Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada tahun 2018. Desa Ponggok merupakan pemerintahan dengan manajemen dana desa terbaik menurut BPKP sehingga dipilih sebagai objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode 'single-case study.' Digunakan indikator-indikator transparansi dari Meijer, ‘t Hart dan Worthy (2015) dan Krina (2003) sebagai acuan dalam melakukan 'in-depth interview, 'observasi serta pengumpulan data. Transparansi dalam penelitian ini terbagi dalam dua ranah yaitu ranah politik dan ranah administrasi. Dalam ranah politik, transparansi di Desa Ponggok telah memberikan kontribusi untuk demokrasi yang kuat, 'check and balance' yang baik serta akses menuju debat publik yang cukup baik. Sementara dalam ranah administrasi, transparansi membantu manajerial pemerintah desa Ponggok dalam hal efisiensi dan integritas pemerintah desa yang cukup baik pula. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang dapat menjadi acuan untuk perbaikan mengenai aspek transparansi di Desa Ponggok, antara lain keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di Desa Ponggok dalam menerima maupun menyeleksi informasi yang penting, pudarnya kearifan lokal berupa gotong royong serta budaya profesionalisme yang kurang dalam pelaksanaan pemerintahan di desa.

---

This research is meant to find out the transparency of Village Funds management in Ponggok Village, Klaten Regency, Central Java in 2018. Ponggok village is the village with best fund management according to BPKP so that it is chosen as the object of research. This research uses a single-case study method. Transparency indicators from Meijer, ‘t Hart and Worthy (2015) and Krina (2003) are used as references in conducting in-depth interviews, observations and data collection. Transparency in this research is divided into two realms, namely the political realm and the administrative realm. In the political realm, transparency in Ponggok Village has given contributions to a strong democracy, good checks and balances, and good access to public debate. While in the administrative realm, transparency helps managerial Ponggok village government in terms of efficiency and integrity of the village government, which is quite good. However, some gaps can become a reference for improvements regarding aspects of transparency in Ponggok Village, including limited human resource capacity in Ponggok Village in receiving and selecting important information, fading local wisdom in the form of cooperation and a lack in professionalism implementation of governance in the Ponggok Village."

"Penelitian ini membahas mengenai penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015 ndash; 2016 serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran Dana Desa Di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah teori pengelolaan keuangan daerah dari Nick Devas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2015-2016 dilaksanakan berdasarkan empat dimensi teori pengelolaan keuangan daerah yaitu sederhana, lengkap, efektif, dan efisien. Namun, pemerintah Kabupaten Purworejo tidak melaksanakan dimensi mudah disesuaikan. Selain itu, penyaluran dana desa di Kabupaten Purworejo belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor yang mempengaruhi penyaluran dana desa tersebut adalah faktor sumber daya manusia SDM , faktor kompetensi informasi dan teknologi IT , perubahan peraturan, dan faktor administrasi.

---

This study discusses the distribution of Village Funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 and the factors that affect the distribution of Village Funds in Purworejo District. This study uses a post positivist approach with data collection techniques such as in depth interviews and document studies. The analysis of this research used the theory of regional financial management from Nick Devas.

The results of this research show that the distribution of village funds in Purworejo District, Central Java Province for the fiscal year 2015 2016 is implemented based on four dimensions of regional financial management theory that is simplicity, complete, effective and efficient. But, the government did not implement the adaptability dimensions.

In addition, the distribution of village funds in Purworejo Regency has not been implemented in accordance with the prevailing laws and regulations. Factors influencing the distribution of village funds are human resource factor, the competency in information and technology IT , regulation change, and administration factor."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang dampak penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan model estimasi regresi cross section untuk mengestimasi pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tahun 2016 terhadap tingkat kemiskinan pada 53 desa di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa berdampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan masyarakat desa. Namun demikian, karena rendahnya kualitas SDM aparatur desa dan masih lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa, maka perlu ditingkatkan pelatihan pengelolaan Dana Desa dan peningkatan pengawasan oleh pihak eksternal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the impact of the implementation of transparency and accountability in the management of village funds on poverty levels. This research is a quantitative descriptive research using cross section regression estimation model to estimate the effect of transparency and accountability of village funds management in 2016 to poverty level on 53 villages in Bangkalan regency. The results of research indicate that the implementation of transparency and accountability in village funds management has an impact on poverty reduction of rural communities. However, due to the low quality of human resources of the village apparatus and the lack of supervision over the management of village funds, it is necessary to improve the training of village funds management and increase supervision by external parties"

