Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proses integrasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara yang dianggap berada di wilayah Eropa berawal dari integrasi ekonomi yang kemudian berubah menjadi integrasi politik. Salah satu negara yang ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa adalah Turki. Turki sudah mengajukan diri untuk mengikuti proses negosiasi keanggotaan Uni Eropa sejak tahun 1959, tetapi hingga tahun 2019 Turki masih belum mendapat status sebagai negara anggota Uni Eropa. Padahal, Turki telah memiliki pemimpin baru dari partai pro kebijakan Eropa. Pemimpin tersebut adalah Recep Tayyip Erdogan yang kemudian menjabat posisi Perdana Menteri dan Presiden Turki. Namun, terdapat pandangan di elit Uni Eropa yang menyebut bahwa Erdogan adalah penyebab memburuknya hubungan Turki dan Uni Eropa. Gaya kepimpinan milik Presiden Erdoğan dapat menjadi salah satu pengaruh tidak diterimanya Turki sebagai negara anggota Uni Eropa. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam makalah ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan mengapa hal tersebut dapat memengaruhi proses keanggotaan Turki di Uni Eropa Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka teori yang digunakan adalah teori gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dari sumber data primer hasil dari kuesioner dan publikasi transkrip wawancara Erdogan dengan media serta sumber data sekunder hasil dari studi pustaka berupa buku biografi, artikel jurnal, berita, internet, dan statistika. Penelitian ini memiliki temuan bahwa Erdogan memiliki gaya kepemimpinan yang siap dalam mengahadapi hambatan politik, tertutup dalam proses pengolahan informasi, dan memiliki motivasi untuk membangun relasi. Gaya kepemimpinan tersebut berdampak pada sulit untuk diterimanya Turki sebagai negara anggota Uni Eropa.

---

The process of integration carried out by the European Union towards countries considered to be in European territory originated from economic integration which later turned into political integration. One country that wants to join as a member of the European Union is Turkey. Turkey has volunteered to take part in the process of negotiating European Union membership since 1959, but until 2019 Turkey still has not received the status of an EU member state. In fact, Turkey already has a new leader from the pro-European party. The leader was Recep Tayyip Erdogan who then held the position of Prime Minister and President of Turkey. However, there is a view in the European Union elite that Erdogan is the cause of deteriorating relations between Turkey and the European Union.

President Erdogans leadership style can be one of the influences not accepted by Turkey as an EU member state. The research question raised in this paper is what is the leadership style of Recep Tayyip Erdogan And why does this affect Turkeys membership process in the European Union To help answer these research questions, the theory used is the theory of leadership style developed by Margaret G. Hermann.

This study uses qualitative research methods whose data are obtained from primary data sources as a result of questionnaires and publication of transcripts of Erdogans interviews with media and secondary data sources resulting from literature studies in the form of biographies, journal articles, news, internet, and statistics. This study found that Erdogan has a leadership style that is ready to challenge political constraints, closed in the opensess to information, and has the motivation to build relationships. This leadership style has an impact on Turkeys acceptance as an EU member state."

"Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintahan Erdogan untuk dapat menstabilkan politik di Turki selama periode tahun 2003-2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama periode tahun 2003-2011, pemerintahan Erdogan mencoba untuk menciptakan stabilitas politik melalui stabilisasi ekonomi di Turki. Hal ini dikarenakan, dengan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan dapat menekan tingkat protes sipil dan konflik etnis; mencegah kudeta militer; dan pemerintahan mendapat legitimasi untuk tetap dapat bertahan. Dengan demikian, stabilitas politik di Turki dapat terwujud.

Kata Kunci : Pemerintah Erdogan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, Turki.

---

This paper research focuses on the efforts of Erdogan‟s government in making policies to stabilize the politics in Turkey during 2003-2011. The type of this research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research shows that during 2003-2011, Erdogan‟s government attempted to create political stability by stabilizing the economy in Turkey. Because, with the economic stability and economic growth, the rate of civil protest and ethnic conflict will decrease; It would prevent a military coup d‟etat; and government will gain the legitimacy to survive. Thus, political stability can be realized."

"Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini.

---

Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey"

"Tesis ini membahas politik dominasi Erdogan di Turki pada tahun 2003 sampai 2018. Erdogan merupakan pemimpin Turki yang menjabat sebagai perdana menteri sejak tahun 2003-2014 dan terpilih sebagai presiden pada tahun 2014. Selama memimpin, Erdogan yang memiliki latar belakang Islam politik menuai berbagai respon dari pihak oposisi, terutama pihak sekuler. Dominasi Erdogan dalam politik Turki dianalisis menggunakan teori gaya kepemimpinan dan kekuasaan. Sedangkan teori oposisi dan demokrasi digunakan untuk menganalisis peran oposisi dalam politik Turki. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pada awal kepemimpinan Erdogan, gaya kepemimpinannya adalah karismatik yang berfokus pada hubungan dengan pihak lain dalam mengambil kebijakan dan strateginya. Sementara pada masa jabatan keduanya terlihat gaya kepemimpinan Erdogan berubah menjadi incremental yang lebih berfokus terhadap persoalan daripada hubungan, sehingga strategi dan kebijakan Erdogan dalam memimpin Turki dinilai otoriter. Oposisi lebih banyak menentang dalam merespon pemerintahan Erdogan.

