Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMasyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan Singkawang masih menggunakan adatTionghoa dalam pembagian waris. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi Notarisdalam membuat Surat Keterangan Waris yang sesuai dengan ketentuan hukum, dimanaNotaris hanya menyebutkan nama-nama yang menjadi ahli waris tanpa mencantumkanbesar bagian masing-masing ahli waris, yang pada akhirnya mengakibatkan SuratKeterangan Waris tersebut menjadi tidak sempurna. Permasalahan yang akan dibahasyaitu mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa diBangka Belitung dan Singkawang, penerapan Hukum Waris Perdata dalam PembuatanSurat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa, dan kewajiban Notarisdalam membuat Surat Keterangan Waris yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh hasilwawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada masyarakat Tionghoa di BangkaBelitung, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan, istridalam kedudukannya sebagai janda berhak mewarisi dan menguasai seluruh hartapeninggalan Pewaris yang tidak dibagi-bagikan sampai ia meninggal dunia, sedangkanpada masyarakat Tionghoa di Singkawang yang berhak mewarisi harta peninggalanpewaris hanya anak laki-laki, anak perempuan dan istri tidak mendapatkan bagian baikdengan jalan hibah maupun wasiat. Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris olehNotaris tidak dapat menerapkan Hukum Adatnya melainkan harus menerapkan hukumpositif yang berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa dan Notaris berkewajibanmembuat Surat Keterangan Waris atas permintaan seluruh ahli waris, dokumen-dokumenautentik, dan Akta Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris dihadapan Notaris. Notarisdalam membuat Surat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa harusmenentukan ahli waris yang berhak dan besar bagian masing-masing ahli waris yangsesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata agar menjadi Surat Keterangan Waris yangsempurna. Bagi masyarakat Tionghoa sebaiknya diberikan sosialisasi mengenai prinsippewarisan yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa adalah Hukum Waris Perdata yangberdasarkan KUHPerdata dan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya aebaiknyaterus mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Waristerutama mengenai Hukum Adat yang berkaitan dengan Hukum Adat daerah setempat.

---

ABSTRACTChinese communities in Bangka Belitung and Singkawang still use Chinese customs in the distribution of inheritance. This caused confusion for the Notary in making a Letter of Inheritance in accordance with the provisions of the law, where the Notary only Mentioned the names of the heirs without including the portion of each heir, which in turn resulted in the Certificate of inheritance becoming imperfect. The problems that will be discussed are regarding the implementation of the distribution of inheritance to the Chinese community in Bangka Belitung and Singkawang, the application of the Waris Perdata Law in the Preparation of Inheritance Certificates for the Chinese community, and the Notarys obligation to make a true inheritance certificate and in accordance with legal provisions. This study uses a normative juridical research method supported by the results of interviews. The results showed that in the Chinese community in Bangka Belitung, boys get a greater share of daughters, wives in their position as widows have the right to inherit and control all inheritance inheritance that is not distributed until he dies, while in the community Chinese in Singkawang who have the right to inherit inheritance inheritance only boys, girls and wives do not get a share either by grant or will. In making a certificate of inheritance by a notary, he cannot apply his customary law but must apply positive law that applies to Chinese groups and notaries are obliged to make inheritance certificates at the request of all heirs, authentic documents, and deed made by heirs before Notary Public. The notary in making a certificate of inheritance for the Chinese group must determine the rightful heirs and the portion of each heir who isin accordance with the provisions in the Civil Code to become a perfect certificate ofinheritance. For the Chinese community, socialization should be given regarding theprinciple of inheritance that applies to Chinese society, namely the Law of Inheritancebased on the Civil Code and for Notaries in carrying out their positions should continue to develop knowledge, especially in the field of Inheritance Law, especially regarding Customary Law relating to local customary law."

