Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desa kini bukan lagi sekadar objek pembangunan melainkan subjek pembangunan dengan otonominya yang kembali seperti sedia kala dan diakui kerangka regulasi yang formal (UU Desa). Desa juga mendapat tambahan sumber pendapatan berupa dana desa yang memiliki potensi membiayai aktivitas pembangunan kesehatan di desa. Penelitian ini memaparkan gambaran pemanfaatan dana desa untuk bidang kesehatan serta hubungannya dengan peningkatan pembangunan kesehatan di wilayah perdesaan Kabupaten Kebumen selama empat tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode survei dan menggunakan data realisasi pemanfaatan dana desa dan data capaian pembangunan kesehatan Kabupaten Kebumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, alokasi pemanfaatan dana desa bidang kesehatan proporsinya berkisar 3,44-5,92% dengan besaran per kapita relatif kecil yakni Rp. 3.655-16.879. Besaran alokasi belanja paling banyak cenderung untuk pembangunan fisik sarana prasarana pelayanan kesehatan desa dan penyehatan lingkungan berupa jamban/MCK dan sarana air bersih. Selain itu tidak didapati korelasi antara pemanfaatan dana desa untuk kesehatan dengan peningkatan akses terhadap jamban sehat, akses terhadap air minum, peningkatan Posyandu aktif, dan peningkatan status desa siaga.

---

Nowadays, a village is not just become an object of development but the subject behind it with its real autonomy avowed by formal regulatory framework (Village Law). A village also receives additional income in the form of village funds which potentially becomes new source to rural health development financing. This research shows the use of village funds and its correlation with rural health development at villages in Kebumen Regency for 4 years. This is a quantitative research with survey method and use data of realization of village funds and health development achivements in Kebumen Regency. The result shows that utilization of village funds for health sector took about 3.44-5.92% proportion with a relatively small per capita amount around 3.655-16.879 rupiahs. The largest expenditure allocation tends to be infrastructure facilities for village health services and environmental health in the form of latrines/ toilets and clean water facilities. In addition, there is no correlation between the use of village funds for health and access to clean water, access to proper latrines/toilets, an increase in Posyandu aktif, and Desa Siaga status."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perubahan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa, serta bagaimana pengaruh Dana Transfer yang berupa Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) terhadap pembangunan desa di Kabupaten Blora selama periode tahun 2015-2018. Pembangunan desa dalam penelitian ini diukur melalui nilai Indeks Desa Membangun (IDM) dan Status Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (DPDTT). Dari sisi nilai IDM, dengan menggunakan metode statistik deskriptif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai IDM di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dari sisi Status Desa, dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap perubahan Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018. Dengan menggunakan metode regresi Ordinary Least Square (OLS), Dana Transfer signifikan secara positif mempengaruhi nilai IDM, dan dengan menggunakan metode regresi Ordered Logit, Dana Transfer tidak signifikan dalam mempengaruhi Status Desa di Kabupaten Blora pada tahun 2015-2018

---

ABSTRACTThis study aim to analyze the factors that led to changes in the value of the Village Development Index (IDM) and Village Status, also how Intergovernmental transfer funds consisting of Village Funds (DD), Village Fund Allocation (ADD) and Tax and Retribution Revenue Sharing ( BHPR) affected the village development in the Blora District during 2015-2018. Village development in this study measured by the Village Development Index (IDM) and Village Status established by the Ministry of Village, Underdeveloped Area Development and Transmigration (DPDTT). In terms of IDM value, using descriptive statistical methods the results of this study indicate that the value of the Social Resilience Index (IKS) is the factor that most influences the value of IDM in the Blora District during 2015-2018. In terms of Village Status, using the Ordered Logit regression method, this study shows the Environmental Resilience index (IKL) value is the most related factor to changes in the Village Status in Blora Regency during 2015-2018. By using the Ordinary Least Square (OLS) regression method, Funds Transfer significantly influences the IDM value, but by using the Ordered Logit regression method, Funds Transfer did not impact the Village Status significantly in the Blora District during 2015-2018.

