Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTTesis ini membahas penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau perdagangan elektronik yang belum diatur di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum ini menggunakan jenis data sekunder diperoleh dari bahan pustaka. Pembahasan dalam skripsi ini melibatkan pengaturan penjualan asuransi yang dilakukan secara digital atau elektronikdi Indonesia, apakah itu pengaturan umum atau khusus. Membahas juga keadaan perusahaan asuransi di Indonesia yang telah menjual asuransi secara digital atau secara elektronik, tetapi jumlahnya masih kecil. Di Singapura ada Pedoman tentangDistribusi Online Kebijakan Jiwa Tanpa Nasehat dan Undang-Undang Asuransi Bab 142 yang secara spesifik mengatur distribusi dan penjualan asuransi melalui digitalisasi dan perdagangan elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu untuk regulasi penjualan asuransi yang dilakukan melalui digitalisasi atau elektronik perdagangan di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the sale of insurance that is done through digitalization or electronic commerce that has not been arranged in Indonesia. The research method used in writing this thesis is juridical normative. This legal research uses a kind of secondary data obtained from library materials. The discussion in this thesisinvolves arrangements on the sale of insurance carried out digitally or electronically in Indonesia, whether it is general arrangement or specifically. Discussed also the state of insurance companies in Indonesia who have been selling insurance digitally or electronically, but the number is still small. In Singapore there are Guidelines on The Online Distribution of Life Policies With No Advice and the Insurance Act Chapter 142 that specifically regulates the distribution and selling insurance through digitalization and electronic commerce. The results showed that the need for regulation on the sale of insurance made through digitalization or electronic commerce in Indonesia."

"Broadcasting digitalization can increase efficiency of broadcasting infrastructure management which can result in maximum audio and audio visual broadcasting. Therefore, choice of models of broadcasting digitalization management cannot be separated from principles of efficiently and goals for attaining maximum digital dividend. Broadcasting digitalization moreover provides various opportunities for people to choose its dissemination technology and the ways its substances can be received. The essay says that broadcasting digitalization in Indonesia must be regulated in low regarding broadcasting. "

"Pelestarian koleksi antikuariat yang dilakukan oleh perpustakaan memiliki berbagai tujuan, diantaranya adalah untuk menjaga informasi yang terkandung di dalamnya masih dapat diakses oleh pengguna hingga masa yang akan datang. Digitalisasi dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh sebuah perpustakaan dalam melestarikan koleksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penelitian dengan topik digitalisasi koleksi antikuariat, berkaitan dengan kebijakan, implementasi, dan tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan masih sedikit penelitian yang membahas mengenai digitalisasi koleksi aniquariat di perpustakaan khusus. Lalu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa jika setiap perpustakaan yang melakukan kegiatan digitalisasi memiliki alur kerja yang berbeda. Namun pada umumnya, terdapat tiga kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan khusus, yakni dengan melakukan proses seleksi bahan pustaka, proses pemindaian, dan penyimpanan hasil alih media bahan pustaka. Digitalisasi merupakan proses yang berkelanjutan sehingga memerlukan perencanaan yang matang serta anggaran yang cukup.

---

Preservation of antiquariat collection done by special libraries has various purposes, including to keeping the information accessible to users in the future. Digitization can be one of the efforts made by a library in preserving its collection. This study aims to analyze research on the topic of digitizing antikuariat collections, relating to policies, implementation, and challenges faced by special libraries. The approached used in this research is a qualitative method using systematic literature review approached. Based on the discussed research, the results of the study shows that there are still few studies that discuss the digitization of antiquariat collections in special libraries. Results of the study also shows that each library that carries out digitalization activities has a different workflow. However, in general, there are three activities carried out by special libraries, namely by conducting the selection process for library materials, scanning processes, and storing the results of the transfer of library materials. Digitalization is a continuous process that requires careful planning and an adequate budget."

