Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 52610 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eugene Andreas Muskananfola
"Tesis ini meneliti penolakan Polandia terhadap kuota pengungsi yang diberikan oleh Uni Eropa (UE). Tujuan penulisan adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu penolakan Polandia untuk relokasi pengungsi dan dinamika internal yang terdapat didalamnya. Polandia meruapakan salah satu negara di Eropa yang memiliki akselerasi cukup tinggi dalam melakukan integrasi menuju iklim politik demokrasi. Selanjutnya negara ini resmi bergabung dan diterima sebagai negara anggota UE pada tahun 2004 silam. Setiap pihak yang ingin menjadi bagian dari UE diharuskan untuk memenuhi sejumlah kriteria dasar yang telah ditetapkan. Salah satu diantaranya menyangkut aspek kemanusian. Sejak bergabungnya Polandia kedalam struktur UE, mereka dinilai memiliki prospek yang positif dalam menunjang keberlangsungan proses integrasi di kawasan Eropa. Dinamika politik yang berjalan kemudian merubah sejumlah situasi. Pemerintah Polandia menolak kuota pengungsi yang dicetuskan oleh UE. Ledakan krisis pengungsi di Eropa mencapai puncaknya pada tahun 2015.
Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan kepada kebijakan yang diambil oleh Polandia tersebut. Keputusan Warsawa dianggap berbenturan dengan nilai-nilai fundamental yang dianggap menjadi bagian prinsip dasar dari UE. Dalam menunjang argumen penulisan, akan diangkat konsep amity dari Regional Security Complex Theory (RSCT) yang dicetuskan Barry Buzan dan gagasan terkait identitas nasional dari Anthony Smith. Temuan yang didapatkan adalah adanya signifikansi dari kawasan dan aspek internal yang mempengaruhi keputusan Polandia.

This thesis presents the Poland`s rejection towards the quota of refugees allocated by the European Union (EU). The aim of the study is to answer two research questions concerning Poland`s rejection towards the relocation of refugees and the related internal dynamics found within. Poland is a European country that proceeds to democracy politics climate with considerably high acceleration. The country officially joined and was accepted as an EU country member in 2004. Any party who wants to become part of EU is required to meet a number of basic criteria which have been set by the EU, one of which relates to humanity aspects. Since the inclusion of Poland in the EU, the country has been considered to have brought positive prospects in the integration within the European regions. The dynamics of politics, however, have changed some situations. The government of Poland rejects the quota of refugees set by EU whilst the booming of refugees reached its peak in 2015.
This research focuses on analyzing the policy of the government of Poland in rejecting the quota. The Warsaw decision was considered to collide with the fundamental values which are regarded basic principles of EU. The concept of amity of the Regional Security Complex Theory (RSCT) from Barry Buzan and the idea of national identity from Anthony Smith are adopted as the research arguments. The findings of the research reveal that there are significances within the region and internal aspects that govern the decisions of Poland.
