Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jakarta sebagai ibukota Negara Republik Indonesia mempunyai segudang permasalahan yang sangat rumit. Kepadatan penduduk yang disebabkan oleh arus urbanisasi menimbulkan permasalahan baru. Permasalahan tersebut yaitu menjamurnya perumahan kumuhdibantaran sungai ciliwung. Pendirian bangunan tersebut membuat lebar sungai ciliwung menyempitdanpada akhirnya menjadi salah satu faktor utama banjir di Jakarta. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kebijakan normalisasi sungai Ciliwung dan merelokasi pemukiman tersebut ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik Pemerintah DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini ialah melihat seberapa besar dampak kebijakan relokasi terhadap perubahan fisik, ekonomi,sosial dan kesejahteraan islami. Penelitian ini menggunakan studi kasus kebijakan relokasi warga Bukit Duri kerusunawa Rawa Bebek Jakarta Timur. Teknik pengambilan data melalui wawancara langsung berdasarkan kuisioner. Data yang digunakan pada aspek fisik yaitu luas rumah, jumlah ruangan, material rumah, dan sanitasi. Selanjutnya, pada aspek ekonomi menggunakan data pendapatan, beban pengeluaran, dan aksesbilitas kerja. Sedangkan aspek sosial menggunakan data interaksi sosial, tolong-menolong, dan partisipasi warga. Adapun kesejahteraan islami diukur pada total pendapatan keluarga dan frekuensi ibadah seperti sholat, puasa dan zakat. Teknik analisis data menggunakan wilcoxon signed rank test untuk mengukur adanya perubahan fisik, ekonomi dan sosial serta Indeks Kesejahteraan Islami (IKIS) untuk melakukan analisis tingkat kesejahteraan islami. Peneliti menemukan adanya dampak positifsignifikan dari relokasipada aspek fisik rumah. Namun, pada aspek ekonomi dan sosial mempunyai dampak yang negatif secara signifikan. Sedangkan pada aspek kesejahteraan islami, relokasi memberikan dampak negatif pada aspek material tetapi tidak memberikan dampak yang berarti pada aspek spiritual.

---

Jakarta as the capital of the Republic of Indonesia has many complicated problems. One of them is population density caused by urbanization which generates new obstacles. The problem is the expansion of slum residence around the banks of the ciliwung river. The establishment of the house has made the width of the ciliwung river narrow and eventually became one of the main factors of flooding in Jakarta. The Government made a policy of "normalizing the ciliwung river" and relocated buildings around the river to several government-owned simple rental flats (rusunawa) to overcome this problem. The objective of this study is to analyze how much the impact of the relocation policy on changes in physical, economic, social and Islamic welfare. The case study of this research is the relocation policy of the residents of Bukit Duri to Rawa Bebek Rusunawa, East Jakarta. The data collection technique is direct interviews based on questionnaires. The data used in physical aspects are house space, number of rooms, house materials, and sanitation. Furthermore, the economic aspects are data on income, expenditure expenses, and work accessibility. While the social aspects are data on social interaction, a sense of help, and citizen participation. Islamic welfare is measured using total family income and frequency of worship such as prayer, fasting, and zakat. The data analysis technique was Wilcoxon signed-rank test to measure physical, economic and social changes as well as the Islamic Welfare Index (IKIS) to analyze Islamic welfare levels. The researcher discovered a significant positive impact of relocation on the physical aspects of the house. However, relocation has a significant negative impact on economic and social aspects. Whereas in the aspect of Islamic welfare, relocation has a negative impact on material aspects though it does not have a significant impact on the spiritual aspect.

"

"Penelitian ini membahas dampak relokasi terhadap kesejahteraan kampung pulo dari sisi kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif disajikan secara deskriptif dengan menggambarkan sebelum direlokasi yaitu berada dikampung pulo dan sesudah direlokasi dirumah susun sederhana sewa Jatinegara Barat dan merupakan proyek percontohan dari pemerintah DKI Jakarta yang merelokasi tidak jauh dari pemukiman awalnya. Hasil penelitian ini dalam sisi kondisi ekonomi mengalami penurunan saat direlokasi, sedangkan sisi kesehatan masyarakat hasilnya adalah mengalami peningkatan baik fasilitas dan pola hidup sehat warga saat mereka di rumah susun sederhana sewa.

