Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAktivitas transshipment di laut lepas semakin meningkat, mencapai hampir 40% dari semuanya transshipment di dunia, dan aktivitas ini memiliki keuntungan dan kerugian. Satu Di sisi lain memberikan efisiensi bagi pelaku usaha perikanan, namun di sisi lain lebih memudahkan Praktek IUU Fishing. Penulis berpendapat bahwa dampak negatif pemindahan muatan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang didapat aktor. Stok ikan di laut lepas cenderung berpindah muatan yang mendorong penangkapan ikan yang tidak memperhatikan unsur kelestarian. RFMO sebagai entitas yang diberi mandat untuk melestarikan stok perikanan laut bebas untuk menetapkan peraturan tentang pemindahan muatan di laut lepas, tetapi setiap RFMO memilikinya regulasi yang berbeda. Peneliti berfokus pada dua RFMO yang relevan Indonesia yaitu IOTC dan WCPFC yang dibandingkan dengan RFMO yang merupakan regulasi transfer muatannya terbaik, SEAFO. Peneliti juga menganalisis peran Indonesia dalam dua RFMO khususnya dalam konteks transshipment. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan data yang diperoleh dari studi pustaka dan wawancara dengan narasumber relevan (Kementerian, Asosiasi Perikanan, dan Satgas 115). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam regulasi transshipment di laut lepas sebagai upaya konservasi stok ikan. Hasil dari studi ini adalah dari IOTC dan WCPFC mengizinkan kegiatan transshipment berdasarkan jenis kapal dan masih ada kekurangan perizinan, pelaporan dan pengawasan. Terakhir regulasi kedua RFMO sebenarnya mendorong peningkatan praktik transshipment di tengah laut dan tidak kurangi itu. Indonesia mendukung penuh larangan transshipment di laut lepas mengadvokasi hal itu di forum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwadalam upaya menjaga stok ikan dan mengakomodir kebutuhan pelaku usaha, RFMO disarankan untuk mengizinkan jenis kapal tertentu untuk melakukan kelebihan muatan, Namun, harus dibarengi dengan mekanisme monitoring dan pelaporan yang ketat dengan target yang tertata setiap kapal transships di pelabuhan pada akhirnya. Praktek terbaik diterapkan untuk mencegah pelanggaran hukum yang mempengaruhi kinerja RFMO untuk melindungi stok ikan di laut lepas.ABSTRACTTransshipment activity on the high seas is increasing, accounting for nearly 40% of all transshipment in the world, and this activity has both advantages and disadvantages. One On the other hand, it provides efficiency for fishery business actors, but on the other hand it makes it easier for IUU Fishing Practices. The author argues that the negative impacts of transshipment are greater than the gains for actors. Fish stocks in the high seas tend to shift cargo which encourages fishing that does not pay attention to the element of sustainability. RFMO as an entity that is mandated to conserve the stocks of open sea fisheries to establish regulations regarding the transfer of cargo on the high seas, but each RFMO has different regulations. The researcher focuses on two RFMOs that are relevant to Indonesia namely IOTC and WCPFC which are compared to RFMO which is the best cargo transfer regulation, SEAFO. Researchers also analyzed Indonesia's role in the two RFMOs, especially in the context of transshipment. This research is a normative juridical study with data obtained from literature studies and interviews with relevant sources (Ministry, Fisheries Association, and Task Force 115). The aim of the research is to identify best practices in the regulation of transshipment in the high seas for the conservation of fish stocks. The results of this study are that the IOTC and WCPFC allow transshipment activities by ship type and there is still a lack of licensing, reporting and supervision. Finally, the second RFMO regulation actually encourages increased transshipment practices in the middle of the sea and does not reduce it. Indonesia fully supports the ban on transshipment on the high seas and advocates for this in international forums. The conclusion of this study is thatIn an effort to maintain fish stocks and accommodate the needs of business actors, it is recommended that RFMOs allow certain types of vessels to be overloaded, however, this must be accompanied by a strict monitoring and reporting mechanism with a structured target for each transships vessel at the port in the end. Best practices are in place to prevent violations of laws affecting the performance of RFMOs to protect fish stocks in the high seas."