"
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T53953
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adrianus Lengu Wene
"Gagasan kaum neoliberalis bahwa single market Uni Eropa meningkatkan lapangan pekerjaan, harga lebih murah, terjadi spesialisasi produksi dan meningkatnya pekerja migran berimplikasi pada munculnya modus baru dalam pasar tenaga kerja yakni fleksibilitas yang memungkinkan perusahaan untuk mentransfer resiko bisnis kepada para pekerja. Keberadaan sistem kerja paruh waktu, shift dan kontrak tanpa jam kerja serta outsourcing menjadi persoalan pelik bagi pekerja, utamanya pekerja migran. Di Inggris, timbul persoalan sosial-ekonomi yang dialami pekerja migran. Akibat sistem kerja yang fleksibel dalam pasar tenaga kerja, pekerja migran mengalami prekariatisasi - kerentanan secara sosial-ekonomi laiknya eksploitasi dan teralienasi - dan bekerja dalam ketiadaan jaminan pekerjaan tetap dan ketiadaan jaminan dalam bekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis deterministik single market Uni Eropa yang menyebabkan terjadinya prekariatisasi terhadap pekerja migran di Inggris periode 2015-2018. Dengan menggunakan teori prekariatisme dari Guy Standing dan konsep Flexibility Labour Market sebagai landasan teoritis dan metode kualitatif eksplanasi dengan pendekatan interdisipliner ilmu, ditemukan bahwa single market Uni Eropa dan pasar tenaga kerja fleksibel merupakan skema kekuatan kapitalis untuk menguasai pekerja migran dengan cara membuat pekerja migran selalau dalam kondisi prekaritas sehingga dapat dieksploitasi dan teralienasi; bahwa mobilitas para pekerja migran dimaksudkan untuk mendorong produktifitas, profitabilitas perusahaan dan merangsang perdagangan Inggris; bahwa keleluasaan yang diperoleh perusahaan-perusahaan di Inggris untuk mengeksploitasi sebagai akibat mata rantai single market, menyebabkan pekerja migran selalu dalam posisi rentan tanpa adanya jaminan rasa aman dalam pekerjaan dan pendapatan serta hubungan sosial pekerja migran; bahwa pekerja migran digiring masuk ke dalam fragmentasi struktur ekonomi global sebagai homo sacer yang eksis berdasarkan kepentingan kekuatan kapitalis, bahwa kondisi prekaritas yang dialami pekerja migran memungkinkan penyatuan kesadaran sebagai suatu kelas sosial baru untuk melakukan perlawanan terhadap kekuatan neoliberalis yang mengeksploitasinya. Ini dapat menjadi semacam social text yang melekat kuat dalam memori sosial pekerja migran.

The neoliberalist idea that the single EU market increases employment, lower prices, specialization of production and increases in migrant workers implies the emergence of a new mode of labor market flexibility that allows companies to transfer business risks to workers. The existence of a part-time work system, shifts and contracts without working hours as well as outsourcing is a difficult problem for workers, especially migrant workers. In the UK, socio-economic problems arise for migrant workers. As a result of the flexible work system in the labor market, g, migrant workers experience precariatization - socio-economic vulnerability such as exploitation and alienation - and work in the absence of permanent employment security and insecurity in employment. This study aims to analyze the deterministic single market of the European Union which causes the precariatization of migrant workers in the UK for the 2015-2018 period. By using the theory of precariatism from Guy Standing and the concept of Flexibility Labor Market as a theoretical basis and qualitative method of explanation with an interdisciplinary approach, it is found that the single market of the European Union and the flexible labor market are schemes of capitalist power to dominate migrant workers by making migrant workers always in precarious conditions so that they can exploited and alienated; that the mobility of migrant workers is intended to boost productivity, company profitability and stimulate UK trade; that the flexibility that British companies have to exploit as a result of the single market link, leaves migrant workers in a vulnerable position without guarantees of security in employment and income as well as migrant workers' social relations; that migrant workers are led into the fragmentation of the global economic structure as ‘homo sacer’ that exist based on the interests of capitalist power, that the conditions of pre-employment experienced by migrant workers allow the unification of consciousness as a new social class to fight against the capitalist forces exploiting them. This possibility becomes a kind of social text that is always firmly attached to the social memory of migrant workers."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
M. Jufri Kadir
"Skripsi ini membahas kondisi wilayah Kaliningrad sebagai representatif Rusia di kawasan Baltik serta konflik yang memperburuk hubungan antara Rusia dengan Polandia. Wilayah Kaliningrad menjadi tonggak utama dalam hubungan Rusia-Polandia. Bagian selatan wilayah ini langsung berbatasan dengan bagian utara Polandia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metodologi deskriptif-analitis.
Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa hubungan Rusia-Polandia pada tahun 2000 ndash; 2017 selalu berubah-ubah atau fluktuatif dan mempeburuk kondisi wilayah Kaliningrad yang berada di kawasan Baltik. Namun, hubungan tersebut juga memperlihatkan kemorosotan atau semakin memburuk pada periode 2012 - 2015. Hal tersebut diperburuk dengan tidak adanya program kerjasama yang baik dalam hubungan kedua negara.

This thesis discusses the conditions of the Kaliningrad region as a Russian representative in the Baltic region as well as a conflict that exacerbates relations between Russia and Poland. The Kaliningrad region is a major milestone in Russian Polish relations. The southern part of the region is directly adjacent to the northern part of Poland. This research is a qualitative research using descriptive analytical methodology.
The results of this study explain that the Russian Polish relations from 2000 ndash 2017 have always been volatile or fluctuating. However, the relationship also shows a slump or worsening in the period 2012 2015. This is exacerbated by the absence of a good cooperation program in the relations between the two countries.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Averil Khalisha Paramesti
"Tesis ini meneliti bagaimana liputan media tentang krisis imigran di Italia dan Spanyol memengaruhi proses decision-making kebijakan penanganan imigran kedua negara tersebut. Tesis ini memiliki dua tujuan penelitian: (1) menjelaskan bagaimana media Italia dan Spanyol melakukan representasi diskursif aktor-aktor politik dalam krisis imigran di negara mereka dan (2) menelaah hubungan antara representasi aktor-aktor politik tersebut dan proses pengambilan keputusan (decision-making) kebijakan penanganan imigran di negaranya masing-masing. Menerapkan teori analisis wacana kritis sosiosemantik Theo van Leeuwen dan pendekatan konstruktivisme Alexander Wendt, publikasi daring dua surat kabar terbesar Italia (Corriere della Sera, La Repubblica) dan Spanyol (El País, El Mundo) antara tahun 2014 dan 2016 dianalisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa representasi diskursif aktor-aktor politik dalam masing-masing surat kabar mencerminkan kecenderungan ideologis mereka, di mana pemberitaan cenderung menekankan perbedaan antara “kita” (Uni Eropa dan pemerintah) dan “mereka” (para pencari suaka) serta meniadakan kemanusiaan para pencari suaka. Kecenderungan ideologis dari representasi aktor-aktor politik keempat surat kabar itu sendiri merupakan cerminan bagaimana Italia dan Spanyol memandang krisis imigran Eropa sebagai ancaman terhadap identitas nasional mereka. Dengan bantuan media massa, Italia dan Spanyol melakukan sekuritisasi terhadap krisis imigran Eropa untuk “membujuk publik agar setuju” mengambil tindakan-tindakan yang tegas, ekstrem, dan terkadang melanggar hukum dalam menghadapi ketidakstabilan dan ketidakpastian krisis. Selain itu, dalam konteks integrasi Eropa, konflik “kita” versus “mereka” menjadi sebuah bukti akan kurangnya solidaritas di antara negara-negara anggota dan naiknya kepopuleran populisme serta nasionalisme individu, sehingga hal ini mengundang pertanyaan mengenai rapuhnya Uni Eropa sebagai proyek integrasi.

This thesis investigates how media coverage of the European refugee crisis in Italy and Spain influences policymakers’ decisions on how to deal with asylum seekers and refugees in both countries. Two research objectives are outlined as the foundation of the thesis: (1) to explain how political actors in the refugee crisis are represented in the Italian and Spanish press, and (2) to investigate the relationship between the political actors’ discursive representations and their countries’ immigration policy decision-making process. Online publications about the European refugee crisis from two mainstream news agencies in Italy (Corriere della Sera, La Repubblica) and Spain (El País, El Mundo) between 2014 and 2016 are analyzed using Theo van Leeuwen’s sociosemantic approach of critical discourse analysis and Alexander Wendt’s constructivist approach. The findings of the thesis reveal that each newspaper’s discursive representations of political actors are in accordance to their ideological tendencies, with the news emphasizing the divide between “us” (the European Union and the government) and “them” (asylum seekers) and erasing asylum seekers’ humanity. The ideological tendencies in the four newspapers’ representation of political actors reveal how Italy and Spain perceive the European refugee crisis as a danger to their national identity. With the help of mass media, Italy and Spain securitize the European refugee crisis in order to “persuade the public to consent” to take bold, radical, and sometimes law-breaking measures in dealing with the crisis’ instability and uncertainty. In addition, the “us” against “them” conflict in the context of European integration reflects a lack of cooperation among member states, as well as the rising appeal of populism and individual nationalism, creating concerns about the European Union’s viability as an integration project."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elva Sagita Cindra
"Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu.