"Penelitian ini membahas mengenai pengesahan perkawinan dan pengesahan anak yang dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan akibat hukum pengesahan tersebut dalam pembagian harta warisan. Banyak pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya, namun perkawinan mereka untuk alasan tertentu tidak dicatatkan di catatan sipil. Perkawinan yang tidak dicatatkan di catatan sipil tidak diakui oleh negara, sehingga perkawinan tersebut tidak diakui hukum negara dan anak pasangan suami istri dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan berstatus sebagai anak luar kawin. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka dapat dilakukan pengesahan perkawinan yang kemudian diikuti oleh pengesahan anak. Permasalahan utama dari pengesahan perkawinan dan pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia adalah ketidakpastian dan kekosongan hukum yang mengatur permasalahan tersebut, seperti yang dapat terlihat dalam Putusan No. 76/PDT/2020/PT.BDG. yang menjadi objek penelitian ini, di mana hakim menyatakan bahwa pengesahan perkawinan dan pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia tidak berpengaruh dan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam pembagian harta warisan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang timbul dari pengesahan perkawinan dan pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini berbentuk yuridis-normatif dengan pendekatan kasus dan peraturan perundangundangan. Tipologi penelitian ini bersifat eksplanatoris, dan pengumpulan data dari penelitian dilakukan melalui studi dokumen. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah pengesahan perkawinan setelah pewaris meninggal dunia akan membuat istri diakui oleh negara sebagai ahli waris golongan pertama. Pengesahan anak setelah pewaris meninggal dunia akan membuat anak seolah-olah lahir dalam perkawinan sehingga berhak menjadi ahli waris golongan pertama.

---

This study discusses the legalization of marriages and legalization of children which are carried out after the testator dies and the legal consequences of the legalization on the distribution of inheritance. Many married couples have married according to their respective religious laws and beliefs, but their marriage for some reason is not registered in the civil registry. Marriages that are not registered in the civil registry are not recognized by the state, so the marriage is not recognized by the law and the children of the married couple from a marriage that are not registered will have the status of children out of wedlock. To solve this problem, the marriage can be legalized which is then followed by the legalization of children. The main problem with the legalization of marriages and legalization of children after the testator dies is the uncertainty and legal vacuum that governs these issues, as can be seen in Decision No. 76/PDT/2020/PT.BDG. which became the object of this research, where the judge stated that the legalization of marriage and the legalization of children after the testator died had no effect and had no legal consequences on the distribution of inheritance. The problems raised in this study are the legal consequences that arise from the legalization of marriages and legalization of children after testator dies in the distribution of inheritance. This research is in the form of juridical-normative with a case and statutory regulations approach. The typology of this research is explanatory, and data collection from research conducted through document studies. The data analysis was carried out qualitatively. The result of the research is that the legalization of marriage and the legalization of children can be carried out and the legalization will result in the spouse and child becoming the heirs of first group."

"Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur mengenai ketentuan, proses, syarat, serta prinsip dalam hal beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau disebut juga sebagai proses kewarisan. Dalam proses kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dikenal suatu istilah penggantian (bijplaatsvervulling) terhadap kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia mendahului pewaris. Pihak yang melakukan penggantian terhadap kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia disebut sebagai ahli waris pengganti. Adapun yang berhak untuk menjadi ahli waris pengganti adalah keturunan yang sah dari pewaris serta keluarga dengan hubungan terdekat dengan pewaris. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana ketentuan pembagian hukum waris terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewaris, bagaimana ketentuan hukum tentang penggantian dalam perhitungan bagian kewarisan, dan apakah isi amar putusan yang telah ditetapkan oleh hakim dalam putusan Nomor 973/Pdt.G/2021/PN Sby dan putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada penelitian ini, penulis akan menjawab permasalahan tersebut dengan pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan data-data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan serta menelaah ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) terkait proses kewarisan dan tindakan penggantian dalam kewarisan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam putusan No. 973/Pdt.G/2021/PN Sby dan dalam putusan No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks tidak terjadi suatu peristiwa tindakan penggantian terhadap ahli waris yang meninggal dunia hal ini disebabkan tindakan penggantian tidak dapat terjadi terhadap ahli waris yang masih hidup dan penggantian hanya dapat dilakukan oleh keturunan yang sah daripada pewaris, amar putusan hakim adalah tidak sesuai karena istri bukanlah pihak yang dapat melakukan tindakan penggantian