"Tesis ini berupaya memberikan gambaran tentang penanggulangan IUU Fishing di Indonesia dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional. Potensi sumber daya perikanan Indonesia yang diperkirakan sekitar 6,5 juta ton/tahun merupakan salah satu sumber roda penggerak perekonomian nasional. Namun sangat ironis sekali potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat sehingga dimanfaatkan oleh asing melalui aktifitas IUU Fishing baik oleh KII dan KIA. Penelitian ini menyatakan faktor-faktor dan modus IUU Fishing di Indonesia, Penerapan Monitoring, Controling dan Survaillance dan dampak penanggulangan IUU Fishing bagi ketahanan ekonomi nasional.Beberapa teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori autopsi perikanan yang di sampaikan oleh Smith dan Link yang menyampaikan bahwa untuk mencegah terjadinya IUU Fishing maka perlu dilaksanakan pembedahan terhadap akar permasalahan dan kebijakan yang selama ini kurang tepat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bidang perikanan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis bersifat deskriptif yang dilandasi dengan teori-teori yang relevan dan temuan dilapangan baik berdasarkan studi kepustakaan dan wawancara dengan pejabat di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, TNI AL dan Bakorkamla, untuk selanjtnya dilaksanakan reduksi data , display data dan pengambilan kesimpulan.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa penanggulangan IUU Fishing di Indonesia yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui mekanisme Monitoring, Controling dan Survaillance sesuai protapprotapnya serta penegakan hukum. Perlu dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta dukungan anggaran sesuai kebutuhan dan kerjama sama dengan instansi pemerintah lainnya maupun negara-negara tetangga yang tergabung dalam organisasi perikanan regional dalam penanggulangan IUU Fishing di Indonesia sehingga sumber daya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan berkonstribusi bagi ketahanan ekonomi nasional.

---

This thesis seeks to give an ilustration about prevention of IUU fishing in Indonesia to support the national economic resilience. The potential of fishery recources in Indonesia that has been estimated around 6,5 million tonnes per year which is one of driving wheels of the national economic. But, what an ironic that the potential have not been fully utilized for the welfare of people and has been used by the foreigners through IUU fishing activities neither KII nor KIA. This research state the factors and modus of IUU fishing in Indonesia, Monitoring using, Controling, survaillance, and the IUU fishing prevention impact for the national economic resilience.Several of the supporting theory which have been used in this research is fishery autopsy theory which has been delivered by Smith and Link that said taht to prevent the happening of IUU fishing then it should be carried out surgery of the root causes and policies that have been less precise in solving all the problems at fishery subject. This research used the qualitative oncoming and descriptive analysis which have been based with the relevant theory that found neither in field nor the literature study and interview with the officer in archipelago and fishery minister of Indonesia, TNI AL, and Bakorkamla, for the next will continue the data reduction, data display, and take the conclution.From this research, can conclude that the prevention of IUU fishing in Indonesia which have been done by directorate general supervision of marine resources and fishery, archipelago and fishery minister of Indonesia through the Monitiring mecanism, Controlling, and Survaillance, according to the protaps and law enforcement. Need a support of facilities and infrastructures that enough and budget support according to necessary and cooperation with the other goverment instantion nor neighbour countries that include in region fishery organization in IUU fishing prevention in Indonesia so that the archipelago and fishery recources can be utilized for people welfare and contribute for the national economic resilience."