"Tesis ini fokus pada model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum di Desa Pomah, Beteng dan Randulanang dan faktor – faktor yang mempengaruhi tata kelola. Pasca berakhirnya program PAMSIMAS pada tahun 2021, Desa Pomah, Beteng dan Randulanang menghadapi tantangan untuk mencapai akses universal air minum dan mempertahankan pelayanan dasar air minum bagi masyarakat dalam keterbatasan keberlanjutan penganggaran, peran dan partisipasi dan konsistensi terhadap kualitas air. Melalui pendekatan post positivist dan metode kualitatif, peneliti melakukan penilaian terhadap model tata kelola pemenuhan kebutuhan air minum yaitu dengan melakukan analisis terhadap governance actors, governance style dan governance component. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara informan dan data sekunder melalui studi dokumen, literatur dan sistem informasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketiga desa memiliki model tata kelola yang berbeda meskipun berasal dari program yang sama yaitu PAMSIMAS. Model network yang diterapkan oleh Desa Randulanang menghasilkan ekosistem pengelolaan yang mandiri dan berkelanjutan dengan jejaring aktor yang terbentuk dengan berbagai aktor di luar desa. Sementara itu model hirarki yang diterapkan Desa Pomah dan Beteng mendorong pengelolaan yang terintegrasi dengan mekanisme tata kelola pemerintah desa. Unit sumber daya dan sistem tata kelola menjadi faktor yang berperan penting terhadap pelayanan dasar air minum di ketiga desa.

---

This thesis discusses the governance model for the fulfillment of drinking water needs in Pomah, Beteng, and Randulanang Village and the factors that influence governance. After the end of the Pamsimas (Community-Based Drinking Water Supply and Sanitation) program in 2021, Pomah, Beteng, and Randulanang Village faced the challenges of achieving universal access to drinking water and maintaining basic drinking water services for the community within the limitations of budgetary sustainability and roles, participation, and consistency regarding water quality. This research utilizes a post- positivist approach and qualitative data collection method. In order to assess the governance model for fulfilling drinking water needs, the researcher analyzed several variables, namely governance actors, governance style, and governance components. Primary data was collected through in depth interviews, while secondary data was collected through a study of documents, literatures, and the Pamsimas MIS. The network model observed in Randulanang Village generates an independent and sustainable management ecosystem, with a network of actors that was formed with various actors from outside the village. On the other hand, the hierarchical model observed in Pomah and Beteng Village encourages an integrated management with village government’s governance mechanisms. Finally, resource and governance system are the two factors that play an important role in basic drinking water services in the three villages."

"Tesis ini membahas tentang Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta yang dikaji menurut prinsip-prinsip good governance, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivist yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan, studi kepustakaan, dan observasi kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal penting diantaranya: Pertama, prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar belum dijalankan dengan optimal karena tingkat partisipasi masyarakat masih rendah terhadap pengelolaan Dana Desa karena masyarakat tidak dilibatkan dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan serta swakelola tidak terwujud secara utuh. Selain itu, tidak adanya transparansi mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi Dana Desa, rendahnya tingkat profesionalitas sehingga melahirkan pola politik dinasti, prinsip rule of law tidak sepenuhnya diterapkan karena masih adanya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi dan perencanaan. Pertanggungjawaban secara administrasi dapat dikatakan baik, namun kurang akuntabel karena tidak transparan. Tingkat responsivitas pun rendah karena tidak mampu menerima aspirasi masyarakat dan tidak adanya tindak lanjut. Serta prinsip keadilan belum ditegakkan karena masih adanya diskriminasi politik. Kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar, seperti kualitas Sumber Daya Manusia cukup mumpuni namun kurang profesional karena lemahnya pengawasan internal yang berakibat pula pada pengelolaan keuangan Dana Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa, serta masih kurangnya komunikasi dan rendahnya kerja sama antara Pemerintah Desa Gandamekar dengan masyarakat dan lembaga terkait. Faktor penentu keberhasilan dalam menciptakan good governance dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Gandamekar ialah kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pengelola Dana Desa.

