Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dua fenomena perilaku intoleransi dan ketimpangan ekonomi yang muncul belakangan ini di Indonesia dapat mengancam persatuan Indonesia. Wahid Foundation pada 2017 mencatat bahwa insiden pelanggaran kebebasan beragama telah meningkat secara signifikan dan meluas di 27 provinsi di Indonesia. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak inklusif karena ketimpangan yang tumbuh cepat. Koefisien Gini telah meningkat dari sekitar 0,33 pada tahun 1996 menjadi 0,41 pada tahun 2015. Meningkatnya ketimpangan ekonomi dapat menjadi katalisator untuk perilaku kolektif seperti perluasan protes sosial yang telah terlihat akhir-akhir ini di Indonesia. Apakah kedua fenomena ini berkorelasi kuat? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara ketimpangan dan perilaku intoleransi di Indonesia menggunakan Indonesia Family Life Survey (IFLS). Kami mengukur perilaku intoleran menggunakan persepsi individu yang terkait dengan persetujuan untuk hidup dengan agama lain di rumah kos, tetangga dan desa. Estimasi ekonometrika kami menggunakan model order logit menemukan bahwa individu yang memiliki pendapatan serta pencapaian pendidikan di bawah rata-rata masyarakat memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tidak toleran. Ketimpangan dalam pendapatan dan pendidikan dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang pada gilirannya mendorong perilaku intoleransi terhadap orang lain. Temuan ini menyerukan keprihatinan serius dari para pemangku kepentingan untuk mempertahankan masyarakat yang damai dari beragam masyarakat di Indonesia.

---

Two phenomena of intolerance behavior and inequality that have emerged lately in Indonesia can threaten Indonesias unity. The Wahid Foundation in 2017 recorded that incidents of violations of religious freedom have increased significantly and widely in 27 provinces in Indonesia. At the same time, the economic growth in Indonesia has not always been inclusive due to fast-growing inequality. The Gini coefficient has increased from roughly 0.33 in 1996 to 0.41 in 2015. Rising inequalities can be a catalyst for collective behavior such as the expansion in social protests that have been seen lately in Indonesia. Are these two phenomena strongly correlated? This study aims at exploring the relationship between inequality and intolerance behavior in Indonesia using the Indonesia Family Life Survey (IFLS). We measured intolerant behavior using the perceptions of individuals related to consent to live with other religions in boarding houses, neighbors and village. Our econometric estimations using the ordered logit model found that individuals owning income as well as educational attainment below the average of the community have a higher tendency of being intolerance. Inequality in income and education might induce social jealousy which in turn encourages intolerance behavior towards others. These findings call for serious concerns from stakeholders to maintain a peaceful society of diverse society in Indonesia."

"Multiple job holding merupakan sebuah fenomena di mana pekerja memiliki lebih dari satu pekerjaan, telah menjadi tren di negara maju dan mulai meranah ke negara berkembang khususnya Indonesia. Beberapa penelitian terdahulu menyoroti bahwa upah merupakan kriteria yang signifikan dan konsisten dalam menentukan keputusan pekerja melakukan multiple job holding. Peningkatan upah pekerjaan utama akan menurunkan insentif pekerja memiliki pekerjaan sampingan dikarenakan meningkatnya reservation wage. Namun, tidak ditemukan penelitian yang mengaitkan keputusan multiple job holding saat ini dengan status multiple job decision terdahulu. Penelitian kali ini akan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014 untuk menginvestigasi apakah peningkatan upah pada pekerjaan utama menurunkan insentif memiliki pekerjaan sampingan pada tahun 2014, dengan mengontrol status multiple job holding pada tahun 2007. Menggunakan model estimasi logit dan multinomial logit, ditemukan bahwa peningkatan upah pada pekerjaan utama menurunkan probabilita memiliki pekerjaan sampingan pada tahun 2014.

---

Multiple job holding – i.e., a phenomenon in which workers have more than one job – has become a trend in developed countries and is beginning to occur in developing countries, such as Indonesia. Existing studies provide the evidence that wages are a significant and consistent criterion to determine multiple job decisions. Wage increases in the primary job will decrease the incentive to have a second job as the reservation wage increases. However, there are no studies have been found which links the current multiple job decision with the past multiple job status. This study use data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) in 2007 and 2014 to investigate whether or not a wage increase in the primary job reduces the incentive to have a second job in 2014, controlling for the multiple job status in 2007. Using logit and multinomial logit estimations, this study find that the wage increase in the primary job decreases the probability of having a second job in 2014."