In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dimas Yudhistira Henuhili
"Selama beberapa dekade terakhir, terjadi peningkatan perdebatan mengenai kedaulatan dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Salah satu titik krusial yang mendorong perdebatan ini adalah terbentuknya Uni Eropa melalui Maastricht Treaty pada tahun 1992. Setelah itu, terdapat beragam literatur yang membahas mengenai kedaulatan di Uni Eropa, sehingga diperlukan sebuah kajian kepustakaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, studi ini memetakan perkembangan literatur mengenai kedaulatan di Uni Eropa pasca Maastricht Treaty. Dari tiga puluh artikel jurnal/buku/chapter edited volume yang dikaji, terdapat empat tema besar yaitu (1) karakteristik kedaulatan di Uni Eropa; (2) dinamika kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa: antara intergovernmentalisme dan supranasionalisme (3) faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan terhadap perubahan bentuk kedaulatan di Uni Eropa dan (4) kritik terhadap penerapan kedaulatan di Uni Eropa. Setelah melakukan pemetaan dan analisis literatur, kajian kepustakaan ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, karakter kedaulatan di Uni Eropa memiliki penafsiran yang berbeda-beda, mulai dari kedaulatan dipandang disatukan (pooled sovereignty), dibagi (shared sovereignty), hingga dianggap masih berada di negara. Kedua, penerapan kedaulatan dalam tatanan praktis dalam level kebijakan di Uni Eropa dapat bertahan maupun berubah, menyesuaikan preferensi negara-negara anggotanya. Ketiga, penerimaan negara terhadap beragam bentuk kedaulatan di Uni Eropa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor interdependensi, dan faktor keamanan. Keempat, dinamika serta cara pandang terhadap kedaulatan di Uni Eropa tampaknya dipengaruhi oleh fenomena-fenomena empirik atau perkembangan yang terjadi di Uni Eropa. Terakhir, dari keseluruhan literatur, studi ini mengindentifikasi celah literatur yang terdapat dalam sedikitnya analisis mengenai kedaulatan dalam kebijakan di Uni Eropa, serta kurangnya studi komparatif yang membandingkan kedaulatan di Uni Eropa dengan kedaulatan dalam entitas politik lainnya.