"Insurance Technology atau InsurTech adalah perusahaan asuransi, perantara, atau perusahaan berbasis teknologi yang memasuki sektor asuransi, yang memanfaatkan teknologi baru untuk memberikan nilai tambah baru bagi industri serta memberikan cakupan ke basis pelanggan yang lebih cerdas secara digital. Namun, Indonesia saat ini belum memiliki pengaturan yang komprehensif mengenai penyelenggaraan InsurTech dan tanpa adanya regulasi yang menyeluruh akan berpotensi memunculkan sejumlah risiko. Dengan demikian, penulis merasa perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan pokok permasalahan mengenai bagaimana eksistensi InsurTech ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan bagaimana perbandingan pengaturan dan pelaksanaan InsurTech di Indonesia dan Singapura. Metode penelitian yang digunakan ialah metode yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengaturan InsurTech di Indonesia saat ini masih diatur secara parsial dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai asuransi, transaksi elektronik, maupun perlindungan konsumen. Terlebih, saat ini InsurTech di Indonesia masih didominasi oleh produk micro-insurance yang dipasarkan oleh InsurTech berbentuk aggregator maupun intermediaries. Jika dibandingkan dengan Singapura, kini InsurTech di Singapura telah berfokus pada penyempurnaan layanan dari produk yang telah ada dengan pengaturan yang telah mampu mengatasi persoalan risiko dan tantangan dari InsurTech yaitu dengan adanya peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen bagi penyelenggara InsurTech. Oleh karena itu, OJK sebagai regulator memiliki urgensi untuk menerbitkan produk hukum yang spesifik dan komprehensif untuk mengatur detail penyelenggaran InsurTech di Indonesia dengan mempelajari pengaturan serta implementasi dari Singapura.

---

Insurance Technology, also known as InsurTech, is a new insurance company, intermediary, or technology-based company that enters the insurance sector and uses new technologies to provide new added value to the industry as well as coverage to a digitally smarter customer base. However, Indonesia appears to lack comprehensive arrangements for the implementation of InsurTech, which could pose a number of risks in the absence of comprehensive regulation. As a result, the author believes there is a need for additional research on how the existence of InsurTech is reviewed from the laws and regulations in Indonesia, as well as how to compare the regulation and implementation of InsurTech in Indonesia and Singapore. A juridical-normative method with a comparative approach was used for the research. According to the findings of this research, InsurTech regulations in Indonesia are currently only partially regulated by laws and regulations governing insurance, electronic transactions, and consumer protection. Furthermore, micro-insurance products marketed by InsurTech in the form of aggregators and intermediaries continue to dominate InsurTech in Indonesia. InsurTech in Singapore has now focused on improving the services of existing products with arrangements that have been able to overcome the risks and challenges of InsurTech, namely the existence of special regulations governing the protection of personal data and consumer protection for InsurTech operators. As a result, OJK, as a regulator, is under pressure to issue specific and comprehensive legal products to govern the details of InsurTech implementation in Indonesia by studying the arrangements and implementation in Singapore."

"Pelestarian koleksi antikuariat yang dilakukan oleh perpustakaan memiliki berbagai tujuan, diantaranya adalah untuk menjaga informasi yang terkandung di dalamnya masih dapat diakses oleh pengguna hingga masa yang akan datang. Digitalisasi dapat menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh sebuah perpustakaan dalam melestarikan koleksinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penelitian dengan topik digitalisasi koleksi antikuariat, berkaitan dengan kebijakan, implementasi, dan tantangan yang dihadapi oleh perpustakaan khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur sistematis. Hasil penelitian menunjukkan masih sedikit penelitian yang membahas mengenai digitalisasi koleksi aniquariat di perpustakaan khusus. Lalu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa setiap perpustakaan yang melakukan kegiatan digitalisasi memiliki alur kerja yang berbeda. Namun pada umumnya, terdapat tiga kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan khusus, yakni dengan melakukan proses seleksi bahan pustaka, proses pemindaian, dan penyimpanan hasil alih media bahan pustaka. Digitalisasi merupakan proses yang berkelanjutan sehingga memerlukan perencanaan yang matang serta anggaran yang cukup.

