Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Program Jaminan Sosial yaitu Raskin dan BLSM yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dalam penelitian digunakan data cross section yang didapat dari hasil Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga (Sakerti) 2014 dengan sampel rumah tangga penerima Program Jaminan Sosial.  Analisis logistik biner digunakan untuk mengetahui pengaruh Program Jaminan Sosial yaitu Raskin dan BLSM terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Hasil analisis menunjukkan bahwa Program Raskin dan BLSM berpengaruh negatif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Sementara terdapat faktor lain yang mempengaruhi ketahanan rumah tangga diantaranya gender kepala rumah tangga, pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, pendapatan rumah tangga, daerah tempat tinggal, dan akses kredit.

---

This study aims to analyse the effect of Social Security programs (Raskin and BLSM) on households food security. In this sudy used cross section data from Indonesia Family life Survey (IFLS) 2014, with a sample of household receiving Social Security program. Binary logistic analysis was used to find the effect of social security programs on households food security. The result of this research indicated that Social Security programs (Raskin and BLSM) negative effect on household food security. While, there are other factors that affect household food security include gender of household head, education of household head, household size, income household, residential area and access to credit.Key words: Social security, Household food security, Binary logistic regression."

"Rendahnya kehananan pangan masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan, baik pada tingkat global maupun nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, berbagai studi menunjukkan hubungan penting modal sosial terhadap Ketahanan pangan. Namun, studi tersebut di Indonesia masih belum komprehensif karena hanya mencakup provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan kelurahan/desa tertentu. Untuk itu, penelitian ini berkontrubusi dengan menggunakan sample yang lebih komprehensif, yaitu meliputi 68.304 rumah tangga sampel Susenas BPS 2018. Hasil pengujian menggunakan estimasi Two-Stage Least Square menunjukkan bahwa modal sosial bonding maupun bridging berkorelasi signifikan terhadap Ketahanan pangan. Lebih lanjut, penelitian ini juga menunjukkan bahwa korelasi modal sosial bridging lebih kuat dibandingkan dengan bonding. Penjelasan atas hal tersebut adalah terkait dengan karakteristik dari setiap modal sosial tersebut. Modal sosial bonding merupakan interaksi diantara masyarakat yang homogen sedangkan modal sosial bridging heterogen. Sebagai akibatnya, interaksi dalam modal sosial bridging dapat memfasilitasi berbagai informasi maupun sumber daya dari dari anggota yang berasal dari golongan ekonomi yang lebih tinggi kepada anggota yang lain. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan perbaikan terhadap program-progam pemerintah dalam rangka perbaikan ketahanan pangan rumah tangga dengan melibatkan peran modal sosial bridging.

---

Food security is still one of the unresolved global and national issues. Various studies conducted in this field have confirmed the crucial influence of social capital on food security. Nevertheless, these studies were still not thorough enough in Indonesia since these studies only covered households in a particular area, such as a province, district, subdistrict, or even a village. Accordingly, this study contributes to the existing literature by employing a more comprehensive sample consisting of 68,304 households obtained from Statistic Indonesia’s Susenas 2018. Based on the Two-Stage Least Square regression test, this study suggests that social capital bonding and bridging statistically correlate to food security. Furthermore, this study shows that bridging social capital has a more substantial influence on food security. An explanation for this situation is related to each social capital’s nature. Bonding social capital involves social interactions among people with a homogenous background. Conversely, bridging social capital covers the interaction of people from various backgrounds. In other words, people actively engaged in bridging social capital might earn benefits from a higher-level economy member or transfer knowledge from people across the various community. Therefore, based on this evidence, this study recommends enhancing the existing government programs to address household food security issues by involving bridging social capital"

"ABSTRAKPenyimpangan iklim merupakan bagian dari gejala atmosfer yang memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan terutama sektor pangan dan pertanian. Melalui perhitungan statistik dan analisis temporal, penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadi penyimpangan iklim di Kabupaten Kebumen selama periode 1983-2012. Berdasarkan pemetaan data spasial, wilayah terdampak penyimpangan iklim yang paling luas terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2010. Sebaran wilayah penyimpangan iklim tersebut terkonsentrasi di wilayah dataran rendah bagian tenggara, wilayah perbukitan barat laut dan wilayah pegunungan utara Kabupaten Kebumen. Penyimpangan iklim berpengaruh terhadap rendahnya ketahanan pangan terutama di wilayah pegunungan utara Kabupaten Kebumen.

