Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 184597 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Vita Arieska
"Penelitian ini membahas skema klasifikasi yang ada di Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang bertujuan untuk menganalisis proses penyusunan skema klasifikasi dan mendeskripsikan penerapan skema klasifikasi di Subbagian Arsip dan Dokumentasi. Skema klasifikasi merupakan elemen penting yang mendasari interpretasi rekod di dalam organisasi dan diperlukan untuk memudahkan capture, temu kembali, pemeliharaan dan penyusutan rekod. Skema klasifikasi juga harus dapat mengikuti perubahan yang ada di dalam organisasi. Masalah yang diangkat pada penelitian kali ini adalah bagaimana penyusunan skema klasifikasi dan pengaruh perubahan struktur organisasi terhadap skema klasifikasi yang ada. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan struktur organisasi memberikan dampak pada skema klasifikasi, jika ada penambahan fungsi baru dalam organisasi. Hingga saat ini, lingkungan Kementerian Keuangan masih menggunakan skema klasifikasi yang sama padahal sudah ada beberapa fungsi baru yang tidak terakomodir di dalam skema tersebut.

Classification schemes are important elements underlying the interpretation of records within the organization. Classification schemes are needed to facilitate capture, retrieval, maintenance and disposal of records. Classification schemes must also be able to follow changes in the organization structure. The problem in this research is how the process of classification scheme and the implementation in in the Archive and Documentation Subdivision. The purpose of this study is to analyze the process of classification scheme and describing the practice or implementation of classification schemes in the Archive and Documentation Subdivision. The method used in this study is a qualitative method. Data collection techniques used by the researcher are observation and interviews. The result of this study indicates that the change in organizational structure does not have an impact on the classification scheme, but new functions have on the classification scheme. Until now, The Archive and Documentation Subdivision Office of  the Ministry of Finance environment still uses the same classification scheme even though there are already several new functions that are not accommodated in the scheme. The existing classification scheme must be updated so it can cover all function and activity in Ministry of Finance Republic of Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agustinus Bayu Setyawan
"Skripsi ini menganalisis tentang fungsi unit kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga terlihat peran unit kearsipan dalam mendukung tujuan Kementerian Keuangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui peran unit kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui analisis fungsi organisasi kearsipan yang mencakup aspek manajerial, sistem pengelolaan arsip, sarana dan prasarana kearsipan, serta sumber daya manusia kearsipan. Melalui komponen tersebut maka terlihat bahwa unit kearsipan memiliki andil dalam pencapaian cita-cita Kementerian Keuangan dan reformasi birokrasi yang sedang dilakukan. Akan tetapi, Unit Kearsipan di lingkungan Kementerian Keuangan perlu melakukan penguatan organisasi kearsipan dan pengembangan sistem kearsipan guna semakin meningkatkan kinerja unit kearsipan serta tercapainya good and clean governance.

This thesis analyzed the function of archival organization to support Ministry of Finance. The purpose of this study was to determine the role of records center as archival organization in the Ministry of Finance by analysing the organizational functions that include managerial aspects of archival, records management systems, facilities and infrastructure of archives , and resource of archives . These components will show records center?s contributes to support Ministry of Finance and bureaucratic reforms. However , Ministry of Finance? Records Center should strengthen the archival organization and establishment of records management system to improve the performance and support in good and clean governance."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S55412
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arista Bayu Paramarta
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan strategi promosi di Perpustakaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana strategi di Perpustakaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Pendekatan analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan model PDCA atau Plan, Do, Check, dan Act di mana peneliti ingin melihat strategi promosi di Perpustakaan Kementerian Keuangan secara runtun dan sistematis dimulai dari perencanaan hingga perencanaan kegiatan tersebut setelah selesai dilakukan, apakah harus diperbaiki atau dipertahankan sebagai acuan kedepannya.

