Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"Kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan, termasuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi seperti ini terjadi antara lain karena proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Kajian ini menggunakan metode naturalistic atau kualitatif dengan eksplanasi yang besifat deskriptif. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, serta hasil dari implementasi kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan melalui mekanisme dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara umum hasil dari implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi Jawa Barat relatif sesuai dengan tujuan-tujuan dari pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi. Demikian halnya keluaran dari pelaksanaan kegiatan program dekonsentrasi mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan di dalam proses pelaksanaannya. "

"Perubahan pola pembiayaan dari fee for service menjadi pola INA- CBGs menjadi peluang sekaligus ancaman bagi rumah sakit. Peluang muncul jika rumah sakit dapat menjalankan program JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat) secara efektif sehingga klaim bernilai positif, sebaliknya JKN-KIS berubah menjadi ancaman jika pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit tidak efektif dan efisien (Mardiah and Rivany, 2017). Oleh karena itu casemix dan casemix index menjadi parameter yang penting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian casemix dan casemix index RS serta hubungan karakteristik RS, karakteristik pasien dan kapasitas RS terhadap casemix dan casemix index RS. Penelitian ini menggunakan data klaim yang diajukan RS kepada BPJS Kesehatan, data terkait kapasitas RS didapatkan dari RS. Analisis dilakukan secara univariat, bivariat dan multivariat dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS D terhadap RS kelas RS B, variabel BOR RS, jumlah tempat tidur intensif, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat inap, proporsi kelas rawat 3, proporsi severity level 3 dan proporsi BP dengan casemix rawat inap. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS, jenis RS ,kepemilikan RS , BOR RS, jumlah tempat tidur intensif, proporsi kelas 3, proporsi severity level 3, proporsi BP dan proporsi perempuan dengan casemix index rawat inap. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kelas RS D terhadap kelas RS B ,kepemilikan RS, variabel proporsi perempuan, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat jalan,proporsi lansia dan proporsi BP terhadap casemix rawat jalan. Terdapat hubungan signifikan pada variabel kepemilikan RS, proporsi perempuan, proporsi BP, jumlah kasus dengan alat canggih di rawat jalan dan jumlah ruang operasi dengan casemix index rawat jalan.

---

The change in financing patterns from fee for service to the INA-CBGs pattern is both an opportunity and a threat for hospitals. Opportunities arise if hospitals can run the JKN-KIS (National Health Insurance-Healthy Indonesia Card) program effectively so that claims are positive, otherwise JKN-KIS turns into a threat if the services provided by the hospital are not effective and efficient (Mardiah and Rivany, 2017). Therefore casemix and casemix index are important parameters. The aim of this research is to determine the hospital casemix and casemix index achievements as well as the relationship between hospital characteristics, patient characteristics and hospital capacity on hospital casemix and casemix index. This research uses claim data submitted by hospitals to BPJS Health, data related to hospital capacity is obtained from the hospital. Analysis was carried out univariate, bivariate and multivariate using multiple linear regression. The results of the research showed a significant relationship between the hospital class D variable and the hospital class B variable, the hospital BOR variable, the number of intensive beds, the number of cases with advanced equipment in inpatient care, the proportion of treatment class 3, the proportion of severity level 3 and the proportion of BP with inpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital class, type of hospital, hospital ownership, hospital BOR, number of intensive beds, proportion of class 3, proportion of severity level 3, proportion of BP and proportion of women with inpatient casemix index. There is a significant relationship between the variable hospital class D andhospital class B, hospital ownership, the variable proportion of women, the number of caseswith advanced equipment in outpatient care, the proportion of elderly people and the proportion of BP to outpatient casemix. There is a significant relationship between the variables of hospital ownership, proportion of women, proportion of BP, number of cases with advanced equipment in the outpatient setting and number of operating rooms with theoutpatient casemix index."

"Penggunaan produk dalam negeri pada sektor Minyak dan Gas Bumi ditargetkan pemerintah terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan belanja di sektor minyak dan gas bumi. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan, kemampuan dan daya saing industri dalam negeri. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri tercermin pada capaian TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) pada industri barang dan jasa penunjang minyak dan gas bumi. Pada penelitian ini dilakukan analisis faktor yang mempengaruhi peningkatan capaian TKDN. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi peningkatan capaian TKDN telah diidentifikasi. Metode Structural Equation Modelling (SEM) digunakan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antar faktor. Telah dilakukan wawancara terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD) dengan pakar dibidang TKDN. Penelitian ini menghasilkan sebelas hipotesa atas faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan TKDN yaitu kebijakan, peran pemerintah, peran KKKS, kemampuan industri, infrastruktur pendukung dan peningkatan TKDN.

---

The use of domestic products in the oil and gas sector targeted by the government continue to increase regarding oil and gas sector expenditure. It is intended to enhance the growth, capabilities and competitiveness of domestic industries. Increased use of domestic products is reflected on the achievements of local content in industrial goods and services supporting the oil and gas.

In this research, performed the analysis of factors affecting the increasing of local content. Factors that could affect improvement of local content has been identified. Structural Equation Modelling (SEM) was used to analyze the relationship and influence between factors. Researchers have conducted structured interviews and Focus Group Discussion (FGD) by local content experts in the oil & gas sector.

This research resulted in eleven hypotheses on the factors affecting the increase in local content : policy, the role of government, the role of oil companies, the ability of the industry, supporting infrastructure and improvement of local content."

"Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang sangat strategis, bukan hanya sebagai sumber pendapatan negara, pemasok kebutuhan bahan bakar domestik dan bahan baku industri, namun diharapkan juga harus dapat menciptakan efek berantai untuk peningkatkan kapasitas nasional. Oleh karena itu diperlukan sebuah strategi untuk memanfaatkan peluang yang diciptakan oleh industri minyak dan gas bumi dalam mendukung upaya tersebut. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk mendapatkan bobot kriteria dan subkriteria kemudian menentukan peringkat strategi terhadap peningkatan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Kemudian untuk mendapatkan tujuan tersebut telah dilakukan wawancara terstruktur dengan pakar dibidang TKDN pada kegiatan usaha hulu migas. Penelitian ini menghasilkan dua belas kriteria yang terkait untuk menyukseskan peningkatan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di kegiatan usaha hulu migas. Terdapat enam belas strategi yang berpengaruh dan setelah dilakukan pemeringkatan strategi yang paling berpengaruh yaitu peran serta pemerintah dalam menetapkan fokus bidang keilmuan penduduknya ke ilmu terapan dan membangun SDM sesuai dengan kebutuhan terkini pasar global di level medium dan high skill.

---

Oil and gas is a very strategic natural resource, not only as a source of state revenue, supplier of fuel needs of domestic and industrial raw materials, but it is also expected to be able to create a chain effect for enhancing national capacity. Therefore we need a strategy to exploit the opportunities created by the oil and gas industry to support this effort.

Analytical Hierarchy Process (AHP) is used to get the weights of criteria and sub-criteria and then rank the performance improvement strategy against Local Content Achievement by using Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). To get that goal, structured interviews with experts in the field of Local Content in the upstream oil and gas business activities has been conducted.

This research resulted in twelve criteria relating to the success of the performance improvement of Local Content achevement in the upstream oil and gas business activities. There are sixteen strategies that affect and after the ranking of the most influential strategy is the role of government in setting the focus of scientific fields of applied sciences to the population and to develop human resources in accordance with the current needs of the global market in the medium and high skill level."