Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Narapidana dan narapidana ibu hamil memiliki kebutuhan tambahan terkait hal ini pemenuhan hak kesehatannya di Rumah Tahanan Negara. Hak ini penting karena berhubungan langsung dengan ibu hamil dan juga untuk kesehatan janin itu mengandung. Tesis ini menjelaskan tentang pemenuhan hak atas kesehatan ibu hamil yang dilakukan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIA Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai 3 (tiga) orang narapidana wanita hamil yang berada di Rutan Kelas IIA, Jakarta Timur. Benda Tujuannya untuk mengetahui pengalaman dan kebutuhan narapidana wanita hamil, terutama dalam upaya memenuhi kesehatan Rutan Kelas IIA Jakarta Timur sebagai Unit Pelayanan Teknis yang bertugas melindungi HAM Tahanan dan narapidana manusia. Analisis penelitian ini menggunakan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Teori Hukum Feminis. Berdasarkan hasil didapat, Rutan Kelas IIA Jakarta Timur melakukan 4 upaya kesehatan yaitu upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif bagi narapidana dan tahanan perempuan hamil. Namun upaya kesehatan belum terpenuhi dengan baik karena Beberapa kendala tersebut antara lain kondisi overcrowding yang terjadi, anggaran fasilitas dan staf yang tidak memadai serta terbatas di pusat penahanan.

---

Pregnant women prisoners and prisoners have additional needs in this regard to fulfill their right to health in State Detention Centers. This right is important because it is directly related to pregnant women and also for the health of the fetus that is pregnant. This thesis describes the fulfillment of the rights to health of pregnant women carried out by the Class IIA State Detention Center (Rutan), East Jakarta. This study used a qualitative approach by interviewing 3 (three) pregnant female prisoners who were in the Class IIA Detention Center, East Jakarta. Object The aim is to find out the experiences and needs of pregnant women prisoners, especially in an effort to fulfill the health of the Class IIA Prison in East Jakarta as a Technical Service Unit in charge of protecting the human rights of prisoners and human prisoners. The analysis of this research uses the Human Rights Perspective and Feminist Legal Theory. Based on the results obtained, East Jakarta Class IIA Rutan has made 4 health efforts, namely promotive, preventive, curative, and rehabilitative efforts for pregnant women inmates and prisoners. However, health efforts have not been fulfilled properly due to some of these constraints, including overcrowding conditions, insufficient budget for facilities and staff and limited in detention centers."

"ABSTRAKNarapidana perempuan hamil/ menyusui merupakan minoritas dalam komunitas suatu bangsa yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana perempuan hamil dan menyusui memerlukan pembinaan yang berbeda narapidana pada umumnya. Hal ini terjadi karena narapidana perempuan dengan kondisi hamil dan menyusui memiliki fisik dan kebutuhan yang jauh berbeda dengan narapidana pada umumnya. Perawatan kesehatan reproduksi, pengobatan fisik maupun psikis, serta perlindungan terhadap anak-anak dari narapidana perempuan di dalam Lapas menjadi sangat penting karena akan menentukan masa depan narapidana dan anaknya sendiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, dan hasil dari penelitian yang diperoleh setiap Lembaga Pemasyarakatan memiliki kebijakan atas permasalahan yang berbeda-beda, hal ini didasarkan pada faktor-faktor penghambat yang mereka miliki dalam proses pembinaan di dalam Lapas. Lapas Klas II B Anak Wanita Tanggerang dirasakan cukup memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui karena akses kesehatan, perlindungan keselamatan, serta program pembinaan yang cukup efektif. Untuk Lapas Perempuan Klas II A DKI Jakarta memiliki faktor penghambat yang membuat pihak Lapas dirasakan masih kurang memenuhi hak-hak narapidana tersebut akibat dari kondisi Lapas yang over crowded. Sedangkan, Lapas Klas II A Bogor merupakan Lapas dengan permasalahan yang lebih kompleks, kondisi Lapas yang over crowded, tidak adanya akses perlindungan yang memadai, serta dilarangnya narapidana yang pasca melahirkan membawa anak ke dalam Lapas, menjadikan kebijakan Lapas ini bertentangan dengan beberapa regulasi yang ada dan belum memenuhi hak-hak narapidana perempuan hamil dan menyusui.