---

ABSTRACTClimate deviation is a part of the atmospheric indication that gives effect to the various sectors particularly to food and agriculture. Through statistical calculation and temporal analysis, this research reveals that occurred climate deviation in Kebumen Regency during the period 1983-2012. Based on mapping of spatial data, most extensive impacted area by climate deviation occurred in 1997 and 2010. The area distribution of that climate deviation are concentrated in the lowland area of southeast, hills area of northwest, and mountain area of north Kebumen Regency. Climate deviation affect to food security particularly in mountain area of north Kebumen Regency."

"Permasalahan pangan menjadi isu prioritas dalam pembangunan nasional mengingat dampaknya dapat mempengaruhi kondisi ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga. Permasalahan pangan di periode krisis juga menjadi tantangan bagi masyarakat untuk mengakses kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Salah satu cara mengatasi permasalahan pangan dan meningkatkan daya beli masyarakat adalah dengan memberikan bantuan pangan. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan data cross section dari SUSENAS 2021 dengan sampel rumah tangga. Hasil analisis logistik biner menunjukkan bahwa BPNT berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan rumah tangga. Dengan meningkatnya kesejahteraan rumah tangga secara keseluruhan melalui BPNT, pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang meliputi pencapaian SDGs, peningkatan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan kesejahteraan yang merata di seluruh negara. Selain itu, faktor karakteristik rumah tangga lainnya yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga antara lain gender, usia, status perkawinan, pendidikan, status bekerja kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tempat tinggal, kepemilikan rumah, akses kredit, dan pengeluaran rumah tangga.

---

Food security issues have become a priority in national development as their impact can affect both household food security and welfare. Accessing essential food items at affordable prices during times of crisis presents a challenge for communities. One way to address food security issues and improve the purchasing power of households is through the provision of non-cash food assistance. This study aims to analyze the influence of the Non-Cash Food Assistance Program (BPNT) on household food security. The study utilizes cross-sectional data from the 2021 SUSENAS with a sample of households. The results of binary logistic regression analysis show that BPNT has a positive effect on household food security. By improving the overall welfare of households through BPNT, the government can achieve sustainable development goals, improve human quality, foster inclusive economic growth, and promote equitable well-being throughout the country. Additionally, other household characteristics such as gender, age, marital status, education, employment status of the household head, household size, place of residence, homeownership, access to credit, and household expenditure also influence household food security."

"ABSTRAKSaat ini strategi self-reliance untuk mencapai ketahanan pangan telah secara luas diterapkan sejak perdagangan internasional menjadi lebih liberal. Tujuan dari peneletian ini adalah untuk menganalisis pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap ketahanan pangan di Indonesia menggunakan data panel propinsi 2005-2013. Hasil empiris menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan memiliki dampak positif pada asupan kalori dan protein. Hasil ini mendukung argumen bahwa perdagangan dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan. Sebaliknya, keterbukaan perdagangan pada sektor pertanian tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketahanan pangan. Hal ini mungkin disebabkan pangsa sektor pertanian dalam perdagangan internasional relatif kecil. Selain itu, karena beras sangat penting dalam pola konsumsi di Indonesia, harga beras signifikan mempengaruhi asupan kalori. Sebaliknya, meskipun kedelai juga merupakan komoditas penting untuk konsumsi, harga dan produksi tidak mempengaruhi asupan protein. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan. Oleh karena itu, kebijakan yang menghasilkan pendapatan sangat penting untuk mengurangi kerawanan pangan.

---

ABSTRACTNowadays the self reliance strategy to achieve food security has broadly implemented since the international trade become more liberal This policy not only implemented by countries that have lack of food in order to ensure their food availability but also in countries that traditionally an agriculture producer However policy has to accompany by adequate export performance so they can purchase imported food The purpose of this paper is to analyse the effect of trade liberalization on food security in Indonesia using provincial panel data from 2005 2013 This study focus on two commodities that is important as source of nutrition for Indonesian people which is rice and soybean The empirical results shows that trade openness in general is have positive impact on calorie and protein intake This result support the argument that trade can induce income that in turns increases people access to food On contrary agriculture openness do not has significant effect on food security This might due to the share of agriculture sector in international trade is relative small Furthermore since rice is crucial in Indonesia dietary pattern the price of rice is significant affect calorie intake In contrast even though soybean also an important commodity for consumption its price and production does not affect the protein intake In addition this study also confirms that GRDP per capita has positive effect on food security Therefore an income generating policy is essential to reduce food insecurity "