---

The process of transferring assets from a decedent's estate to their heirs, commonly referred to as the inheritance process, is governed by inheritance law. The term for replacement (bijplaatsvervulling) in the inheritance process, according to the Civil Code (KUH Perdata), is known for the position of the heir who has passed away in the world where the heir is located. The person who assumes the role of the deceased heir is known as the substitute heir. The legal descendants of the heir and the family with the heir's closest ties are eligible to become substitute heirs. What are the legal requirements for replacement in calculating the inheritance portion, what are the legal provisions regarding replacement in determining the inheritance portion, and what are the contents of the verdict that the judge has determined in decisions No. 973/Pdt.G/2021/PN Sby and No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks comply with the requirements stipulated in the Civil Code are the topics that will be discussed. By reviewing the regulations outlined in the Civil Code (KUH Perdata) addressing the process of inheritance and replacement of heritage, the author of this study will address these issues using a juridical-normative approach applying data based on the findings of literature studies. The analysis results indicate that there was no event of replacement action for heirs who passed away in decisions No. 973/Pdt.G/2021/PN Sby and No. 36/Pdt.G/2021/PN Mks because replacement actions cannot take place for heirs who are still alive and replacement can only be carried out by legitimate descendants rather than heirs. The judge's decision is also inappropriate because the wife is not a person that can take replacement action"

"Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada orang lain yang diberikan pada saat pemberi hibah masih hidup. Hibah muncul sebagai koreksi terhadap hukum adat yang selama ini berlaku di masyarakat, dimana jika seorang ayah meninggal dunia anak-anaknya tidak akan mewarisi harta ayahnya, yang akan mewarisinya adalah kamanakannya. Untuk itulah agar anak-anaknya dapat menikmati harta ayahnya dilakukan dengan cara menghibahkan hartanya, namun yang dapat dihibahkan hanyalah harta pusako randah/harta pencarian. Harta pusako tinggi tidak dapat dihibahkan karena pengguasaan harto pusako tinggi dilakukan secara bergiliran oleh Mamak dalam suatu kaum, namun hibah dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari seluruh kaum atau bila semua keturunan sudah habis. Ada kalanya hibah dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya tanpa persetujuan dari kaum, hal inilah yang dapat menimbulkan sengketa dalam suatu kaum. Bagaimana penyelesaian sengketa hibah tersebut diselesaikan dan bagaimana peran Mamak Kepala Waris untuk menyelesaikan sengketa tersebut serta bagaimana bila Mamak Kepala Waris itu yang melakukan hibah harta pusako tinggi tersebut merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Bentuk penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan sumbersumber tertulis dan juga dilakukan penelitian lapangan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, sedangkan data primer penulis peroleh dengan melakukan wawancara dengan nara sumber secara langsung, yaitu dengan Datuk/Kepala Adat. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian dilakukan dengan musyawarah mufakat dengan Mamak Kepala Waris bertindak sebagai penengah dan membantu menyelesaikan masalah. Terhadap Mamak Kepala Waris yang melakukah hibah harta pusako tinggi maka ia dianggap melanggar adat dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan keputusan sidang yang dilakukan oleh para Pemangku adat.

---

A grant is something that is given by someone to another person while that someone is still alive. A grant is considered as a correction of traditional law that has stayed in the society for many years. The traditional law stated that when father dies then the children will not inherit his wealth but instead his kamanakan will. Therefore, in order for the children to inherit their father wealth one of the ways is by granting the wealth itself, but the only wealth that can be granted are only the wealth that considered in the lower ranks. In another words harta pusako randah or wealth that comes from income.