"Tesis ini membahas tentang kegiatan illegal fishing di Indonesia, terutama dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang mencakup wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Kesesuaian antara kebijakan dan peraturan perundangan Internasional dan Nasional juga dibandingkan untuk mendapat pemahaman secara menyeluruh terhadap aplikasi Undang-Undang Nasional Indonesia. Praktik penegakan hukum oleh Indonesia dan negara lain juga dibahas dalam Tesis ini, termasuk tugas dan fungsi dari tiga penegak hukum yang berwenang di ZEEI yaitu TNI AL, PPNS Perikanan dan BAKAMLA. Penelitian dalam tesis ini juga menghasilkan sebuah penemuan bahwa pidana pengganti denda tetap dilaksanakan walaupun tidak diperbolehkan dalam ketentuan nasional maupun internasional. Pidana pengganti denda dilakukan agar memberikan efek jera termasuk jurisdiksi kewenangan pengadilan yang memutus perkara illegal fishing yang terjadi di ZEEI. Jenis penelitian kuantitatif dalam tesis ini menggunakan data numerik yang dianalisis mengenai Data Penanganan Awak Kapal yang Melakukan Pelanggaran di WPP RI yang mencantumkan WNA yang ikut dalam kapal penangkap ikan yang ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang digunakan untuk mencari hubungan antara penerapan UNCLOS dan penerapan Undang-Undang Perikanan Nasional dalam menangani awak kapal asing yang melakukan tindak pidana di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tujuan mengembangkan suatu metode kerja yang efisien. Secara umum, penerapan hukum nasional seperti yang tercantum dalam beberapa ketentuan seperti dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah sesuai dengan UNCLOS 1982.

---

The thesis is discussing illegal fishing activities in Indonesia, specifically illegal activity in Fisheries Management Area which covers Indonesian Exclusive Economic Zone. The compatability of International and National laws and regulatios is also being compared to create full comprehension about the application of Indonesian laws on fisheries. Practices in enforcing the law from other states within their EEZ, including the function and roles of Indonesian Navy, Coast Guard and Fisheries Inspectors in enforcing the law at sea is also being discussed in this Thesis. The research from this thesis produce a finding that several cases decided by Indonesian Court are still applying imprisonment for unpaid balance on penalty imposed by the Judges, although this decision by court is considered as in contrary with International laws and regulations, however this subsidiary imprisonment is perceived as application of detterent effect and application of jurisdiction by the Judges. Quantitative method was used by using numeric data analyzed through Violation Handling Data, Crews Apprehended by Indonesian Authority, Ministry of Marine Affairs and Fisheries. Action research was conducted to find relation between application of UNCLOS and application of National Law relevant with criminal activities conducted by foreign vessel crews Cara yang dilakukan adalah dengan penelitian tindakan (action research) yang withing Fisheries Management Area of Indonesia with the purpose to develop efficient working method. In general, the application of National Law as defined in several provisions of Law Number 31 Year 2004 as Amended by Law Number 45 Year 2009 concerning Fisheries has been in line with the provision as defined in UNCLOS 1982."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang perbedaan persepsi antara kebijakan sekuritisasiIUU Fishing pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.Di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini dipandang sebagai kriminalbiasa yang bisa diatasi dengan penegakan hukum saja, sedangkan pemerintahanPresiden Joko Widodo, isu ini merupakan ancaman keamanan yang dianggap sangatkrusial, sehingga harus ditanggulangi lewat tindakan keamanan. Melalui latar belakangtersebut, penulis mengangkat pertanyaan penelitian yaitu indikator-indikator apa yangmendorong terjadinya sekuritisasi IUU Fishing pada masa pemerintahan Joko Widodo.Maka teori yang penulis anggap paling sesuai untuk penelitian ini yaitu teorisekuritisasi oleh Barry Buzan et al dan melalui pengolahan data menggunakan metodekualitatif. Hasil akhir penelitian ini ditemukan bahwa: pertama, Presiden Joko Widodomelihat bahwa IUU Fishing merupakan isu keamanan yang harus diatasi dengantindakan luar biasa. Kedua, terdapat perekonomian nasional dan kedaulatan teritorialsebagai referent object yang dirugikan akibat IUU Fishing. Ketiga, perlunya tindakanextraordinary measures dalam mengatasi IUU Fishing. Selanjutnya, sesuai denganhipotesa penelitian, ditemukan bahwa terdapat perbedaan yang drastis dalampenanggulangan IUU Fishing antara pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono danJoko Widodo, serta terdapat pula tindakan khusus terhadap kapal pelaku IUU Fishing.Selain itu, satu hasil berbeda dengan hipotesa semula, yaitu IUU Fishing dipandangsebagai ancaman keamanan oleh Pemerintahan Joko Widodo, disisi lain pemerintahanSusilo Bambang Yudhoyono melihat IUU Fishing bukan sebagai ancaman keamanan.Dengan demikian hipotesa penulis telah teruji secara ilmiah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the differences in perception between the securitizationpolicies IUU Fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s and the JokoWidodo rsquo s administration. At the time of Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s presidency, theissue is seen as a criminal that can be solely solved by law enforcement, while in thePresident Joko Widodo rsquo s administration, this issue is perceived as a security threat, thatis considered very important and should be overcome with security measures. Basedon that background, the author raises the research questions of what indicators drivingthe securitization of IUU fishing in Joko Widodo rsquo s administration. The theory that theauthors consider the most suitable for this research is the theory of securitization byBarry Buzan et al and the data is using qualitative methods. This research found threefinal results first, President Joko Widodo sees that IUU fishing is a security issue thatmust be overcome with extraordinary measures. Second, there are two referent objectsaffected by this issue, which are the national economy and the territorial sovereignty.Third, there is a necessity of using extraordinary measures to overcome IUU Fishing.Furthermore, according to the research hypothesis, it was found that there is a drasticdifference in combating IUU fishing between the Susilo Bambang Yudhoyono rsquo s andthe Joko Widodo rsquo s administration and there is also implementation of extraordinarymeasures in combating IUU fishing vessels. In addition, there is a result that is notmatched with the initial hypothesis, which is IUU Fishing perceived as security threatby the Joko Widodo rsquo s administration, in other hand the Susilo Bambang Yudhouyono rsquo sadministration perceives this issue not as a security threat. Therefore, the researcher rsquo shypothesis has been tested scientifically."

