipil dalam menghadapi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama tersebut. Untuk menjawab semua permasalahan di, atas penulis melakukan metode pengumpulan data dengan jalan melakukan penelitian di lapangan serta melakukan metode analisa data balk dari data sekunder maupun data primer. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama jelas-jelas bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dalam hal ini Pasal 2 ayat 1, namun segelintir masyarakat di Indonesia yang menghendaki adanya pengaturan terhadap perkawinan beda agama dengan alasan untuk menegakkan hak asasi manusia yaitu hak untuk memilih jodoh dalam perkawinan dan juga hak untuk melaksanakan agama dan kepercayaan yang dianut kurang mendalami ajaran agamanya masing-masing yang jelas-jelas tidak menghendaki perkawinan terhadap mereka yang berbeda iman, dalam praktek perkawinan beda agama yang dilangsungkan tidak mempunyai dasar hukum tetapi dalam pencatatannya ternyata kantor catatan sipil tetap menerima dan mencatatkan perkawinan tersebut."

"ABSTRAKDalam Garis - Garis Besar Haluan Negara Tahun 1988 - 1993 di bidang hukum dinyatakan bahwa pembangunan hukum ditujukan untuk memantapkan dan mengamankan pelaksanaan pembangunan dan hasil - hasilnya, menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota masyarakat dapat menikmati iklim kepastian dan ketertiban hukum, lebih memberi dukungan dan pengarahan kepada upaya pembangunan untuk mencapai kemakmuran yang adil dan merata serta menimbulkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung jawab sosial pada setiap anggota masyarakat.Selanjutnya GBHN Tahun 1988 - 1993 tersebut menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkatkan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpadu antara lain kondisi dan unifikasi bidang-bidang hukum tertentu serta penyusunan perundang undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang claim masyarakat.Dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan pembangunan hukum nasional, hukum Islam telah berpartisipasi aktif karena hukum Islam ini bersumber pada sumber yang abadi, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah, serta dilengkapi pula dengan Ijtihadlar-Ra'yu, yang manifestasinya berupa Ijma' dan Qiyas. Suatu kenyataan pula bahwa masyarakat Indonesia sebagian besar beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan agar dalam penyusunan hukum nasional pihak berwenang mengindahkan hukum Islam.Salah satu upaya menuju ke arah pembangunan hukum sebagaimana ketentuan di dalam GBHN tersebut, yang berhubungan dengan perkawinan dan hukum fikih Islam telah ada yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan ini diundangkan tanggal 2 Januari 1974 dan melalui peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.9 Tahun 1975, berlaku secara efektif mulai Tanggal 1 Oktober 1975.Undang-Undang ini mengatur tentang perkawinan secara nasional, jadi berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia. Adanya undang-undang yang bersifat nasional ini memang mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia karena selain sifatnya yang nasional itu, juga menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini berlaku dan menjadi pegangan bagi berbagai golongan dalam masyarakat.

---

"

"Perkawinan beda agama sekarang merupakan sesuatu yang menjadi hal yang dianggap biasa bagi penganut agama Islam. Hal itu sebenarnya bertentangan dengan aturan agama Islam seperti yang telah ditetapkan dalam al-Quran. Dalam hukum Islam telah ditetapkan bahwa perkawinan beda agama dilarang, dalam peraturan Negara juga tidak dibenarkan karena peraturan Negara mengenai perkawinan yang diatur dengan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga harus mengacu pada peraturan agama para penganutnya. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam aturan hukum Islam. Upaya apa yang bisa ditempuh oleh pasangan beda agama yang tetap akan melaksanakan perkawinan mereka. Dan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apa dimungkinkan untuk melaksanakan perkawinan bagi pasangan beda agama. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 terhadap pasangan beda agama yang menikah diluar negeri.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil dari analisa data bersifat kualitatif. Dan kesimpulan dari analisa bersifat evaluatif.Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perkawinan beda agama adalah haram hukumnya baik itu bagi wanita Muslim dengan pria non muslim maupun antara pria muslim dengan non muslim. Secara hukum Negara dapat dilakukan suatu penyeludupan hukum tapi secara hukum agama tetap adalah haram hukumnya."

"Tesis ini membahas mengenai aspek hukum yang timbul dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan yang berakhir karena pihak yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dunia dalam Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2014/PN Dps. Tesis ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai perlindungan dan hak anak yang dilahirkan dan kedudukan orang tua yang hidup terlama sebagai wali bagi anaknya. Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dampak hukum yang timbul dapat dilihat dari berbagai aspek antara lain tentang kewarganegaraan, kedudukan anak, harta yang diperoleh anak dalam perkawinan dan dalam kondisi anak tersebut masih berada di bawah umur. Dalam hal mengurus harta warisan si anak, dimana orang tua yang hidup terlama adalah warga negara asing, maka dilakukan perwalian. Penelitian ini menyarankan bahwa orang tua yang hidup terlama dan berwarganegara asing merupakan wali menurut undang-undang, namun perwalian dapat diberikan kepada pihak lain apabila orang tua yang yang hidup terlama tersebut memberikan persetujuannya secara tertulis.

---

This thesis discusses the legal aspects that arise in the different nationalities mixed marriage ended because of different nationality parties Indonesian citizen died in Determination No. 218 / Pdt.P / 2014 / PN Dps. This thesis aims to increase knowledge about the protection and the rights and position of children born of parents who lived the longest as regent for her son. This study is a normative legal research. The study concluded that the impact of the laws that arise can be viewed from various aspects such as citizenship, the position of the child, the child acquired the property in marriage and in the condition of the child is still under age. In terms of taking care of the child's inheritance, in which parents who live longest are foreign nationals, then the guardianship. This study suggests that older people who live the longest and foreign citizenship is a statutory guardian, but guardianship may be provided to other parties if the parents are living the longest given its written consent."