---

Preservation of antiquariat collection done by special libraries has various purposes, including keeping the information accessible to users in the future. Digitization can be one of the efforts made by a library in preserving its collection. This study aims to analyze research on the topic of digitizing antikuariat collections, relating to policies, implementation, and challenges faced by special libraries. The approached used in this research is a qualitative method using systematic literature review approached. Based on the discussed research, the result of the study shows that there are still few studies that discuss the digitization of antiquariat collections in special libraries. The result of the study also shows that each library that carries out digitalization activities has a different workflow. However, in general, there are three activities carried out by special libraries, namely by conducting the selection process for library materials, scanning processes, and storing the results of the transfer of library materials. Digitalization is a continuous process that requires careful planning and an adequate budget."

"Digitalization which has been done in a library is the proof of spreading and implementation of information technology in all fields. National Library of Indonesia (NLI) is also digitizing its collections, mostly of its rare collections. Digitalization is a long process, from collection selection, making a bibliographic document, scanning, file conversion, editing, until file uploading process. Since 2001, there is no further research on this process of the NLI while it is important because NLI is actived in doing digitalization.This research intends to analyze the performance of the digitalization process and evaluates its maturity level using COBIT 4.1. Data that are being used are primary data which are gained from interview for 3 respondents and questionnaires from 8 respondents who are considered as having relevance or understanding IT governance, those who have authority in terms of policy as well as those who directly involved or responsible for digitalization process. Secondary data are also used, such as local and international journal related to digitalization process and COBIT 4.1., planning documents, technical manuals, reports and other documents that are products of NLI.Maturity levels are obtained by mapping the purpose of NLI to the purpose of COBIT 4.1 until mapping of COBIT 4.1?s IT processes. The mapping produce nine of 34 COBIT 4.1?ses IT processes hereafter devised as questionnaire. Questionnaire construction and its calculation is using Maturity Model COBIT 4.1. and Pederiva model.The result value of this research is 2.89 from maturity index of 0-5. It means the level of maturity of digitalization process of NLI is on ?Defined? level. Defined means control is done and is already documented. The management is able to control problems that rarely show up, although the weakness for the control is seldom shown. This is appropriate with interview results that are showing that control on digitalization process is done, there is already monitoring and evaluation although not maximum yet. Quality management and monitoring and IT performance evaluation which have the lowest point 2.73 need to be improved by rescheduling the monitoring and performance evaluation properly and also with adequate human resources in implementation of digitalization process in order to achieve better digitalization process quality and human resource quality. Generally, the performance of the digitalization process is able to meet the goals and objectives of NLI, in accordance with the duties and functiovns for Digital Transformation of NLI."

"

Dewasa ini perkembangan metode pemasaran melalui transaksi elektronik menjadi peluang bagi perusahaan-perusahaan asuransi untuk semakin mempermudah menjual asuransi kepada calon tertanggung. Cukup dengan satu ketukan pada layar komputer saja maka calon tertanggung akan mendapatkan perlindungan terhadap risiko yang akan dialaminya. Dalam perkembangan tersebut telah ada e-commerce PasarPolis.com di Indonesia dan iBanding di Malaysia yang memasarkan produk asuransi, salah satunya adalah asuransi kesehatan melalui transaksi elektronik. Dalam perjanjian asuransi terdapat prinsip Utmost Good Faith atau itikad paling baik yang harus diterapkan dalam perjanjian asuransi. Berlandasakan hal tersebut, penulis melalukan penelitian lebih dalam bagaimana perbandingan penutupan asuransi kesehatan dan bagaimana penerapan prinsip Utmost Good Faith yang dilakukan e-commerce PasarPolis.com di Indonesia dan iBanding di Malaysia. Penelitian ini yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan analitis data secara kualitatif. Teori yang digunakan adalah Perbandingan Hukum Penalaran atau Descriptive Comparative Law dengan jenis spesifikasi Microcomparison dari K. Zweigert dan H. Kotz yang memiliki suatu ilustrasi sebatas mengetahui perbandingan aspek hukum tertentu saja. Adapun kesimpulan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan terkait penutupan perjanjian asuransi dan penerapan prinsip Utmost Good Faith pada e-commerce PasarPolis.com dilakukan hanya melalui transaksi elektronik dengan cara mengisi formulir penutupan deklarasi kesehatan, sedangkan pada iBanding di Malaysia dilakukan secara kombinasi transaksi elektronik dan secara tatap muka, karena masih dilaksanakan pertemuan oleh agen dengan calon tertanggung. Website yang disediakan oleh ­e-commerce iBanding hanya sebatas perantara awal antara calon tertanggung dan agen.