Over the last few decades, the topic of Sovereignty has been increasingly discussed in International Relations. One of the crucial factors leading to the debate was the establishment of the European Union through the enactment of Maastricht Treaty in 1992. As an effect, various literature discussing sovereignty in the European Union emerged and subsequently neccessitates a literature review on it. This study mapped various literature on sovereignty in the European Union after Maastricht Treaty. By taking into account thirty journal articles/books/chapters of edited volume, this study found four major themes in the literature: (1) the characteristics of sovereignty in the European Union; (2) the dynamics of sovereignty in the European Union policies: between intergovernmentalism and supranationalism; (3) the factors influencing the acceptance of the changing form of sovereignty in the European Union; and (4) the critiques on the implementation of sovereignty in the European Union. After mapping and analyzing the literature, this study found several important points. First, the characters of sovereignty in the European Union result in various interpretations such as pooled sovereignty, shared sovereignty, and sovereignty that are embedded within member states. Second, the implementation of sovereignty in the European Union policies could both be static or dynamic, depending on the member states' preferences. Third, member states’ acceptance of various sovereignty forms in the European Union are influenced by economic, interdependence, and security factors. Fourth, the dynamics of the sovereignty in the European Union are perceived to be influenced by events happening in the European Union. Lastly, this study identifies several literature gaps on the lack of literature analyzing sovereignty aspect of European Union’s policies and the minimum amount of comparative studies between sovereignty in the European Union and sovereignty in other political entities."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Khusnul Laili Marwansyah
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan di balik kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam mengatasi pengungsi Suriah. Selain beberapa alasan yang mendasari terjadinya kerja sama antar keduanya, penelitian ini juga memaparkan mengenai bentuk-bentuk kerja sama yang dilakukan oleh Turki dan Uni Eropa untuk menanggulangi permasalahan pengungsi Suriah tersebut. Berdasarkan data UNHCR tahun 2018, Turki menjadi negara yang menerima pengungsi Suriah paling banyak dibandingkan negara tetangga Suriah lainnya. Akibat penerapan kebijakan pintu terbuka (Open Door Policy) yang dilakukan Turki, jumlah pengungsi Suriah semakin bertambah setiap tahun hingga akhirnya masuk ke negara-negara di kawasan Uni Eropa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Turki menjalin kerja sama bilateral dengan Uni Eropa salah satunya dengan cara meminta bantuan luar negeri kepada Uni Eropa. Kesediaan Uni Eropa memberikan bantuan kepada Turki disertai dengan beberapa motif demi menguntungkan pihak Uni Eropa. Penjabaran mengenai alasan dan bentuk kerja sama antara Turki dan Uni Eropa dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Untuk mengetahui apa saja bentuk bantuan yang diberikan sebagai upaya kerja sama antara Turki dan Uni Eropa, maka digunakan teori kerja sama internasional (international cooperation). Sementara untuk mengetahui alasan di balik kerja sama tersebut digunakan konsep pendekatan berupa motif (motives). Data diperoleh melalui literatur yang sudah tersedia karena termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan hasil bahwa bentuk kerja sama Turki dan Uni Eropa dalam upaya mengatasi pengungsi Suriah meliputi dikeluarkannya kebijakan untuk mengontrol laju arus pengungsi Suriah yang masuk ke wilayah Turki dan Uni Eropa. Selain itu, bentuk kerja sama lainnya ialah pemberian bantuan luar negeri oleh Uni Eropa kepada Turki untuk para pengungsi Suriah. Sementara alasan dilakukannya kerja sama di antara keduanya ialah mencakup enam kategori motif: kemanusiaan, ekonomi, stratejik, identitas, ideologi, dan kondisi lingkungan.

The aim of this study is to find out the motives behind Turkey and European Union cooperation in dealing with Syrian refugees. In addition, this study also explained the forms of cooperation carried out by Turkey and European Union in dealing with the problems of Syrian refugees. Based on UNHCR data in 2018, Turkey was the country that hosted Syrian refugees the most, compared to other neighboring Syrian countries. As a result of the implementation of the Open Door Policy carried out by Turkey, the number Syrian refugees continued to increase every year as they finally reached some other countries in the European Union. To overcome this problem, Turkey has made a bilateral cooperation with the European Union one of which is by requesting foreign aid to the European Union. The willingness of the European Union to provide assistance to Turkey is accompanied by several motives to benefit the European Union. The description of the reasons and forms of cooperation between Turkey and the European Union is analyzed using qualitative research methods with a descriptive analysis approach. To find out what forms of assistance are provided as collaborative efforts between Turkey and the European Union, the theory of international cooperation is used. While to find out the reasons behind this cooperation, the concept of approach is used in the form of motives. Data is obtained through literature that is already available because it is included in library research. This study found results that form the cooperation of Turkey and the European Union in an effort to overcome Syrian refugees including the issuance of policies to control the flow of Syrian refugees entering the territory of Turkey and the European Union. In addition, another form of cooperation is the provision of foreign aid by the European Union to Turkey for Syrian refugees. While the reason for the cooperation between both of them contained six categories of motives: humanitarian, economical, strategic, ideology, identity, and environment."
Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Winda Artanty
"Tesis ini secara khusus menyoroti tentang terjadinya perkembangan situasi politik di Hongaria pasca jatuhnya pemerintahan komunis. Seperti halnya negara-negara Eropa Tengah dan Timur lainnya, Hongaria tidak punya kesempatan untuk bergabung dalam skema Eropa yang muncul dan berkembang sejak perang dunia kedua. Alasannya adalah adanya pertentangan timur dan barat dalam hat ideologi, politik serta bidang ekonomi dan militer. Jatuhnya pemerintahan komunis di Eropa Tengah dan Timur pada tahun 1989 diikuti oleh permintaan bantuan dari kelompok negara tersebut untuk dapat melakukan transformasi politik dan ekonomi. Hongaria merupakan salah satu pemimpin demokrasi, menjadi pertama yang menurunkan tirai besi dan menandatangani Perjanjian Asosiasi (Assasiatrorr Treaty) dengan Uni Eropa.
Uni Eropa memutuskan untuk membuka kesempatan bagi negara Eropa Tengah dan Timur yang mampu memenuhi persyaratan politik dan ekonomi yang telah ditetapkan untuk bergabung dalam Uni Eropa. Persyaratan tersebut terangkum dalam sebuah kriteria yaitu kriteria Kopenhagen. Untuk memenuhi persyaratan yang terdiri dari kriteria politik, ekonomi dan hukum tersebut, terjadi perkembangan dari pemerintahan komunis menuju pemerintahan demokratis. Dalam usaha penyesuaian yang berlangsung mulai tahun 1989 hingga 2004 ini, Hongaria hams menghadapi kendala-kendala sebelum akhirnya dapat bergabung menjadi negara anggota Uni Eropa tahun 2004.
Tests ini memberikan gambaran perkembangan sebuah negara bekas pemerintahan komunis menuju suatu pemerintahan yang demokratis dengan berbagai kendala yang dihadapi dan diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi negara-negara demokrasi berkembang dalam memperbaiki keadaan politiknya pass sebuah pemerintahan yang otoriter termasuk Indonesia.
Kerangka pemikiran yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah pasal pertama dari kriteria Kopenhagen yaitu yang membahas tentang kriteria politik Selanjutnya penulis akan menganalisa penerimaan Uni Eropa mengenai usaha Hongaria Iewat laporan rutin (Regular Report) yang dikeluarkan Uni Eropa tentang perkembangan Hongaria dalam memenuhi kriteria Kopenhagen. Laporan ini mulai dibuat sejak terjadinya negosiasi pertama yaitu tahun 1998 dan diakhiri dengan laporan menyeluruh (Comprehensive Report) di akhir tahun 2003.
Walaupun pada dasarnya Hongaria dinilai berhasil memenuhi persyaratan politik dalam Kriteria Kopenhagen sejak tahun 1999, banyak permasalahan signifikan yang terus terjadi seiring penyesuaian. Masalah-masalah tersebut adalah yang berhubungan dengan korupsi, penghormatan hak asasi dan hak minoritas, yang merupakan masalah Iama yang semakin berkembang.
Masalah-masalah yang ada seperti korupsi dan prejudis terhadap Roma tersebut merupakan sebuah budaya yang mengakar, sehingga dapat dimaklumi jika tidak mullah untuk mencegah dan menguranginya. Di luar masalah itu, Hongaria memang patut menjadi inspirasi transisi politik di Eropa Tengah dan Timur karena konsisten dalam merevisi regulasi-regulasi yang dianggap kurang mengikat, demikian pula dalam usaha mengimplementasikannya. Bagi Uni Eropa, Hongaria akan menjadi partner dan anggota yang sangat penting untuk kemajuan integrasi Uni Eropa.