High rank inherited wealth cannot be granted because it is being controlled in turns by Mamak in the family clan. But nevertheless a grant still can be given only if all the member of the clan has agreed or if there are no more heir or heiress left. There comes a time when a grant can be given by a father to his child without agreement from the clan, if this happen then it can cause a dispute or conflict inside the family clan. What is the best sollution for such dispute or conflicts and what are the roles of Mamak Kepala Waris in order to settle the dispute and what if Mamak Kepala Waris are the ones that are giving the high inherited wealth, these are the problems that will be discussed in this thesis.

The method of research used in this thesis are normatif and empirical. This research is written with the help from various written sources and also being conducted. The sources of data comes by using secondary data which is librarian study and the primary data is collected by the writer from interviewing the chief of the tribe or commonly known as Datuk.

From this research it can be concluded that the settlement in the family clan is conducted by having a discussion that will lead to agreement with Mamak Kepala Waris playing the role as a middle person between two sides in order to solve the dispute. To Mamak Kepala Waris that grants the high inherited wealth without an agreement, then this is considered as a violation to the culture law. The person that conducts this violation will get the proper sanction or punishment that has been decided in a meeting with Pemangku Adat"

"Dengan berlangsungnya perkawinan menimbulkan salah satu akibat hukum terhadap harta benda perkawinan. Pengaturan untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada hukum perdata barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian terjadinya pembagian harta suami istri atas harta benda perkawinan tersebut. Pada kasus ini terjadi permasalahan dalam pembagian mengenai harta bersama yang menimbulkan perselisihan dalammenentukan harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut. Bagaimanakah pandangan dari Hakim untuk memutuskan pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian? Dalam Penelitian ini dari sudut jenisnya merupakan studi kepustakaan (Library Research) yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Metode pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sehingga menghasilkan data yang bersifat evaluatifanalisis. Dalam hal terjadi perceraian menurut ketentuan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Pada putusan Mahkamah Agung pada tesis ini memutuskan pembagian harta bersama merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan yang dibagi dua bagian sama besar untuk suami dan istri. Agar tidak terjadi perselisihan dalam menentukan harta bersama menurut Penulis sebaiknya membuat perjanjian perkawinan untuk memisahkan harta bawaan dan harta bersama serta membuat daftar perolehan harta masing-masing sebelum dilangsungkannya perkawinan dan sepanjang perkawinan agar diketahui asalusul dari harta bawaan tersebut sehingga memudahkan dalam menentukan harta bersama dalam perkawinan serta aturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah mengatur mengenai pembagian harta bersama bila terjadi perceraian.

---

With the ongoing marriage caused one of the legal consequences of marital property. As a result of marriage breakdown due to divorce the division of marital property upon such property. In the case of a dispute in determining post-divorce division of community property. How is the regulation and distribution of joint property under legislation in force and the views Judge in deciding the division of joint property after divorce? In this research is a study of its kind in terms of decision (Library Research) normative nature of research which emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms. Methods of data processing done qualitatively so as to produce the data that is evaluativeanalytical. In the event of divorce under the provisions of article 37 of Law No. 1 of 1974 community property governed by the laws of each. These provisions give up on religious law, customary law or other laws to regulate post-divorce division of community property. At the Supreme Court ruling on this thesis refer to the provisions of article 35 and article 36 of Law No. 1 Tahun1974 and community property division based on the jurisprudence of the two equally between husbands and wives. To avoid a dispute in determining the community property by author should make an inventory of each husband and wife before marriage dilangsungkannya known for the origin of the property is inherent to facilitate in determining the community property in marriage as well as further stipulated in the Implementation Regulations of the division of community property for creation of uniform national laws."

