Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Mahkamah Agung Indonesia adalah perpustakaan hukum yang melayani pengadilan tertinggi di Indonesia. Keutamaan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi dalam empat lingkungan peradilan memiliki implikasi signifikan terhadap tanggung jawab perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fungsi dan peran Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia dengan berfokus pada kegiatan dan layanannya dan dengan mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi dalam lingkungan makronya. Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Data dikumpulkan dari pengamatan langsung, wawancara dan analisis dokumen dengan merujuk dan menyesuaikan konsep perencanaan strategis perpustakaan. Temuan menunjukkan bahwa Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia terutama melakukan fungsi informasi. Namun demikian, praktik ini dianggap tradisional karena sangat bergantung pada kegiatan teknis seperti pengadaan, penerbitan, pemrosesan, dan penyebaran materi hukum. Layanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia juga belum dapat menunjukkan kekhasannya sebagai perpustakaan hukum yang melayani badan tertinggi tersebut. Dari empat pernyataan misi Mahkamah Agung Indonesia, ada tiga poin di mana perpustakaan dapat memainkan perannya yaitu pada subjek independensi yudisial, layanan hukum untuk pihak yang berperkara, dan transparansi peradilan. Namun, peran perpustakaan dianggap tidak jelas

---

The Indonesian Supreme Court Library is a law library that serves the highest court in Indonesia. The virtue of the Supreme Court as the highest court in the four judicial environments has significant implications for library responsibilities. This study aims to describe the function and role of the Indonesian Supreme Court Library by focusing on its activities and services and by identifying political, economic, social and technological factors in its macro environment. This research is qualitative and uses the case study method. Data is collected from direct observation, interviews and document analysis by referring and adjusting the concept of library strategic planning. The findings show that the Indonesian Supreme Court Library mainly performs the information function. However, this practice is considered traditional because it is very dependent on technical activities such as procurement, publishing, processing, and distribution of legal material. The services and activities carried out by the Indonesian Supreme Court Library have also not been able to show their uniqueness as a legal library serving the highest body. Of the four mission statements of the Indonesian Supreme Court, there are three points on which libraries can play their role, namely on the subject of judicial independence, legal services for litigants, and judicial transparency. However, the role of the library is considered unclear."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi visi dan misi Kementerian Keuangan ke dalam moto perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan visi dan misi Kementerian Keuangan pada moto Perpustakaan Kementerian Keuangan dengan dengan melihat implementasinya pada koleksi perpustakaan, layanan yang diberikan, dan kegiatan yang diselenggarakan Perpustakaan Kementerian Keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini diperoleh kecenderungan perpustakaan dalam mengimplementasikan misi ke lima kementerian yang berkaitan dengan pengembangan diri pegawai. Hal ini merupakan suatu strategi awal perpustakaan untuk meningkatkan eksistensinya sebelum menuju pada keempat misi lainnya secara menyeluruh agar perpustakaan dapat bertahan di lingkungan Kementerian Keuangan.

---

This thesis discusses the implementation of the vision and mission of the Ministry of Finance into moto library. This research aims to identify the implementation of the vision and mission of the Ministry of Finance into the motto of Library of the Ministry of Finance by seeing its implementation in library collections, services which provided, and activities of the Library of Finance Ministry which has already held. The research approach is a qualitative with case study method.

The result of this study is obtained tendency of libraries in implementing the fifth mission of ministries that related to personal development of employees. This is a preliminary strategy to increase its existence of library before strive to the four other missions as a whole so that the library can survive in the Ministry of Finance."

