Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selama bertahun – tahun, perempuan terus berusaha menghilangkan ketidaksetaraan antara perempuan dan laki – laki dalam setiap aspek kehidupan. Salah satunya dalam pekerjaan. Fenomena kesenjangan upah antar gender bukanlah sebuah fenomena yang asing ditelinga masyarakat. Menggali fenomena kesenjangan upah antar gender, terdapat pula didalamnya kesenjangan upah antar tenaga kerja perempuan yang sudah memiliki anak dan yang belum. Isu ini disebut sebagai motherhood penalty. Dengan data dari IFLS gelombang empat (2007) dan lima (2014), serta metode difference in differences dan propensity score matching, penulis menggali lebih dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya. Faktor – faktor sosio demografi digunakan dalam melihat pengaruhnya dalam eksistensi motherhood penalty di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan balita merupakan pemicu utama adanya penalti upah yang diberikan pada tenaga Penelitian ini menemukan bahwa terdapat motherhood penalty dalam lingkup pekerjaan di Indonesia. kerja perempuan yang juga merupakan ibu

---

For years, women have tried to close the gap between women and men in every aspects of life, among which is in work. The gender pay gap phenomenon is not an odd issue in the society. Aside from the gap between genders, there is also a gap between female labors, namely the “motherhood penalty”. With data from the fourth (2007) and fifth (2014) wave of IFLS, the writer used difference in differences and propensity score matching methods to dig further information on the existence of Indonesia’s motherhood penalty and its supporting factors. Socio demographic factors are also used to see the phenomenon further. This study found that confirm that motherhood penalty exists in Indonesia"

"Motherhood Penalty, sebuah isu global yang menyebabkan kesulitan finansial bagi perempuan akibat menjadi ibu, lazim terjadi di negara-negara maju dan bahkan lebih mungkin terjadi di negara-negara berkembang. Implikasi ekonomi dari penalti ini di Indonesia mengkhawatirkan, karena partisipasi perempuan yang terbatas dalam angkatan kerja menimbulkan bahaya bagi kesiapan negara menuju Generasi Emas 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian dengan menyelidiki dampak negatif dari motherhood terhadap berbagai aspek pasar tenaga kerja di Indonesia. Studi ini memeriksa probabilitas perempuan untuk tetap bekerja, prospek mereka dalam mendapatkan posisi di sektor formal, penghasilan mereka, upah bagi mereka yang bekerja, dan pendapatan bagi mereka yang bekerja secara mandiri. Penelitian ini memperluas investigasinya dengan tidak hanya memeriksa upah. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sejauh mana dampak negatif terhadap perkembangan karier seorang perempuan sepanjang periode sebelum dan setelah kelahiran anak pertamanya, serta untuk setiap anak berikutnya. Penelitian ini menggunakan data dari Indonesian Family Life Survey (IFLS) dan menggunakan model regresi panel fixed effect. Temuan menunjukkan bahwa perempuan Indonesia terutama menghadapi motherhood penalty saat mereka keluar dari angkatan kerja setelah melahirkan anak pertama mereka. Hambatan utama yang dihadapi oleh perempuan ini adalah proses yang sulit untuk kembali ke pasar tenaga kerja setelah keluar. Selain itu, terdapat efek antisipasi sebelumnya terhadap perkembangan karier seorang perempuan akibat menjadi ibu, yang menjadi nyata beberapa tahun sebelum melahirkan. Penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan Indonesia menghadapi penalti ganda terkait motherhood. Penalti awal muncul setelah kelahiran anak pertama dan berlanjut dalam jangka panjang. Selanjutnya, mereka mengalami penalti tambahan dengan setiap anak berikutnya.

