Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penutupan perjanjian asuransi oleh promotor untuk menanggung segala risiko yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan suatu konser musik perlu untuk menerapkan prinsip insurable interest. Memang tidak dapat dipungkiri dalam penyelenggaraan suatu konser musik, berbagai risiko mungkin terjadi terhadap berbagai hal sehingga membutuhkan asuransi untuk mengalihkan risiko. Risiko-risiko ini dapat terjadi terhadap penonton konser, peralatan-peralatan yang disewa dari vendor, serta keberlangsungan konser itu sendiri yang dapat memberikan dampak kerugian bagi promotor. Prinsip insurable interest memang perlu diterapkan dalam perjanjian asuransi yang dibuat oleh promotor dengan perusahaan asuransi untuk membuktikan bahwa promotor benar-benar mengalami kerugian ketika suatu peristiwa yang tidak pasti terjadi. Adanya insurable interest promotor, memberikan hak bagi promotor untuk menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi ketika suatu risiko terjadi. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana timbulnya insurable interest promotor terhadap penonton konser, peralatan-peralatan yang disewa, dan keberlangsungan konser itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode wawancara. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengetahui bagaimana timbulnya insurable interest promotor terhadap penonton konser, peralatan-peralatan yang disewa dari vendor, dan keberlangsungan konser itu sendiri harus dilihat terlebih dahulu bagaimana hubungan hukum promotor itu sendiri dengan masing-masing ketiga hal tadi.

---

The conclusion of insurance agreements by the promoter in insuring possible risks in a concert requires the implementation of the insurable interest principle. It is inevitable that any concerts arrangement faces a multitude of risks in various forms, thus thenecessity to divert such risks arises. Such risks may occur to the spectators, concert logistics and equipment from vendors, and the performance of the concert itself all of which are crucial to determine the promoters success in organizing the concert. The principle of insurable interest is a prerequisite element to the insurance agreements to ensure that the promoter indeed suffers loss when an uncertain event occurs. The existence of insurable interest gives the promoter right to receive compensation from the insurance company when a risk occurs. This research aims to find out how the a promoters insurable interest arises from the concert audience, the equipment rented, and the continuity of the concert itself. The research method used in this paper is a juridical-normative research method carried out through library research and interview methods. The results of this study concludes that in order to find out how the promoters insurable interest arises from the concert audience, equipment rented from the vendor, and the continuity of the concert itself requires an assessment towards the legal relationship between the promoter and each of the three things mentioned above."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang penerapan doktrin asuransi yaitu doktrin Insurable Risk dalam produk asuransi hole-in-one. Dengan berkembangnya teknologi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terjadi peningkatan terhadap risiko-risiko yang sebelumnya tidak diasuransikan seperti halnya dalam asuransi hole-in-one yang sebelumnya hanya dikenal dalam kalangan pemain golf. Risiko dalam asuransi hole-in-one ini adalah risiko yang dianggap sebagai Speculative Risk berdasarkan hasil yang mungkin akan terjadi dimana terdapat keuntungan dan kerugian. Namun, dalam asuransi hole-in-one risiko ini dapat diasuransikan. Oleh Karena itu, risiko hole-in-one adalah risiko murni karena dapat diasuransikan yang mengarah terhadap risiko spekulatif di sisi lain.

---

With the economical growth and the technology development that has been happening in Indonesia, this will affect the Insurance world since there will be more risks to be insured. Hole-in-one Insurance is an insurance that covers risk that can be characterized as a speculative risk. The Risk that is covered by hole-inone insurance is an event of an accidental hole-in-one in a golf tournament. So this risk has an element of profit in it. But, since there are so many insurance company that cover this risk, hole-in-one is a type of pure risk that on the other hand is a speculative risk."

"ABSTRAKPrinsip insurable interest merupakan hal yang sangat penting dalam suatuperjanjian asuransi jiwa. Keberadaan prinsip insurable interest pada dasarnyamencegah terjadinya penyalahgunaan asuransi sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak benar, perjudian dan taruhan, serta mencegah terjadinya pembayaran manfaat asuransi kepada pihak-pihak yang tidak menderita kerugian atas terjadinya suatu keadaan yang diasuransikan. Seseorang dapat mengasuransikan seseorang lainnya apabila terdapat insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut. Namun, di Indonesia, masih belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mampu menjadi pedoman dalam mengatur prinsip insurable interest. Penelitian ini meneliti bagaimana seseorang dapat dikatakan memiliki insurable interest terhadap seorang lainnya sehingga dapat digunakan sebagai suatu pedoman dalam menentukan apakah seorang yang hendak mengasuransikan seorang lainnya, memiliki insurable interest terhadap orang yang hendak diasuransikan tersebut

