Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Studi mengenai media massa, khususnya teori penentuan agenda, menjadi lebih dinamis dan menarik sejak kemunculan internet. Perubahan ini memprediksi bahwa era penentuan agenda mungkin akan segera berakhir karena setiap individu memiliki agenda media eksternal masing-masing yang lebih terfragmentasi. Fenomena ini melahirkan teori penentuan agenda terbalik yang mengatakan bahwa isu atau agenda publik yang muncul dalam media sosial bisa memengaruhi agenda media massa tradisional dalam waktu yang singkat. penelitian ini bertujuan untuk melihat proses yang terjadi di Indonesia dalam konteks pemilihan umum 2019. Studi kasus digunakan dalam penelitian ini, dan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi dan studi literatur. Sedangkan teknik analisis yang dipakai ialah teknik pembangunan penjelasan. Penelitian dilakukan dengan melakukan observasi terhadap dua aktor politik dalam akun twitternya. Hasil penelitian menunjukan proses penentuan agenda terbalik yang terjadi melewati tiga tahapan penentuan agenda terbalik. Namun, terdapat beberapa temuan berbeda dengan studi-studi sebelumnya.

---

The study of mass media, especially agenda-setting theory, has become more dynamic and interesting since the advent of the internet. This change predicts that the agenda-setting era will probably end because everyone now has their own more fragmented external media agenda. This phenomenon evokes the emergence of reversed agenda-setting theory, which states that public issues or agendas that appear on social media can affect the agenda of traditional mass media in a short time. This research aims to look at the reversed agenda-setting process that occurs in Indonesia in the context of the 2019 general election. Case studies are used in this study, and the data collection techniques used are observation and literature studies. Moreover, the analytical technique used is explanation building technique. This research was conducted by observing two political actors in their twitter accounts. The results of the study show that the process of reversed agenda-setting occurred throught three stages of reversed agenda-setting. However, there are several different findings from previous studies.

"

"Film dokumenter menggambarkan dan meliput realitas, dalam era media massa dokumenter dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyelidiki, memicu diskusi terbuka tentang isu-isu terkini dan membayangkan dampak pengetahuan dan produksi. Agenda setting adalah sebuah konsep yang telah digunakan di politik dalam mengatur informasi mana yang dianggap paling penting bagi publik. Dengan penggambaran realita, dokumenter dapat membentuk opini publik yang dapat digunakan sebagai alat penyusunan agenda. Film dokumenter Sexy Killer dirilis di Youtube, 14 April 2019 disaat suasana pemilihan presiden 2019. Film tersebut menampilkan apa yang ada di balik industri pertambangan batu bara dan efek sampingnya terhadap lingkungan dan masyarakat serta mengungkap beberapa tokoh politik termasuk kedua pasangan calon presiden. Melalui penelitian sekunder, studi pustaka dokumenter, dan menganalisis artikel berita, makalah penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh agenda setting Pilpres 2019 dan apakah film dokumenter dapat dikategorikan sebagai upaya agenda setting.

---

Documentary film depicts and covers reality, in this era of mass-media documentary can be utilised as a tool to investigate, trigger open discussion of current issues and imagining impact of knowledge and production. Agenda setting is a concept that has been used in politics as it sets which information is perceived most important to the public. With its depiction of reality, documentary can mold public opinion which can be used as a tool of agenda setting. The documentary film Sexy Killer was released on Youtube, April 14th 2019 during the 2019 presidential election atmosphere. The film shows what is behind the coal mining industry and its side effects to the environment and the community and exposes several political figures including the two presidential candidates. Through secondary research, literature review of the documentary and analysing news articles, this research paper aims to understand the effects of agenda setting in the 2019 presidential election and whether the documentary can constitute as one."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh trending topics politik pada media sosial Twitter dan haluan politik pemilik terhadap durasi berita-berita politik di Metro TV dan TV One selama bula November 2015. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui perbedaan berita-berita politik trending  pada dua stasiun televisi tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi campuran (mixed method) yakni menguji secara kuantitatif pengaruh trending topics politik terhadap berita-berita politik di Metro TV dan TV One dan perbedaan berita-berita politik trending  pada ke dua stasiun televisi selama bulan November 2015. Penelitian ini juga dilakukan secara secara kualitatif dengan mewawancarai secara mendalam produser-produser di kedua televisi untuk mengetahui pengaruh haluan politik pemilik terhadap pembentukan agenda berita-berita politik. Penelitian ini mendapati hubungan korelasional di antara peringkat trending topics politik di Twitter dan durasi berita-berita yang mengulas topik politik trending di TV One. Namun penelitian ini tidak menemukan bukti yang sama pada durasi berita-berita politik topik politik trending tersebut di Metro TV. Penelitian ini tidak menemukan perbedaan secara signifikan berita-berita politik trending pada dua stasiun televisi. Hasil wawancara kualitatif mendapati besarnya dominasi haluan politik pemilik terhadap proses penyusunan agenda dan pengemasan berita-berita politik pada dua stasiun televisi. Hasil penelitian ini memiliki implikasi positif terhadap pengembangan kajian teori agenda-setting dan terhadap dua bidang praktis yakni media dan politik.