---

The Motherhood Penalty, a global issue affecting women's financial difficulties due to motherhood, is prevalent in developed countries and is even more likely to occur in developing nations. The economic implications of this penalty in Indonesia are concerning since the limited participation of women in the workforce presents a danger to the country's readiness for the Golden Generation of 2045. This study seeks to address a gap in research by investigating the negative impacts of motherhood on many aspects of the labor market in Indonesia. The study examines the probability of women remaining employed, their prospects of securing positions in the formal sector, their earnings, the pay of those who are employed, and the income of those who are self-employed. The study expands its investigation beyond merely examining wages. This study aims to examine the extent of the negative impact on a woman's career progression throughout the period before and after the birth of her first child, as well as for each subsequent child. The study utilizes data from the Indonesia Family Life Survey (IFLS) and employs a panel fixed effects regression model. The findings show that Indonesian women mainly face a motherhood penalty as they exit the workforce after giving birth to their first child. The primary obstacle encountered by these women is the challenging process of returning to the labor market after leaving. Moreover, there is a prior anticipation effect on a woman's career progression due to becoming a mother, which becomes evident several years before giving birth. The study indicates that Indonesian women face a double penalty related to motherhood. The initial penalty arises after the birth of the first child and continues over the long term. Furthermore, they experience further penalties with each subsequent child."

"Ketimpangan antar gender merupakan isu yang terus terjadi di masyarakat. Salah satu penyebab ketimpangan antar gender dalam dunia kerja adalah parenthood penalty, yaitu penurunan karir setelah seseorang memiliki anak dan menjadi orang tua. Hal ini lebih umum terjadi pada ibu yang kemudian dikenal sebagai motherhood penalty. Sebaliknya, ayah seringkali mengalami percepatan karir setelah mempunyai anak yang kemudian disebut sebagai fatherhood premium. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat parenthood penalty di Indonesia, membandingkan tingkat penalty atau premium yang dialami oleh ayah dan ibu, serta menganalisis lebih lanjut pengaruh dari berbagai karakteristik, seperti pendidikan, keberadaan kakek-nenek, karakteristik pekerjaan, karakteristik tempat tinggal, dan usia anak terhadap tingkat parenthood penalty. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kernel Propensity Score Matching Difference-in-Difference (Kernel PSM-DiD) dengan menggunakan data IFLS gelombang 4 dan 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua di Indonesia secara umum mengalami parenthood penalty berupa perolehan tingkat pendapatan dan jam kerja yang lebih rendah. Jika dibandingkan antar gender, motherhood penalty cenderung lebih tinggi. Berkaitan dengan fatherhood premium, penelitian ini menunjukkan bahwa ayah di Indonesia tidak mengalami hal tersebut. Lebih dari itu, tingkat parenthood penalty bervariasi pada orang tua, ayah, dan ibu yang memiliki karakteristik yang berbeda.

---

Gender inequality, especially in workplace has been an ongoing issue in the society. One of the causes of this issue is parenthood penalty, which captures a declining trend in career after someone has children and becomes a parent. This tends to be faced by mothers, which is known as motherhood penalty. On the other hand, fathers often experience career acceleration after having children, which is then referred to as fatherhood premium. This research aims to analyze the level of parenthood penalty in Indonesia, compare the level of penalty or premium experienced by fathers and mothers, and further analyze the influence of various characteristics, such as education, the presence of grandparents, job characteristics, residence characteristics, and children's age on level of parenthood penalty. The method used in this research is Kernel Propensity Score Matching Difference-in-Difference (Kernel PSM-DiD) with IFLS wave 4 and 5 as the data source. The results of this study show that parents in Indonesia generally experience a parenthood penalty in the form of lower income levels and lower working hours. When compared between genders, the penalty experienced by mothers tends to be higher. Regarding fatherhood premium, this research shows that fathers in Indonesia do not experience it. Moreover, the level of parenthood penalty varies among parents, fathers, and mothers who have different characteristics."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan besarnya penalti biaya untuk kecelakaan kerja di proyek konstruksi dan juga bagaimana sistem penalti biaya tersebut diterapkan di Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang mencantumkan sanksi kepada perlindungan keselamatan pekerjanya hanya terdapat pada UU No. 1 tahun 1970 di pasal 15 berupa denda senilai Rp 100.000,- dan UU No. 13 tahun 2003 di pasal 86 dan 87 untuk kewajiban perlindungan pekerjanya dan sanksinya terdapat di pasal 190 hanya berupa sanksi administratif. Penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif dengan kuesioner wawancara mendalam yang dilakukan kepada pakarpakar K3. Sistem penalti biaya mencakup pemberian penalti berupa biaya dari pemerintah kepada perusahaan kontraktor yang dalam proyek pekerjaannya terdapat kasus kecelakaan berupa kecelakaan berat tanpa kematian dan kecelakaan berupa kematian. Besarnya penalti untuk kecelakaan berat tanpa kematian adalah Rp 100-250 Juta dan besarnya penalti untuk kecelakaan berupa kematian adalah Rp 250-500 Juta. Penerapan sistem penalti biaya merujuk kepada sistem penalti yang sudah diterapkan di negara Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan Singapura. Penerapan sistem penalti biaya tersebut meliputi dilaksanakannya sistem reward dan punishment, melakukan penambahan tenaga pengawas di lokasi proyek, mekanisme pelaporan kecelakaan dan klaim korban kecelakaan, dan pembentukan lembaga independen dalam pemberian penalti biaya ke pemerintah.

