Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai sebuah eradigital ditandai dengankemajuan pengetahuan dan inovasi dibidangTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah memberikan perubahan besar bagi seluruh aspek kehidupan terutama aspek ekonomi. Di kawasan Asia Tenggarakhususnya ASEAN, perkembangan ekonomi digital ditandai dengan kemunculan e-commerce khususnya di negara Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam(ASEAN-6). Berdasarkan pada fenomena tersebut muncul sebuah pertanyaan, bagaimana upaya ASEAN-6 dalam menghadapi liberalisasi e-commerce pada era digital agar sejalan dengan agenda kerangka kerja sama ASEAN( AEC Blueprint 2015 & 2025, ASEAN ICT Masterplan dan ASEAN Digital Integration ). Metodologi yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif dengan teknik deskriptif analitik terhadap data dan fakta yang ada. Penulis menggunakan teori liberalisasi perdagangan, konsep integrasi ekonomi serta konsep ekonomi digital untuk dapat mengkaji fenomena liberalisasi e-commerce di ASEAN-6. Berbagai literatur yang telah dikaji oleh penulis menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce dapatdipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu: 1) infrastruktur internet yang memadai; 2) kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran elektronik; 3) keberadaan jasa pengiriman yang menjangkau seluruh kawasan; 4) kerangka kebijakan pemerintah di setiap negara ASEAN-6. Dari hasil temuan yang ada, dari keempat faktor tersebut masih terdapat beberapa hambatan diantaranya: 1) letak geografis dari masing-masing negara ASEAN-6 yang mempengaruhi terhadap peroses pengembangan infrastruktur internet; 2) isu perlindungan data diri dan keamanan siber yang berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik; 3) efektifitas dan efisiensi dari keberadaan jasa pengiriman terutama pengiriman antar negara; dan 4) berkaitan dengan kebijakan antara negara yang masih terdapat ketidaksesuaian antar negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai organisasi regional di Asia Tenggara,ASEAN terus berupaya mengharmonisasikanregulasiantar negara anggota, membentuk kerangka kerja sama serta agenda lain untuk dapat menyelaraskan perkembangan TIK, khususnya pertumbuhan e-commerce. Upaya ASEAN tersebutsejalan dengan tujuan untuk menumbuhkan kondisi ekonomi domestik semua negaraanggota ASEAN, mengintegrasikan ekonomi kawasan serta dapat bersaing di tingkat internasional.Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang liberalisasi e-commerce di kawasan ASEAN,maka penulis mencoba mengkolaborasaikan beberapa fakta terkait dengan pertumbuhan liberalisasi e-commerce di ASEAN-6.

---

This study discusses about digital era marked by the advancement of knowledge and innovation in the field of Technology, Information and Communication (ICT) which has provided major changes to all aspects of life, especially in economy. ASEAN as a regional cooperation in the Southeast Asia region, currently as an emerging market in e-commerce competition, especially for Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines and Vietnam (ASEAN-6). Based on this phenomenon, my research question is, how are ASEAN-6's efforts in facing of e-commerce liberalization in the digital era in line with the ASEAN framework (AEC Blueprint 2015 & 2025, ASEAN ICT Masterplan and ASEAN Digital Integration). This research use the theory of trade liberalization, the concept of economic integration and the concept of digital economics to be able to examine the phenomenon of e-commerce liberalization in ASEAN-6.The various literature reviewed by the author shows that the growth of e-commerce is influenced by four factors, namely: 1) internet infrastructure; 2) electronic payment system; 3) shipping services that has a wide coverage; 4) government policy framework in each ASEAN-6 country. In addition, there are several obstacles found including: 1) the geographical location of each ASEAN-6 country that affects the process of developing the internet infrastructure; 2) issues of personal data protection and cyber security related to electronic payment systems; 3) effectiveness and efficiency of the existence of shipping services, especially shipping between countries; and 4) policy discrepancies between countries.This study concludes that as a regional organization in Southeast Asia, ASEAN continues to strive to harmonize regulations among member countries, form a framework of cooperation and other agendas to be able to harmonize the development of ICT, especially the growth of e-commerce. The fundamental difference from this study with previous studies is that there have been no studies that examine e-commerce liberalization in the ASEAN region, so the author tries to collaborate on several facts related to the growth of e-commerce liberalization in ASEAN-6."