---

The present study investigates the influence of Twitter political trending topics in November 2015 and the media owner's political orientation on the national television political news agenda-setting in Indonesia. Study findings are based on the quantitative content analysis of both of Twitter trending topics and Metro TV and TV One political news aired during November 2015, and the qualitative study using in-depth interviews with the political TV news producers of the two televisions. Results suggest that, there is a significant positive correlation between the ranking number of the political trending topics and the duration of  the political news on TV One. But there is no significant positive correlation was found in the political news on Metro TV. The qualitative study reveals that the TV political news production jobs influenced by the owner's political orientations. The social media agenda is giving a balance to the power of the owner's political orientation on affecting traditional media agenda. The results give positive implications to both of the academic research of agenda-setting theory and media and political practice."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan. Untuk mengetahui proses agenda setting dalam kajian sentralisasi pengadaan, peneliti menganalisis dengan mengadopsi teori agenda setting milik Kingdon dan menggunakan tiga dimensi, yaitu aliran masalah, aliran politik, dan aliran kebijakan. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist dan hasil penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait dan menggunakan data- data sekunder. Kajian sentralisasi pengadaan merupakan solusi kebijakan yang ditawarkan Pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengadaan dan mendorong pengadaan ke arah yang lebih baik. Dari penelitian ini dapat dilihat dalam proses agenda setting kajian sentralisasi pengadaan, masalah-masalah pengadaan telah menjadi masalah publik yang dirasakan oleh beragam actor pengadaan, namun sentralisasi pengadaan tidak menjadi solusi tunggal untuk menyelesaikan masalah- masalah pengadaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya dorongan oleh aktor-aktor politik untuk memasukan isu pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Selain tidak adanya dorongan politik, terdapat ketidaksesuaian masalah pengadaan dengan solusi yang ditawarkan Pemerintah Indonesia, sehingga terdapat resistensi dalam memasukan sentralisasi pengadaan ke dalam agenda resmi pemerintah. Maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu mengkaji ulang sentralisasi pengadaan agar kebijakan yang dihasilkan mampu mendorong pengadaan yang lebih baik.

---

The research aims to analyze the agenda setting process in the procurement centralization study. To figure out the agenda setting process in the procurement centralization study, researcher using Kingdon's agenda setting theory and using three dimensions, namely the problem streams, political stream, and policy streams. The results of this research were obtained through in-depth interviews with relevant informants and using secondary data. The procurement centralization study is a policy solution offered by the Government of Indonesia to solve procurement problems and to make a slightly improved on provurement system.

From this research, researcher found that agenda setting process of the procurement centralization study, procurement problems have become a public issue felt by various procurement actors, but centralization of procurement is not a single solution to resolve procurement problems. The lack of encouragement by political actorsmakes procurement issues more difficult to be included on the governments official agenda. In addition to the lack of political impetus, there is a mismatch between the procurement problems and the centralization of procurement which was initiated by the Government of Indonesia which makes it increasingly difficult to centralize procurement into the official government agenda. Accordingly, National Public Procurement Office needs to review the centralization of procurement so that the resulting policy is able to encourage procurement into a better system."

"Tesis ini membahas mengenai agenda setting isu pekerja migran di ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Serta strategi politik luar negeri Indonesia pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011 terutama dalam isu pekerja migrant. Selain itu peneliti akan menganalisa mengenai faktor-faktor internal dan ekstenal yang mempengaruhi perumusan strategi politik luar negeri Indonesia, pada khususnya strategi Indonesia dalam isu pekerja migrant pada KTT ke-19 ASEAN tahun 2011. Pada bagian ini akan dianalisa mengenai faktor-faktor internal yang mempengaruhi Indonesia dalam penyusunan dan perumusan politik luar negerinya. Serta faktor eksternal yang mempengaruhi Indonesia dalam perumusan politik luar negerinya terdin atas posisi Indonesia dalam ASEAN tentang isu pekerja migrant dan tuntutan tanggung jawab dari negara besar kepada ASEAN untuk memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya HAM para pekerja migrant.