---

This thesis analyzes management of the Village Fund in Gandamekar Village, Plered District, Purwakarta Regency according to the principles of good governance, and factors that influence it. This study uses qualitative method with post-positivist approach that produces descriptive data obtained through in-depth interviews with informants, literature studies, and qualitative observations using triangulation techniques to check the validity of the data. This current research reveal that findings of: First, the principles of good governance in Village Fund management in Gandamekar Village have not been implemented optimally because a low level of community participation because the community is not involved in the deliberations of determining development priorities and non functioning self-management. Furthermore, no transparency from planning, implementation to evaluation of the Village Fund, low professionalism bureaucracy due to dynastic politics pattern, non functioning principles of rule of law because there are still facilities construction that are not in accordance with specifications and planning. Administrative accountability is good enough, but it is less accountable because there is no transparency. A low level of responsiveness in receiveing aspirations from the community and the absence of follow-up. And the principle of equity has not been upheld because there is a political discrimination. Second, the factors that influence good governance in Village Fund Management in Gandamekar Village such as the quality of Human Resources are qualified enough but unprofessional because of weak internal supervision that also affects the Village Fund financial management from planning, implementation, administration, reporting, and accountability are not appropriate with the principles of village financial management, and the lack of communication and the lack of cooperation between the Gandamekar Village Government and the community and related institutions. The critical success factor in creating good governance in Village Fund management in Gandamekar Village is the quality of Human Resources as the manager of the Village Fund."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan mengetahui dan mengeksplorasi pola-pola penggunaan media komunikasi pada siklus hidup keluarga tradisional Jawa dalam aktivitas sosial, politik, dan kebudayaannya. Juga untuk mengetahui bagaimana keluarga tradisional Jawa memaknai media komunikasi dalam kehidupannya. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode etnografi dengan unit analisis keluarga tradisional Jawa yang berkultur abangan. Sebagai subjek aktif mereka memaknai keluarga tidak hanya berdasarkan ikatan biologis saja, terjadi perluasan makna, yaitu sebagai sebuah ikatan keluarga yang sepakat untuk mempertahankan nilainilai keutamaan Jawa, seperti rukun, hormat, dan harmoni. Hasil penelitian ini adalah: pertama, terdapat dua pola dalam penggunaan media komunikasi, yaitu pola umum dan pola khusus. Pada pola umum, media digunakan telah melintasi kurun waktu panjang yang didasarkan pertimbangan kesepakatan dan peristiwa terencana; sementara pola khusus, mereka harus memilih media yang akan digunakan ketika peristiwa tidak terencana, inisiatif penggunaan bersifat individual, dan harus bernegosiasi dengan nilai hormat dan sopan. Media berkategori modern pada kedua pola tersebut, digunakan karena aspek efisiensi terkait jarak geografis dan kebutuhan kecepatan pengiriman informasi tanpa melupakan negosiasi dengan nilai hormat dan sopan. Kedua, media komunikasi dimaknai sebagai segala sesuatu yang mampu memfasilitasi kebutuhan komunikasi terkait berbagai aktivitas dalam siklus hidupnya. Seleksi dilakukan secara ketat dan bernegosiasi terhadap kehadiran semua jenis media baru yang masuk dalam kehidupannya. Proses negosiasi itu senantiasa merujuk pada nilainilai dan etika keluarga yang berlangsung secara cermat, karena keluarga tradisional Jawa sangat khawatir akan kehilangan rasa sebagai satu ikatan keluarga. Sekuat apa pun sumber daya yang dimiliki media dan kemampuan besar untuk mempengaruhinya, tetapi dalam keluarga tradisional Jawa tetap digunakan secara selektif merujuk pada nilai-nilai keluarga komunalnya.