"Menyusul krisis pengungsi yang disebabkan oleh Musim Semi Arab, penganiayaan terhadap Muslim Rohingya dan Uighur, dan pembantaian Palestina, negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mengalami gelombang besar masuknya imigran. Berkenaan dengan itu, penelitian ini mencoba melihat apakah sentimen negatif terhadap pendatang yang ditemukan di masyarakat barat juga terjadi pada masyarakat Muslim. Studi ini menggunakan dataset World Value Survey gelombang ke-7 dan menggunakan model Ordered logistic model. Ditemukan bahwa Muslim sedikit berprasangka buruk terhadap imigran dan Muslim yang tinggal di negara-negara OKI sebagian besar bersikap netral. Selain itu, religiusitas secara signifikan mendorong Muslim untuk lebih ramah terhadap pendatang. Terakhir, penelitian ini menemukan bahwa seorang Muslim kemungkinan besar mampu beradaptasi lebih cepat dengan meningkatnya jumlah imigran di negaranya daripada populasi rata-rata. Namun, kami menemukan bahwa respons seorang Muslim terhadap imigran dari negara OKI cukup mirip dengan rata-rata populasi, di mana lebih banyak imigran dari negara OKI justru mengurangi sentimen positif terhadap imigran. Mengenai pengungsi dan pencari suaka, ada kecenderungan arah yang sama antara Muslim dan penduduk rata-rata yang menunjukkan tren positif. Namun, seorang muslim lebih toleran terhadap pengungsi dan pencari suaka dari OKI dibandingkan dengan yang bukan berasal dari negara OKI. Ada ambang batas tertentu bagi umat Islam untuk dapat ditoleransi jumlah pengungsi dan pencari suaka yang tidak berasal dari negara-negara OKI.

---

This study tries to see whether the negative sentiment towards immigrant that western societies have also occurred in Muslim societies. This study uses the 7^th wave of the world value survey dataset and employs an ordinal logistic model. It is found that Muslims are slightly prejudicial towards immigrants, and Muslims living in OIC countries are primarily neutral. Furthermore, religiosity significantly drives Muslims to have a more hospitable response to immigrants. Lastly, this study found that a Muslim is likely able to adapt faster to the growing number of immigrants in his/her country than the average population. However, we found evidence that a Muslim’s response to immigrants from OIC country is quite similar to the average population, in which more of them reduce positive sentiment towards immigrants. Regarding refugee asylum-seekers, there are similar directional trends between Muslim and average populations, showing a positive trend. However, a Muslim is more tolerant of refugees and asylum-seekers from OIC than those who do not originate from OIC countries. There is a certain threshold for Muslims to tolerate the number of refugees and asylum-seekers not originating from OIC countries."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan empiris antara infrastruktur dan kesenjangan pendapatan di Indonesia. Dengan menggunakan data panel dari 32 propinsi dalam periode 2007-2013, analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini berusaha memperkirakan apakah infrastruktur memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap kesenjangan pendapatan.Untuk mencapai tujuan ini, penelitian ini menggunakan model ekonometri sederhana dan indikator kesenjangan pendapatan konvensional, yaitu koefisien Gini. Selanjutnya model ekonometri diestimasi dengan metode pooled OLS, fixed-effect dan random-effect. Untuk mengatasi masalah endogeneity, kami menggunakan indikator kuantitas dan kualitas infrastruktur dengan lag 1 tahun.Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kuantitas jalan dan telekomunikasi cenderung meningkatkan kesenjangan pendapatan, sementara itu kuantitas listrik, kuantitas bandara, dan kualitas bandara menunjukkan pengaruh yang sebaliknya yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan. Akan tetapi, ketika beberapa indikator infrastruktur ini dihitung sebagai indeks, maka hubungan antara indeks infrastruktur dengan kesenjangan pendapatan adalah positif yang artinya infrastruktur memperlebar kesenjangan pendapatan.