---

This paper discusses about impact of relocation on the welfare of kampung pulo in terms of economic conditions and public health. This research is qualitative study that is processed in descriptive way with describing before relocated that is kampung pulo and after relocated in vertical housing and is a pilot project from Jakarta government which relocate not far from the first settlement. The results of this study in terms of economic conditions experienced a decline when relocated, while the public health outcome is experiencing an increase in both facilities and healthy lifestyles of residents when they are in vertical housing."

"Skripsi ini meneliti tentang gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak kebijakan penggusuran lahan permukiman Bukit Duri pada tahun 2012-2017. Pengumpulan data dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan menggunakan sumber kepustakaan dan wawancara mendalam. Kemunculan gerakan perlawanan Ciliwung disebabkan karena terjadinya pembatalan kebijakan pembangunan Kampung Deret/ Kampung Susun yang semula telah disepakati warga Bukit Duri dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masa Joko Widodo-Basuki T. Purnama dan digantikan dengan Program Normalisasi Kali Ciliwung pada masa Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Pelaksaan Program Normalisasi Kali Ciliwung berdampak kepada tergusurnya lahan permukiman warga Bukit Duri RW. 9, 10, 11, dan 12 untuk mengakomodir kebutuhan pelebaran kali, penguatan tangggul di tepian kali, dan pembangunan jalan inspeksi. Terjadinya perubahan kebijakan tersebut menimbulkan reaksi dari Ciliwung Merdeka sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewakili warga Bukit Duri. Gerakan perlawanan yang dilakukan Ciliwung Merdeka akan diteliti menggunakan kerangka analisis gerakan sosial perkotaan dan aktivisme politik. Analisis gerakan sosial perkotaan digunakan untuk menjelaskan karakter dan struktur organisasi dari gerakan Ciliwung Merdeka. Sedangkan aktivisme politik berfungsi untuk menjelaskan bagaimana proses serta strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Ciliwung Merdeka dalam menolak penggusuran Bukit Duri timbul akibat adanya perubahan sepihak oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa melibatkan partisipasi warga Bukit Duri sebagai warga terdampak dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Serangkaian proses perlawanan dan strategi yang dilakukan Ciliwung Merdeka pada tahun 2012-2017 meskipun gagal dalam membatalkan penggusuran permukiman Bukit Duri, namun menghasilkan kemenangannya dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hasil dari kemenangan tersebut membawa gerakan Ciliwung Merdeka pada perjuangan baru untuk memperjuangkan ganti rugi tanah warga yang tergusur dan memperjuangkan pembangunan konsep Kampung Susun sebagai solusi untuk mengakomodir kebutuhan perumahan warga yang tergusur.