"Teknologi digital menciptakan kemajuan bidang perdagangan barang dan jasa yang ditandai tingginya nilai transaksi e-commerce serta jumlah pengguna internet yang mendorong tumbuhnya jumlah pelaku usaha pada pasar bersangkutan. Dalam menganalisa persaingan, otoritas persaingan perlu mendefinisikan struktur pasar yang terbentuk dan menjadi lebih rumit akibat adanya efek jaringan tidak langsung yang menjadikan pasar yang terbentuk lebih dari satu dan saling berkaitan. Hal tersebut menimbulkan kendala pada penerapan alat uji SSNIP serta mempengaruhi KPPU dalam penegakan hukumnya. Dalam penelitian ini akan menganalisis kasus yang terjadi di Amerika Serikat, Eropa, maupun perkara di Indonesia dalam Putusan Perkara Nomor 13/KPPU-I/2019.  Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bagaimanakah penentuan pasar bersangkutan sektor e-commerce dalam perspektif hukum persaingan usaha di era ekonomi digital serta pengaturan penegakan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah ini yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri bahan hukum maupun non hukum dilakukan melalui studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan alat uji SSNIP pada multisided market menjadi perdebatan, tidak ada kesepakatan apakah harus diterapkan ke seluruh struktur harga platform atau per sisi. Tolok ukur pasar bersangkutan akan berubah dari uji harga beralih ke uji kualitas SSNDQ. KPPU perlu membedakan alat uji dalam menentukan pasar bersangkutan baik terjadi pada pasar konvensional atau pasar multisided market. Dalam penegakan hukumnya, tata cara penanganan perkara dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta peraturan pelaksanannya sangat terbatas dan diperlukan penerbitan peraturan terbaru.

---

Digital technology creates progress in the field of trade in goods and services, which is marked by the total value of e-commerce transactions and internet users, which encourages the growth of the number of business actors in the relevant market. In the analysis of competition, competition competition needs to define the market structure that is formed and becomes more complicated due to the indirect network effect that makes the formed market more than one and interrelated. This creates obstacles in the application of the SSNIP test equipment and affects KPPU in its law enforcement. In this study, we will analyze cases that occurred in the United States, Europe, and cases in Indonesia in the Decision on Case Number 13/KPPU-I/2019. This study describes how the relevant market for the e-commerce sector is in the perspective of business competition law in the digital economy era and its law enforcement arrangements based on Law Number 5 of 1999. The research method used is normative juridical by using a conceptual approach and a comparative approach. . The research materials consisting of legal and non-legal materials were carried out through the study of legal documents and literature studies. The results showed that the application of the SSNIP test tool in the multi-sided market was implemented, there was no agreement whether it should be applied to the entire platform price structure or per side. The relevant market benchmark will change from the price test switch to the SSNDQ quality test. KPPU needs to differentiate the test equipment in determining the relevant market, whether it occurs in the conventional market or the multi-sided market. In law enforcement, the procedure for handling cases in Law no. 5 of 1999 and its implementing regulations are very limited and the issuance of the latest regulations."

"Di tengah pesatnya perkembangan penggunaan internet di abad 21 ini, semakin banyak konsumen yang menggunakan internet sebagai media dalam mencari informasi untuk menentukan atribut atau spesifikasi suatu produk. Di antara ketiga jenis barang dalam kerangka klasifikasi produk SEC, konsumen dihadapkan pada tingkat ketidakpastian yang lebih tinggi ketika membuat keputusan pembelian atas “experience goods” dan “credence goods” dibandingkan dengan “search goods”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ulasan video digital dan kepentingan atribut toko terhadap niat membeli “experience goods” pada platform e-commerce di Indonesia dengan mediasi persepsi risiko. Sebanyak 202 data responden dikumpulkan dan dianalisis menggunakan partial least square - structured equational modeling dengan perangkat lunak SmartPLS 3. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa ulasan video digital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap niat membeli tetapi pengaruh yang tidak signifikan terhadap persepsi risiko, kepentingan atribut toko memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap niat membeli dan dampak positif yang signifikan terhadap persepsi risiko.