"ABSTRAKKabupaten Subang merupakan lumbung padi terbesar ketiga di Jawa Barat setelah Karawang dan Indramayu. Pada Tahun 2008 berhasil melakukan swasembada beras, namun saat ini pada tahun 2015 ketahanan pangan Kabupaten Subang terancam karena dialokasikan sebagai target perluasan pembangunan baik industri manufaktur, perumahan, dan lainnya. Kondisi tersebut terjadi karena tata letak kabupaten Subang yang strategis, berbatasan dengan daerah industri, serta dilintasi jalur Pantura dan Tol Cikopo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lokasi perubahan penggunaan tanah sawah dan kaitannya dengan ketahanan pangan. Penelitian ini dilakukan secara temporal yaitu tahun 2008 dan 2015. Variabel yang digunakan adalah kepadatan penduduk, jumlah penduduk, kebutuhan pangan, dan jumlah produksi padi. Analisis yang digunakan adalah analisis overlay antara peta penggunaan tanah tahun 2008 dan 2015 untuk mengetahui perubahan penggunaan tanah sawah, dan analisis statistik Pearson Product Moment untuk mengetahui pengaruh perubahan penggunaan tanah sawah terhadap ketahanan pangan. Hasil penelitiannya adalah Perubahan penggunaan tanah sawah menjadi wilayah terbangun di Kabupaten Subang mayoritas terjadi pada penggunaan tanah sawah irigasi dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Beberapa Kecamatan dengan perubahan penggunaan tanah sawah yang tinggi memiliki nilai ketahanan pangan yang rendah (kurang pangan). Semakin tinggi perubahan penggunaan tanah sawah menjadi wilayah terbangun, maka nilai ketahanan pangan akan semakin rendah.

---

ABSTRACTSubang Regency is the third largest rice producers in West Java after Karawang and Indramayu. In 2008 successfully rice self-sufficiency, but this time in 2015 food security in Subang Regency is threatened because Subang is allocated as a target expansion of manufacturing, housing, and others. The condition occurs because Subang is in a srategic position like a bordering the industrial area, and crossed PANTURA line and CIKOPO Toll. The aims of this research is to find out where the change of agricultural land use occurs and the relation of food security. This research was carried out in temporal terms, namely in 2008 and 2015. The variables are population density, food needs, and rice production, The method of this research is overlay analysis between land use maps in 2008 and 2015 to assess changes in land use fields, and analysis Pearson Product Moment statistic to know the effect of changes of agricultural land use to food security. The result of this research is agricultural land use change into the constructed area in Subang occur in the type of land use irrigated ricefield with a high density population. Some of sub-district that the high level of agricultural land use chnage have the low value of food security (less food). The higher of agriculturalland use change into constructed area, the value of food security would be lower."

"Skripsi ini membahas mengenai pelemahan ketahanan pangan komoditas beras Indonesia akibat implementasi dari Letter of Intent IMF, periode 1995 hingga 2009. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Indonesia mengalami pelemahan ketahanan pangan beras dari segi ketersediaan, stabilitas pasokan beras, serta akses terhadap beras. Ketersediaan diukur dari perbandingan jumlah konsumsi per tahun dengan stok yang tersedia, stabilitas pasokan diukur dari perbandingan volume beras domestik dan beras impor, sedangkan akses diukur dari harga eceran beras setiap tahun. Ketersediaan beras Indonesia cenderung menunjukkan angka menurun, stabilitas menunjukkan angka impor beras yang fluktuatif dan cenderung naik, dan akses menunjukkan harga eceran beras yang terus naik setiap tahunnya.

---

This thesis discusses the weakening of Indonesia's rice food commodities due to the implementation of IMF Letter of Intent, the period 1995 to 2009. The method used is quantitative descriptive design. The results of this study show that Indonesia has weakened food security in terms of availability of rice, rice supply stability, and access to rice. Availability is measured from the ratio of the amount of consumption per year with available stock, supply stability measured by the ratio of the volume of domestic rice and rice imports, while the access measured from the retail price of rice every year. Indonesia rice availability is likely to show declining numbers, the stability showed that rice imports fluctuate and tend to rise, and access to show the retail price of rice continues to rise each year."