"Di dalam masyarakat adat Betawi terdapat kelompok masyarakat yang berbeda latar belakang ekonomi, sosial, dan keyakinannya. Di antara perbedaan tersebut, perbedaan keyakinanlah yang menyebabkan dalam masyarakat adat Betawi muncul heterogenitas dalam kelompok masyarakatnya, yaitu masyarakat Betawi Muslim dan masyarakat Betawi non-Muslim yang ekslusif berada di Kampung Sawah, Bekasi. Namun, adanya heterogenitas dalam kelompok masyarakat adat Betawi tersebut tidak menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum warisnya. Dengan mendasarkan pada realitas tersebut, ada dua permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini, yaitu pertama, bagaimana pengaruh hukum perdata Barat dan hukum Islam terhadap waris adat Betawi? Kedua, bagaimana tata cara pewarisan dalam hukum waris Betawi? Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersitat normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan didukung dengan alat pengumpulan data lain, yaitu wawancara dengan beberapa keluarga dalam masyarakat Kampung Sawah Bekasi dan masyarakat Kelurahan Pondok Cina Depok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengaruh hukum perdata dan hukum Islam terhadap penerapan hukum waris adat masyarakat adat Betawi tidak ada. Mereka cenderung menggunakan hukum waris adat Betawi dalam proses pewarisan. Sementara itu, tata cara pewarisan dilakukan sesuai dengan adatnya, misalnya pewarisan dapat dilakukan meskipun pewaris masih hidup. Dengan simpulan ini sebaiknya dalam masyarakat adat Betawi perlu diperkenalkan dengan pola pewarisan menurut hukum lainnya."

"Objek hibah wasiat atas boedel waris yang belum dibagi seharusnya hanya bagian pembuat wasiat. Hal ini guna mencegah batalnya hibah wasiat karena adanya pemilikan bersama dalam boedel waris yang belum dibagi. Namun dalam kenyataannya, pembuat hibah wasiat menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi sebagaimana ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. Terkait hal tersebut maka fokus dari penelitian ini adalah tentang pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum karena objek yang diwasiatkan melebihi bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Guna menjawab permasalahan utama dalam penelitian ini disusun 2 (dua) rumusan masalah yaitu mengenai pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris dan keharusan notaris menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat secara bertanggung jawab sehingga tidak mengakibatkan cacat menurut hukum. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum doktrinal dengan mengkaji objek hukum berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Tipologi penelitian bersifat eksplanatoris dan bahan-bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini adalah pembatalan akta wasiat yang cacat menurut hukum yang dibuat di hadapan notaris karena isi wasiat berupa hibah wasiat yang menghibah wasiatkan seluruh bagian atas boedel waris yang belum dibagi. Notaris dalam menjalankan perannya dalam pembuatan akta wasiat seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, memberikan penyuluhan hukum atas kehendak penghadap yang bertentangan dengan hukum dan menolak untuk membuatkan akta yang bertentangan dengan hukum.

---

The object of the testamentary grant on undivided inheritance should only be the share of the will maker. This is to prevent the nullification of the testamentary grant due to joint ownerships of the objects in the undivided inhenritance. However, in some cases, the will maker grants the entire shares of the undivided inheritance as found in Jember Court Verdict Number 65/Pdt.G/2021/PN.Jmr. In relation to that, the focus of this research is about the nullification of legally flawed deed of testament because the object exceeds the will maker's shares of the undivided inheritance. This research will discuss the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary and Notary obligation to be responsible in making deed of testament to prevent any flaws. The method used in this research is doctrinal law research method by examining legal objects in the form of statutory regulations and court verdicts. The research typology is explanatory by using primary, secondary and tertiary legal materals that are relevant to this research. The result of this research will show that the nullification of legally flawed deed of testament made before a Notary is because the content of the testament grants the entire portion of the undivided inheritance. In making a deed of testament, Notary must always apply the precautionary principle, provide legal counseling and refuse to draw up deeds which are contrary to the law."