This Thesis is mainly explaining the political development that occurred in Hungary after the fall of the communism in Central and Eastern Europe in 1989. As was the case with the other Central and Eastern European states, Hungary had no opportunity for a long time to integrate into the European scheme that evolved and became unified after World War IL the reason for this was the opposition between the East and the West in the ideological, political, military and economic fields. The fall of Communism in Central and Eastern Europe in 1989 prompted a flood of requests to help the Central and East Europeans transform their economies and polities.
European Union decided to Iaunch Eastern Enlargement and to draft a list of criteria for EU membership (political, economic and implementing the acquis), which have come to be known as the Copenhagen Criteria. To meet the requirements, Hungary makes many efforts to develop a communism government (o democratic government. There were many obstacles coming in Hungary's way to reform from 1989 until finally joining the European Union in 2004.
This Thesis gives a view of political changes and development from authoritarian power to democratic power through many problems that occurring. Hopefully it can inspire other country to follow Hungary's way to succeed. The Political development is bordered with the first condition in Copenhagen Criteria which underlined the political criteria. Next, the regular report from EU that launch every years since 1998 until 2003 will help us analyze what is EU's opinion about Hungary's reformation.
Although basically Hungary had succeeded to fulfill the political criteria from Copenhagen Criteria in 1999, there were still significant problems such as corruption and violation of the human right which hard to handle. But since it has become a culture, it is easy to understand why Hungary could not prevent or reduce it right away. Outside of that, Hungary's continuous revision to laws and the will to implement it will inspire other country in Central and Eastern Europe. To European Union, Hungary will be important partner and member to European Integration.
"
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2007
T20656
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tara Ferakanita
"Tesis ini berfokus pada fenomena keluarnya Ingris dari Uni Eropa Brexit . Dalam fenomena ini terjadi persaingan diskursif antara Remain vs Leave. Penelitian ini menggunakan teori pemosisian dengan asumsi dasar bahwa diskursus adalah variabel utama yang disosialisasikan oleh agen sehingga menjadi sebuah realita sosial. Kemenangan diskursif ditentukan dalam tiga variabel kelayakan: Kelayakan Referensi, Kelayakan Sistemik dan Kelayakan Sosial. Penelitian ini menggunakan metode process tracing dan telaah wacana untuk melihat proses deepening Inggris ke Uni Eropa.. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan diskursif ini dimenangkan oleh agen yaitu kelompok leave yang menginterpretasikan bahwa identias nasional Inggris tidak kompatibel dengan identitas Uni Eropa dan memunculkan kegagalan proses deepening pada integrasi Inggris dengan Uni Eropa. Meskipun secara kuantitatif diskursus kelompok remain lebih unggul sampai periode sebelum referendum variabel kelayakan referensi , namun pada akhirnya kelompok leave secara kelayakan sistemik lebih dapat mendistribusikan diskursusnya untuk menjangkau ke masyarakat. Dalam variabel kelayakan sosial, kelompok leave juga lebih unggul karena diskursusnya lebih dapat diterima di masyarakat. Penelitian ini menyumbang pada studi tentang regionalisme yang memberikan pemahaman bahwa dinamika yang terjadi dalam institusi regional tidak hanya bisa meluas expand , tetapi juga bisa menyusut shrink . Isu Brexit menjadi penting karena belum pernah ada negara mengambil sikap untuk keluar dari institusi maju seperti Uni Eropa.