---

ABSTRACTPregnant and breastfeeding women's prisoners are a minority in the community of a nation in the Prison. Prisoners of pregnant and breastfeeding women require different counseling of convicts in general. This happens because female prisoners with pregnant and breastfeeding conditions have a physical and a need that is much different from the convicts in general. Reproductive health care, physical and psychological treatment, as well as protection of children from female prisoners in prison are very importance because it will determine the future of inmates and their own children. In this study, the authors use normative juridical research methods focused on assessing the application of norms or norms in positive law, and the results of research obtained by each the prison have policies on different issues, the inhibiting factors they have in the coaching process within the prisons. Prisons Class II B Child Tanggerang is sufficient to fulfill the rights of pregnant and lactating female prisoners because of health access, safety protection, and effective coaching programs. For prisons of Women Class II A DKI Jakarta has an inhibiting factor that makes the prisons felt is still not meet the rights of prisoners is due to the condition of prisons are overcrowded. Meanwhile, Prisons Class II A Bogor is prisons with more complex problems, overcrowded prisons, inadequate access to protection, and prohibition of post partum prisoners bringing children into prisons, making this prison's policy contrary to some existing regulations and has not fulfilled the rights of pregnant and breastfeeding women's prisoners. "

"Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita memiliki akses lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi, dan pengobatan sering lebih terbatas di lembaga pemasyarakatan wanita. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; (3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu ruangan bersama narapidana wanita lainnya. Ini terjadi karena memang tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; selain itu kuantitas petugas kesehatan belum terpenuhi secara proposional; anggaran perawatan kesehatan yang belum memadai; dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita sebagai hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana wanita merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

---

Women prisoners are part of the community of nations. As a human, she has statutory rights to be respected and upheld by the state, government, law, and everyone for the respect and protection of human dignity. In performing the training of women prisoners, should be distinguished from coaching on the men prisoners because women have a difference both physically and psychologically with male prisoners. Women prisoners have less access to health services compared with male prisoners. Reproductive health care is also limited and various promotional materials, information, health and medicine is often more limited in the women's correctional facility. For that purpose, the problems presented in the present study included: (1) How is the protection of women prisoner are reviewed from the perspective of human rights, (2) How does the role of correctional officers in helping to fulfilment the health rights of women prisoners, (3) How is the fulfillment of women prisoners health rights. This research was conducted at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang using a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondent.

From the result of the study, the author concludes that a state correctional facility is insufficient and the lack of adequate care and facilities. During this time, if there are women prisoners who are pregnant and giving birth along with the born child to remain in one room with other women prisoners. This occurs because the unavailability of special rooms for women prisoner who are pregnant, giving birth, and breastfeeding. Next, is seen that the implementation of health services to women prisoners have not been performing well and optimally because health workers have not been fulfilled proportionally; budgeted fund health care still less proportional; also facilities and infrastructures is still very limited, so that the fulfillment of women prisoners health rights at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang has not been implemented maximally. in an effort to the fulfillment of the health rights of women prisoners as human rights, government has the duty and authority for the welfare of women prisoners and have an obligation to respect, protect, and fulfill those rights. One of the implementation is the responsibility of the government budget to provide adequate to health development. The fulfilment of the right to health is the right of women prisoners for everyone to increase the degree of optimal health."

"Kriminalitas merupakan masalah sosial yang jumlahnya meningkat setiap tahunnya di Indonesia. Konsekuensi akibat melakukan tindak pidana adalah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Lingkungan lembaga pemasyarakatan berpotensi menimbulkan gangguan kejiwaan dan berpengaruh terhadap kualitas hidup narapidana, terutama narapidana wanita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gangguan jiwa pada narapidana wanita dan hubungannya dengan masing-masing domain kualitas hidup. Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional dengan memanfaatkan kuesioner MINI ICD-10 untuk mendiagnosis gangguan jiwa serta kuesioner WHOQOL-BREF untuk skoring kualitas hidup. Dilakukan dari Agustus-Oktober 2015 di Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA Jakarta Timur. Data dianalisis dengan menggunakan Pearson Chi-square. Dari 104 responden, 61 diantaranya memiliki gangguan jiwa dengan gangguan jiwa terbanyak adalah episode psikotik berulang. Dari 61 responden dengan gangguan jiwa, 39 orang memiliki kualitas hidup buruk pada domain kesehatan fisik (p=0,90). Pada domain psikologis, 30 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk(p=0,50). Pada domain hubungan sosial, 43 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk serta pada domain lingkungan(p=0,47), 43 dari 61 responden memiliki kualitas hidup buruk (p=0,56). Berdasarkan uji hipotesis tidak ditemukan hubungan yang bermakna antara gangguan jiwa dengan kualitas hidup pada narapidana wanita. Ketiadaan makna tersebut dapat disebabkan oleh adanya ketidaksadaran responden terhadap gangguan jiwa yang diderita, ketersediaan fasilitas, dan perbedaan respon adaptasi. Walaupun demikian, sebagian besar narapidana wanita memiliki kualitas hidup yang buruk.