---

ABSTRACTThis research is an attempt to study the empirical relationship between infrastructure and income inequality in Indonesia. It uses regression analysis with panel data set covering 32 provinces in the period of 2007 ndash 2013 in order to estimate whether the infrastructure has positive or negative effects on income inequality. To achieve this goal, we develop a simple econometric model and use a conventional income inequality measure. This includes the regressors infrastructures quantity and quality indicators, in addition to standard controls. The model is estimated by simple pooled OLS, fixed effect and random effect models. To overcome the endogeneity problem, infrastructures quantity and quality indicators enter the regressions with one year lag.We find that road and telecommunication quantities tend to boost income income inequality, while electricity quantity, airport quantity, and airport quality have a favorable impact on the distribution of income and help to alleviate income inequality. Whereas, when these different categories of infrastructure are formed as synthetic indices, the relation between these indices and income inequality lends support to the idea that infrastructure increases income inequality. "

"

Perbedaan pola migrasi antar daerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan migrasi. Desentralisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, diantaranya melalui pemilihan langsung kepala daerah (Pilkada). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Pada saat pelaksanaan pilkada akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Hal ini akan mempengaruhi pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi pada saat pelaksaan Pilkada di Indonesia menggunakan data Migrasi persemester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Hasil estimasi menggunakan model panel fixed effect menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan Pilkada berkorelasi negatif dengan migrasi keluar pada waktu menjelang pelaksanakan pilkada karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah.

---

Differences in migration flow between regions suggest a gap in development, such as amenities and public goods provision. Indonesia has decentralized to reduce this gap, including through direct election in region level (Pilkada). The elected leader can provide public goods according to people’s needs and preferences. A change in policy direction related to amenities and the provision of public goods from local government will occur at the time of election. This influences different migration patterns. This study specifies and estimates a panel model for intermunicipal out-migration in Indonesia during the elections period using Indonesia's 514 municipal migration data between 2014 and 2018 from the Ministry of Home Affairs, we show that throughout the observed year our regression analysis demonstrates that there’s a strong lead effect of election on the size of out-migration flows. Our findings thus suggest that local election can reduce outmigration flow due to the effect of public anticipation on the new policy direction of the prospective regional head.

 

"

"Meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, terdapat perbedaan pertumbuhan ekonomi antara provinsi yang memiliki sumber daya tambang yang banyak dibandingkan dengan provinsi yang memiliki sumber daya tambang sedikit. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memahami hubungan antara industri pertambangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia pasca desentralisasi. Dengan menggunakan data panel dan berbagai indikator industri pertambangan, temuan dari makalah ini adalah pilihan cara yang berbeda dalam mengukur industri pertambangan akan menghasilkan hubungan dengan pertumbuhan ekonomi yang bervariasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor pertambangan berdampak positif terhadap pertumbuhan bila sektor pertambahngan diukur dari proporsi kredit tambang tetapi berpotensi untuk menghambat pertumbuhan jika diukur dengan proporsi tenaga kerja di sektor tambang, dan besarnya dampak sektor ini terhadap pertumbuhan lebih besar di provinsi dengan sumber daya pertambangan yang tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pendidikan pekerja berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi. Riset ini menghasilkan dua implikasi utama: (1) sektor pertambangan merupakan industri dengan penggunaan kapital yang tinggi, dan (2) pekerja berketerampilan tinggi cenderung bekerja di sektor yang memiliki produktivitas tinggi seperti manufaktur dan jasa daripada di sektor primer. Makalah ini menyarankan bahwa pemilihan pengukuran indikator pertambangan dan analisa terhadap hubungan antara sektor pertambangan dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan dengan hati-hati.