"Dewasa ini, banyak terjadinya kasus pencurian ikan di perairan Indonesia oleh nelayan negara tetangga Indonesia atau sering disebut Illegal, Unreported and unregulated (IUU) Fishing. Didasari dengan banyaknya kasus pencurian ikan ini maka Kementrian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan peraturan sementara atau Moratorium nomor 56 dan 57 /Permen-KP/2014 yang melarang alih muatan (Transhipment) ditengah laut. Dengan berlakunya peraturan tersebut banyak kapal pengangkut ikan yang sudah tidak beroperasi. Oleh karena itu, penulis membuat analisis utilisasi kapal pengangkut ikan dengan cara memodifikasi kapal pengangkut ikan menjadi kapal angkut barang dan penumpang, agar kapal dapat beroperasi kembali. Untuk mendukung proses modifikasi kapal diperlukannya suatu sistem manajemen proyek. Selain itu perlu dilakukan survei galangan, kapal angkut ikan dan pelabuhan. Atas dasar itulah dibuat perencanaan pekerjaan dalam bentuk Master Schedule, Network Planning dan S-Curve, dengan membutuhkan waktu pengerjaan 1600 jam pekerjan dimulai tanggal 2 Januari 2016 hingga 27 Juli 2016.

---

Nowadays, many of the cases of illegal fishing in Indonesian waters by fishermen from neighboring countries are often called Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing. Based on the many number of cases of illegal fishing, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries issued a temporary regulation or moratorium number 56 and 57/Permen-KP/2014 which prohibits the Transhipment in the middle of the sea. With the enactment of this regulation, there are many fish carrier vessels that are no longer operate.

Therefore, the purpose of this study is to analyze the utilization of fish transport vessels by modifying fish carrier vessel into cargo passenger vessel, so that the vessel can operate again. To support the ship modification process, project management is needed. Other than, its need to survey the shipyard, the fish carrier vessel and the harbors. On this basis, the planning of work in the form of Master Schedule, Network Planning and S-Curve is made, it took time 1600 hours for working time, began on 2 January 2016 until 27 June 2016."