---

Criminality is a social problem, which keep increasing after years in Indonesia. The consequence for committing a criminal action is imprisoned. Being held in prison can be a burden for offenders especially the female offenders, thus it led to mental illness. Mental illness can affect many aspects in life, in other words, individual's quality of life. Based on those facts, this research aim to get the relationship between mental illness and four domains of quality of life. This research has cross-sectional design which all the data was collected using two main questionnaires, MINI ICD-10 to diagnose the mental illness and WHOQOL-BREF for quality of life scoring. This study was conducted from August 2015-October 2015 in Rumah Tahanan Wanita Kelas IIA East Jakarta. Data were analyzed using Pearson Chi-square. The result showed that from 61 from 104 respondents have mental illnesses. In related with quality of life, 39 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life in physical domain (p=0,90); 30 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life in psychological domain (p=0,50); 43 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life (p=0,47) in social relationship domain; 43 from 61 respondents with mental illnesses have poor quality of life (p=0,56) in environment domain. Based on hypothetical testing, it is found that there?s no association between mental illness and quality of life among women prisoners. This result could be affected by awareness about their mental illness, jail's facility, and adaptation response. Despite of that, most of respondents have poor quality of life."

"[Kriminalitas adalah perbuatan yang melanggar peraturan. Saat ini terdapat banyak kasus kriminalitas di Jakarta. Pelaku tindak kriminal akan diadili dan dibina di lembaga pemasyarakatan (Lapas). Namun, kenyataanya, narapidana di lapas lebih rentan terkena gangguan jiwa, khususnya wanita yang memiliki sisa vonis yang masih banyak. Oleh sebab belum adanya data mengenai hubungan lama masa menjalani hukuman dengan gangguan jiwa, maka diadakan penelitian potong lintang dengan menggunakan instrumen MINI ICD 10 dan kuisioner umum pada 104 narapidana wanita yang memiliki vonis minimal 3 tahun di Rutan Kelas IIa Jakarta Timur dari bulan Agustus hingga September 2015. Data diolah dengan menggunakan software SPSS ver.23.0 for windows. Didapatkan 96 responden yang memenuhi kriteria inklusi dan ekslusi dengan prevalensi gangguan jiwa 57,29% dan jenis terbanyak ialah gangguan psikotik. Setelah diuji dengan chi squre, tidak ditemukan hubungan bermakna antara lama masa menjalani hukuman dengan gangguan jiwa (p=0,420). Akan tetapi, ditemukan kecenderungan responden dengan sisa vonis lebih sedikit lebih banyak memiliki gangguan jiwa yang bertolak belakang dengan hasil penelitian di Amerika. Nilai p di penelitian ini lebih kecil dibandingkan studi systematic review Fazel S dan Seewald K tahun 2012. Disarankan untuk melanjutkan penelitian ini di rutan-rutan yang berbeda karena belum ada penelitian yang serupa di Indonesia.