---

ABSTRACTThe principle of insurable interest takes a crucial role in a contract of lifeinsurance. The existence of insurable interest principle basically is purposed todiminish any chance of misuse upon the insurance as the insurance may be used as the vehicle to gain some sort of benefit in a wrongful way, gaming and wagering, and as well as to prevent any person to receive some compensation without any los due to an occurrence upon a specific circumstance assured. One can only assure the other if insurable interest exists upon the assured person. However, in Indonesia, no provision neither law can be found as the guidance to regulate insurable interest principle. This research seeks how one can be deemed for having insurable interest toward the assured person and, and therefore, this research can be used as the guidance in determining whether one is having insurable interest toward the assured person."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen perusahaan pembiayaan konsumen dalam penerapan prinsip insurable interest pada saat terjadi klaim asuransi kendaraan bermotor yang diperoleh konsumen melalui perusahaan pembiayaan konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perusahaan pembiayaan konsumen seharusnya memposisikan konsumen sebagai mitra dalam usaha pembiayaan. Konsumen harus diberikan informasi tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen perusahaan pembiayaan konsumen maupun hak dan kewajibannya sebagai konsumen Perusahaan Asuransi; Perusahaan Pembiayaan Konsumen harus memberikan informasi tentang adanya pengalihan risiko atas obyek yang dibiayai kepada Perusahaan Asuransi sekaligus hak dan kewajiban konsumen sebagai pihak yang menguasai obyek yang dibiayai. Dengan keterbukaan informasi tentang adanya perlindungan dari perusahaan asuransi, diharapkan konsumen dapat segera melakukan tindakan yang tepat pada saat terjadi risiko atas obyek yang dibiayai untuk menghindari hilangnya hak konsumen atas ganti rugi dari Perusahaan Asuransi.

---

ABSTRACTThe thesis is discuss about the legal protection of consumer from financing company and the immplementation of principle of Insurable Interest in the event of insurance motor vehicle claim. This research is a normative law. The results suggest that the consumer financing company should positioning consumer as a partner in the financing business. Consumer must get information about their rights and duties as a consumer of financing company and as a consumer of insurance company; the consumer financing company should give the information about risk transfer of the object financing to the insurance company, including rights and duties of consumer, those who controlled the object financing. With the disclosure of information about the protection of the insurance company, the consumer is expected to immediately take appropriate action at the time of risk to avoid loss of consumer rights"

"ABSTRAKAsuransi Pernikahan adalah salah satu pendatang baru dalam industri asuransiyang cukup menjanjikan. Asuransi Pernikahan menawarkan konsep unik denganklausula-klausula khusus yang kepentingan yang dapat diasuransikan perlu dikajidan didefinisikan. Kepentingan yang dapat diasurasikan memiliki peran pentingdan merupakan unsur fundamental. Penelitian ini membahas mengenai apa yangdimaksud dengan dengan kepentingan yang dapat diasuransikan pada AsuransiPernikahan tertutama pada klausula-klausula khusus seperti ?Perubahan Hati? dan?Pertanggungan Minuman Beralkohol?, termasuk mengenai hak tertanggungdalam polis tersebut, hal-hal yang disyaratkan dalam pertanggungan, dan faktorfaktorlain yang mempengaruhi kepentingan yang dapat diasuransikan padaAsuransi Pernikahan. Kapan dan bagaimana kepentingan yang dapatdiasuransikan muncul, dengan meninjau hubungan para pihak tertanggung.Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif-empirisberdasarkan doktrin yang relevan dan hukum yang berlaku di Indonesia.Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepentingan yang dapat diasuransikan dalamklausula khusus ?Perubahan Hati? berdasar pada hubungan keluarga karena ikatansedarah atau pernikahan serta hubungan finansial dan akan timbul saat pembatalanatau penundaan pernikahan terjadi. Pada klausula ?Pertanggungan MinumanBeralkohol? kepentingan yang dapat diasuransikan berdasarkan pada kerugianfinansial yang disebabkan karena penyuguhan minuman beralkohol kepada tamupernikahaan dan akan timbul saat kerusakan pada properti terjadi. Berdasarkananalisa tersebut, Asuransi Pernikahan dapat diterapkan di Indonesia.