---

This Study examines the resistance movement of Ciliwung Merdeka in rejecting the policy of evicting the Bukit Duri residential area in 2012-2017. Data collection was carried out through qualitative methods using literature sources and in-depth interviews. The emergence of Ciliwung Merdeka resistance movement was caused by cancellation of the development policy for Kampung Deret/Kampung Susun, which was originally negotiated by the residents of Bukit Duri and the Provincial Government of DKI Jakarta during Joko Widodo-Basuki T. Purnama's administration was replaced with the Ciliwung River Normalization Program during the Basuki T. Purnama-Djarot Saiful Hidayat era. The implementation of the Ciliwung River Normalization Program impacted in the displacement of residential land for the residents of Bukit Duri RW 09, 10, 11, and 12 to accommodate the requisites for river widening, strengthening embankments on the banks of the river, and construction of inspection roads. This change of policy caused a reaction from Ciliwung Merdeka as a non-governmental organization deputizing the people of Bukit Duri. The resistance movement carried out by Ciliwung Merdeka will be examined using an analytical framework for urban social movements and political activism. Urban social movement analysis is used to explain the character and organizational structure of the Ciliwung Merdeka movement. Meanwhile, political activism utilizes to explain the processes and strategies carried out by Ciliwung Merdeka in resisting evictions. The results showed that the Ciliwung Merdeka resistance movement in rejecting the eviction of Bukit Duri arose as a result of unilateral changes by the DKI Jakarta Provincial Government without involving the participation of Bukit Duri residents as affected residents in the process of making and implementing policies. An arrangement of resistance processes and strategies executed by Ciliwung Merdeka in 2012-2017 despite failing to cancel the eviction of the Bukit Duri settlement, resulted in its victory in the Central Jakarta District Court and the Jakarta State Administrative Court. The result of this victory brought the Ciliwung Merdeka movement to a new struggle to fight for compensation for the land of the evicted residents and to fight for the development of the Kampung Susun concept as a solution to accommodate the housing needs of the evicted residents."

"Karang Taruna adalah organisasi yang telah berdiri sejak tahun 1960 namun hingga saat ini masih memiliki berbagai permasalahan terhadap anggotanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi di Karang Taruna Bukit Duri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan sensus karena jumlah populasi kurang dari 100 orang sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel. Penelitian ini memakai kuesioner sebagai instrumennya. Dari 60 kuesioner yang disebar, sebanyak 57 kuesioner kembali. Hasil analisis distribusi frekuensi para Karang Taruna Bukit Duri menunjukkan variabel yang dominan adalah transactional leadership untuk gaya kepemimpinan, supportive culture untuk budaya organisasi, dan affective commitment untuk komitmen organisasi. Hasil penelitian berdasarkan regresi linear sederhana menunjukkan bahwa transactional leadership berpengaruh positif signifikan terhadap affective commitment, supportive culture juga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap affective commitment. Secara simultan, transactional leadership dan supportive culture memberikan pengaruh positif terhadap affective commitment, namun hanya supportive culture saja yang memberikan pengaruh signifikan.

---

Karang Taruna has been established since 1960 but until now still have many problems regards its members. The purpose of this study is to analyze the influence of leadership style and organizational culture on organizational commitment in Karang Taruna Bukit Duri.

This study use quantitative approach. Sampling techniques use the census method as the population is less than 100 people. The study used a questionnaire as an instrument. Of the 60 questionnaires distributed, a total of 57 questionnaires were returned. The analysis of the frequency distribution of the Karang Taruna Bukit Duri indicate that the dominant variable is transactional leadership for leadership style, supportive culture for organizational culture, and affective commitment for the organizational commitment.

The results based on simple linear regression showed that transactional leadership give a significant positive influence on affective commitment, supportive culture also give a significant positive influence on affective commitment. Simultaneously, transactional leadership and supportive culture provide a positive influence on affective commitment, but only supportive culture affords significant influence."

"PPMK merupakan suatu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, dengan masyarakat yang berada di tingkat paling bawah, yaitu masyarakat kelurahan sebagai sasarannya. Salah satu kelurahan yang menjadi pelaksana PPMK adalah Kelurahan Bukit Duri. Program PPMK di Kelurahan Bukit Duri telah berjalan sejak tahun 2003. Namun, meski pelaksanaan PPMK di Kelurahan Bukit Duri sudah mendapatkan predikat sangat baik, tingkat kemiskinan di daerah tersebut masih cukup tinggi. Oleh karenanya, skripsi ini akan membahas mengenai bagaimanakah dampak PPMK di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan data dan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data. Dalam menganalisis, peneliti menggunakan pemikiran dari Leo Agustino mengenai 4 dimensi dari dampak, yaitu pengaruh suatu program terhadap kelompok sasaran, pengaruh suatu program terhadap kelompok nonsasaran, keadaan program di masa kini, serta pengaruh tidak langsung suatu program terhadap kelompok sasaran. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, mayoritas responden memberikan tanggapan positif terhadap masing-masing dimensi tersebut.