 

---

The development of marketing methods through electronic transactions is an opportunity for insurance companies to make it easier to sell insurance to prospective insured. Just one tap on the computer screen, the prospective insured will get protection against the risks they are exposed to. In these developments, PasarPolis.com e-commerce in Indonesia and iBanding in Malaysia have been marketing insurance products, one of which is health insurance through electronic transactions. In the insurance agreement there is the principle of Utmost Good Faith which is must to be applied in the insurance contract. Based on these, the author did research on the comparative health insurance coverage and how the application of the principle of Utmost Good Faith by PasarPolis.com e-commerce in Indonesia and iBanding in Malaysia. This research is a normative juridical type using secondary data qualitatively. The theory used is Descriptive Comparative Law with the type of Microcomparison of  K. Zweigert and H. Kotz for the comparison of certain legal aspects. The conclusions is that the application of health insurance  and the application of the Utmost Good Faith principle on PasarPolis.com e-commerce is applied through electronically or digital, while the iBanding in Malaysia is applied both electronically and traditionally as the insurance agnet will meet the the prospective insured face to face. The website provided by iBanding e-commerce is only for the initial intermediary between the prospective insured and the insurance agent.

 

"

"Asuransi saving plan merupakan salah satu variasi dari Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) yang ada di Indonesia saat ini. Produk ini memberikan manfaat asuransi dan manfaat investasi dalam satu polis yang sama. Belum terdapat pengaturan yang tegas mengenai produk ini secara spesifik. Sehingga, timbul permasalahan terkait kesesuaian saving plan dengan peraturan perundang-undangan perasuransian, pola pertanggungan risiko investasinya, dan proses seleksi risiko dalam penutupan asuransinya. Maka dari itu, Penulis meneliti peraturan-peraturan, spesimen polis saving plan, hingga literatur-literatur untuk menganalisis kesesuaian produk saving plan dengan hukum perasuransian Indonesia, mekanisme pertanggungan risiko dalam PAYDI secara umum dan saving plan secara khusus, dan proses seleksi risiko yang dilakukan dalam saving plan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa produk saving plan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perasuransian. Risiko investasi dalam saving plan yang ditanggung oleh perusahaan asuransi menyebabkan minimnya transparansi dari perusahaan asuransi terkait pengelolaan dana investasi tersebut, yang dapat berujung pada kerugian bagi pihak perusahaan dan pemegang polis. Hal tersebut ditambah dengan periode investasi yang singkat serta imbal investasi yang besar juga membuat saving plan rawan digunakan sebagai sarana pencucian uang. Oleh karena itu, perlu diatur ketentuan mengenai PAYDI secara lebih komprehensif, dilakukannya peninjauan ulang oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap produk saving plan, dan diperketatnya proses seleksi risiko dalam saving plan.

---

Saving Plan insurance is a variation of Investment-Linked Insurance Products or Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) that has been existed in Indonesia today. The product provides insurance benefits and investment benefits in the same policy. There are no explicit regulations regarding this product specifically. Problems arises due to the concept of investment risk coverage and the risk selection/underwriting phase in policy coverage process of saving plan. Therefore, the author examines the regulations, saving plan policy specimens, and related literature to analyze the suitability of saving plan products with Indonesian insurance laws, the risk coverage mechanism in PAYDI in general and saving plan specifically, and the risk selection process carried out in saving plan. This research is a normative legal research using descriptive analytical research method. In this study, it was found that the saving plan product did not fully comply with the provisions of the insurance regulations. The coverage of investment risks in saving plans by insurance companies causes a lack of transparency from insurance companies, especially on the investment assets management, which can lead to losses for both the company and policyholders. This coverage, coupled with a short investment period and large investment returns also makes saving plans prone to be used as a means of money laundering. Therefore, it is necessary to regulate the provisions on PAYDI more comprehensively, conduct a review on the saving plan product by the Financial Services Authority or Otoritas Jasa Keuangan, and strengthen the underwriting process in the saving plan."