---

During the rapid development of internet usage in the 21st century, more and more consumers are using the internet as a medium when finding information to determine a product attributes or specifications. Among the three types of goods in the SEC product classification framework, consumers are faced with a higher degree of uncertainty when making purchasing decisions on experience and credence goods compared to search goods. The purpose of this study was to determine the effect of online customer reviews and the importance of retailer attributes on the purchase intentions of experience goods on Indonesian e-commerce marketplace platforms with perceived risk as a mediation. A total of 202 respondents' data were collected and analyzed using partial least square - structured equational modeling with SmartPLS 3 statistical software. The findings of this study reveal that online video review has a significant positive impact on purchase intention but an insignificant impact on perceived risk, the importance of retailer attributes has a significant negative impact on purchase intention and a significant positive impact on perceived risk."

"ABSTRAKTesis ini membahas faktor penghambat serta faktor pendorong penerapan ecommerceoleh UMKM, serta mengajukanempat buah skenario terhadappenerapan tersebut. Penelitian menggunakan, pendekatan kualitatif untukmenganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat penerapan e-commerce.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-commerce di Kota Depokbelum merata, dan ditemukan bahwa faktor penghambatnya berupa faktor usiadan keuangan UMKM. Adapun faktor pendorongnya terdiri dari faktor sepertivisi pelaku UMKM, layanan pos yang berkualitas dan adanya dukunganpemerintah. Empat skenario diberikan sebagai gambaran masa depan penerpan ecommercedi Kota Depok

---

ABSTRACTThis thesis discusses the inhibiting and driving forces of e-commerce adoption bySMEs, as well as proposes four scenarios on such adoption. This research used,qualitative approach to analyze the driving forces and inhibiting factors of ecommerceadoption. The results showed that the adoption of e-commerce inDepok is still in small scale, and the results showed that inhibiting factors such asage and SME finance are still the main factor. As for the driving force such as thevision of SMEs, the postal service quality and government support. Fourscenarios are given as a description for the future of e-commerce adoption inDepok"

"E-Commerce sebagai penengah yang mempertemukan antara konsumen dan juga produsen berkembang dan menyediakan jasa produk digital. Digital product atau digital goods sendiri merupakan produk yang tidak memiliki bukti fisik namun memiliki kegunaan bagi pemiliknya yang dapat dikonsumsi atau diproduksi kembali Quah, 2003. Di Indonesia, produk digital yang popular dikonsumsi mulai dari pulsa, pembelian token PLN, voucher game, hingga pemesanan akomodasi dan tiket perjalanan. Hal ini dikarenakan kemudahan yang disediakan oleh produk digital dan juga fitur-fitur yang ada di aplikasi E-Commerce menyebabkan mudahnya pembelian produk digital pada aplikasi E-Commerce, maka menarik untuk dianalisa faktor apakah yang menyebabkan repurchase intention untuk produk digital ini terutama di aplikasi E-Commerce.

---

E-Commerce as a medium that connects buyers and sellers now has developed, and now you can purchase digital goods through E Commerce. Digital Goods is a product that has no physical form but have function that can be consumed Quah, 2003. In Indonesia, popular digital goods such as mobile phone balance, electricity bills, game vouchers, and accommodation tickets. This is because the easiness of purchasing digital goods compared to traditional ways and the features that people can enjoy from E Commerce application making purchase of digital goods easy to do. So, it is interesting to be analyzed what factor causes repurchase intention of digital goods on E-Commerce application."

"Penggunaan teknologi digital dalam penghimpunan zakat telah menjadi salah satu inovasi yang signifikan dalam dunia filantropi Islam. Dompet Dhuafa, sebagai salah satu lembaga zakat terkemuka di Indonesia, telah mengadopsi strategi kolektif dengan e-commerce dalam upaya penghimpunan zakat secara digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi kolektif Dompet Dhuafa dengan e-commerce dalam penghimpunan zakat secara digital serta mengevaluasi dampaknya terhadap pengumpulan zakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perwakilan Dompet Dhuafa dan analisis dokumen yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Dompet Dhuafa yang telah mengembangkan strategi kolektif dengan melibatkan mitra e-commerce dalam penghimpunan zakat secara digital, sejalan dengan teori tindakan kolektif Charles Tilly. Melalui strategi kolektif ini, Dompet Dhuafa dapat memanfaatkan jangkauan luas e-commerce untuk mencapai lebih banyak masyarakat yang potensial untuk membayar zakat. Selain itu, penggunaan teknologi digital memungkinkan proses pengumpulan zakat yang lebih efisien, transparan, dan akurat. Dampak strategi kolektif Dompet Dhuafa dengan e-commerce terlihat dalam peningkatan jumlah muzaki yang berpartisipasi dalam penghimpunan zakat secara digital. Mitra e-commerce menyediakan platform yang mudah digunakan, sehingga mempermudah masyarakat untuk melakukan pembayaran zakat dengan cepat dan aman. Selain itu, strategi ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, melalui kampanye dan promosi yang dilakukan oleh Dompet Dhuafa dan mitra e-commerce. Meskipun strategi kolektif Dompet Dhuafa dengan e-commerce memberikan banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat menggunakan platform e-commerce dengan baik. Dompet Dhuafa juga perlu terus meningkatkan kerjasama dengan mitra e-commerce dan mengoptimalkan strategi pemasaran untuk mencapai lebih banyak masyarakat yang belum terjangkau.