"Kekayaan komoditas laut Indonesia dilihat oleh banyak pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai kesempatan untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya lewat aktivitas illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing). Sebagai sebuah praktik menyalahi hukum, IUU Fishing menyebabkan berbagai dampak buruk bagi suatu negara, mulai dari ekonomi, sosial, keamanan, hingga lingkungan. Sebagai badan yang secara khusus menangani keamanan maritim Indonesia, Bakamla bersama beberapa agen pemerintah lainnya melakukan Operasi Nusantara. Sebagai sebuah operasi gabungan, Operasi Nusantara menekankan pada sistem deteksi dini dan peringatan, atau dengan kata lain mempraktikkan intelijen. Penelitian inibertujuan mengidentifikasi pengumpulan dan analisis data maupun informasi intelijen serta bagaimana kemudian Bakamla melalui Operasi Nusantara mengolahnya. Selain itu, penelitian ini juga berusaha mengevaluasi aktivitas intelijen Bakamla melalui analisis SWOT. Untuk dapat mencapai obyektif tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap personilyang terlibat langsung di dalam Operasi Nusantara Bakamla. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Opnus Bakamla memiliki faktor pendukung berupa posisinya sebagai pemegang komando operasi dan hubungan baiknya dengan masyarakat sipil, serta faktor penghambat berupa kondisi alam yang setiap saat dapat menjadi musuh dan lemahnya SDM. Bakamla masih sangat bergantung pada peran manusia (HUMINT) dalam aktivitas intelijennya. Namun demikian, ketergantungan Bakamla terhadap HUMINT belum diimbangi dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memadai, sehingga pada beberapa kesempatan strategi yang dirumuskan oleh pimpinan operasi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU fishing memang tidak dapat ditampik, akan tetapi masih terdapat ruang untuk melakukan peningkatan agar operasi yang dilakukan Bakamla dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien.

---

The abundance of Indonesian marine commodities is seen by many irresponsible parties as a way to maximize profits through illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) activities. As a practice, IUU Fishing leads to various adverse effects, ranging from economic, social, security, to environmental. As an agency that deals specifically with national’s maritime security, together with other stakeholders, Bakamla runs the Nusantara Operation (Opnus). As a joint operation, Nusantara Operation emphasizes on early detection and warning system, or in other words practicing intelligence. The purposes of this study is to identifying the collection and analysis of intelligence data and how then Bakamla through the Nusantara Operation process it. Besides that, this study also attempts to evaluate Bakamla's intelligence activities through SWOT analysis. To achieve these goals, this research conducted a series of in-depth interviews with the officers involved in the Nusantara Operation. The findings of this study indicate that Bakamla has a supporting factor in the form of its position as the command holder of operations and good relations with civil society, as well as inhibiting factors such as natural conditions that can become enemies at any time and weak human resources. Bakamla is still heavily dependent on the human roles in its intelligence activities (HUMINT). However, the quality and quantity of Bakamla’s human resources itself is still very limited to carry out adequate intelligence activities. The role of Bakamla in combating IUU fishing in Indonesia is undeniable, however there are still many room for improvement so that the operations performed by Bakamla can run more effective and efficient."

"Penelitian ini membahas pola wilayah kesuburan laut dan hubungannya dengan produksi ikan tangkap di Selatan Jawa Barat pada April hingga Juli 2010. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan yaitu melakukan interpretasi data citra satelit MODIS untuk melihat karakteristik wilayah front thermal dari sebaran suhu permukaan laut dan konsentrasi klorofil-a serta arah arus permukaan laut yang selanjutnya dilakukan penampalan untuk mendapatkan pola wilayah kesuburan laut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola wilayah kesuburan laut di daerah penelitian yaitu semakin ke lautan lepas yaitu Samudera Indonesia tingkat kesuburannya menurun. Sedangkan produksi ikan tangkap tidak mengikuti pola wilayah kesuburan lautnya.