This research aims to determine how the implementation of promotional strategies in the Library of the Ministry of Finance Republic of Indonesia. The purpose of this research is to describe how the promotional strategy in Library of the Ministry of Finance. This research is a qualitative study with using the case study method. The analytical approach in this study is use PDCA model or Plan, Do, Check, and Act where researchers wanted to see the promotion strategy in Library of the Ministry of Finance with systematic planning stage to the planning of these activities once completed, is to be evaluated or maintained as a reference for future."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2016
S64406
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wafa Zaira
"Setiap harinya, proses dan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi pasti menghasilkan dan membutuhkan arsip. Namun, tidak semua arsip baik fisik maupun elektronik bisa disimpan dalam jangka waktu yang tidak menentu. Dibutuhkan suatu kontrol penyimpanan arsip di dalam sebuah organisasi. Kontrol terhadap berapa lama arsip akan disimpan dalam sebuah organisasi dapat dilakukan melalui kegiatan penyusutan. Tanpa mekanisme penyusutan yang efektif, arsip akan menumpuk dan penemuan informasi akan menjadi sulit. Masalah penumpukan arsip ditemukan di LPDP Kementerian Keuangan RI. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme penyusutan arsip di LPDP Kementerian Keuangan RI. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan LPDP baru melakukan penyusutan setelah ruang arsip penuh. Arsip juga tidak langsung disusutkan, namun dilakukan alih media terlebih dahulu tanpa penilaian yang efektif. Akibat penundaan penyusutan, arsip baru terus tercipta sementara arsip yang lebih lama belum dilakukan penyusutan. Pada tahun ini LPDP baru melakukan penyusutan yang terdiri dari pemindahan dan pemusnahan, sementara penyerahan arsip statis belum terlaksana.

Every day, the processes and activities carried out by the organization must produce and require records. However, not all records, both physical and electronic, can be stored for an indefinite period of time. It takes an archive storage control in an organization. Control over how long records will be kept in an organization can be exercised through different activities. Without an effective differentiation mechanism, records will accumulate and information retrieval will be difficult. The archive problem was found in the LPDP of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The aim of the research is to identify the disposal mechanism at LPDP Ministry of Finance Republic of Indonesia. The research was conducted using a case study approach. Data collection was done by interview, observation, and literature review. The results of the study revealed that LPDP only done records disposal after the records space was full. The archives were not disposed immediately, but it media transferred without an effective assessment. As a result of the delay, new archives continue to be created while older archives have not been disposed of. This year the LPDP has only carried out records moving and destruction, meanwhile the permanent records handover has not been carried out."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Fitria Ninchy Octa Viarni
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Konsep yang digunakan dalam penelitian adalah terkait dengan good governance yang berfokus pada akuntabilitas dan partisipasi, serta konsep whistleblowing system. Penelitian kualitatif ini melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi whistleblowing system di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dilakukan melalui Sistem Pengaduan Masyarakat. Akuntabilitas dan partisipasi mempengaruhi penerapan whistleblowing system. Whistleblowing system di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih mengalami beberapa hambatan yang dihadapi dalam penerapan. Hambatan tersebut diakibatkan oleh tidak adanya panduan yang jelas dalam menindaklanjuti pengaduan, kurangnya sosialisasi, serta belum adanya evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