---

ABSTRACTThis research is aimed at investigating and exploring the communication media patterns used in the traditional Javanese family life cycle in their social, political and cultural activities. In addition to this, it also investigates how the traditional Javanese families perceive the communication media in their daily lives. This qualitative research employs an ethnography method with the unit of analysis of families which in this study is identified as traditional Javanese family adopting the abangan culture. As active subjects, they do not limit family members to the ones belonging to biological kinship only but also to those belonging a wider relationship which agrees to maintain similar virtues such as a compatible, respect and harmonious value. The result of this research shows that: first, the are two communication media patterns used in the traditional Javanese family; a general pattern and a specific pattern. In the general pattern, the media has undergone a long period of time based on the agreement and planned communication events; whereas in the specific patterns, families have to select the media used during unplanned communication events which are selected based on individual preferences initiative and the type of events in which they have to negotiate in a respectful and polite manner. In these cases, the modern media is used in both patterns due to its efficiency aspects concerning the geographical distance and the speed of information delivery without disregarding the importance of respect and polite manner. Second, in a traditional Javanese family, the communication media is more perceived as a means facilitating all communication needs in various activities in their life cycle. For that reason, they conduct a thorough selection and always negotiate to any new media presence in their lives. This negotiation process always refers to the family values and ethical norms in a scrupulous manner since the traditional Javanese family is very much concerned of their tight family bond. The traditional Javanese family selectively refers to its communal family values when selecting any media to be used no matter how powerful or big of influence that the media has."

"Dana desa merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dananya bersumber dari APBN. Sehingga, dalam pelaksanaan penggunaan dana desa tidak terlepas dari kewajiban perpajakan yang ada di dalamnya. Bendahara desa secara teknis dan ditunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana pengelola keuangan desa, memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan atau pemungutan pajak atas dana desa yang dikelolanya. Adanya kewajiban tersebut memiliki implikasi kepada bendahara untuk mampu memahami bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan atas penggunaan atau pengelolaan dan desa yang ditanggungjawabkan kepadanya. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang-Banten. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan di Kecamatan Cisauk dan kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa secara umum praktik pelaksanaan kewajiban sudah sesuai dengan ketentuan meskipun masih terdapat pemotongan atas PPh 23 yang belum diterapkan. Kemudian tidak terdapat kendala yang menghambat dalam praktik pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh kaur keuangan desa di Kecamatan Cisauk. Namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang dilakukan yakni masih kurangnya pengetahuan kaur keuangan desa terkait beberapa aspek perpajakan atas dana desa dan kemudahan aplikasi perpajakan yang digunakan.

---

Village funds are funds allocated by the central government to regional governments. The funds come from the APBN. As a result, the implementation of the use of the village funds cannot be separated from the fiscal obligations contained in them. Technically, the village treasurer is required to deduct and/or collect taxes on the village funds he manages, having been appointed as the executor of the village financial management on the basis of the applicable regulations. The existence of this obligation has implications for the treasurer's understanding of how tax obligations can be fulfilled for the use or management of the village for which he is responsible. This research was conducted in Cisauk District, Tangerang-Banten Regency. This research aims to find out how tax obligations are implemented in Cisauk District and what obstacles are faced in the process of implementing tax obligations. The research approach is qualitative. The results of this research are that in general the practice of implementation of obligations is in accordance with the regulations, even though there are still deductions for PPh 23 that have not been implemented. Then there are no obstacles that hinder the practice of implementation of tax obligations by the village finance department in Cisauk district. However, several factors influence the compliance in the implementation of tax obligations, namely the lack of knowledge of the village finance heads about several aspects of taxation of village funds and the simplicity of the tax applications used."

"Dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten/Kota. Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Fokus utama penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan. Dana desa difokuskan untuk pembangunan infrastruktur karena diyakini dengan infrastruktur yang memadai dapat mempercepat kegiatan yang lain salah satunya pemberdayaan masyarakat. Oleh sebab itu peneliti bertujuan untuk menggambarkan Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan wawancara mendalam dan data sekunder dengan study literature, dan analisis yang dilakukan bersifat kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori Fungsi Manajemen oleh George R. Terry. Hasil dari penelitian ini secara garis besar pengelolaan dana desa di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten sudah baik, walaupun masih tedapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditinjau kembali untuk mendapat hasil yang lebih maksimal, seperti penetapan waktu pencapaian tujuan hingga standar pembangunan yang sama untuk setiap desanya. Rekomendasi ditujukan kepada (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BPMD) berupa penetapab waktu pencapaian tujuan yang jelas, memperjelas batas waktu pelaporan, meningkatkan pengawasan, dan memberikan sanksi kepada desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik.