"

"Desa merupakan suatu daerah yang penduduknya mempunyai kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah juga mengatasi permasalahan kesehatan, bencana serta kegawatdaruratan secara mandiri. Studi pendahuluan yang dilakukan di desa Waru jaya dan Desa Bojong Indah didapatkan beberapa persoalan kesehatan yang dapat mengacam kesehatan masyarakat luas yakni stunting, ISPA dan Hipertensi. Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kebijakan. Penggunaan metode (triangulasi) wawancara mendalam dan observasi ditujukan agar peneliti mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai fenomena/kejadian yang ada. Penelitian ini dilakukan di dua desa yakni Desa Waru Jaya yang dijadikan fokus dan Desa Bojong Indah yang dijadikan model. Dua Desa tersebut terletak di Kecamatan Parung Kabupaten Bogor dengan persoalan kesehatan yang berbeda. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Bojong Indah lebih dapat mengoptimalkan seluruh sumberdaya yang ada untuk meningkatkan kualitas kesehatan didesanya. Sementara, Desa Waru Jaya masih berfokus pada program turunan yang diberikan oleh pihak Kabupaten Bogor tanpa menyesuaikan dengan persoalan kesehatan yang ada dilapangan. Diharapkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertingal dan Transmigrasi serta Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor dapat melakukan evaluasi dan monitoring yang lebih detail serta membantu utnuk membuatkan program yang lebih aplikatif yang bisa diimplementasikan didesa sesuai persoalannya masing-masing

---

The village is an area where the population has the readiness of resources and capabilities and the willingness to prevent and overcome health problems, disasters and emergencies independently. Preliminary studies conducted in Waru Jaya Village and Bojong Indah Village found several health problems that could threaten public health, namely stunting, Acute Respiratory Infection and hypertension. This research uses a qualitative approach with a policy perspective. The use of in-depth interview and observation (triangulation) methods is intended so that researchers gain a thorough understanding of the existing phenomena/events. This research was conducted in two villages, namely Waru Jaya Village as the focus and Bojong Indah Village as the model. The two villages are located in Parung District, Bogor Regency with different health problems. The results of this study showed that Bojong Indah Village was able to optimize all existing resources to improve the quality of health in her village. Meanwhile, Waru Jaya Village is still focusing on derivative programs provided by the Bogor Regency without adjusting to health problems in the field. It is hoped that the Ministry of Villages and Development of Disadvantaged Regions and Transmigration as well as the Bogor District Health Office can carry out more detailed evaluation and monitoring and help develop more applicable programs that can be implemented in villages according to their respective problems"

"Program Desa Wisata merupakan salah satu upaya pengembangan pariwisata yang mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan Program Desa Wisata di Jatijajar tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam program desa wisata tersebut hanya terbatas pada pengelola Dewajati dan masyarakat pemegang saham. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan program Desa Wisata di Jatijajar. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah tangga partisipasi masyarakat oleh Arnstein yang dikembangkan oleh Muluk (2007). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukan bahwa partisipasi masyarakat cenderung berada pada kategori delegasi (kuat) dimana pemerintah memyerahkan sebagaian kewenanganya terkait pelaksanaan Desa Wisata Jatijajar kepada Pengelola Dewajati yang yang di dalamnya terdiri dari unsur-unsur organisasi masyarakat seperti, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Kesenian dan sebagainya.  Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih terbatas pada mereka yang terlibat dalam struktur pengelola desa wisata dan penanam saham sehingga perlu langkah-langkah konkret yang inklusif dan merata diperlukan untuk meningkatkan pemerataan partisipasi masyarakat.

---

The Tourism Village Program is one of the tourism development  to encourage community participation and empowerment. The implementation of the Tourism Village Program in Jatijajar cannot be separated from community participation. However, community participation in the tourism village program is only limited to Dewajati managers and community shareholders. Therefore, this research aims to measure the level of community participation in implementing the Tourism Village program in Jatijajar. The theory used in this research is Arnstein's community participation ladder which was developed by Muluk (2007). The approach used in this research is a quantitative approach by collecting data through questionnaires, interviews and literature studies. The results of the research show that community participation tends to be in the delegation (strong) category where the government hands over part of its authority regarding the implementation of the Jatijajar Tourism Village to the Dewajati Management which consists of elements of community organizations such as the Tourism Awareness Group (Pokdarwis), Karang Taruna, Forum Arts and so on. However, community participation is still limited to their involvement in the tourism village management structure and shareholding, so inclusive and equitable concrete steps are needed to increase the distribution of community participation."