This qualitative study describes the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise. Concepts used in the study is related to concept of good governance that focuses on accountability and participation, as well as the concept of whistleblowing system. Data have been collected from in-depth interviews and studying related published document. This research finds that the implementation of whistleblowing system in Directorate General of Customs and Excise is conducted by Society Complain System. Accountability and participation affect the application of the whistleblowing system. Whistleblowing system at the Directorate General of Customs and Excise are still experiencing some barrier encountered in the implementation. Although the implementation of whistleblowing system is considered to have been effective when viewed from the achievement of the goal, but there are still some barriers faced. The barriers caused by the absence of clear guidance to follow up complaints, lack of socialization, as well as the lack of a thorough evaluation conducted by the Directorate General of Customs and Excise."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yossua Hot
"Skripsi ini membahas implementasi Jadwal Retensi Arsip di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Jadwal Retensi Arsip di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga tercapainya pengelolaan arsip yang efektif dan efisien. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan unit-unit pengelola kearsipan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hasil penelitian ini mengungkapkan fakta dilapangan bahwa implementasi Jadwal Retensi Arsip ini belum dilaksanakan secara merata dikarenakan masih ada unit-unit kearsipan yang belum melakukan penyusutan. Kurangnya kesadaran pimpinan yang menyebabkan permasalahan ini timbul. Jadwal Retensi Arsip dibuat tanpa diberikan fasilitas seperti sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan kearsipan dan Sumber Daya Manusia masih ada yang tidak mengerti kearsipan atau tidak berlatar pendidikan kearsipan sehingga menyebabkan lambat dalam implementasi.

This thesis describes about Implementation of the Records Retention Schedules in the Ministry of Education and Culture. The purpose of this research is knowing the implementation Schedule Retention Archives at the Ministry of education and culture trough they can to reach the effectiveness and efficient of records management and efficiency. This is qualitative research with case study methods. The information was taken by doing an interview with executive of archival unit in the ministry of education and culture. Information obtained by conducting interviews with archival management units in the Ministry of education and culture.
The results of this research reveal that fact in field implementation of The Records Retention Schedule has not been implemented because there are still evenly-archives that have not been doing depreciation. Lack of awareness of the leadership is the lead of the problems. Records Retention Schedule was made without any facilities and infrastructures that support the archival activities. Also human resources are still the one who don't understand the archival or not set archival education thus causing slow in implementation.
"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2013
S47032
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ikhsan Mirza Harwanto
"Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bisang pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan transformasi digital dalam menjalankan pelayanan pemasyarakatan. Transformasi digital sejalan dengan tata kelola data dan informasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan peraturan satu data Indonesia dan sistem pemerintah berbasis elektronik menjadi pedoman instansi pemerintah dalam pertukaran data dan penggunaan sistem informasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Menurut dokumen cetak biru TI Ditjenpas belum memiliki tata kelola data yang mengakibatkan beberapa data tidak valid dan tidak sesuai yang membuat kurangnya kualitas data. Dengan adanya tata kelola data memudahkan organisasi dalam mengelola data agar mendapatkan data yang terstandar dan berkualitas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Metode yang digunakan dalam perancangan data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengacu pada Data Management Body of Knowledge (DMBOK). Pada penelitian ini melakukan pengukuran tingkat kematangan data governance untuk mengetahui peta kemampuan organisasi dalam menerapkan data governance, selanjutnya melakukan pemetaan peran, aktivitas, dan tanggungjawab, serta melakukan perancangan struktur organisasi data governance di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Perancangan data governance dapat menjadi solusi untuk mempersiapkan manajemen data governance dalam mendukung kepatuhan terhadap regulasi.