---

This thesis discusses Erdogan's political domination in Turkey from 2003 to 2018. Erdogan is a Turkish leader who served as prime minister from 2003-2014 and was elected president in 2014. During his leadership, Erdogan, who has a background in political Islam, reaped various responses from the opposition, especially the secular. Erdogan's dominance in Turkish politics is analyzed using a theory of leadership style and power. Meanwhile, opposition and democracy theories are used to analyze the role of the opposition in Turkish politics. This type of research is qualitative research. The results of this study concluded that at the beginning of Erdogan's leadership, his leadership style was charismatic, which focused on relationships with other parties in making policies and strategies. While during his second term, Erdogan's leadership style changed to an incremental one that focused more on issues than relations, so that Erdogan's strategy and policies in leading Turkey were considered authoritarian. The opposition has been more resistant to responding to Erdogan's government."

"Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan peran Nicolas Sarkozy semasa menjadi Presiden Prancis (2007-2012) dalam proses negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa mengingat Sarkozy telah menyatakan sikapnya secara tegas dalam proses keanggotaan Turki. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dianalisis dengan menggunakan teori ideologi dari Louis Althusser. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Sarkozy berperan dalam menghambat proses negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa melalui sejumlah tindakan yang ia lakukan. Dengan teori ideologi Althusser ditunjukkan bahwa alasan penolakan dan tindakan Sarkozy dalam proses negosiasi keanggotaan Turki di Uni Eropa adalah karena ideologi yang dimilikinya.

---

This thesis has a purpose to show Sarkozy’s role as French President (2007-2012) in Turkish accession negotiation process to European Union taking into consideration that Sarkozy has emphasized his position related to this issue. This thesis uses historical research method and secondary data. Seconday data were analyzed by applying ideological theory of Louis Althusser. This thesis conclude that Sarkozy has an important role to decelerate the process of Turkish accession to European Union. Through ideological analysis by Althusser, it turns out that the reasons and the acts reflecting Sarkozy's rejection to Turkish accession were due to political ideology."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana sepak bola menjadi suatu aspek yang penting bagi tokoh politik dalam upaya mencapai tujuan politiknya, lebih lanjut lagi studi yang dilakukan akan berfokus meneliti bagaimana perbedaan kondisi yang terjadi antara Berlusconi dan Erdogan dalam meraih tujuan politik yang mereka miliki masing-masing. Dalam hal ini perbedaan utama yang tampak jelas yaitu AC Milan berperan penting dalam keberhasilan strategi politik yang dilakukan oleh Berlusconi sehingga dia bisa memenangkan suara dan menjadi perdana menteri Italia, sedangkan dalam kasus Erdogan sepak bola menjadi suatu ancaman dan hambatan dalam tujuan politiknya mewujudkan gagasan New-Turkey, yang berupaya untuk mengembalikan hegemoni Islam dalam kehidupan masyarakat serta mengikis kekuatan sekularisme di Turki. Berlusconi dapat memanfaatkan kekuatan sepak bola dari kepemilikan klub AC Milan dalam memenangkan pemilu, sedangkan Erdogan tidak dapat mengelola strategi politiknya melalui dukungan terhadap klub Basaksehir dan Osmanlispor, sehingga gagal membangun basis dukungan yang kuat di ranah sepak bola. Studi ini menggunakan teori patron-klien serta pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan literatur sebagai metode untuk mengambil dan mengolah data dalam memahami bagaimana Berlusconi dan Erdogan menyikapi dinamika sepak bola yang berkaitan erat dengan strategi dan tujuan politik yang mereka miliki. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sepak bola dapat memiliki fleksibilitas dalam kondisi politik yang berbeda, serta mengetahui bagaimana tokoh politik menyikapi kekuatan sepak bola yang dapat mempengaruhi keberhasilan tujuan politik mereka.

---

This study analyzes how football has become an important aspect for political figures in an effort to achieve their political goals, furthermore, the study will focus on examining how different conditions occur between Berlusconi and Erdogan in achieving their respective political goals. In this case, the main difference that is apparent is that AC Milan played an important role in the success of Berlusconi's political strategy so that he could win votes and become prime minister of Italy, while in Erdogan's case football became a threat and obstacle in his political goal of realizing the idea of New-Turkey, which seeks to restore Islamic hegemony in public life and erode the power of secularism in Turkey. Berlusconi was able to utilize the soccer power of his ownership of AC Milan to win the election, while Erdogan was unable to manage his political strategy through supporting the Basaksehir and Osmanlispor clubs, thus failing to build a strong support base in the soccer realm. This study uses patron-client theory and a descriptive qualitative approach using literature as a method to retrieve and process data in understanding how Berlusconi and Erdogan address the dynamics of soccer which are closely related to their political strategies and goals. The purpose of this research is to find out how soccer can have flexibility in different political conditions, as well as knowing how political figures address the power of soccer that can affect the success of their political goals"