"Tesis ini mengkaji kebijakan pengembangan BUM Desa di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi periode tahun 2015-2018. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama yaitu (1) Bagaimana konten kebijakan pengembangan BUM Desa, (2) Bagaimana implementasi kebijakan pengembangan BUM Desa, (3) Bagaimana dampak kebijakan pengembangan BUM Desa. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori konten Fischer, teori implementasi Van Mater & Van Horn, dan teori dampak Anderson, serta menggunakan kerangka evaluasi Dale sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, data sekunder dan dianalisis dengan teknik analisis komparatif konstan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) isi kebijakan pengembangan BUM Desa telah termuat dalam Rencana Kerja Pemerintah, RENSTRA dan RENJA Kementerian, namun program pengembangan BUM Desa belum bermuara pada grand design pola pengembangan keberlanjutan BUM Desa. (2) proses implementasi kebijakan pengembangan BUM Desa didukung oleh badan pelaksana dan regulasi, namun masih membutuhkan perbaikan sinergi unit kerja dan kolaborasi program dalam penentuan standart dan tujuan, politik kebijakan, komunikasi antar unit kerja, sikap pelaksana (unit kerja) dan dukungan sumber daya. (3) terdapat dampak positif kepada kelompok sasaran maupun non sasaran yaitu munculnya produk-produk unggulan Desa, tumbuhnya geliat ekonomi Desa serta bertambahnya aset BUM Desa. Namun disisi lain perkembangan beberapa BUM Desa cenderung mengalami stagnasi akibat ketergantungan pada bantuan pemerintah. Adapun saran peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan rancangan grand design/masterplan nasional pengembangan dan penguatan BUM Desa sebagai upaya untuk menyempurnakan konten kebijakan yang ada saat ini. Kedua, memperkuat sinergi antar unit kerja dan kolaborasi program agar implementasi program dapat berjalan lebih optimal. Ketiga, diperlukan pendampingan dan pengawasan secara berkala dan berkesinambungan agar dapat mendorong manfaat positif dari program. 

---

This thesis examined the BUM Desa development policy in the Ministry of Village, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration for the period of 2015-2018. This study raised three main problems, namely (1) How was the content of BUM Desa development policy, (2) How was the implementation of BUM Desa development policy, (3) How was the impact of BUM Desa development policy. The theory used as an analysis knife, namely Fischer's content theory, implementation theory of Van Mater & Van Horn, and Andersons impact theory, and used Dale evaluation framework as a method to explore the three problems above. While data collection used in-depth interview techniques, observations, secondary data and analyzed by constant comparative analysis techniques. The results of this study indicated that (1) the contents of the BUM Desa development policy are contained in the Government Work Plan, RENSTRA and RENJA of the Ministry, but the BUM Desa development program has not yet led to the grand design of BUM Desas sustainable development pattern. (2) the process of implementing the BUM Desa development policy was supported by implementing agencies and regulations, but still requires the improvement of synergy from working unit and program collaboration in setting standards and objectives, policy politics, communication between working units, implementing attitudes (working units) and resource support . (3) there was a positive impact on the target and non-target groups, namely the emergence of superior Village products, the growth of the stretching economy of the village and the increase in assets of BUM Desa. However, on the other hand the development of several BUM Desa tends to stagnate due to dependence on government assistance. As for researchers recommendations. First, it is necessary to design a national grand design/master plan for the development and strengthening BUM Desa as an effort to improve the content of existing policies. Second, strengthen synergy between work units and program collaboration so that program implementation can run more optimally. Third, regular and continuous assistance and supervision are needed to encourage positive benefits from the program."