---

This study aimed to obtain the amount of penalty charges for occupational injuries in construction projects and also how the cost penalty system applied in Indonesia. In the legislation of the Republic of Indonesia, which includes sanctions against safety protection workers only found in Law. 1 in 1970 in Article 15, to a fine of Rp 100.000, - and the Law. 13 of 2003 in chapter 86 and 87 for the liability protection of workers and the sanctions contained in Article 190 only in the form of administrative sanction. This study uses qualitative analysis with questionnaires conducted in-depth interviews to experts K3. Penalty system costs include the cost of giving a penalty to the government contracting company in project work there is a serious accident accident cases with no deaths and accidents in the form of death. The amount of the penalty for severe accidents without death is USD 100-250 million and the amount of penalty to be death accident is USD 250-500 million. Application of the penalty system costs refer to the penalty system that has been implemented in the United states, Britain, Canada, Australia, and Singapore. Application of the penalty system costs include the implementation of reward and punishment system, conducted additional supervisory personnel at the project site, and accident reporting mechanisms accident victims' claims, and the establishment of independent agencies in awarding a penalty fee to the government."

"Penelitian ini membahas mengenai penerapan hukuman mati di Indonesia dalam kaitannya dengan implementasi norma HAM, dalam konteks hak untuk hidup. Kasus yang menjadi kajian dalam tulisan ini yaitu eksekusi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tahun 2015, yang meskipun mendapatkan banyak protes dari masyarakat internasional, eksekusi tersebut tetap dijalankan. Hal ini tidak sejalan dengan logika kepantasan terkait HAM, terlebih dikarenakan saat ini terdapat tren global untuk abolisi hukuman mati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami secara lebih mendalam alasan negara dalam menerapkan hukuman mati dan persepsi negara terhadap norma HAM dan hak untuk hidup. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi norma HAM dan persepsi pemerintah sangat dipengaruhi oleh kontestasi situasi politik, sosial dan budaya setempat, serta kepemimpinan politik pada periode tersebut. Aspek-aspek tersebut dapat mengonstruksi suatu hal yang dianggap "benar" dan "pantas". Terkait HAM dan hak untuk hidup, Indonesia mempersepsikan hal ini sebagai suatu hal yang masih dapat dibatasi dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, dan bahwa penerapan HAM merupakan urusan dalam negeri sehingga ada kecenderungan untuk menutup diri dari konteks internasional terkait hal ini.

---

This study discusses the use of the death penalty in Indonesia in relations to the implementation of human rights norms, in the context of the right to life. Case that is being used in this research is the execution of Andrew Chan and Myuran Sukumaran in the 2015, whom despite getting a lot of protest from international community, the execution keep going. This is not in line with the logic of appropriateness related to human rights, especially because there is a global trend towards abolition of the death penalty. The purpose of this research is to understand more deeply about the reasons behind the states application of the death penalty and the states perception about the human rights norms and the right to life. The results of this study indicate that the implementation of human rights and government perception is strongly influenced by the political contestation, social situations and cultures, as well as the political leadership in that period. These aspects can construct the things that is considered as "right" and "appropriate" . Related to human rights norms and the right to life, Indonesia perceives it as the thing that can be limited by considering the interests of society, and that the implementation of human rights is an internal affair so there is a tendency to close themselves off from the international context in this regard."