---

Crime is an act against rules. Currently, there are many criminality cases in Jakarta. Criminals will be prosecuted and supervised in prisons. However, in fact, inmates are susceptible to mental disorders, especially women who have long residual sentence. Because of lack of data on relation between length of serving time and mental disorders, held a cross sectional study using MINI ICD 10 and demographic questionnaires to 104 women inmates who have sentence at least 3 years at Class IIa of East Jakarta Jail from August to September 2015. Data were processed using SPSS ver.230 for windows. From 96 respondents who meet inclusion and exclusion criteria, prevalence of mental disorders was 57.29% with psychotic disorders that highest than others. After using chi-square test, found no significant association between length of serving time and mental disorder (p=0.420). However, there was a tendency that respondents with few residual sentence have a risk to mental disorder that different from research in USA. P value in this research were lower than systematic review study by Fazel S and Seewald K in 2012. Since there have not been any similar research in Indonesia, it was needed to conduct another research about length of serving time and mental disorder in women prisoner in different jails.;Crime is an act against rules. Currently, there are many criminality cases in Jakarta. Criminals will be prosecuted and supervised in prisons. However, in fact, inmates are susceptible to mental disorders, especially women who have long residual sentence. Because of lack of data on relation between length of serving time and mental disorders, held a cross sectional study using MINI ICD 10 and demographic questionnaires to 104 women inmates who have sentence at least 3 years at Class IIa of East Jakarta Jail from August to September 2015. Data were processed using SPSS ver.230 for windows. From 96 respondents who meet inclusion and exclusion criteria, prevalence of mental disorders was 57.29% with psychotic disorders that highest than others. After using chi-square test, found no significant association between length of serving time and mental disorder (p=0.420). However, there was a tendency that respondents with few residual sentence have a risk to mental disorder that different from research in USA. P value in this research were lower than systematic review study by Fazel S and Seewald K in 2012. Since there have not been any similar research in Indonesia, it was needed to conduct another research about length of serving time and mental disorder in women prisoner in different jails.;Crime is an act against rules. Currently, there are many criminality cases in Jakarta. Criminals will be prosecuted and supervised in prisons. However, in fact, inmates are susceptible to mental disorders, especially women who have long residual sentence. Because of lack of data on relation between length of serving time and mental disorders, held a cross sectional study using MINI ICD 10 and demographic questionnaires to 104 women inmates who have sentence at least 3 years at Class IIa of East Jakarta Jail from August to September 2015. Data were processed using SPSS ver.230 for windows. From 96 respondents who meet inclusion and exclusion criteria, prevalence of mental disorders was 57.29% with psychotic disorders that highest than others. After using chi-square test, found no significant association between length of serving time and mental disorder (p=0.420). However, there was a tendency that respondents with few residual sentence have a risk to mental disorder that different from research in USA. P value in this research were lower than systematic review study by Fazel S and Seewald K in 2012. Since there have not been any similar research in Indonesia, it was needed to conduct another research about length of serving time and mental disorder in women prisoner in different jails., Crime is an act against rules. Currently, there are many criminality cases in Jakarta. Criminals will be prosecuted and supervised in prisons. However, in fact, inmates are susceptible to mental disorders, especially women who have long residual sentence. Because of lack of data on relation between length of serving time and mental disorders, held a cross sectional study using MINI ICD 10 and demographic questionnaires to 104 women inmates who have sentence at least 3 years at Class IIa of East Jakarta Jail from August to September 2015. Data were processed using SPSS ver.230 for windows. From 96 respondents who meet inclusion and exclusion criteria, prevalence of mental disorders was 57.29% with psychotic disorders that highest than others. After using chi-square test, found no significant association between length of serving time and mental disorder (p=0.420). However, there was a tendency that respondents with few residual sentence have a risk to mental disorder that different from research in USA. P value in this research were lower than systematic review study by Fazel S and Seewald K in 2012. Since there have not been any similar research in Indonesia, it was needed to conduct another research about length of serving time and mental disorder in women prisoner in different jails.]"

"[Latar belakang Aktivitas fisik adalah komponen penting dalam gaya hidup sehat begitu juga dengan jumlah waktu sedentary Akan tetapi sampai saat ini belum ada data tingkat aktivitas fisik maupun jumlah waktu sedentary pada populasi perempuan hamil Tujuan Mengetahui tingkat aktivitas fisik dan jumlah waktu kegiatan sedentary perempuan hamil Metode Jumlah total subyek sebanyak 106 perempuan hamil Dilakukan pengumpulan data karakteristik demografik dan penghitungan tingkat aktivitas fisik serta jumlah waktu sedentary Penghitungan tingkat aktivitas fisik dan jumlah waktu sedentary dilakukan dengan menggunakan metode pencatatan Bouchard Hasil Pada perempuan hamil di perkotaan dengan kehamilan tunggal jumlah pengeluaran energi subyek rata rata adalah 41 88 4 45 kcal kgBB hari Sebanyak 66 04 perempuan hamil berada di tingkat aktivitas fisik sedang sementara 33 96 berada di tingkat aktivitas berat Rata rata jumlah waktu yang dihabiskan perempuan hamil untuk melakukan perilaku sedentary adalah 8 51 jam per hari Kesimpulan Tingkat aktivitas fisik perempuan hamil di perkotaan telah memenuhi rekomendasi akan tetapi waktu kegiatan sedentary masih cukup panjang Kata kunci Perempuan hamil tingkat aktivitas fisik perkotaan jumlah waktu sedentary.