"Perubahan iklim kini kian mengkhawatirkan, terutama Indonesia yang merupakan negara yang secara geografis rentan terpapar risiko perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi ini merugikan banyak pihak, termasuk institusi-institusi dalam sektor keuangan diketahui menjadi entitas yang dilanda dampak berat dari bencana akibat perubahan iklim tersebut. Perusahaan asuransi dipandang sebagai institusi dalam sektor keuangan yang dapat menghadapi risiko lebih tinggi dibandingkan institusi lainnya. Laporan Keberlanjutan atau Sustainability Report yang merupakan laporan terkait kinerja perusahaan terhadap aspek lingkungan, sosial dan tata kelola atau yang disingkat sebagai ESG, dinilai dapat membantu perusahaan asuransi dalam mengatasi risiko terkait perubahan iklim. Atas hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 mewajibkan perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk menerapkan laporan keberlanjutan. Skripsi ini membahas urgensi penerapan laporan keberlanjutan sebagai upaya manajemen risiko lingkungan perusahaan asuransi di Indonesia dengan meninjau perbandingan pengaturannya dengan negara Singapura, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan pengaturan laporan keberlanjutan pada perusahaan asuransi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menemukan fakta bahwa masih terdapat perusahaan asuransi di Indonesia yang belum mematuhi penerapan laporan keberlanjutan, baik dari segi penyusunan dan penerbitan. Hal ini dikarenakan, pengaturan terkait laporan keberlanjutan pada POJK No. 51/POJK.03/2017 masih memiliki beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, khususnya terkait upaya manajemen risiko lingkungan. Di sisi lain, Singapura telah memiliki pengaturan terkait kewajiban perusahaan asuransi menyusun upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan. Pengaturan tersebut tercantum dalam SGX Rulebook yang kemudian juga diterbitkannya Guidelines on Environmental Risk Management kategori Insurers, panduan khusus bagi perusahaan asuransi untuk memasukan laporan iklim sebagai upaya manajemen risiko lingkungan ke dalam laporan keberlanjutan.

---

Climate change is increasingly concerning, especially for Indonesia, a geographically vulnerable country exposed to climate change risks. The occurring climate change has detrimental impacts on various parties, including financial institutions, which are known to be heavily affected by climate-related disasters. Insurance companies are seen as financial institutions that face higher risks compared to others. Sustainability Reports, which are reports on a company's performance regarding environmental, social, and governance (ESG) aspects, are considered to assist insurance companies in addressing climate-related risks. Therefore, the Financial Services Authority, through POJK No. 51/POJK.03/2017, mandates insurance companies classified as Financial Services Institutions (Lembaga Jasa Keuangan - LJK) to implement sustainability reporting. This thesis discusses the urgency of implementing sustainability reports as an effort in environmental risk management for insurance companies in Indonesia, while examining a comparison with Singapore's regulations. The aim is to provide recommendations and evaluations for improving the regulations on sustainability reporting in Indonesian insurance companies. The research method employed in this thesis is normative juridical research. It is a literature review study resulting in a descriptive-analytical research typology. The findings reveal that there are still insurance companies in Indonesia that have not fully complied with the implementation of sustainability reporting, both in terms of preparation and publication. This is because the regulations related to sustainability reporting in POJK No. 51/POJK.03/2017 still lack comprehensive provisions, particularly concerning environmental risk management efforts. On the other hand, Singapore has regulations requiring insurance companies to incorporate environmental risk management into their sustainability reports. These regulations are outlined in the SGX Rulebook, accompanied by the issuance of the Guidelines on Environmental Risk Management for the Insurers category, which provides specific guidance for insurance companies to include climate reporting as an environmental risk management effort in their sustainability reports."