---

The objective of this research is to describe the pattern of sea water fertility and the relationship to the production of fishing ground in the Southern of West Java on April until July 2010. The method used in this research is descriptive analysis with spatial approach using interpretation satellite imagery data of MODIS to find out sea surface temperature distribution, chlorophyll-a concentration, sea surface current, and then used overlay technique to find the pattern of sea water fertility. The result of this research showed that the pattern of sea water fertility decline toward the Indonesian Ocean, while fishing ground production did not follow the pattern of sea water fertility."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang terjadinya illegal transshipment dan kaitannyadengan ketentuan asal barang dalam perdagangan internasional. Berkaitan denganhal tersebut, terdapat indikasi kerap terjadinya penyalahgunaan pemakaian SuratKeterangan Asal (SKA) Indonesia dalam praktek illegal transshipment. Tujuanpenulisan tesis ini adalah menganalisis bagaimana ketentuan penerbitan SKAyang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia dapat mencegahpenyalahgunaan SKA dalam praktek illegal transshipment. Penyusunan tesis inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menghasilkan penelitianpreskriptif yaitu berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada.Hasil penelitian bahwa Illegal transshipment berkaitan erat dengan ketentuan asalbarang terutama ketentuan asal barang non-preferensi, yang dibutuhkan dalammenerapkan anti dumping duty dan countervailing duty. Saat terjadi illegaltransshipment, dengan disalahgunakannya SKA, maka terjadi circumventionterhadap ketentuan asal barang yang mengakibatkan anti dumping duty dancountervailing duty tidak dapat diterapkan secara efektif. Terdapat pulakemungkinan illegal transshipment dilakukan untuk memperoleh keuntunganberupa preferensi dari suatu kerjasama perdagangan bebas. Ketentuan penerbitanSKA untuk membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan, dan ataudiolah di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 43/MDAG/PER/10/2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk BarangEkspor Indonesia beserta berbagai petunjuk pelakasanaannya. Ketentuanpenerbitan SKA ini harus memenuhi Ketentuan Asal Barang di negara tujuanekspor. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini, diantaranyadengan memperketat penerbitan SKA melalui pengurangan Instansi Penerbit SKAdan sistem otomasi untuk mempermudah verifikasi, pada dasarnya cukupmemadai untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan SKA terkait dengan illegaltransshipment, tinggal bagaimana meningkatkan pengawasan dan penegakkanhukum dari pelaksanaan peraturan ini."

"Permasalahan Transhipment PT Pertamina (Persero) dalam tugasnya sebagai pengemban PSO (Public Service Obligation) distribusi BBM ke seluruh depot Nusantara menjadi faktor penting dalam usahanya meminmalkan biaya transportasi."