---

ABSTRACTOne of the rising businesses in insurance industry is a wedding insurance. Incompliance with insurance, insurable interest plays an essential role and become afundamental element. Under the wedding insurance especially regarding specialcoverage clauses, the insurable interest need to be defines. This research analyzedwhat determines insurable interest on wedding insurance. Unlike the ordinaryevent insurance policy, the wedding insurance provides coverage for specialcircumstances e.g. Changeable of Hearts and Liquor Liability Coverage,regarding rights that insured on this type of insurance under the highlights clauses,the kind of financial relationship require to create and other factor coulddetermine as the insurable interest under wedding insurance. How and when doesthe insurable interest constitute on wedding insurance by exploring how could theinsurable interest arising on the wedding insurance, by elaborating the insuredparties relationship and rationale of the period when the insured parties could hasinsurable interest to prove their claim. The analysis is using the normative andempirical approach based on related doctrine and Indonesian law. The researchresulting the ?Changeable of Hearts? clause derives based on financialrelationship under the grounds of love and affection or familial relationship basedon blood or marriage, which constitutes when the cancellation and postponementoccurred. ?Liquor Liability Coverage? insurable interest defines as a protectionfrom the damage and vandalism wedding rented property by under influenceguests or render as potential liability."

"Berawal dari peluang risiko yang merugikan dapat datang kapan saja sehingga diperlukan suatu program yang memberikan kepastian hukum bagi para pihaknya. Diperlukan suatu asuransi wajib untuk melindungi finansial perusahaan dan melindungi kepentingan para penonton. Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan asuransi dalam konser musik di Indonesia, terkhususnya asuransi wajib konser musik sebagai program asuransi wajib. Tulisan ini ditulis dengan menggunakan metode pendekatan doktrinal untuk meneliti permasalahan mengenai topik terkait. Untuk menilai hal tersebut, permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini di antaranya adalah bagaimana cara risiko yang timbul dari pelaksanaan konser musik dapat diasuransikan dan pengaturan penggunaan asuransi dalam konser musik Indonesia dan implementasi hukumnya. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh Penulis, hasil penelitian ini menjabarkan mengenai pentingnya pengaturan mengenai asuransi dalam konser musik dan asuransi keramaian acara berskala besar yang salah satunya adalah konser musik perlu diatur lebih dalam di program asuransi wajib. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan dan juga banyak hal yang sudah baik untuk dipertahankan dari penyediaan asuransi untuk konser musik. Sudah saatnya bagi perusahaan asuransi, pemerintah, dan promotor untuk bersama-sama lebih memperhatikan asuransi konser musik ini untuk ke depannya. Hal ini ditujukan untuk memberikan perlindungan sepenuhnya dan juga memberikan kesempatan berbisnis bagi perusahaan asuransi dan promotor untuk meningkatkan perekonomian negara.

---

Starting from the opportunity for adverse risks to occur at any time, a program is needed that provides legal certainty for the parties. Mandatory insurance is required to protect company finances and the audience's interests. This article analyzes how insurance is implemented in music concerts in Indonesia, especially mandatory insurance for music concerts as a mandatory insurance program. This article was written using a doctrinal approach to research problems regarding related topics. To assess this, the issues studied in this thesis include how risks arising from the implementation of music concerts can be insured and the regulation of the use of insurance in Indonesian music concerts and the implementation of the law. Based on the analysis carried out by the author, the results of this research explain the importance of regulating insurance for music concerts and insurance for large-scale events, one of which is music concerts, which needs to be regulated more deeply in the mandatory insurance program. In Indonesia itself, there are several things that can be developed and there are also many good things to maintain in terms of providing insurance for music concerts. It is time for insurance companies, the government and promoters to jointly pay more attention to music concert insurance in the future. This is aimed at providing full protection and also providing business opportunities for insurance companies and promoters to improve the country's economy. "