"Indonesia mempunyai masalah lingkungan hidup yang besar dalam deforestasi. Setiap tahun tutupan hutan Indonesia berkurang dengan sangat luas, baik yang sengaja maupun tidak direncanakan oleh Pemerintah. Pada pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Program Strategis Nasional yang dapat menciptakan deforestasi dengan nama Food Estate. Food Estate adalah program pertanian pangan skala luas yang dibingkai untuk tujuan ketahanan pangan. Program ini dibentuk sebagai respons peringatan Food and Agriculture Organization (FAO) yang mewaspadai kerentanan pangan dalam situasi pandemi. Permasalahannya, program pertanian pangan skala luas ini dapat dibangun di kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja melandasi program ini dengan mekanisme Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yang mengkaji Food Estate berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan dan kehutanan. Penelitian ini akan berfokus menganalisis Food Estate dengan menitikberatkan pada perlindungan kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam peraturan yang melandasi program Food Estate. Program ini tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Program ini memiliki enam masalah hukum, yakni (1) tidak memiliki urgensi karena hanya membingkai masalah ketahanan pangan dengan sempit, (2) bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) tidak terbuka dan partisipatif karena menggunakan KLHS cepat, (4) mengalihfungsikan hutan lindung, (5) kontradiktif terhadap upaya perlindungan dan restorasi gambut dan (6) menyulitkan pertanggungjawaban hukum untuk memulihkan hutan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi peraturan yang melandasi program Food Estate sehingga pertanian pangan tidak dilakukan dengan deforestasi dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi tutupan dan kualitas fungsi hutan

---

Indonesia has a major environmental problem with deforestation. Every year Indonesia's forest loss significantly both intentionally and unplanned by the Government. During the COVID-19 pandemic, the Government issued a National Strategic Program that can create deforestation named Food Estate. Food Estate is a large-scale agri-food program framed for food security goals. This program was formed in response to a warning from the Food and Agriculture Organization (FAO) which is aware of food vulnerability in a pandemic situation. The problem is that this large-scale food-agriculture program can be built in forest. Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 as implementing regulations for the Job Creation Law underlies this program with the Forest Area mechanism for Food Security. This research is legal research using a normative method that examines Food Estate based on food and forestry regulations. This research will focus on analyzing Food Estate with an emphasis on protecting protected forest areas and peat ecosystems. This research concludes that there are legal issues in the regulations that underlie the Food Estate program. This program is not in line with the protection and management of the environment in the forest sector. This program is problematic for six reasons, namely (1) it lacks of urgency because it frames the problem of food security narrowly, (2) it conflicts with the principles of environmental protection and management, (3) it is not transparent and participatory because it uses the “quick appraisal KLHS”, (4) converts protected forests, (5) contradicts efforts to protect and restore peat and (6) makes it difficult for legal accountability to restore forests. This research suggests the Government should evaluate regulations that support the Food Estate program so that food agriculture is not carried out by deforestation and follows the mandate of laws and regulations in the environmental sector to protect forest cover and quality function.

"

"Tujuan studi untuk melihat pengaruh harga rokok dan lingkungan merokok pada probability merokok, realokasi pengeluaran dan nutrisi rumah tangga. Data yang digunakan Survey Sosial Ekonomi 2014, Riset Kesehatan Dasar 2013 dan Potensi Desa 2014. Almost Ideal Demand System dengan memasukkan Invers Mills Ratio dan koreksi unit value sebagai proksi harga. Hasilnya, kenaikan harga rokok menurunkan probability merokok; meningkatkan share pengeluaran rokok, menurunkan share sebagian besar kelompok pangan; menurunkan konsumsi rokok dan sebagian besar kelompok pangan; menurunkan konsumsi protein dan kalori rumah tangga. Peningkatan lingkungan merokok meningkatkan share pengeluaran rokok. Daerah dengan Kawasan Tanpa Rokok menurunkan probability merokok dan share pengeluaran rokok.

---

This study assesses the effect of cigarette price and smoking environment in

cigarette demand, food, and its implication on household’s nutrition. Almost Ideal

Demand System Model accomodate Invers Mills Ratio and corrected unit values. Main data is the 2014 National Social Economy Survey. The results are the increase of cigarette price will decrease smoking participation, increase cigarette budget

share and reduce the majority of food budget share; reduce the cigarette and the majority of food group consumption; and reduce households’ protein and calorie consumption. The social environment increase cigarette expenditure. Smoking Free

Area Policy reduce smoking participation and cigarette budget."