The Directorate General of Corrections is the technical implementing element of the Ministry of Law and Human Rights, which has the task of formulating and implementing policies and technical standardization in the correctional sector. The Directorate General of Corrections carries out digital transformation in correctional services. Digital transformation aligns with good data and information governance in achieving organizational goals. Based on the Indonesian one data regulation and an electronic-based government system, it becomes a guideline for government agencies in exchanging data and using information systems in carrying out their primary duties and functions. According to the IT blueprint document, Ditjenpas does not yet have data governance, resulting in invalid and inappropriate data and a lack of data quality. With data governance, it is easier for organizations to manage data in order to obtain standardized and quality data to solve existing problems. The method used in designing data governance at the Directorate General of Corrections refers to as the Data Management Body of Knowledge (DMBOK). In this study, to measure the maturity level of data governance to determine the map of the organization's ability to implement data governance, then to map roles, activities, and responsibilities, and to design the organizational structure of data governance at the Directorate General of Corrections. Data governance design can be a solution to prepare data governance management to support regulatory compliance."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Yekti Mufidati
"Penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan pameran arsip virtual sebagai upaya peningkatan penjangkauan kearsipan (archival outreach) di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai lembaga kearsipan yang relevan dengan fungsi ANRI dalam mengelola arsip arsip statis (arsip bernilai kesejarahan). Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyelenggaraan pameran arsip virtual oleh ANRI sebagai upaya peningkatan penjangkauan kearsipan oleh ANRI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Pengumpulan data penelitian dilakukan pada Februari 2021 sampai Mei 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pameran arsip virtual di ANRI sebagai inovasi dalam pengelolaan arsip statis yang didukung dengan adanya kebijakan dalam pengaturan tahapan penyelenggaraan, pengelolaan sumber daya pameran, kolaborasi dan keberlanjutan pameran arsip virtual akan mendukung upaya peningkatan penjangkauan kearsipan. Penyelenggaraan pameran arsip virtual sesuai dengan visi dan misi ANRI dalam mengelola arsip statis sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dengan memanfaatkan platform media sosial website, instagram, youtube, twitter, dan facebook. Dengan pemanfataan media sosial dalam penyelenggaraan pameran arsip virtual oleh ANRI dapat menjangkau pengguna arsip yang lebih luas. Upaya ANRI dalam mewujudkan pameran arsip virtual yang dapat mendukung peningkatan penjangkauan kearsipan adalah adanya kebijakan dalam implementasi dan keberlanjutan pameran arsip virtual yang diselenggarakan.

This research discusses the holding of virtual archives exhibitions as an effort to increase archival outreach at the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) as an archival institution and relevant to ANRI's function in managing archives (historical value archives). The purpose of this study is to describe the holding of a virtual archives exhibition by ANRI as an effort to increase archival outreach by ANRI. This research uses a qualitative approach with a case study method, data collection is carried out by making observations, interviews, and document analysis. Data gathering of this study was conducted from February 2021 to May 2022. The results of this study show that the holding of a virtual archive exhibition at ANRI as an innovation in archives management supported by policies in regulating the stages of organizing, managing exhibition resources, collaboration and sustainability of virtual archive exhibitions will support efforts to increase archival outreach. The virtual archives exhibition is held in accordance with ANRI's vision and mission in managing archives as a collective memory and national identity by utilizing social media platforms websites, Instagram, YouTube, Twitter, and Facebook. With the use of social media in organizing a virtual archive exhibition by ANRI, it can reach a wider range of archives users. ANRI's efforts in realizing virtual archive exhibitions that can support the improvement of archival outreach are policies in the implementation and sustainability of virtual archives exhibitions."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mahatmyastuti Nuranindita
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menyusun alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam
menghasilkan output layanan KPPN dengan menerapkan sistem Activity-Based
Budgeting yang berlandaskan pada model Time-Driven Activity-Based Costing,
serta untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam Rencana Kerja Anggaran
yang akan dihasilkan dengan menerapkan sistem ini. Penelitian dilakukan dengan
studi kasus pada KPPN Bandung I sebagai unit instansi vertikal Ditjen
Perbendaharaan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan
mengumpulkan data-data primer dan sekunder melalui wawancara dan observasi
langsung pada objek penelitian, serta diperoleh dari database sistem informasi
maupun pertinggal dokumen yang ada di KPPN Bandung I. Data-data yang
diperoleh kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan studi literatur mengenai
penerapan Activity-Based Budgeting System, khususnya di instansi pemerintah
yang menjalankan kegiatan pelayanan kepada publik.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan jumlah
pegawai dalam menjalankan serangkaian aktivitas utama untuk menghasilkan
output layanan sesuai dengan standar prosedur operasi yang telah ditetapkan dan
volume output yang ditargetkan pada tahun 2014. Hal ini menyebabkan jumlah
anggaran yang dibutuhkan pada tahun mendatang meningkat jumlahnya sebesar
13,47% dari jumlah anggaran pada tahun 2013. Meskipun terdapat peningkatan
anggaran, namun Rencana Kerja Anggaran KPPN Bandung I tahun 2014 telah
cukup efektif karena telah mencakup sebagian besar sasaran strategis yang
ditetapkan untuk KPPN dalam Peta Strategi dan Balanced Scorecard. Anggaran
ini juga akan lebih efisien, karena jumlah biaya yang dianggarkan benar-benar
disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas sumber daya dalam menjalankan
aktivitas pelayanan kepada publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi KPPN.