"Indonesia adalah negara dengan tingkat risiko tertinggi, hal ini menyebabkan Indonesia mengeluarkan kerugian yang sangat besar dari Indonesia risiko yang terjadi. Asuransi properti negara adalah salah satu caranya cara yang efektif dan efisien untuk mengurangi nilai cakupan risiko suatu negara itu mungkin muncul. Pada 4 Januari 2017, Peraturan tersebut dikeluarkan Menteri Keuangan No. 246/PMK.06/2016 tentang Asuransi Properti Negara. Salah satu ketentuan dalam PMK dinyatakan sebagai Barang Barang Milik Negara (BMN) harus berada di daerah rawan menurut indeks Risiko bencana Indonesia (IRBI) ditentukan oleh lembaga respons bencana (BNPB). Selain itu, hanya BMN yang ada di IRBI tinggi saja bisa diasuransikan. Di dunia asuransi, ada prinsip dikenal sebagai prinsip Hukum Angka Besar. Apakah ketentuan di dalamnya Apakah PMK ini sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Sejumlah Besar. Kemudian Negara sebagai entitas tidak dapat mengambil tindakan apa pun, dalam hal ini Negara memberikan tanggung jawab dan wewenang kepada manajer Barang, Pengguna Barang, dan Kekuatan Pengguna Barang untuk dikelola oleh BMN Jadi mereka memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dalam BMN. APA PUN Penerapan Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan dalam asuransi BMN ini? Berkaitan dengan Izin diminta oleh BMN di daerah rawan bencana, lebih disukai Karena PMK semakin menyempit Izin untuk BMN itu sendiri.

---

Indonesia is a country with the highest level of risk, pthis causes Indonesia to incur very large losses from Indonesias risks. State property insurance is one of the effective and efficient ways to reduce the value of a countrys risk coverage it might appear. On January 4, 2017, the regulation was issued by the Minister of Finance No. 246/PMK.06/2016 concerning State Property Insurance. One of the provisions in the PMK stated as State Property (BMN) must be in vulnerable areas according to the Indonesian disaster risk index (IRBI) determined by the disaster response agency (BNPB). In addition, only BMNs in high IRBI can be insured. In the insurance world, there is a principle known as the Law of Large Numbers. What are the provisions in it. Is this PMK in accordance with the principles of the law of a large number? Then the State as an entity cannot take any action, in this case the State gives responsibility and authority to the Property manager, Property User, and Property User Strength to be managed by BMN. So they have insurable interests in BMN. WHAT IS THE APPLICATION OF INSURED PRINCIPLES OF INTEREST IN THE BMN INSURANCE? With regard to permits requested by BMN in disaster-prone areas, it is preferred because PMK is increasingly narrowing Licenses for BMN itself."

"Peer to peer lending merupakan sebuah inovasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Risiko umum dari kegiatan pinjam meminjam uang ini adalah kegagalan debitur untuk melunasi pinjamannya. Asuransi menjadi salah satu mitigasi yang digunakan terhadap risiko tersebut. Skripsi ini membahas mengenai apakah asuransi kredit fintech peer to peer lending sudah cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan, mekanisme penutupan asuransi dan penyelesaian klaim, serta penerapan prinsip insurable interest dan indemnity. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif melalui studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa (1) peraturan perundangan perasuransian saat ini belum cukup mengatur mengenai asuransi kredit fintech peer to peer lending; (2) proses penutupan asuransi dilakukan dengan mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditentukan oleh penanggung dalam polis demikian juga untuk proses penyelesaian klaim; (3) prinsip insurable interest pada asuransi ini diterapkan dengan berlandaskan hubungan perjanjian antara penerima pinjaman (debitur) dan pemberi pinjaman (kreditur) yang diwakili oleh penyelenggara, sementara prinsip indemnity diterapkan dengan menghitung sisa jumlah kewajiban yang belum dibayar (tunggakan kredit) setelah dikurangi dengan risiko sendiri atau deductible (excess), sehingga tidak melebihi kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran kepada OJK selaku regulator dan pengawas agar menerbitkan peraturan OJK yang memuat ketentuan yang lebih jelas dan lebih lengkap mengenai asuransi kredit fintech peer to peer lending.

