Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transplantasi organ dan jaringan tubuh menjadi salah satu metode penting dalam bidang medis karena dianggap sebagai metode pengobatan yang paling efektif untuk menyembuhkan kerusakan sel, jaringan, atau organ manusia. Tetapi kesenjangan besar antara permintaan dan pasokan donor, membuat menemukan alternatif menjadi lebih menonjol. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, kami mengembangkan xenotransplantasi untuk mengisi kesenjangan antara permintaan dan pasokan sel, jaringan, dan organ karena menggantikan sumber organ ke sumber hewani daripada sumber manusia. Karena menggunakan hewan sebagai sumber organ, ada juga potensi risiko infeksi. Sementara itu, xenotransplantasi sudah dikenal di Indonesia, sebagaimana Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia dalam Pasal 66 sudah menyebutkannya. Namun tidak ada peraturan lebih lanjut yang menetapkan persyaratan untuk penggunaan hewan untuk transplantasi dan ketentuan pidana untuk pelanggaran. Regulasi tentang transplantasi organ dan jaringan tubuh di negara masing-masing berbeda, dengan demikian juga diterapkan antara Indonesia dan Amerika Serikat. Perbedaan ini ditentukan oleh beberapa faktor seperti perbedaan ideologi, budaya, sistem hukum yang mempengaruhi tanggung jawab hukum dokter dalam transplantasi organ dan jaringan tubuh dalam hal ini xenotransplantasi. Dalam menganalisis masalah-masalah ini, tesis ini diperiksa dengan metode yuridis-normatif dan menggunakan tipologi penelitian deskriptif. Hasil analisis yang disimpulkan oleh penulis adalah peraturan tentang xenotransplantasi bersifat mendua, baik dari Undang-Undang Kesehatan atau pedoman. Hingga saat ini, kriminalisasi dokter yang melakukan transplantasi xenot masih menggunakan hukum publik dan privat serta hukum gugatan hukum. Selanjutnya, saran yang penulis berikan adalah Kementerian Kesehatan Indonesia harus merevisi ketentuan pasal 66 dan menambahkan sanksi pidana kepada mereka yang melakukan.

---

Organ and tissue transplantation is one of the most important methods in the medical field because it is considered the most effective treatment method for healing damaged cells, tissues, or human organs. But the large gap between donor demand and supply makes finding alternatives more prominent. With advances in knowledge and technology, we developed xenotransplantation to fill the gap between the demand and supply of cells, tissues, and organs because it replaced the source of organs into animal sources rather than human sources. Because using animals as a source of organs, there is also a potential risk of infection. Meanwhile, xenotransplantation is well known in Indonesia, as the Health Law of the Republic of Indonesia in Article 66 already mentions it. However, there are no further regulations that specify requirements for the use of animals for transplants and criminal provisions for violations. Regulations on organ and tissue transplants in each country are different, and so are also applied between Indonesia and the United States. This difference is determined by several factors such as differences in ideology, culture, legal system that affect the legal responsibilities of doctors in organ transplants and body tissue in this case xenotransplantation.

In analyzing these problems, this thesis is examined by a juridical-normative method and uses a descriptive research typology. The results of the analysis concluded by the authors are that regulations regarding xenotransplantation are ambiguous, either from the Health Act or guidelines. Until now, the criminalization of doctors who carry out xenot transplants still uses public and private law and lawsuits. Furthermore, the suggestion that the author gives is that the Indonesian Ministry of Health should revise the provisions of article 66 and add criminal sanctions to those who do."

"Skripsi ini membahas mengenai kecurangan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Amerika Serikat dan di Indonesia, termasuk siapa saja yang dapat melakukan kecurangan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Amerika Serikat Medicare dan Medicaid dan di Indonesia BPJS Kesehatan, khususnya dokter.Selain itu juga membahas bagaimana modus operandinya. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan hal-hal yang berkaitan dengan kecurangan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di kedua negara. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode yang digunakan adalah kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kecurangan pada pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia belum banyak ditemukan tidak seperti di Amerika Serikat, namun dokter di kedua negara tetap berpotensi untuk melakukan kecurangan dengan salah satu modus operandinya adalah klaim palsu.