---

PPMK is a program that held by Jakarta Provincial Government which aims to improve the well-being, with people who are at the lowest level, masyarakat kelurahan, as a target. One of the region that implement PPMK is Bukit Duri. PPMK in Bukit Duri has been running since 2003. However, despite the fact that the implementation of Bukit Duri's PPMK got a very good title, the poverty rate in the area is still quite high. Therefore, this paper will discuss how are the impact PPMK in Bukit Duri, Tebet, South Jakarta. This study uses a quantitative methods in collecting data and a quantitative approach to analyze the data. In the analysis, researchers used the ideas of Leo Agustino about 4 dimensions of impact, which are the impact of a program to target groups, the effect of a program to an nontarget group, in the present state of the program, as well as the indirect effect of a program to target groups. In the end, most of respondents gave positive responses to each dimensions."

"Jakarta adalah Ibu Kota Republik Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 10 juta jiwa pada tahun 2011, dengan jumlah limbah padat yang dihasilkan mencapai 6.594,72 ton/hari (2.487,61 m3/hari). Salah satu elemen pengelolaan sampah di Jakarta adalah Tempat Penampungan Sampah Sementara, yang berfungsi sebagai lokasi penampungan dan pemilahan sampah yang dapat didaur ulang. TPS merupakan salah satu potensi sumber bioaerosol di udara. Selain proses degradasi sampah organik secara alami, teknis operasional pengelolaan sampah juga turut berperan terhadap tingginya konsentrasi bioaerosol di TPS. Analisis dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan prinsip statistik korelasi bivariat dan multivariat. Berdasarkan hasil analisis, aktivitas penampungan, pemilahan, dan pengangkutan sampah merupakan aktivitas utama yang mempengaruhi konsentrasi bioaerosol. Selain itu, parameter meteorologis (temperatur udara, kelembaban udara, dan kecepatan angin) juga berperan cukup besar terhadap pertumbuhan dan persebaran bioaerosol di udara. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah strategi pengendalian kualitas udara mikrobiologis di dalam maupun luar area TPS.

---

Jakarta is the capital of Indonesia with a population more than 10 million in 2011, that the amount of waste generated is approximately 6,594.72 tons/day (2,487.61 m3/days). In Jakarta, one element of solid waste management system is a transfer station. In Indonesia, transfer station handle solid waste that can be recycled and reused informally. Transfer station is a potential source of bioaerosol contaminants in the air. Besides the natural organic waste decomposition, operational techniques also gave a contribution to the high bioaerosol concentration at transfer station. The analysis was conducted based on bivariate and multivariate correlation statistics. Based on the analysis, collecting, sorting, and transporting are the main activities that affect bioaeorosol concentration. Moreover, meteorological parameters (air temperature, humidity, and wind velocity) also have a main role in growth and spread of bioaerosol to the ambient air. Consequently, it requires a strategy to control microbial air quality inside and outside the transfer station."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan rakyat Propinsi Aceh pada periode sebelum konflik(1980-1989), masa konflik (1990-2005) dan pasca perjanjian Helshinky (2006-2011). Metodologi penelitian ini pada dasarnya merupakan studi empiris. Desain penelitian yang dipakai adalah metodologi deskriptif kualitatif.Selain itu juga dilakukan analisis kuantitatif atau analisis ekonometrika. Data sekunder terutama bersumber terutama dari BPS, Pemda Aceh, World Bank dan sumber lain yang valid. Terdapat dua model yang diestimasi yaitu:Model 1: LYRNM = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik Model 2: LYRMIGAS = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik. Hasil penelitian menunjukkan Konflik berpengaruh negatif secara keseluruhan tehadap kinerja ekonomi. Konflik juga telah memperburuk tingkatkesejahteraan rakyat dimana kemiskinan, pendidikan dan kesehatan selama periode konflik terutamadi wilayah konflik juga terus memburuk. Selama periode pengamatan, PDRB tidak termasuk Migas lebih stabil dibandingkan dengan PDRB Migas, ini memberi harapan untuk memperbaiki Aceh dengan tidak mengandalkan sektor Migas. Dengan menggunakan metode ekonometrik dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan investasi, pertumbuhan angkatan kerja dan pertumbuhan APBD rill terhadap pertumbuhan PDRB tidak termasuk Migas sangatlah kecil. Hasil estimasi dengan menggunakan variabel terikat PDRB Migas ternyata hasilnya sangat tidak baik, hal ini menunjukkan bahwa perkembangan PDRB Migas sulit dikontrol atau dikelolah oleh pemerintah. Ini tidak lepas dari peranan sektor Migas dan begitu fluktuatifnya bisnis Migas di pasar internasional. Hasil analisis data berdasarkan kabupaten/kota menunjukkan antara lain bahwa daerah penghasil sumberdaya alam khususnya Migas merupakan daerah yang mengalami konflik berat, ketimpangan struktur produksi ditunjukkan ketergantungan yang besar terhadap Migas. Saran kebijakan pemerintah Aceh harus segera dan terus menerus melakukan lagkah-langkah pemulihan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Aceh, tidak cukup hanya berhenti pada perjanjian Helshinki tapi perlu perbaikanperbaikan internal khususnya pada Pemerintahan Aceh meliputi: penentuan prioritas utama pembangunan yang berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam memperbaiki kinerja perekonomian serta kesejahteraan rakyat Aceh.