"Ditemukan dalam suatu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 kreditur mohon eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan peraturan perundang ndash;undangan. Kreditur dalam putusan juga mohon sita eksekusi atas harta benda debitur yang sudah dibebankan dengan Hak Tanggungan oleh kreditur lain, untuk pelunasan piutang yang pelunasannya sudah dijaminkan dengan Jaminan Fidusia. Rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana ketentuan tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan bagaimana kesesuaian permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan harta benda debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan menurut ketentuan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016. Tujuan penelitian skripsi ini adalah mengetahui dan menganalisis permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis undang ndash; undang dan yuripsrudensi mahkamah agung untuk menentukan apakah sudah tepat permohonan eksekusi kreditur pemegang jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang sudah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, lelang eksekusi objek jaminan dan dalam hal pemberi Fidusia tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, penerima Fidusia mengambil objek Jaminan Fidusia dengan bantuan pihak yang berwenang sudah diatur saat ini berdasarkan hukum positif. Permohonan eksekusi oleh kreditur penerima jaminan fidusia atas objek jaminan fidusia dan kebendaan milik debitur yang telah dijaminkan dengan hak tanggungan kepada kreditur lain pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 89/K/Pdt/2016 adalah tidak tepat, menurut sifat kedudukan kreditur pemegang jaminanan kebendaan berdasarkan Undang ndash; Undang Jaminan Fidusia dan Undang ndash; Undang Hak Tanggungan. Hasil penelitian menyarankan bahwa kreditur pemegang jaminan fidusia seharusnya memahami hak ndash; hak yang timbul atas jaminan kebendaan yang telah diletakkan terhadap perikatan pokok antara krditur dan debitur.

---

It is found in a verdict of the Supreme Court of the Republic of Indonesia No 89 K Pdt 2016, that the request of an execution of objects by creditor which is the object of fiduciary security is not in accordance with legislation. Creditors in the verdict also request the execution of the confiscation of property of the debtor that has been charged by Indonesian Security Right upon Land by another creditor, for the repayment that has been secured by the Fiduciary Security. The research problem in this thesis is how is the provisions on the execution of fiduciary security and how the application of the execution that is request by creditor for the object of fiduciary security and property of the that has been secured by security rights under the terms of the execution of fiduciary is accordance with the prevailing law. The purpose of this thesis research is to learn and analyse the application of execution by creditors which receive the fiduciary security for the object of fiduciary and property of the debtor who has been pledged with mortgage rights. The research method in this thesis is normative judicial method with analysing the regulation and jurisprudence of supreme court to determine whether the application of execution creditor holders of fiduciary and material objects belonging to the debtor that has been secured by deed of mortgage to another lender is in accordance with the law.

From the results, it can be concluded that the execution of the fiduciary, tender execution security object and in terms of giving Fiduciary is not willing to give up things that become the object of Fiduciary, the receiver Fiduciary retrieve fiduciary objects with the help of the authorities that has been set at this time is based on the positive law. Request of an execution by creditors that receive fiduciary security on fiduciary objects and material belonging to the debtor which has been secured by deed of mortgage to another lender in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 89 K Pdt 2016 is not appropriate, according to the nature of the position of creditors holders of Guarantees material based The Fiduciary Security Act and the Insurance Rights Act. The results suggest that fiduciary lenders should understand the rights arising from material security that has been laid against the principal bond between the creditor and the debtor. "

"Penelitian ini membahas mengenai kualitas layanan Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada para pemustakanya dalam tiga dimensi Libqual yaitu Dampak Layanan, Pengawasan Informasi dan Perpustakaan Sebagai Tempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara jelas kualitas layanan yang diberikan oleh Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada para pemustakanya dilihat dari tiga dimensi Libqual. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survai. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas layanan pada Perpustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berada dalam katagori baik pada ketiga dimensi dalam Libqual. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perpustakaan harus terus meningkatkan kualitas layanannya terlebih pada bagian informasi koleksibaru dan jurnal elektronik.

---

This study discusses the service quality of Mahkamah Agung Republik Indonesia Library using the Libqual dimensions. Service quality measurement is based on three Libqual dimensions. They are Affect of Service, Information Control, Library as Place. The purpose of this study is to determine the level of service quality in Mahkamah Agung Republik Indonesia Library based on three dimensions of Libqual. This research uses quantitative approach with survey method. The results of this research reveal that service quality of Mahkamah Agung Republik Indonesia Library is good for three dimension of Libqual. The results of this research suggest that the library should improve its existing service quality to be even better. One thing that should be concerned to the information about new collection and online journal."

"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai kompetensi yang dimiliki auditor intern saat ini,dalam proses melaksanakan tugasnya sebagai internal auditor, untuk mencapaimisi dan visi yang telah ditetapkan oleh Departemen Audit Intern Bank Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengandisain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor belumdapat mewujudkan dengan baik, misi dan visi Departemen Audit Intern BankIndonesia yang mencakup profesionalisme auditor dan pemenuhan standarinternasional audit intern. Auditor intern belum memahami secara lebih mendalamterhadap proses bisnis di departemen lain di Bank Indonesia. Kompetensi teknisyang dimiliki auditor antara lain, pemahaman mengenai governance dan riskmanagement, belum diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan audit.Lebih lanjut, persyaratan pemenuhan kompetensi belum didukung dengan adanyathreshold kompetensi yang wajib dimiliki auditor intern dan pengembanganauditor intern belum dilakukan sesuai prioritas kebutuhan audit. Semua itumembutuhkan komitmen seluruh pihak di Departemen Audit Intern BankIndonesia.