---

Peer to peer lending is an innovative lending and borrowing service based on information technology. The general risk of lending and borrowing money is the failure of the debtor to repay the loan. Insurance is one of the mitigation used against that risk. This thesis discusses peer to peer fintech lending credit insurance from the point of whether it is sufficiently regulated in legislation, insurance closing mechanism and settlement of claims, as well as the application of the insurable interest and indemnity principle. The research method that used in this thesis is juridical-normative through literature study and applicable laws and regulations. The conclusions of this research state that (1) the current legislation is not sufficient to regulate fintech peer to peer lending credit insurance; (2) the insurance closing and settlement of claims is done by following the mechanisms and procedures that have been determined by the insurer under the policy; (3) the principle of insurable interest in this insurance is applied based on the agreement relationship between the borrower (debtor) and the lender (creditor) represented by the organizer, while the indemnity principle is applied by calculate the remaining amount of liabilities (credit arrears) after deducting the own risk or a deductible (excess), so it does not exceed the losses actually suffered by the insured. Based on these conclusions, the authors advise the OJK as regulators and supervisors to enact OJK regulations that contain better and more complete provisions for peer to peer fintech lending credit insurance."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai prinsip Insurable Interest dalam asuransi jiwa. Tertanggung memiliki insurable interest terhadap dirinya sendiri sehingga, tertanggung yang mengasuransikan jiwanya mempunyai hak untuk menunjuk seseorang lainnya sebagai penerima manfaat klaim asuransi saat tertanggung meninggal dunia. Sengketa yang dibahas dalam penelitian ini berdasarkan putusan No.10/PDT.G/2015/PN.LBP dengan pokok permasalahan yakni; apakah penyelesaian klaim asuransi jiwa pada putusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip insurable interest dan apakah ahli waris yang namanya tidak ditulis sebagai pihak yang berhak menerima manfaat polis klaim berhak secara hukum untuk menerima manfaat klaim polis asuransi jiwa. Dalam putusan ini Majelis Hakim memutuskan memberikan manfaat klaim asuransi kepada pihak lain yang tidak tertulis sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi jiwa tersebut dikarenakan merupakan ahli waris dari tertanggung. Sehingga ahli waris mendapatkan manfaat klaim asuransi walaupun, namanya tidak tercantum sebagai penerima manfaat asuransi. Skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menggunakan pendekatan undang-undang, konseptual dan studi kasus, serta menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan prinsip insurable interest yang merugikan pihak yang berhak menerima manfaat klaim asuransi jiwa tersebut dan perjanjian asuransi bukan merupakan warisan sehingga bukan merupakan hak ahli waris untuk menerima dana asuransi jika nama ahli waris tersebut tidak tertulis dalam polis asuransi sebagai penerima manfaat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the principle of Insurable Interest in life insurance. The insured has an insurable interest to himself so that the insured who insures his life have the right to appoint another person as the beneficiary claim of insurance when the insured passed away. The dispute discussed in this study is based on the district court decision No.10 PDT.G 2015 PN. LBP with the research questions is the settlement of a life insurance claim on the above decision is in accordance with the principle of insurable interest and is an heir whose name is not written as a beneficiary entitled to receive a policy benefit claim is legally entitled to receive life insurance benefit claims . In this court decision the Panel of Judges decided to grant benefits claims of insurance to other parties who are not written as beneficiaries in the life insurance policy due to their legal standing as the heirs of the insured. This thesis uses normative juridical method, where the writer use the approach of law, conceptual and case study, and use descriptive analytical method. The results of this research is the Panel of Judges has incorrectly applied the insurable interest principle and the insurance law. "

"Aplikasi Kepentingan Yang Dapat Diasuransikan dalam Menentukan Penerima Manfaat (klaim) dari Perjanjian asuransi jiwa sering menimbulkan masalah, ini karenaIndonesia sendiri tidak memiliki ketentuan yang secara khusus mengatur masalah itu. Pentingnya mengatur prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan adalah karena pada dasarnya prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan dimaksudkan agar perjanjian asuransi tidak dibuat sebagai perjanjian taruhan, yang dalam asuransi jiwa untuk mencegah orang yang pada dasarnya tidak berhak menjadi Penerima Manfaat (klaim) untuk menerima manfaat dari polis asuransi jiwa. Pada dasarnya pengaturan terkait dengan wasiat (wasiat) dalam hal ini tidak dapat disamakan dengan pengaturan yang berkaitan dengan penentuan Penerima Manfaat (klaim) dalam perjanjian asuransi jiwa, ini karena keduanya memiliki ketentuan masing-masing berbeda satu sama lain. Dalam tulisan ini kita akan membahas tentang pihak mana yang dapat dikatakan memiliki kepentingan yang dapat diasuransikan dengan tertanggung sehingga mereka dapat menjadi Penerima Manfaat (klaim) polis asuransi jiwa.

---

Insured Interest Application in Determining Beneficiaries (claims) from Life insurance agreements often cause problems, this is because Indonesia itself does not have provisions that specifically regulate the problemthat. The importance of regulating the principle of insurable interests is due to its nature the principle of insurable interest is intended so that insurance agreements are not made as a betting agreement, which is in life insurance to prevent people who are basically not entitled to be Beneficiaries (claims) for receive benefits from a life insurance policy. Basically the settings related to wills (wills) in this case cannot be equated with arrangements relating to the determination of Beneficiaries (claims) in the agreement life insurance, this is because both have their respective provisions different each other. In this article we will discuss about which party can be said to have insurable interests with the insured so they can become Beneficiaries (claims) life insurance policy."