"Isu kesenjangan upah ibu merupakan salah satu kontributor utama yang memperluas jurang kesenjangan upah antar jender. Dalam melakukan analisis terkait kesenjangan upah ibu, penting untuk mengkonsiderasi karakteristik jenis pekerjaan karena jenis pekerjaan yang berbeda membutuhkan keterampilan yang berbeda serta memiliki hak dan kewajiban ketenagakerjaan yang berbeda. Dengan menggunakan data SAKERNAS 2020, studi ini menganalisis kesenjangan upah ibu berdasarkan jenis pekerjaan profesional (kerah putih) dan non-profesional (kerah abu-abu dan kerah biru). Metode dekomposisi Oaxaca Blinder dan RIF-Oaxaca digunakan untuk melihat besar kesenjangan dan perbedaan pola yang terbentuk antar jenis pekerjaan yang berbeda (between group) serta antar kuintil upah yang berbeda (within group). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat indikasi kesenjangan upah ibu tidak terjadi atau kecil terjadi di pekerjaan kerah putih (profesional) dibandingkan dengan pekerjaan kerah abu-abu dan biru (non-profesional). Kesenjangan upah ibu yang terjadi tersebut sebagian besar disebabkan karena faktor perbedaan produktivitas dan karakteristik antara ibu dan non-ibu di dunia kerja. Selain itu, di kerah abu-abu ditemukan fenomena sticky wage atau semakin kecil kuintil distribusi upah maka akan semakin besar kesenjangan upah yang terjadi, sebaliknya di kerah biru terjadi fenoma glass ceiling atau semakin besar kuintil distribusi upah maka akan semakin besar kesenjangan upah yang terjadi.

---

The issue of the motherhood wage gap is one of the main contributors that widen the gender wage gap. To analyse the motherhood wage gap, it is important to consider the characteristics of the occupations because different occupations require different skills and provide different privileges, labor rights, and demands for workloads. Using SAKERNAS 2020 data, this study analyses motherhood wage gap in professional (white-collar) and non-professional (grey-collar and blue-collar) occupations. The Oaxaca Blinder and RIF-Oaxaca decomposition methods were used to see the size of the gap and the different patterns formed between different types of occupations (between groups) and different wage quintiles for the same occupations (within groups). The results of this study indicate that motherhood wage gap is less likely to occur in white-collar jobs (professional) compared to gray-collar and blue-collar jobs (non-professional). The gap that occurs is largely due to differences in productivity and characteristics between mothers and non-mothers in the workplace. In addition, there is sticky wage phenomenon or the smaller the quintile of the wage distribution, the larger the wage gap will be in grey-collar jobs. On the contrary, glass ceiling is often found in blue-collar jobs."

"ABSTRACT

Fokus dari tesis ini adalah untuk membahas tentang perbandingan terhadap

hukuman mati di Indonesia dan Belarusia. Belarusia merupakan satu-satunya

negara di Eropa yang belum menghapus hukuman mati, terlepas dari tuntutan dari

Amnesti Internasional atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hukuman mati di

Indonesia dan Belarusia menjadi hal yang kontroversial karena ada banyaknya pro

dan kontra yang muncul dalam implementasi terhadap hukuman mati di kedua

negara. Tujuan dari tesis ini adalah untuk memahami apakah hukuman mati

bertentangan dengan UUD 1945 sebagai dasar negara atau tidak, serta untuk

memahami lebih lanjut apa saja upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah

Belarusia untuk menerapkan hukuman mati mereka, terlepas dari pro dan kontra

yang muncul di negeri ini.

---

The focus of this thesis is about the comparison of abolishment of death penalty in

Indonesia and Belarus. Belarus is the only country in the Europe region that has

not abolished death penalty, despite all the pressure that came from the Amnesty

International or the United Nations regarding the abolishment of death penalty.

Death penalty in Indonesia and Belarus became a controversial matter since there

are many pros and contras arises to the implementation of death penalty in both

countries. The purpose of this thesis is to understand whether or not death penalty

is contrary to the 1945 Constitution as the foundation the country, as well as to

understand further what are the efforts that has been made by Belarus government

in order to implement their death penalty, despite of the pros and contras that

arises in the country."