---

ABSTRAK This thesis discusses about currently competency of internal auditors in theprocess of carrying out his duties as internal auditor, to achieve the mission andvision that has been set by the Internal Audit Department at Bank Indonesia. Themethod used in this research is qualitative method with descriptive design. Theresults showed that the competence of the auditor has not been able to realize themission and vision of the Internal Audit Department at Bank Indonesia, whichincludes professionalism of auditors and internal audit compliance withinternational standards. Internal auditors do not understand in more depth thebusiness processes in other departments at Bank Indonesia. Technical competenceof auditors, among others, an understanding of the governance and riskmanagement, has not been implemented properly in the audit processes.Furthermore, compliance with the requirements of competence has not beensupported by the competence threshold that must be owned by the internal auditorand internal auditor development has not performed according to the priorities ofthe audit requirement. All off this require the commitment of all parties in theInternal Audit Department at Bank Indonesia."

"Skripsi ini membahas hubungan antar kelembagaan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melakukan pengawasan Hakim di Indonesia. Skripsi ini menjabarkan mengenai kewenangan dan tugas Mahkamah Agung sebagai pengawas hakim secara internal sekaligus menjabarkan kewenangan dan tugas Komisi Yudisial mengawasi hakim secara eksternal. Selain membahas kewenangan dan tugas kedua lembaga tersebut, skripsi ini juga membahas hubungan kedua lembaga tersebut melalui tiga kasus pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

---

This thesis explains about institution relationship between Indoneisan Supreme Court and Indonesia Judicial Commission in controlling the judges in Indonesia. This thesis defines the authorities and duties of Indonesian Supreme Court as an internal supervisor of judges also defines about authorities and duties Indonesian Juducual Commission as an external supervisor of judges. Besides defining authorities and duties both institutions, this thesis also defines about institutional relationship in controlling through examining three violation cases of code of conduct and judges behaviour guidences,"

"ABSTRAKTujuan dari karya akhir ini adalah untuk memahami bagaimana balanced scorecard dapat menjadi sebuah alat untuk membantu pencapaian tujuan perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia, yang secara eksplisit dinyatakan dalam visi dan misinya. Karya akhir ini juga menjelaskan kerangka kerja balanced scorecard pada pendidikan tinggi untuk mengalirkan tujuan utama Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan tinggi negeri, yang dideskripsikan ke dalam 4 empat komponen utama: perspektif pemangku kepentingan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pertumbuhan dan pembelajaran dan perspektif keuangan. Karya akhir ini juga akan mendiskusikan bagaimana balanced scorecard memainkan peranan penting sebagai alat manajemen strategis untuk membantu Universitas Indonesia untuk menerjemahkan tujuan institusinya menjadi serangkaian inisiatif strategis, ukuran kinerja dan indikator rasional.Kata kunci ndash; balanced scorecard, ukuran, indikator, target, tujuan strategis, perspektif, universitas.

---

ABSTRACT The purpose of this paper is to understand how balanced scorecard can be a tool to achieve the goals of state university, University of Indonesia, which are explicitly stated on its vision and mission. This paper is also to explain the framework of balanced scorecard in higher education to cascade the main goal for University of Indonesia as higher education institution, which described on its 4 four main components stakeholders perspective, internal business process perspective, learning and growth perspective, and financial perspective. This paper will discuss how balanced scorecard will play an important role as a strategic management tool to help University of Indonesia to translate its institutional goals into a comprehensive set of strategic initiatives, performance measures, and rational indicators.Keywords ndash balanced scorecard, measures, indicators, target, strategic goals, perspective, university"

"Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Bentuk Akta Pemisahan dan Pembagian sangat tergantung pada jenis obyek kebendaan apa yang akan dibagi. Notaris harus dapat dengan tepat mengonstantir kehendak penghadap, dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalan menerapkan hukum dalam pembuatan akta yang berimplikasi pada batalnya produk akta, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697 PK/Pdt/2012.