"Skripsi ini membahas tentang perluasan keanggotaan suatu organisasi internasional, secara khusus mengenai proses perluasan keanggotaan Turki di dalam Uni Eropa. Uni Eropa, seperti kebanyakan organisasi internasional lainnya, memberikan persyaratan perluasan keanggotaan bagi negara-negara yang ingin bergabung menjadi negara anggota. Untuk dapat diterima menjadi negara anggota di Uni Eropa, sebuah negara harus memenuhi persyaratan yang terkandung di dalam Traktat Maastricht 1992 dan Kriteria Copenhagen 1993. Turki telah mengajukan aplikasi perluasan keanggotaan kepada Uni Eropa sejak tahun 1987 dan telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi persyaratan yang ada, namun hingga saat ini Turki masih harus puas dengan statusnya sebagai kandidat anggota di Uni Eropa. Berbagai hal dianggap menjadi kendala dalam proses bergabungnya Turki di Uni Eropa, misalnya adalah keadaan ekonomi Turki, hal tentang perlindungan hak minoritas, dan konflik Turki dengan Siprus yang telah menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Namun demikian, Turki hingga saat ini masih terus melakukan upaya-upaya dalam harapan Uni Eropa dapat segera menerima Turki sebagai negara anggota di Uni Eropa.

---

Every international organization has its own provision or requirement on its enlargement. The European Union, as any other international organizations, also requires the state that desires to join into it as a member state. In order to be accepted as a member state in the European Union, a state must fulfill all the requirements stipulated in Maastricht Treaty 1992 and Copenhagen Criteria 1993. Turkey had submitted its enlargement application in 1987 and it has done all its efforts since then to satisfy the requirements, but until now Turkey has to be content with its status as a candidate state. Several things are considered to be the constraints on the process of Turkey's application; the Turkey's economic condition, the protection of minority rights, and the conflict between Turkey and Cyprus, which had been an European Union's member state since 2004. However, Turkey still continues to make efforts to fulfill all the requirements in the hope of its acceptance in the European Union."

"Tesis ini membahas mengenai pemikiran politik Recep Tayyeb Erdogan dan revolusi politik sekular sebagai dampaknya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi terhadap pergulatan politik sekular versus Islam dalam revolusi Turki. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa politik Erdogan yang memimpin partai AKP sebagai partai politik Islam dapat berkuasa dengan lebih dari satu dekade ditengah politik sekular yang begitu kuat. Tesis ini menemukan, bahwa ditengah gencatan politik sekular yang begitu besar, perlahan politik Erdogan dapat meruntuhkan politik sekular Attaturk dengan siasatnya bagaimana menguasai militer yang merupakan basis kekuatan terbesar pemerintah sekular Turki. Kendati demikian, pergulatan sekular versus Islam masih terus bergejolak dalam area kepemerintahan Turki.

---

This thesis discusses the political thought Recep Tayyeb Erdogan and secular political revolution as a result. This study is a qualitative research study of the political struggles taking secular versus Islamic revolution in Turkey. The results of this study indicate that Erdogan is leading the political party as the Islamic political party AKP to power more than a decade amid secular politics is so strong. This thesis found that the secular political truce amid so large, slowly Erdogan politics can undermine Ataturk's secular politics with tricks on how to master the military which is the largest power base of the Turkish secular government. Nevertheless, Islamic versus secular struggle still continues to flare in the area of governance Turkey."

"ABSTRAKTesis ini mengkaji pengaruh lingkungan eksternal terhadap kebijakan hakkewarganegaraan Kurdi di Turki pada masa pemerintahan Perdana Menteri RecepTayyib Erdogan tahun 2003-2012. Penelitian ini menggunakan dua teori yangdiungkapkan Will Kymlicka mengenai Hak Kewarganegaraan Multikultur danTeori Nasionalisme. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berupayamengidentifikasi bentuk hak kewarganegaraan yang diberlakukan Turki ditengahlingkungan eskternal yang mempengaruhinya. Faktor ekternal yang dimaksuddatang dari proses aksesi UE dan pendirian federasi Kurdi di Irak. Tesis ini padaakhirnya menyimpulkan, ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan ruangreprestasi bagi kelompok Kurdi dan ketidakmampuan aspirasi kelompok Kurdiuntuk bertransformasi kedalam gerakan politik, adalah hambatan utamaberlangsungnya kehidupan bangsa multietnis yang demokratis di Turki.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to investigate the influence of externalenvironment to the Kurd’s citizenship right in Turkey during the period of PrimeMinister Recep Tayyib Erdogan in the year 2003-2012. The research based onWill Kymlicka’s theories about Multiculturalism Citizenship and Nationalism.Using the qualitative method, this thesis efforts to explain the model of Turkey’sminority citizenship right under the external environment that come from UE’saccession and the establishment of Kurd’s federation in Iraq. In the end, the thesisconclude that the inability of the government to provide space for Kurdishrepresentative and the Kurdish inability to transform their aspiration into apolitical movement, had been the main obstacle of democratic life of multi-ethnicnation in Turkey."