---

Despite the abundance of natural resources in Indonesia, there have been economic growth differences in provinces with a high share of mining resources compared to provinces with fewer mining resources. This paper aims to find the relationship between the mining industry and economic growth across provinces in Indonesia after decentralization has taken place. Using panel data and various indicators of the mining industry, this paper finds that different ways of measuring the mining industry yield different outcomes in economic growth. The results show that the mining sector positively impacts growth if it is measured as a share of credit but may impede growth if it is measured as a share of employment, and the magnitude impact of this sector on the province’s growth is bigger in the provinces with higher mining resources. The results also show that the employees’ education is strongly negatively correlated with economic growth. These findings generate two main implications: (1) the mining sector is a relatively high capital-intensive industry, and (2) the high-skilled employees tend to work in high-productivity sectors such as manufacture and services rather than in primary sectors. This paper suggests that the choice of mining indicator measurement and its analysis on the relationship between the mining sector and economic growth should be performed carefully. "

"RPB daerah merupakan dokumen perencanaan bencana yang bertujuan untuk mengurangi risiko akibat dampak bencana. Studi ini berfokus pada pengurangan risiko melalui kegiatan kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga di Indonesia sebagai upaya penanggulangan bencana. Hal ini menjadi penting karena Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Tujuan dari analisis ini adalah melihat pengaruh keberadaan RPB daerah di level kabupaten/kota terhadap kesiapsiagaan bencana dengan proksi cakupan pengetahuan peringatan dini bencana dan keikutsertaan pelatihan dan simulasi penyelamatan bencana rumah tangga. Studi ini menggunakan kombinasi pendekatan regresi Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM). Hasil penelitian menunjukan RPB daerah mampu memberikan perbedaan positif terhadap kesiapsiagaan bencana di level rumah tangga.

---

Regional disaster planning is a document that aims to reduce the risk due to disaster impacts. This study mainly focuses on household disaster preparedness activities in Indonesia in implementing disaster risk reduction as an effort on disaster coping. This becomes important because Indonesia is a disaster-prone area. The purpose of our analysis is to look at the effect of RPBs at the district/city level on disaster preparedness with regional coverage of household disaster early warning knowledge and participation in training or disaster rescue simulations as a proxy. This study uses a combination of Ordinary Least Square (OLS) regression and propensity score matching (PSM). The results showed the regional RPB was able to provide an positive difference in the supply of household disaster preparedness."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh stres dalam bekerja dan religiusitas terhadap konsumsi rokok seseorang. Stres dalam bekerja digunakan sebagai faktor pendorong konsumsi rokok. Sedangkan religiusitas digunakan sebagai faktor pencegah konsumsi rokok. Namun, apakah benar religiusitas dapat mencegah perokok yang mengalami stres kerja untuk mengurangi konsumsi rokoknya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan metode ordinary least square (OLS) dan menggunakan data IFLS 5. Konsumsi rokok digunakan sebagai variabel dependen berdasarkan pengeluaran komoditas rokok dan jumlah batang rokok yang dihisap. Sementara itu, variabel independen utama yang digunakan berupa stres dalam bekerja dan religiusitas berdasarkan subjektivitas individu. Kebaruan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah pekerja yang mengalami stres dan memiliki sifat religius terbukti memiliki kecenderungan untuk mengurangi konsumsi rokok dibandingkan mereka yang tidak religius. Variabel lainnya yang signifikan berkontribusi terhadap konsumsi rokok adalah lama waktu merokok, kondisi kesehatan, pendapatan per kapita, status pernikahan, jenis kelamin, usia, dan usia kuadrat.

---

This research aims to determine the influence of job stress and religiosity on an individual's cigarette consumption. job stress is used as a driving factor for cigarette consumption, while religiosity is used as a preventive factor. However, can religiosity truly prevent smokers experiencing work-related stress from reducing their cigarette consumption? To answer this question, this study employs the ordinary least squares (OLS) method and utilizes data from IFLS 5. Cigarette consumption is used as the dependent variable based on expenditure on tobacco commodities and the number of cigarettes smoked. Meanwhile, the main independent variables used are job stress and religiosity based on individual subjectivity. The novelty found in this study is that workers who experience stress and possess religious characteristics have been proven to tend to reduce cigarette consumption compared to those who are not religious. Other significant variables contributing to cigarette consumption include duration of smoking, health condition, per capita income, marital status, gender, age, and squared age."