---

The separation and division of co-related property to either of the inheritance or the marital property according to the Indonesian positive law is a legal act to end the state of joint ownership that resulted to each person will get full authority to take legal action over the object. Separation and division of the co-related property is bound to be declarative and which has retroactive effect. The form of deed of separation and division depends on the type of object material. Notary must be able to precisely interpreted the client`s will and obediently follow the prudential principal in carrying his position, there for there will be no mistake in applying the law on the notary deed, which implicate the annulment of the deed as in the Indonesian Supreme Court Decision No.697 PK/Pdt/2012."

"Peranan dan pentingnya larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana untuk membatasi penyelundupan hukum yang sering dilakukan para pihak dalam rangka peralihan hak atas tanah tidak terbantahkan Iagi. Hal ini telah dicantumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Pqnggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. Dari Instruksi Menteri tersebut juga dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya peraturan tersebut, surat kuasa mutlak yang dibuat pasca berlakunya Instruksi Menteri ini tidak diakui lagi sebagai dasar peralihan hak atas tanah dan tidak dilindungi oleh hukum keberadaannya, kecuali untuk beberapa tindakan hukum tertentu saja.

---

Roles and the importances of prohibition using absolute power of attorney as means for limiting smuggling law frequently done by parties in frame of transition land rights are undeniable anymore. This is clearly mentioned in Home Affairs Ministry Instruction Number 14 Year 1982 On Prohibition Of Use Absolute Power Of Attorney As Bases Of Transition Of Land Rights. From the regulation, it's also concluded that after the implementation the rule, transition of land right beyond the rule is not recognized legally anymore, except some transactions limitedly mentioned in the rule."

"Dalam pelaksanaan tindakan medis, seringkali terjadi sengketa. Hal tersebut dipicu oleh adanya ketidaksesuaian antara hasil dari tindakan medis yang diberikan oleh pemberi pelayanan kesehatan dengan apa yang diharapkan oleh penerima pelayanan kesehatan. Sengketa medis dapat diselesaikan melalui lembaga profesi dan lembaga non profesi. Dalam penyelesaian sengketa medis yang diproses oleh lembaga profesi, akan dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi dokter dengan mengacu pada standar profesi kedokteran dan kode etik kedokteran. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter yang memiliki profesi yang sama dalam bidang spesialisasi kedokteran tertentu yang mana terhimpun dalam Perhimpunan Dokter Spesialis. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan deskriptif, Peneliti menganalisis kedudukan dan peranan Perhimpunan Dokter Spesialis dalam Proses Penyelesaian Sengketa Medis berdasarkan Putusan MA No. 1815 K/Pdt/2021. Tidak ada peraturan yang secara rigid mengatur terkait tugas Perhimpunan Dokter Spesialis, karena hal tersebut bersifat otonomi dari perhimpunan itu sendiri Adapun tugas dan wewenang Perhimpunan Dokter Spesialis (PDSp) diatur dalam anggaran dasar IDI. Dalam anggaran dasar tersebut dinyatakan bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis memiliki peran dalam memeriksa pengaduan terkait adanya pelanggaran dalam praktik kedokteran. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis dilakukan berdasarkan standar keprofesian dan sesuai dengan bidang/disiplin spesialisasi masing-masing.

---

Disagreements frequently arise during the execution of the medical intervention. It was brought on by a contradiction between the results of the medical assistance provided by the medical provider and what the health service recipient expected. Institutions, both professional and non-professional, can be used to resolve medical disagreements. In resolving medical disputes that professional institutions handle, an assessment involving suspected violations of ethics or professional discipline will be carried out about medical professional standards and the medical code of ethics. Doctors who practice the same medical speciality and are members of the Specialist Doctors Association conduct the examination. Researchers examined the position and function of the Specialist Doctors Association in the Medical Dispute Resolution Process based on Supreme Court Decision No. 1815 K/Pdt/2021 using juridical-normative and descriptive research methodologies. The Specialist Doctors Association's responsibilities are independent of the association itself. Hence there are no laws that strictly regulate them. The IDI articles of association set forth the responsibilities and powers of the Specialist Doctors Association (PDSp). According to the articles of association, the Association of Specialists is charged with investigating accusations of malpractice in the practice of medicine. The Specialist Doctors Association's examinations are conducted following their particular specialist disciplines or disciplines and professional standards."