"Skripsi ini membahas tentang kinerja bidan di desa dalam mengelola program Desa Siaga di Kabupaten Kebumen, bertujuan mengetahui kinerja bidan di desa dan hubungan faktor individu, faktor psikologis dan faktor organisasi berdasarkan teori Gibson (1987). Penelitian menggunakan desain cross sectional, populasi penelitian bidan di desa dengan jumlah sampel 110 orang. Analisis data meliputi univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bidan di desa yang memiliki kinerja baik 50,9% sedangkan yang memiliki kinerja kurang 49,1%.Hasil penelitian menunjukkan faktor yang berhubungan dengan kinerja bidan di desa dalam mengelola program Desa Siaga adalah sarana dan prasarana kerja serta dukungan masyarakat.

---

AbstractThis research discusses about the performance of village midwives in themanagement of Desa Siaga program in distric Kebumen, to know performance of village midwives and the related individual factor, psychological factor and organization factor based Gibson theory (1987). This research is cross sectional design, observational population midwives in village with sample amount 110 person. Data analysis used in this research is univariate and bivariate. Result of study show that has good midwife performance 50,9% and 49,1% have insufficiently performance. Observational Result to show factor that is relatedperformance of village midwives in the management of Desa Siaga program with infrastructure and public support."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penyusunan APBDesa dalam pemanfaatan dana desa di Desa Purwodadi, Desa Krendetan dan Desa Kalitanjung serta sebab keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa. Teori yang digunakan adalah penyusunan anggaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBDesa di ketiga desa dilakukan dengan benar yaitu sesuai dengan perencanaan dan partisipasi serta pemanfaatannya untuk infrastruktur. Alasan keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa tersebut: 1)perubahan APBN; 2)perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai rumus perhitungan besaran dana desa tiap desa; 3)perubahan APBDesa; 4)kinerja kecamatan; 5)kapasitas SDM aparatur desa.

---

This study aims to describe the village budget (APBDesa) formulation in order to use the Village Funds in Purwodadi, Krendetan and Kalitanjung Village, and the cause of delayed fund disbursement in those villages. The theory used is budgeting. The approach of this study is post-postivist with study of literature and in depth interview as the data gathering technique.The study result shows that APBDesa planning from the three villages has been properly conducted and in line with the plan, participations and its utilization for infrastructure. The cause of fund disbursement delay from the three villages are: 1. Changes in APBN 2. Changes in Ministry of Finance regarding the formula of fund amount based on each villages. 3. Changes in APBDesa 4. Performance from each districts."

"Pembangunan pariwisata membutuhkan adanya partisipasi masyarakat sebagai syarat untuk mencapai keberhasilan pembangunan pariwisata tersebut. Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur tujuh indikator partisipasi yaitu perencanaan dan pengimplementasian strategi pariwisata, pencapaian pembangunan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kepuasan wisatawan, perencanaan pariwisata yang lebih baik, pendistribusian biaya dan manfaat pariwisata secara adil yang melibatkan pemangku kepentingan, pemenuhan kebutuhan masyarakat sekitar, serta penguatan proses demokratisasi di kawasan wisata.Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sekitar Pantai Suwuk tergolong masyarakat yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata Pantai Suwuk Kabupaten Kebumen.

---

Tourism development requires community participation as a condition for the success of tourism development. This study discusses community participation in tourism development of Suwuk Beach of Kebumen Regency using quantitative methods to measure the seven indicators of participation that is planning and implementing tourism strategies, achievement of sustainable tourism development, improvement tourist satisfaction, better tourism planning, fair distribution of costs and benefits involving stakeholders, compliance of the locals needs, and strengthening the process of democratization at tourist destination. The result showed the community in Suwuk Beach classified as participatory community in tourism development of Suwuk Beach in Kebumen Regency. "