ABSTRACT
The purpose of this study is to develop the required budget allocation in
generating output of services of the State Treasury Office (STO) by implementing
Activity-Based Budgeting System based on the model of Time-Driven Activity-
Based Costing, as well as to determine the effectiveness and efficiency of the
Budget Work Plan that will be generated by applying this system. The study was
carried out by conducting a case study on Bandung I STOs as a vertical institution
of Directorate General of Treasury in West Java region.
The method used in this study is a qualitative method by collecting primary and
secondary data through interviews and direct observation on the research object,
as well as retrieved from the information system?s database and documents
archives at Bandung I STOs. The data obtained were then processed and analyzed
in accordance with the study of literature on the implementation of Activity-Based
Budgeting System, especially in the government institutions running public
service activities.
The results of this study indicate that there is still a shortage of skilled employees
to run a series of major activities in generating output of services, in accordance
with the standard operating precedures defined and targeted output volume in
2014. This shortage will cause the total budget needed in coming year increased in
number by 13,47% compared to the total budget in 2013. Although there is an
increase in budget, but the 2014 Budget Work Plan of Bandung I STOs have been
quite effective, because it has already included most of the strategic objectives set
for the STO in the Strategy Map and Balanced Scorecard. This budget will also be
more efficient, because the amount of budgeted costs completely customized to
the needs of resource capacity in carrying out activities of service to the public, in
accordance with the duties and functions of the State Treasury Office."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T55434
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naila Rahma
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan Electronic Document and Record Management System (EDRMS) untuk kebutuhan pengelolaan rekod elektronik di Subbagian Persuratan dan Kearsipan KKP. Di Subbagian Persuratan dan Kearsipan, pemanfaatan teknologi informasi diaplikasikan kedalam kegiatan kearsipan. Topik ini diangkat karena hasil observasi awal menunjukkan bahwa Subbagian Persuratan dan Kearsipan KKP menggunakan tiga sistem berbeda dalam pelaksanaan pengelolaan rekod elektroniknya, yang dimana ketiganya tidak terintegrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi-terstandarisasi, dan observasi partisipatif yang didasari oleh persyaratan EDRMS yang diterbitkan ICA. Hasil dari penelitian ini adalah EDRMS yang digunakan Subbagian Persuratan dan Kearsipan dalam melakukan pengelolaan rekod elektronik sudah cukup sesuai dengan persyaratan ICA, dan pemanfaatannya sudah sesuai dengan kebutuhan para arsiparis. Ditemukan juga beberapa kendala yang muncul karena implementasi EDRMS diantaranya adalah masalah sumber daya manusia, efektifitas penginputan rekod, tidak lengkapnya rekod yang dikelola dalam SIKap, dan infrastruktur yang terkadang bermasalah.

This research analyzes the implementation of Electronic Document and Record Management System (EDRMS) to manage KKPs electronic records. In Subbagian Persuratan dan Kearsipan, information technology is used to automate archival activities. This topic is discussed because based on early observation, KKP archival division uses three different systems which are not integrated between one and another. This research uses a qualitative approach, with case study as the method. Data was collected through interviews and participative observations which were based on EDRMS requirements set by ICA. Findings of this research shows that the EDRMSs used by KKP in order to maintain its electronic records are overall aligned with ICA requirements and accommodates the archivists needs. There are also several obstacles in implementing the EDRMs such as lack of archivists, how uneffective the input process is, how not all records are managed in SIKap, and KKP infrastructure which may cause problems at certain times."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>