"Salah satu permasalahan dalam perkawinan poligami adalah apabila suami yang meninggal pernah melakukan perceraian pada salah satu istrinya, namun harta bersamanya belum dibagi. Hal ini disebabkan, banyak masyarakat belum mengetahui cara pembagian harta warisan terhadap harta bersama pada perkawinan poligami terutama dalam syariat Islam. Dalam kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 39/Pdt.G/2020/PTA.Mtr, terdapat perbedaan pendapat Majelis Hakim pada tingkat agama dan tingkat banding. Pada putusan pengadilan tingkat agama, Hakim hanya membagi harta bersama sebagai harta warisan tanpa melibatkan istri pertama. Sedangkan, menurut Majelis Hakim tingkat banding pembagian harta tersebut harus melibatkan istri pertama, lalu setelah itu baru dapat dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Jika tidak melibatkan istri pertama, bisa dianggap tidak adil karena hanya mengungkapkan harta bersama dari salah seorang istri saja. Metode penelitian yang digunakan secara yuridis normatif berdasarkan data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitiannya adalah untuk pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami harus melibatkan para istri, setelah itu harta warisan baru dapat dibagikan kepada para ahli waris yang berhak. Cara pembagian harta bersama dalam perkawinan poligami dapat merujuk pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II dan menurut pendapat Neng Djubaedah yaitu dengan equal method dan ratio method.

---

One of the problems in a polygamous marriage is if the deceased husband has divorced one of his wives, but the joint assets have not been divided. This is because many people do not know how to divide inheritance into joint assets in polygamous marriages, especially in Islamic law. In the case of the Decision of the Mataram Religious High Court Number 39/Pdt.G/2020/PTA.Mtr, there was a difference of opinion of the Panel of Judges at the first-level religious court and the second-level religious high court. In the decision of the first-level religious court, the judge only divided the joint assets as inheritance without involving the first wife. Meanwhile, according to the second-level religious high court, the distribution of assets must involve the first wife, and only then can it be distributed to the rightful heirs. If it doesn't involve the first wife, it could be considered unfair because it only discloses the joint assets of one of the wives. The research method used is normative juridical based on secondary data. Data collection tool used with literature study. The results of his research are that the distribution of joint assets in a polygamous marriage must involve the wives, after which the new inheritance can be distributed to the rightful heirs. The method for dividing joint assets in polygamous marriages can refer to the Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of the Religious Courts Book II and according to Neng Djubaedah's opinion, namely the equal method and the ratio method."

"Dalam setiap perkawinan pada masyarakat, tak jarang pasangan suami istri tidak dapat memperoleh keturunan. Maka dari itu, mereka melakukan pengangkatan anak. Namun, hingga saat ini belum terdapat unifikasi peraturan terutama dalam bidang waris sebagai akibat hukumnya. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam aturan dari Hukum waris perdata barat dan hukum waris adat yang dimana kedua hukum tersebut merupakan bagian dari hukum positif waris yang sama – sama mengikat dan berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang kedudukan dan hak anak angkat mengenai hal mewaris serta hak yang diperoleh anak angkat dalam pembagian waris keluarga ditinjau dari perspektif hukum perdata dan hukum adat, khususnya adat batak toba dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan terhadap kedua aturan hukum waris yang berbeda ini menimbulkan masalah dalam pengangkatan anak di Indonesia, khususnya mengenai dampak terhadap hak waris anak angkat tersebut.

---

In every marriage in society, it is not uncommon for a married couple to be unable to obtain offspring. Therefore, they adopt a child. However, until now there has been no unification of regulations, especially in the field of inheritance as a legal consequence. There are similarities and differences in the rules of Western civil inheritance law and customary inheritance law, which are both part of positive inheritance law that are equally binding and applicable in Indonesia. This research aims to discuss the position and rights of adopted children regarding inheritance and the rights obtained by adopted children in the distribution of family inheritance from the perspective of civil law and customary law, especially Batak toba custom with normative juridical research methods. The results of this study conclude that these two different inheritance law rules cause problems in the appointment of children in Indonesia, especially regarding the impact on the inheritance rights of the adopted child."