---

This research aims to analyze the growth and development of the economy and the welfare of the people of Aceh Province in the period before the conflict (1980-1989), the conflict (1990-2005) and post-agreement Helshinky ( 2006-2011).

The methodology of this study is basically an empirical study. Research design used in the conduct of research is a qualitative descriptive methodology. In addition, quantitative analysis or econometric analysis. Secondary data is mainly sourced mainly from the BPS, the Aceh government, World Bank and other valid resources.There are two models are estimated as follows:

Model 1: LYRNM = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik

Model 2: LYRMIGAS = α0 + α1 Linves + α2 LAK + α3 LAPBDR + α4 Konflik.

The results showed an overall negative impact Conflict against economic performance. The conflict has also exacerbated the level of prosperity in which poverty, education and health over a period of conflict especially in conflict area also continued to deteriorate. During the observation period, GDP excluding oil and gas were more stable than oil and gas GDP, this gives hope to improve Aceh's oil and gas by not relying to oil and gas.

By using econometric methods can be concluded that the effect of investment growth, labor force growth and growing budget rill on the growth of GDP excluding oil and gas is very small. Estimation results using the dependent variable was the result of Oil and Gas GDP is not very good, this suggests that the development of oil and gas GDP is difficult to control or managed by the government. It can not be separated from the role of oil and gas sector and so fluctuated oil and gas business in international markets.

The results of data analysis by district / city showed inter alia that the area of natural resources, especially oil and gas producer is an area that experienced heavy conflict, discrepancy production structure shown a great dependence on oil and gas.

Aceh government's policy advice should be immediately and continuously perform recovery steps of the economy and welfare of the people of Aceh, not enough to stop the Helshinky agreement but necessary internal improvements, especially in Aceh Government include: determination of development priorities that are directly related to government efforts improve economic performance and welfare of the Acehnese."

"Skripsi ini bertujuan untuk meneliti dampak usaha komunitas terhadap perubahan sosial melalui pendekatan maqashid syariah indeks yang dikemukakan oleh Imam Abu Zahrah, Imam AM Najjar dan Imam Asy-Syatibi serta menggunakan metode T-Paired Test dalam melihat dampak sebelum dan sesudah adanya usaha tersebut Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer melalui survei dan data sekunder dari Pemerintah Desa Bandok dan lembaga-lembaga terkait. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya usaha peternakan ayam tersebut berdampak positif signifikan terhadap perubahan sosial, perubahan linkungan, perubahan spiritualitas dengan nilai Maqashid Syariah Indeks (MSI) sebesar 2,00.1,65 dan 2,75. Namun berdampak positif tidak signifikan terhadap perubahan ekonomi dengan nilai rata-rata MSI gabungan sebesar 0,481. Kemudian hasil pengujian T-Paired Test diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap perubahan tingkat pendapatan yang didorong oleh adanya penyerapan tenaga kerja serta perubahan jenis pekerjaan kepala keluarga sebelum dan sesudah adanya usaha tersebut