---

The use of digital technology in collecting zakat has become a significant innovation in the world of Islamic philanthropy. Dompet Dhuafa, as one of the leading zakat institutions in Indonesia, has adopted a collective strategy with e-commerce in an effort to digitally collect zakat. The aim of this research is to analyze the collective strategy of Dompet Dhuafa with e-commerce in digital zakat collection and evaluate its impact on zakat collection. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was obtained through in-depth interviews with representatives of Dompet Dhuafa and analysis of relevant documents. The research findings show that Dompet Dhuafa has developed a collective strategy by involving e-commerce partners in digital zakat collection, in line with Charles Tilly's theory of collective action. Through this collective strategy, Dompet Dhuafa can leverage the wide reach of e-commerce to reach more potential individuals who can pay zakat. Additionally, the use of digital technology enables a more efficient, transparent, and accurate zakat collection process. The impact of Dompet Dhuafa's collective strategy with e-commerce is evident in the increased number of muzaki (zakat payers) participating in digital zakat collection. E-commerce partners provide user-friendly platforms, making it easier for people to make zakat payments quickly and securely. Furthermore, this strategy also raises awareness among the public about the importance of paying zakat through campaigns and promotions conducted by Dompet Dhuafa and e-commerce partners. Despite the many benefits provided by Dompet Dhuafa's collective strategy with e-commerce, there are several challenges that need to be addressed. One of them is to enhance digital literacy among the public to enable them to effectively use e-commerce platforms. Dompet Dhuafa also needs to continuously improve cooperation with e-commerce partners and optimize marketing strategies to reach more underserved communities."

"Globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah mendorong kemunculan e-commerce sebagai bentuk tranformasi kegiatan perdagangan konvensional. Potensi ekonomi yang dihasilkan e-commerce mendorong pemerintah melakukan berbagai intervensi supaya ekosistem ini dapat bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Salah satu intervensi tersebut dijumpai dalam pengaturan investasi asing sektor e-commmerce oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan investasi asing sektor e-commerce Indonesia telah mengalami dua kali perubahan hanya dalam jangka waktu yang singkat yaitu tahun 2014-2016.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji penyebab pemerintah melakukan perubahan kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan society-centered approach dan advocacy coalition framework. Kedua kerangka tersebut menjelaskan bahwa keberadaan kelompok kepentingan yang mengadvokasikan policy belief kelompoknya berperan penting dalam perubahan kebijakan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa berita, artikel serta publikasi dari lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh dari koalisi-koalisi yang berkompetisi telah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan investasi asing sektor e-commerce. Masing-masing koalisi memberikan pengaruh melalui pengadvokasian policy belief yang dimilikinya.

---

Globalization and information technology have driven the emergence of e-commerce as a transformation of conventional trade activities. The economic potential generated by e-commerce encouraged the government to implement various interventions so that the ecosystem can grow and contribute to the national economy. One of those interventions was regulating foreign investment in the e-commerce sector. Indonesias e-commerce foreign investment has undergone two policy changes in a just short period of time (2014-2016). Therefore, this study focusses on examining the causes of the policy changing by the government.

This study uses society-centered approach and advocacy coalition framework which explains that the existing of interest groups who advocates their policy beliefs have significant role on policy changing process.

This study uses qualitative methods and primary data collection through interview and also secondary data in the form of news, article, or publication by a related institution. The study finds that the competing coalitions influences has encouraged the government to carry out the e-commerce foreign investment policy changing. Each coalition exercises their influences through its policy belief advocacy."