---

This thesis discusses the issue of setting the agenda in the ASEAN migrant workers in Indonesia?s foreign policy the second term of President Susilo Bambang Yudhoyono. Also Indonesia?s foreign policy strategy in the 19th ASEAN Summit in 2011, especially the issue of migrant workers. In addition the researchers will analyze the factors that affect the intemal and extemal formulation of Indonesia's foreign policy strategy, in particular Indonesia strategy on the issue of migrant Workers in the 19th ASEAN Summit in 2011. In this section we will analyze the intemal factors that affect Indonesia in the preparation and formulation of foreign policy. And extemal factors that affect Indonesia in the formulation of foreign policy consists of Indonesia in the ASEAN position on the issue of migrant Workers and demands great responsibility of the ASEAN countries to pay attention to Human Rights (HAM), particularly the human rights of migrant Workers."

"Penelitian ini membahas peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan dalam proses agenda setting pada Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition di Filipina tahun 2012-2013. Dalam mengkaji peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan tentang proses agenda setting Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition, penulis menggunakan teori agenda setting dan konsep NGO untuk menganalisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Fokus penelitian ini terletak pada peran SELDA dan Karapatan sebagai NGO yang bergerak di bidang HAM dalam proses agenda setting Kebijakan Human Rights Victims Reparation and Recognition. Peran yang dilakukan oleh SELDA dan Karapatan adalah 1 advokasi terhadap isu Human Rights Victims Reparation and Recognition; 2 artikulasi kepentingan Pemerintah Filipina.

---

This study examines the roles performed by SELDA and Karapatan in the agenda setting process on Human Rights Victims Reparation and Recognition Act in the Philippines 2012 2013. In examining the roles performed by SELDA and Karapatan in the agenda setting process of Human Rights Victims Reparation and Recognition Act, the authors use the agenda setting theory and the concept of NGO to analyze. This study is a descriptive research using qualitative method. The focus of this study lies in the role of SELDA and Karapatan as NGOs working in the field of human rights in the process of agenda setting the Human Rights Victims Reparation and Recognition Act. The roles performed by SELDA and Karapatan are 1 advocacy on the issue of Human Rights Victims Reparation and Recognition 2 articulation of interests of the Philippine Government."

"Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia adalah hal yang esensial, komunikasi memainkan peran penting dalam meyakinkan masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Komunikasi kredibel berdasarkan fakta dan yang terarah dan terorganisir dari hulu ke hilir adalah hal yang diharuskan dalam melakukan komunikasi krisis selama pandemi. Penyampaian pesan pentingnya vaksin covid-19 dilakukan oleh media. Pada penelitian ini ingin melihat proses transfer antar informasi yang dilakukan oleh media ke sesama media dalam menyebarkan informasi vaksin covid-19. Dengan menggunakan konsep Intermedia Agenda Setting penelitian ini mengungkapkan adanya media sentral yang dapat dijelaskan melalui konsep preferential attachment dalam jaringan. Penelitian ini menggunakan alat big data dengan mengumpulkan lebih 10,000 artikel pada rentang Agustus 2020 hingga Januari 2021. Hasil sampel tersebut kemudian dianalisis menggunakan Social Network Analysis dan Analisis Isi sintaksis yang mampu menggambarkan struktur jaringan intermedia agenda setting penyebaran informasi digital vaksin covid-19 di Indonesia, media sentral dalam jaringan dan penonjolan topik vaksin covid-19 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok media konglomerasi dalam jaringan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa dalam jaringan digital terdiri online tribal bureaucracy berupa hireaki dan Cyber Chief berupa media legasi yang mempengaruhi informasi vaksin covid-19 di Indonesia, temuan menarik dalam penelitian ini adalah ditemukannya media karismatik yang mampu menjadi media sentral dalam publikasi vaksin Covid-19 di Indonesia.

---

The implementation of the COVID-19 vaccination in Indonesia is important, communication plays an important role in convincing the public to do vaccination. Credible communication, based on facts and being directed and organized from upstream to downstream is what is required in conducting crisis communication during a pandemic. The media conveys the message of the importance of the covid-19 vaccine. In this study, researcher want to see the process of transferring information between the media to fellow media in disseminating information on the covid-19 vaccine. By using the concept of Intermedia Agenda Setting, this research reveals the existence of a central media which can be explained through the concept of preferential attachment in the network. This study uses big data tools by collecting more than 10,000 articles in the range of August 2020 to January 2021. The sample results are then analyzed using Social Network Analysis and Syntactic Content Analysis which is able to describe the structure of the intermedia network, the agenda setting the digital information dissemination of the covid-19 vaccine in Indonesia, central media in the network and the promotion of the covid-19 vaccine topic by conglomerate media groups in the network. The results of this study illustrate that in a digital network consisting of online tribal bureaucracies in the form of Hierarchy and Cyber Chief in the form of legacy media that affect information on COVID-19 vaccines in Indonesia, an interesting finding in this study is the discovery of charismatic media that is able to become a central media in the publication of Covid-19 vaccines in Indonesia"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas praktik agenda setting oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI dalam kerangka pemikiran Kriminologi Konstitutif. Penelitian ini menggunakan teori kriminologi konstitutif sebagai teori utama dan teori agenda setting sebagai teori pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan, teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur dan observasi berita untuk memperoleh data primer dan sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa praktik agenda setting merupakan sebuah bentuk dari wacana merugikan harmful discourse yang menghasilkan kekerasan simbolik berupa konstruksi sosial realitas masyarakat mengenai citra Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis examine Republic of Indonesia Parliament Agenda Setting with constitutive criminology framework. This research used constitutive criminology theory as the main theory and agenda setting theory as supporting theory for analysis. Researcher used qualitative approach with field research methods. Primary and secondary data are obtained through in depth interviews and news observation. Overall, the result shows that the practice of agenda setting is a harmful discourse which produced symbolic violence in form of social construction of the reality in society about the image of Republic of Indonesia Parliament."