"ABSTRAKLautan Indonesia yang luasnya 5,8 juta kilometer persegi terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan Nusantara, dan 2.7 juga kilometer persegi Zone Ekonomi Eksklusif. Perairan yang luas ini ditaburi lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil, sehingga patutlah apabila Indonesia terkenal sebagai salah satu dari sekian banyak negara kepulauan (archipelago state) atau negara pantai (coastal state) yang ada di bumi ini, sesuai istilah yang ada setelah Konferensi Hukum Lautan Intemasional (Haeruman 1985).Bagian yang paling rawan di wilyah lautan ini adalah teritorial tempat adanya terumbu karang dan hutan bakau. Kerawanan itu disebabkan oleh tingkat eksploitasi sumber daya alam yang sudah sangat tinggi, karena daerah pesisir merupakan bagian wilayah lautan Indonesia yang paling produktif (Soerjani dkk 1987).Salah satu perwakilan ekosistem terumbu karang yang potensial terdapat di kawasan Pulau Bunaken perairan bagian Utara kotamadya Manado Propinsi Sulawesi Utara.Menyadari betapa penting dan bernilainya potensi sumber daya alam kelautan tersebut, maka sejak tahun 1980 Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mulai melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan agar kekayaan Nasional tersebut dapat dilestarikan dan dimanfaakan bagi Pembangunan Nasional pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat sekitar pada khususnya, Tindakan dan upaya Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara terlihat pada Surat Keputusan Gubemur KDH Tingkat l Sulawesi Utara No. 224 Tahun 1980 tentang Perlindungan, Pengamanan, Pengelolaan, dan Pengembangannya terhadap Obyek Wisata Taman Lout Manado yang selanjutnya disebut Taman Laut di Bunaken, Mando Tua, Siladen, Montehage sekitarnya dan batas-batasnya. Untuk memperkuat Surat Keputusan Gubemur tersebut di atas ditindak lanjuti dengan beberapa surat Keputusan dan pengumuman Gubemur. Untuk upaya-upaya konservasi Departemen Kehutanan R.I. sejak tahun 1986 telah menunjuk Pulau Bunaken dan pulau pulau di sekitamya sebagai Cagar Alam Lout, melalui S.K. Menteri Kehutanan No. 238/Kpts-11/86. Pada Tahun 1989 Bunaken Manado Tua (Sulawesi Utara), Way Kambas (Lampung) dan Aopa Watumahoe (Sulawesi tenggara) dideklarasikan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 444/Menhut-II/ 1989. Pengukuhan lebih lanjut dalam bentuk produk hokum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati don Ekosistemnya.Konsep konservasi menurut Atmawidjaya (1985) adalah upaya manusia untuk mengelola lingkungan guna menjamin manfaat yang maksimal bagi manusia sekarang dan mendatang. Konservasi sumberdaya alam adalah pemanfaatan sumber daya dam diperuntukan sebesar-besamya bagi kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dengan menjamin keberadaan potensi dan keseimbangan tata lingkungannya dan kemungkinan bahaya kerusakan, kepunahan dan penurunan kualitas dan kuantitasnya (Direktorat PPA-Dephut 1982).Dalam Strategi dan Program Konservasi di Indonesia, pada strategi ke 2 disebutkan meningkatnya perlindungan ekologi yang menunjang sistem kehidupan, memeliharan pengawetan keanekaragaman sumberdaya dan plasma nutfah, serta menjamin kelestarian pemanfaatannya. Penjabaran strategi ke 2 meliputi antara lain terrnasuk pengelolaan taman nasional.Sebagai konsekuensi dengan dikembangkannya Pulau Bunaken menjadi Taman Nasional Laut timbul masalah pemanfaatan yaitu di satu sisi adanya upaya pemerintah melakukan perlindungan dan pemanfaatan sesuai dengan program konservasi yang ada, di sisi lain adanya ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem terumbu karang sebagai sumber dan tempat mata pencaharian hidup menunjukkan bahwa 85 % penduduk setempat mempunyai ketergantungan terhadap ekosistem terumbu karang, karena itu penangkapan ikon merupakan pilihan utama sebagai mata pencaharian hidup mereka.Penelitian ini berusaha mempelajari sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat dengan melihat bagaimana dampak pengembangan Taman Nasional Laut terhadap pola-pola penangkapan ikan dalam sistem mata pencaharian hidup di dalam kerangka sistem budaya masyarakat setempat.Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dampak upaya pengembangan Taman Nasional terhadap sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat sebagai nelayan tidak berubah, namun di sisi lain telah menimbulkan perubahan pola-pola penangkapan ikan di sekitar kawasan terumbu karang ke kawasan laut lepas.Hal ini dapat dianggap sebagai hasil positif dari upaya konservasi dalam melestarikan ekosistem terumbu karang sebagai aset nasional. Namun di sisi lain, despot dikatakan kehadiran Taman Nasional Laut Bunaken dengan aktivitas industri kepariwisataannya sejauh ini belum memberi atau menciptakan peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.Untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat setempat khususnya para nelayan diperlukan suatu partisipasi nyata dari berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait langsung dengan upaya pengembangan Taman Nasional Laut dengan memberi kemudahan-kemudahan berupa dana, teknik keterampilan sesuai kebutuhan yang ada, kursus-kursus keterampilan industri kecil dan sebagainya. Dengan demikian, setidak-tidaknya dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang dilarang undang-undang untuk dieksploitasi, masyarakat merasa diperhatikan al-au dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan Lain-Iainnya sehingga akan timbul rasa kesadaran dan tanggung jawab masyrakcrt untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya.