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses perencanaan partisipatif pembangunan desa pejengkolan tahun 2019 – 2025. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif – deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses perencanaan pembangunan desa dilakukan secara partisipatif melalui musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes), Loka Karya Desa (Lokdes) dan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pada proses tersebut menunjukan bahwa setiap tahapan yang dilakukan mulai dari tahapan penyelidikan, perumusan masalah, tahapan identifikasi sumber daya (daya dukung), tahapan perumusan tujuan, tahapan rencana tindakan, dan tahapan penyusunan anggaran telah dilakukan secara bersama – sama pemerintah desa dengan masyarakat. Dalam setiap tahapan, yang menunjukan perencanaan partisipatif atau perencanaan yang melibatkan masyarakat adalah tahapan pengkajian keadaan desa atau tahapan penggalian. Sebab pada tahapan ini masyarakat diberikan kewenangan seluas – luasnya untuk mengusulkan proyek/program sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan melihat potensi, peluang, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sedangkan pada tahap paska pengkajian keadaan desa, tahapan – tahapan berikutnya hanya diikuti oleh perwakilan atau delegasi dari tiap – tiap dusun untuk mengawal usulan menjadi prioritas pembangunan desa selama 6 tahun. Kemudian untuk menentukan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara perangkingan yang di nilai oleh masyarakat secara bersama – sama dengan melihat dampak, pemenuhan hak dasar, dan pengaruh dari program yang diusulkan oleh masyarakat desa.This study is aimed to observe how the participatory planning process of the development of Pejengkolan Village during 2019 - 2025. This research uses a qualitative - descriptive method. The results of this study indicate that the village development planning process is carried out in a participatory manner through hamlet deliberations (musdus), village meetings (musdes), Village workshop (Lokdes) and village development planning deliberations (musrenbangdes). This process shows that every stage carried out, starting from the investigation stage, the problem formulation, the resource identification stage (supporting capacity), the goal formulation stage, the action plan stage, and the budget preparation stage have been carried out jointly with the village government and the community. In each stage, what shows participatory planning or planning that involves the community is the stage of assessing the condition of the village or the stage of excavation. Because at this stage the community is given the broadest possible authority to propose projects / programs according to community needs by looking at the potentials, opportunities and problems faced by the community. Meanwhile, at the post-assessment stage of the village condition, the following stages were only followed by representatives or delegates from each hamlet to oversee proposals to become a priority for village development for 6 years. Then, to determine development priorities, it is done by ranking those assessed by the community together by looking at the impact, fulfillment of basic rights, and the influence of the programs proposed by the village community."

"Penetapan dan penegasan batas desa perlu dilakukan untuk mewujudkan data batas desa yang definitif. Metode yang digunakan sebagai upaya percepatan penetapan dan penegasan batas desa adalah delineasi secara kartometerik. Proses penetapan dan penegasan batas desa akan mengubah bentuk garis batas dan luas wilayah desa. Perubahan luas wilayah desa juga akan merubah besaran dana desa dikarenakan luas wilayah merupakan salah satu parameter perhitungan dana desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan sintesa pengaruh penetapan dan penegasan batas terhadap luas wilayah dan sejauh mana pengaruhnya terhadap perubahan besaran dana desa. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif menggunakan pendekatan GIS dan statistik. Data yang digunakan berupa batas desa sebelum dan sesudah delineasi, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan Indek kesulitan geografis. Perubahan luas wilayah didapatkan dari perbandingan luas wilayah desa sebelum dan sesudah delineasi. Selanjutnya dilakukan perhitungan dana desa menggunakan luas desa sesudah dan sebelum delineasi untuk kemudian dilakukan analisis secara statistik. Hasilnya batas desa berpengaruh sekitar 40-42% terhadap perhitungan dana desa dan ketika terjadi perubahan batas desa sekitar 99,6 % dana desanya juga ikut berubah

---

Determination and affirmation of village boundaries required to realize definitive village boundary data. The method used as an effort to accelerate the determination and affirmation of village boundaries is cartometric delineation. The process of determining and affirming village boundaries will change the shape of the boundaries and area of ​​the village. Changes in the area of ​​​​the village area will also change the amount of village funds because the area is one of the parameters for calculating village funds. The purpose of this study is to analyze and synthesize the effect of determination and affirming boundaries on the area and the extent of their influence on changes in the amount of village funds. The method used is a quantitative method using a GIS approach and statistics. The data used in the form of village boundaries before and after delineation, population, number of poor people, area and geographic difficulty index. Changes in area are obtained from the comparison of the area of ​​the village before and after delineation. Furthermore, village funds were calculated using the village area after and before delineation for later statistical analysis. As a result, village boundaries affect about 40-42% of the calculation of village funds and when there is a change in village boundaries, about 99.6% of village funds also change."