"Artikel ini membahas penentuan agenda (agenda setting) Sputnik dalam pemberitaan mengenai Pemilihan Presiden Federasi Rusia tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 295 artikel berita secara tematik dari kanal berita tersebut selama periode kampanye hingga menjelang Pemilu Presiden 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan upaya-upaya pembentukan agenda setting yang dilakukan oleh Sputnik terhadap Pemilihan Presiden Federasi Rusia 2018. Artikel ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori agenda setting dari Walter Lipmann. Artikel ini juga didukung oleh kosep priming untuk melihat isu-isu yang ditampilkan oleh Sputnik. Selain itu, untuk melihat proses penentuan agenda tersebut bekerja digunakan konsep penentuan agenda dari Roger dan Dearing. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat lima isu utama yang ditampilkan Sputnik dalam berbagai kategori. Penonjolan isu merupakan awal proses, bagaimana spunik menentukan agenda medianya dalam memengaruhi agenda publik, yang juga telah memengaruhi agenda kebijakan.

---

This article discusses Sputniks agenda setting in Sputnik on its reports about the 2018 Russian Presidential Election. The study was conducted by analyzing 295 news articles thematically from the news channel during the campaign period until the 2018 Russian Presidential Election was held. The purpose of this study was to find an efforts to establish an agenda setting set by Sputnik on the 2018 Russian Presidential Election. This article uses the method of content analysis with qualitative approaches. The theory used is the agenda setting theory of Walter Lipmann. This article also is supported by priming concepts to see the issues displayed by Sputnik. In addition, to see the process of determining the agenda setting works, it was used the concept of determining the agenda setting from Roger and Dearing. The results of the analysis indicate that there are five main issues that Sputnik displayed in various categories. The prominence of the issue is the beginning of the process, how Sputnik decided its media agenda in influencing the public agenda, which has also influenced the policy agenda."

"Artikel ini membahas penentuan agenda (agenda setting) dalam pemberitaan mengenai Pemilihan Presiden Federasi Rusia tahun 2018. Penelitian dilakukan dengan menganalisis 295 artikel berita secara tematik dari kanal berita tersebut selama periode kampanye hingga menjelang Pemilu Presiden 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan upaya-upaya pembentukan agenda setting yang dilakukan oleh Sputnik  terhadap Pemilihan Presiden Federasi Rusia 2018. Artikel ini menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan kualitatif. Adapun teori yang digunakan adalah teori agenda setting dari Walter Lipmann. Artikel ini juga didukung oleh kosep untuk melihat isu-isu yang ditampilkan oleh . Selain itu, untuk melihat proses penentuan agenda tersebut bekerja digunakan konsep penentuan agenda dari Roger dan Dearing. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat lima isu utama yang ditampilkan Sputnik dalam berbagai kategori. Penonjolan isu merupakan awal proses, bagaimana spunik menentukan agenda medianya dalam memengaruhi agenda publik, yang juga telah memengaruhi agenda kebijakan.

---

This article discusses Sputnik's agenda setting in Sputnik on its reports about the 2018 Russian Presidential Election. The study was conducted by analyzing 295 news articles thematically from the news channel during the campaign period until the 2018 Russian Presidential Election was held. The purpose of this study was to find an efforts to establish an agenda setting set by Sputnik on the 2018 Russian Presidential Election. This article uses the method of content analysis with qualitative approaches. The theory used is the agenda setting theory of Walter Lipmann. This article also is supported by priming concepts to see the issues displayed by Sputnik. In addition, to see the process of determining the agenda setting works, it was used the concept of determining the agenda setting from Roger and Dearing. The results of the analysis indicate that there are five main issues that Sputnik displayed in various categories. The prominence of the issue is the beginning of the process, how Sputnik decided its media agenda in influencing the public agenda, which has also influenced the policy agenda.

 

"