---

ABSTRACT

The Indonesian ocean covers an area approximately of 5.8 million sq km. it is consists of 0,3 million sq km of littoral coastal area, 28 million sq km ofNusantara coastal area and 2.7 million sq km of the Exclusive Economical zone. In this great expense of seawater lies 17.500 islands of varying sizes. it can be expressed that Indonesia is one of the archipelago states or coastal states in the world, based on the terms of the Law of the Sea Treaty (Haeruman 1985).

The most indispensable area of the Indonesian ocean is the coral reef and mangrove area in the territorial coastal area. The critical condition mainly is due to the high level of marine resource exploitation, while coastal area is the most productive area in Indonesia Ocean (Soerjani et al 1987). One of those potential coral reef ecosystems is Bunaken Islands coastal area, which lies in the north part of the city of Manado in the North Sulawesi province. Due to the Bunaken islands important resources potential, since 1980 the provincial government of North Sulawesi had been executed the required action to and to conserve those resources of the national interest and the welfare of the local community since 1980.

The North Sulawesi Governor decree No. 244/1980 has established the administrative boundary of Bunaken Islands included Manado Tua, Siladen and Montehage as the Marine Tourist Destination Area and set the policies for the development, management and protection, for those areas. Since 1986 The Indonesia Forest Ministry also had been directing conservation policies of Bunaken Islands, by declaring Bunaken Islands first as an Coastal Protected area with the regulation from the Forest Ministry No. 382/Kpts-ll/86, and 444 Menhut-II/ 1989. On the National level, the supporting law were UU No 5/1982 about Conservation of Natural Resources.

The concept of conservation had been proposed by Atmawidjaja (1985) as the act of managing the environment to guarantee the maximum benefit for the meantime and the future. Nature conservation in this view were the action for the sake of the people in the sustainable way by protecting the resources from the possibility of degradation, destruction and misuse in the qualitative and quantitative terms (Directorate PPADephut 1982).

The second strategy from Indonesia National Conservation Program and Strategy had stressed the improvement of ecological protection which supported living system, maintenance of resources including genetic diversities to assure the sustainable use. The implementation of the second strategy also encompassed the management of National Park.Bunaken islands development as a National Marine Park has brought two important issues. First, is the issue of conservation and development of the resources as park of conservation program. Second, the issue of people dependencies on the coral reef ecosystem as the main source of their living. In his research, Rondo (et al 1985) had found that 85 % of local people seek their living as fishermen. They were dependent on the coral reef ecosystem as the source of fish for their catches.

This research were done to study the changes in the system of livelihood of Bunaken island people. The main focus were impacts assessment from the development of Bunaken Islands as a Marine National Park on the fishing patterns of local people as part of their local cultural system.

Research findings had implied that Bunaken Islands Marine Park development had not produced changes on their trades as fishermen. But the development had influenced their ways of fish catching, as inferred by the changing place where they pursue the fish. After development, the fish men seek their catch in the open sea, not in the coral reef area anymore as before the development.

Analysis about the research findings suggested that the development of Bunaken Island as Marine National Park had bring positive results, in the from of conservation of coral reef as national asset. The development also has sprouted tourism activities as circumstantial job opportunities. But, local people still could not take advantage from this condition. Participation from many sectors still must be sought to make the people more prepared for the available opportunities, such as small-scale credit for business capital, additional courses to upgrade their skill and abilities, ect..

In the future, it can be hoped that by creating favorable condition the people could be directed to lessen their dependency for marine resources exploitation gradually. By involving the people, it can be hopped that they shall be more responsible in safeguarding their environment."