---

Background Physical activity and the amount of time spent in sedentary activities are key components to a healthy lifestyle Unfortunately to this day there is no evidence or data regarding the level of physical activity in pregnant women There is also no data regarding the sedentary time spent by pregnant women Objective To identify the level of physical activity in pregnant women as well as time spent in sedentary activities Methods Total respondents were 106 pregnant women Data collection regarding the level of physical activity and sedentary time was done through Bouchard Three Day Physical Activity Record Results Total mean energy expenditure of pregnant women with single pregnancy in urban areas is 41 88 4 45 kcal kg day The majority 66 04 of pregnant women is under the category of moderate physical activity level Meanwhile 33 96 of pregnant women is under the high physical activity level Mean sedentary time of pregnant women in urban area is at 8 51 hours per day Conclusion The level of physical activity in pregnant women in urban area is in accordance to the existing recommendation Although the time spent by pregnant women in sedentary activities are still relatively high Keywords Pregnant women physical activity level urban area sedentary time , Background Physical activity and the amount of time spent in sedentary activities are key components to a healthy lifestyle Unfortunately to this day there is no evidence or data regarding the level of physical activity in pregnant women There is also no data regarding the sedentary time spent by pregnant women Objective To identify the level of physical activity in pregnant women as well as time spent in sedentary activities Methods Total respondents were 106 pregnant women Data collection regarding the level of physical activity and sedentary time was done through Bouchard Three Day Physical Activity Record Results Total mean energy expenditure of pregnant women with single pregnancy in urban areas is 41 88 4 45 kcal kg day The majority 66 04 of pregnant women is under the category of moderate physical activity level Meanwhile 33 96 of pregnant women is under the high physical activity level Mean sedentary time of pregnant women in urban area is at 8 51 hours per day Conclusion The level of physical activity in pregnant women in urban area is in accordance to the existing recommendation Although the time spent by pregnant women in sedentary activities are still relatively high Keywords Pregnant women physical activity level urban area sedentary time ]"

"Pembangunan kesehatan bertujuan memasyarakatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat agar terwujud derajat kesehatan bagi setiap orang. Salah satu pembangunan kesehatan itu adalah memelihara Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Untuk mendukung usaha kesehatan ibu dan anak ini di Kabupaten Padang Pariaman sejak Maret 1999 telah dilaksanakan proyek penggunaan Buku KIA, dimana Buku KIA ini sangat bermanfaat untuk memelihara kehamilan, kesehatan bayi dan balita. Buku KIA ini hams selalu dibawa oleh ibu hamil kalau berkunjung ke tempat pelayanan kesehatan. Di Puskesmas Padang sago Kepatuhan ibu hamil membawa Buku KIA ke tempat pelayanan kesehatan masih rendah jika dibandingkan dengan Puskesmas lain di Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan ibu hamil membawa "Buku KIA" ke tempat pelayanan kesehatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan disain Crossectional untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kapatuhan ibu hamil membawa Buku KIA ke tempat pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang berhubungan dengan ibu hamil membawa Buku KIA ke tempat pelayanan kesehatan di Puskesmas Padang Sago adalah dorongan petugas kesehatan, dorongan keluarga, pengetahuan ibu hamil tentang manfaat Buku KIA, pengalaman melahirkan dengan penyulit, pengalaman sakit dan persepsi ibu hamil tentang penampilan Buku KIA dan yang paling dominan hubungannya adalah dorongan petugas kesehatan. Agar kepatuhan ibu hamil ini bisa ditingkatkan perlu dilakukan berbagai upaya antara lain :* Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman dan jajarannya agar meningkatkan pembinaan dan evaluasi kepada petugas kesehatan baik yang ada di rumah sakit, puskesmas dan prkatek swasta dokter maupun bidan.* Melakukan pelatihan kepada petugas kesehatan supaya kemampuan petugas memberikan penyuluhan kepada ibu hamil bisa ditingkatkan.* Petugas kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua ibu hamil yang ada di wilayahnya untuk dibina agar memahami manfaat Buku KIA."

"Skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan pemenuhan hak kesehatan mental yang sudah dilakukan Lapas Klas I Cipinang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam untuk pengumpulan data. Model rehabilitasi, Upaya Kesehatan, dan konsep-konsep relevan lainnya digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Hasil penelitian menemukan bahwa narapidana memiliki berbagai masalah yang berisiko menimbulkan gangguan jiwa. Bedasarkan peraturan perundangan, upaya kesehatan mental yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif belum terpenuhi dengan baik. Kesehatan mental sebagai bagian penting criminogenic needs belum diintervensi secara memadai oleh pihak Lapas sebagai bagian pembinaan model rehabilitasi.

---

This thesis aims to explain the fulfillment of inmate`s mental health right that has been done by Cipinang Penitentiary Institution. This research use qualitative approach with depth interview for collecting the data. Rehabilitation Model, Health Efforts, and other relevant concepts are used to analyze this research.

The result shows that inmates have range of problem which risking their mental health. Mental health efforts, which include health promotion, health prevention, curative care, and rehabilitative care, haven`t been well done by Cipinang Penitentiary Institution. Mental health as an important part of criminogenic needs hasn`t been well intervened by Penitentiary Institution as a part of rehabilitation model of correction."