---

Village funds are funds sourced from the state budget (APBN) intended for villages that are transferred through the Regency/ City regional expenditure budget. Village funds are used to finance government administration, the implementation of development, community development and village community empowerment. The main focus of village fund usage is for development. Village funds are focused mainly on development is because it is believed that good infrastructure will accelerate other activities, one of which is community empowerment. Therefore the researcher aimed to describe the Management of Village Funds in Road Infrastructure Development in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, using management theory. The method used in this research was post-positivist. Data consisted of primary data collected by in-depth interviews and secondary data collected by literature studies, and qualitative data analysis was performed. The analysis was carried out with reference to the Management Function theory by George R. Terry The results of this study showed that generally the management of village funds in Cibarani Village, Cirinten District, Lebak Regency, Banten Province, is good, however there are several things that must be improved and reviewed to get maximum results, such as setting the time for achieving goals and the same development standards for every village. Recommendations are addressed to Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), namely Establishing time for achieving goals clearly, clarifying reporting deadlines, increasing supervision, and imposing sanctions on villages that do not manage village funds properly."

"Desa memiliki wewenang untuk bertanggung jawab dalam membina kekuasaannya secara mandiri yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD, hal ini didasari oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan desa disertai dengan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun dalam praktiknya masih banyak terjadi penyelewengan anggaran, salah satu jenis anggaran yang menjadi fokus penelitian adalah dana desa. Berdasarkan teori elite capture oleh Diya Dutta yaitu dalam proses desentralisasi atas kuasa yang dimiliki seorang elit politik dapat melakukan penyelewengan anggaran dengan dorongan dari kondisi internal dan eksternal desa. Berdasarkan temuan peneliti yang dilakukan dengan metode kualitatif melalui teknik wawancara mendalam sejalan dengan teori elite capture bahwa kasus korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Pasir Eurih pada tahun 2018 disebabkan oleh fungsi pengawasan BPD yang lemah, bentuk pengawasan dan partisipasi masyarakat yang tidak berjalan dengan baik dan tata kelola pemerintahan desa yang tidak didasarkan oleh penerapan prinsip good governance yaitu transparansi, responsif dan akuntabel. Beberapa penyebab tersebut membuka peluang terjadinya kasus korupsi yang masuk ke dalam fenomena elite capture.

---

The village has the authority to be responsible for fostering its power independently which is carried out by the Village Government and BPD, this is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In running the government, village development and empowerment is accompanied by a budget provided by the Central Government. However, in practice there are still many budget irregularities. One type of budget that is the focus of research is village funds. Based on the theory of elite capture by Diya Dutta, namely in the process of decentralization of power owned by a political elite, they can commit budget fraud with encouragement from the internal and external conditions of the village. Based on the findings of researchers conducted using qualitative methods through in-depth interview techniques in line with the elite capture theory that the village fund corruption case committed by the Village Head of Pasir Eurih in 2018 was caused by a weak BPD supervisory function, forms of supervision and community participation that did not go well and village governance that is not based on the application of good governance principles, namely transparency, responsiveness and accountability. Some of these causes open opportunities for corruption cases to enter the elite capture phenomenon."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penyusunan APBDesa dalam pemanfaatan dana desa di Desa Purwodadi, Desa Krendetan dan Desa Kalitanjung serta sebab keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa. Teori yang digunakan adalah penyusunan anggaran. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan APBDesa di ketiga desa dilakukan dengan benar yaitu sesuai dengan perencanaan dan partisipasi serta pemanfaatannya untuk infrastruktur. Alasan keterlambatan pencairan dana desa di ketiga desa tersebut: 1)perubahan APBN; 2)perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai rumus perhitungan besaran dana desa tiap desa; 3)perubahan APBDesa; 4)kinerja kecamatan; 5)kapasitas SDM aparatur desa.

---

This study aims to describe the village budget (APBDesa) formulation in order to use the Village Funds in Purwodadi, Krendetan and Kalitanjung Village, and the cause of delayed fund disbursement in those villages. The theory used is budgeting. The approach of this study is post-postivist with study of literature and in depth interview as the data gathering technique.The study result shows that APBDesa planning from the three villages has been properly conducted and in line with the plan, participations and its utilization for infrastructure. The cause of fund disbursement delay from the three villages are: 1. Changes in APBN 2. Changes in Ministry of Finance regarding the formula of fund amount based on each villages. 3. Changes in APBDesa 4. Performance from each districts."