---

This undergraduate thesis talks about Healthcare Programs Fraud in United States of America and in Indonesia, also talks about who are the potential parties who can conduct Healthcare Programs Fraud in United States of America Medicare and Medicaid and in Indonesia BPJS Kesehatan , especially physicians. Other than that, this undergraduate thesis also discusses about the modus operandi. Comparison study will be used as the analysis method which will compare everything related to the Healthcare Programs Fraud in both countries. This research form is normative juridical with qualitative method. The research concludes that Healthcare Programs Fraud in Indonesia is not found as much as in United States of America, but physicians in both countries still potentially conduct the Healthcare Programs Fraud with one of the method is false claim."

"ABSTRAKKegiatan bancassurance merupakan kerjasama bank dengan perusahaan asuransi yang memiliki banyak manfaat baik bagi bank, perusahaan asuransi, maupun nasabah. Kerjasama ini semakin banyak dilakukan di Indonesia, dan bank memiliki peran yang penting di dalamnya. Skripsi ini membandingkan tanggung jawab hukum bank dalam bancassurance di Indonesia dan Inggris, di mana Inggris merupakan salah satu negara yang mengenal kegiatan bancassurance terlebih dahulu, sebelum banyak negara-negara lain yang mengenalnya. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan bancassurance di Indonesia dan Inggris dan bagaimana perbandingan tanggung jawab hukum bank dalam kerjasama bancassurance antara di Indonesia dan Inggris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode perbandingan hukum micro-comparison yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai tanggung jawab hukum bank dalam bancassurance berdasarkan peraturan yang berlaku pada kedua negara tersebut.

---

ABSTRACTBancassurance activity is a collaboration between banks and insurance companies that has a lot of benefits for banks, insurance companies, and also the customers. This collaboration is increasingly carried out in Indonesia, and banks have an important role in it. This thesis compares the responsibilities of banks in bancassurance between Indonesia and the United Kingdom, where United Kingdom is one of the countries who knew bancassurance first, before many other countries did. The main issues in this thesis are how is bancassurance regulated in Indonesia and the United Kingdom, and how is the comparison of legal responsibilities of banks between Indonesia and the United Kingdom. The method used in this study is a micro-comparison method that produces a form of juridical-normative research. This research concludes that there are similarities and differences regarding legal responsibilities of banks in bancassurance based on the regulations that apply to the two countries."

"Skripsi ini membahas pengaturan beban kerja dokter di rumah sakit serta membandingkannya dengan ketentuan negara Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pembahasan dalam skripsi ini mencakup pembahasan mengenai pengaturan beban kerja dokter di Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam skripsi ini ialah bahwa beban kerja dokter di rumah sakit belum diatur dalam peraturan perundang-undangan secara khusus baik di Indonesia maupun Amerika Serikat. Namun, Amerika Serikat telah memiliki pengaturan waktu kerja bagi dokter yaitu selama 40 jam per minggu. Selain itu, skripsi ini juga membahas mengenai implikasi terkait ketiadaannya pengaturan khusus mengenai beban kerja dokter di rumah sakit terhadap waktu kerja dan beban kerja dokter di rumah sakit. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat membuat pengaturan khusus mengenai waktu dan beban kerja bagi dokter di rumah sakit.

---

This thesis discusses the regulation of the workload of doctors at the hospital as well as comparing it with the provisions of the United States of America. The research method used in this research is in the form of normative juridical research with descriptive research type. The discussion in this thesis involves discussion on regulating the workload of doctors in Indonesia and comparing it with the United States. The results of the research in this thesis is that the workload of doctors in hospitals has not been regulated in legislation specifically in both Indonesia and the United States. However, the United States has had better settings related to working time for doctors which is 40 hours per week. In addition, this thesis also discusses the implications related to the absence of specific regulations concerning the workload of doctors in the hospital towards working time and the workload of doctors at the hospital. The results of this study suggest that the government can make specific regulations regarding the time and workload for doctors in the hospital."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan kurator di Indonesia dan trustee di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan oleh skripsi ini adalah yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris deskriptif. Skripsi ini mengangkat tema perbandingan antara kurator kepailitan di Indonesia dan trustee di Amerika Serikat untuk melihat adanya persamaan serta perbedaan antara eksekutor kepailitan di dua negara tersebut. Pembahasan akan lebih mengarah pada tugas dan weweanang, kelembagaan, serta tanggung jawab dari kurator kepailitan serta bankruptcy trustee. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat banyak persamaan dari kurator kepailitan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Namun, selain dari persamaan tersebut, terdapat pula perbedaan antara kurator Indonesia dengan Amerika Serikat.