---

This Study aims to analyze the impact of community business on social economic change and social welfare using the maqashid sharia index approach proposed by Imam Abu Zahrah, Imam AM Najjar and Imam Asy-Syatibi and using T-Paired Test Method to see the impact before and after the existence of the Business. This Type research is quantitative descriptive using primary data through surveys and secondary data from the Bandok Village government and related institutions. From this research it can be concluded that thec chicken farming business has a positive significant impact on social, environmental and spirituality change with maqashid sharia Index (MSI) values of 2,00. 1,65 and 2,75. However, there is no positive significant impact on economic changes with an average combined MSI of 0.481. Then the results of the T-Paired Test showed that there were significant impact in income level which were driven by absorption of labor and changes in the type of work of the head of the family before and after the existensce of business."

"Penelitian ini membahas tentang sikap presiden Moon Jae-In dalam penempatan THAAD (Terminal High Altitude Area Defense atau.). THAAD adalah sistem pertahanan terhadap rudal jarak pendek dan jarak menengah. Pada bulan Februari tahun 2016, Korea Selatan dan Amerika Serikat mencapai kesepakatan mengenai rencana penempatan THAAD di Korea Selatan. Dalam proses mencapai kesepakatan ini, Korea Selatan menghadapi pertimbangan yang rumit yang bersifat internal (meningkatkan keamanan nasional) dan eksternal (kemungkinan muncul penolakan dari Tiongkok dan Rusia). Terlebih lagi di tengah proses pelaksanaan penempatan THAAD terjadi pergantian pemerintahan dari Park Geun-Hee ke Moon Jae-In. Tiongkok menggunakan beberapa media resmi maupun tidak resmi untuk menekan Korea Selatan selama masa pemerintahan Park Geun-Hee. Permasalahan ini terus bergulir hingga pemerintahan berganti ke Moon Jae-In, namun pada akhirnya permasalahan THAAD dapat diselesaikan. Latar belakang ini merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu faktor apa yang melatarbelakangi sikap Moon Jae-In terkait dengan penempatan THAAD? Dengan menerapkan metode deskriptif-analisis, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang yang mendorong Moon Jae-In untuk menyelesaikan konflik terkait penempatan THAAD. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat faktor politik, ekonomi, dan sosial yang mendorong terjadinya perubahan terkait konflik penempatan THAAD di masa pemerintahan Moon Jae-In......This research discusses the attitude of President Moon Jae-In in THAAD placement. THAAD is a defense system against short and medium-range missiles. In February 2016, South Korea and the United States reached an agreement on the plan to deploy Terminal High Altitude Area Defense or THAAD in South Korea. In the process of reaching this agreement, South Korea faces complex considerations that are both internal (increasing national security) and external (possible resistance from China and Russia). Moreover, in the middle of the process of implementing THAAD placement, there was a change of government from Park Geun-Hee to Moon Jae-In. China used several official and unofficial media to pressure South Korea during Park Geun-Hee's reign. This problem continued until the government changed to Moon Jae-In, but in the end the THAAD problem was resolved. This background formulates the research question, namely what factors are behind Moon Jae-In's attitude regarding THAAD placement? By applying the descriptive-analysis method with data sources in the form of online media, this study aims to explain the background that drives Moon Jae-In to resolve conflicts related to THAAD placement. The results of the analysis show that there are political, economic, and social factors that drive changes related to the conflict over the placement of THAAD during the reign of Moon Jae-In."