"ABSTRAKPerbedaan pendapat mengenai efek upah minimum terhadap lapangan kerja membuat penelitian di bidang ini masih menarik. Di samping itu, hanya sedikit penelitian yang mempelajari pengaruh kebijakan upah minimum terhadap lapangan kerja sektoral secara menyeluruh. Menggunakan data Sakernas tahun 2004 – 2013 pada level provinsi dan level sektor, penelitian ini mengindikasikan bahwa secara umum kebijakan upah minimum memberi efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum manguntungkan dalam penciptaan lapangan kerja bagi pekerja yang tinggal di pedesaan, pekerja wanita, pekerja yang menikah, dan pekerja berpendidikan rendah. Upah mimimum secara empiris terbukti menarik penduduk usia kerja untuk bekerja sebagai karyawan daripada menjadi seorang pengusaha. Efek berbeda dari kebijakan upah minimum juga terjadi pada lapangan kerja sektoral. Sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, restoran, dan akomodasi, sektor keuangan, real estate, asuransi, dan jasa perusahaan, serta sektor yang meliputi jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, secara positif dipengaruhi oleh kebijakan upah minimum. Di lain pihak, sektor transportasi, penyimpanan, dan komunikasi tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan upah minimum. Analisis terhadap lapangan kerja tertentu menyimpulkan bahwa kebijakan upah minimum kurang bersahabat dengan tenaga kerja berpendidikan rendah untuk memperoleh perkerjaan di tujuh dari sembilan sektor ekonomi di Indonesia.

---

ABSTRACTThe absence of consensus of minimum wage effect on employment engenders study on this field remains a favour. Yet, little researches studied the functioning of minimum wage policy on sectoral employment comprehensively. Exploring Sakernas data of 2004-2013 in province level and sectoral-province level, this study notifies positive impact of minimum wage on general employment. This study also maintains that minimum wage is beneficial for rural, female, married, low educated employment. Minimum wage is empirically proved attractive for workforce to become a worker rather than an entrepreneur. Divergent effects of minimum wage on economic sectors appear regarding to characteristics of economic sector. Agricultural, forestry, hunting, and fishing sector; construction sector; wholesale trade, retail trade, restaurant and accommodation sector; finance, real estate, insurance, and business services sector; and community, social, and personal services sector, which are labour intensive, positively affected by minimum wage increases. In contrast, transportation, storage, and communication sector is adversely affected by minimum wage hikes."

"Inklusi keuangan adalah kondisi dimana seluruh pelaku ekonomi memiliki akses yang luas, terjangkau dan bermanfaat terhadap layanan keuangan yang berkualitas, berkelanjutan, dan aman sehingga dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya, baik berupa transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan inklusi keuangan dengan kemiskinan dan ketimpangan menggunakan bukti empiris dari 33 provinsi di Indonesia selama periode tahun 2009 – 2019, dengan metode estimasi fixed effects. Untuk mengetahui level inklusi keuangan di masing-masing provinsi, terlebih dahulu akan dilakukan penghitungan Indeks Inklusi Keuangan (IIK) Regional. Hasilnya diperoleh bahwa inklusi keuangan berpengaruh signifikan dalam mengurangi kemiskinan provinsi di Indonesia. Pada saat dilihat dengan ketimpangan, menunjukan bukti adanya hubungan non-linear berbentuk kurva U terbalik. Untuk hasil dekomposisi per dimensi, menunjukan bahwa dimensi akses secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia dan menunjukan hubungan non-linear berbentuk kurva U terbalik terhadap ketimpangan tanpa dikontrol oleh variabel determinan ketimpangan lainnya. Sedangkan untuk dimensi penggunaan, menunjukan tidak adanya hubungan yang signifikan baik itu terhadap kemiskinan ataupun ketimpangan

---

Financial inclusion is a condition in which all economic actors have broad, affordable and beneficial access to quality, sustainable and safe financial services that can be used to meet their needs, whether in the form of transactions, payments, savings, credit and insurance. This study aims to see the nexus between financial inclusion, poverty and inequality by looking at empirical evidence from 33 provinces in Indonesia during the period 2009 - 2019, using the fixed effects estimation method. For this purpose, we construct Financial Inclusion Index (FII) in each province, using two dimensions, access dimensions and usage dimensions. The results show that financial inclusion has a significant effect in reducing poverty in Indonesia. On the other side, FII supports for the existence of an inverted U-curve relationship between financial inclusion and inequality. The results of the FII decomposition show that the access dimension has a significant effect on reducing poverty levels in Indonesia and supports for the existence of an inverted U-curve relationship with inequality. However, the usage dimension shows there is no significant relationship, either to poverty or inequality"