---

This thesis discusses the comparative studies between trustee in Indonesia and the trustee in the United States. The method used by this thesis is juridical normative, descriptive explanatory nature. This thesis theme is a comparison between the bankruptcy trustee in Indonesia and in the United States to see the similarities and differences between the executor of bankruptcy in the two countries. The discussion will be led to the duty and authority, institutional, as well as the responsibility of the bankruptcy trustee in Indonesia and in United States. The results from this study is that there are lots of similarities from bankruptcy trustee in Indonesia and in the United States. However, apart from the equation, there are also differences between the truste in Indonesia with in the United States."

"Ganti rugi terhadap kerugian sebagai akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum bukan merupakan hal yang asing lagi. Di Indonesia, ganti rugi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di Amerika Serikat, selain merujuk pada yurisprudensi, mengenai ganti rugi ini diatur pula dalam Restatement Second of Torts. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode perbandingan hukum dengan bentuk yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort di Amerika Serikat dikenal dalam berbagai bentuk. Dapat terlihat pula bahwa konsep dan pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak hanya memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan ganti rugi dalam tort di Amerika Serikat. Dari sudut konsep, perbedaannya dapat dilihat dari bentuk ganti rugi, penentu jumlah ganti rugi dan pemberian ganti rugi. Sedangkan dari sudut pengaturan, perbedaan dapat dilihat dari pengklasifikasian pasal/section, adanya Federal Tort Claims Act di Amerika Serikat, dan jumlah ganti rugi yang dapat diberikan.

---

Damages of torts are nothing but common nowadays. In Indonesia, damages are provided in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Whereas, in United States, besides referring to case law, damages are also provided in the Restatement Second of Torts. This research is conducted through a comparative law method in the form of normative juridical research which indicated that damages of torts in Indonesia and United States are known in various forms. The result also shows that there are differences and similarities in concept and regulation of damages of torts in Indonesia and United States. By the concept, the differences can be seen from the form of damages, the determinant of damages rsquo amount, and the damages awards. Meanwhile regarding the regulation, the differences can be seen from the classification of article section, the existence of Federal Tort Claims Act in United States, and the amount of damages that can be awarded."

"ABSTRAKAnjak piutang, yang jenisnya dapat dibagi menjadi factoring with recourse dan factoring without recourse, adalah fasilitas layanan pengambilalihan piutang yang berkembang dari sistem hukum common law. Di Indonesia, payung hukum anjak piutang masih belum jelas dan terdapat inkonsistensi jangka waktu objek anjak piutang antarperaturan. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan konstruksi hukum anjak piutang antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum anjak piutang di Indonesia, selain memiliki persamaan, juga perbedaan dengan Amerika Serikat. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, factoring with recourse tidak diklasifikasi sebagai anjak piutang. Hal ini memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi factor, namun juga bagi klien dan nasabah.

---

ABSTRACTFactoring, the type of which can be divided into factoring with recourse and factoring without recourse, is a service facility to take over account receivables that has been developing from the common law system. In Indonesia, the underlying law for factoring is still unclear and inconsistent in term of the regulations on the object of the factoring. Therefore, as an inspired function, a comparison of legal construction for the factoring is made between Indonesia and the United States under comparison method producing forms of normative-juridical research. This research shows that the legal construction for factoring in Indonesia, other than the similarity, also has the difference with that in the United States. The fundamental difference lies on the factoring with recourse in the United States where it is not classified as a factoring. This generates legal protection not only for the factors but also both clients and customers."

" ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai perbandingan konstruksi hukum pengabdian pekarangan di Indonesia dan Amerika Serikat. Konstruksi hukum pengabdian pekarangan di Indonesia dan Amerika Serikat sedikit berbeda karena pengabdian pekarangan servitude yang dikenal di Amerika Serikat dibagi menjadi 4 empat tipe dimana pembagian ini tidak dikenal di dalam konstruksi hukum pengabdian pekarangan yang ada di Indonesia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penulisan ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki ciri khas dalam masing-masing konstruksi hukumnya dan terdapat persamaan maupun perbedaan dalam konstruksi hukum pengabdian pekarangan.

---

ABSTRACT This thesis discusses the comparison in the construction law of servitudes in Indonesia and the United States of America. There are differences between Indonesia and the United States of America rsquo s construction law of servitudes which are servitudes known in the United States consist of 4 four types which are different from servitudes known in Indonesia. With normative legal research methods and descriptive writing, the data in this study were obtained from documents study as the main data of qualitative writing. The result showed that both Indonesia and the United States of America have their own distinctive characteristic and there are differences and similarities in the law construction of servitudes. "