This thesis focuses on the phenomenon of Britain leaving the European Union Brexit. The phenomenon refers to the discursive competition between the two parties Remain vs. Leave. This research uses positioning theory with the basic assumption that discourse is the main variable which is socialized by agent and it transcends into a social reality. Discursive victory itself is determined in three eligibility indicators Referential Adequacy, Systematic Adequacy and Social Adequacy. This research applies process tracing and discourse analysis method to examine the deepening process of UK to the European Union. The result of this study indicates that the discursive competition won by the agent of the Leave group which interpreted UK national identity was not compatible with the EU identity and led to the failure of a deepening process on British integration to the EU. Quantitatively, based on the Referential Adequacy indicator, the discourse of the Remain group is higher than the Leave group especially in the final weekend before the referendum. However, based on Systematic Adequacy indicator, the Leave group is more successful in distributing its discourse to reach out to the people. Last, the Leave group is also winning because based on Social Adequacy indicator the discourse is more acceptable in society. This research contributes to the study of regionalism which provides an understanding that the dynamics within regional institutions not only can expand, but also shrink. The issue of brexit is important, because no country has ever taken the stance to get out of an advanced institution like the European Union. "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
T51499
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sagala, Nidya Sabila
"Tesis ini membahas keputusan Inggris, Denmark dan Malta dalam yang menolak untuk menjadi anggota Permanent Structured Cooperation (PESCO). PESCO adalah instrumen yang digunakan Uni Eropa untuk membuat dan mendiskusikan proyek-proyek pertahanan diantara negara anggotanya. Pada November 2017, 23 dari 28 negara anggota Uni Eropa (UE) bersedia menandatangani joint notification on PESCO, yang kemudian disusul oleh Irlandia dan Portugal pada 7 Desember 2017. Ke-25 negara anggota UE yang telah bergabung kemudian mengaktifkan PESCO secara resmi pada akhir Desember 2017. Terdapat tiga negara yang menolak bergabung, yakni Inggris, Denmark dan Malta. Keputusan ketiga negara tersebutlah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu mengapa ketiganya memilih untuk tidak bergabung dalam PESCO. Penelitian ini melewati dua tipikal análisis, yakni análisis politik dan análisis ekonomi. Untuk melakukan análisis politik, penulis menggunakan teori Regional Security Complex (RSC) dari Barry Buzan. Sedangkan analisis ekonomi dilakukan dengan menggunakan Rational Deterrence Theory (RDT) dari Barry Nalebuff. Data yang dikumpulkan adalah data dalam rentang waktu spesifiknya yaitu sejak 2014 – 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data berbasis dokumen (document based method). Temuan dalam penelitian ini adalah keputusan Inggris, Denmark dan Malta secara politis dipengaruhi oleh perbedaan persepsi ancaman dan kurang eratnya hubungan antara ketiga negara tersebut dengan Uni Eropa. Sedang secara ekonomi adalah karena nilai Cost (kerugian) yang lebih besar dengan Benefit (keuntungan) apabila ketiganya bergabung dalam PESCO.

The thesis discusses the decisions of United Kingdom (UK), Denmark and Malta that refused to be members of the Permanent Structured Cooperation (PESCO). PESCO is an instrument by the European Union to create and discuss defense projects among its members. In November 2017, 23 of the 28 European Union (EU) countries were willing to sign a joint notification on PESCO, which was then followed by Ireland and Portugal on 7 December 2017. The 25 EU member countries that had joined activated PESCO officially at the end of December 2017. There are three countries who refused to join. They were UK, Denmark and Malta. Actually, the background of their decisions is the research question in the thesis. This research passes two typical analyzes. First, the political analysis and the second is the economic analysis. To carry out political analysis, the author uses the Regional Security Complex (RSC) theory from Barry Buzan. While economic analysis is done using Rational Determination Theory (RDT) from Barry Nalebuff. The collected data is a data from 2014 to 2017. This study uses qualitative methods because the collected data is document-based data (document based method). The findings in this study is the decisions of UK, Denmark and Malta are politically influenced by differences in perceptions of threats and the lack of close relations between the three countries and the European Union. Furthermore, economically is because the value of the cost (loss) is greater than Benefit (profit) if all three join in PESCO."
2019
T53963
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>