Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terorisme masih menjadi ancaman bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Penanggulangan terorisme di Indonesia dengan metode deradikalisasi yang efekif telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini dikarenakan masih adanya tindakan teror oleh para pelaku baru dan lama yang terkait dengan jaringan atau kelompok. Teori identitas sosial dipilih untuk mengkaji bagaimana proses seorang teroris meninggalkan jalan terornya dan bahkan menjadi aktor perubahan yang turut terlibat melakukan program deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, studi kasus, survei lapangan, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Penulis mengkaji seorang mantan narapidana teroris yang menyadari kesalahannya sebagai seorang teroris. Mantan Narapidana tersebut bernama Khairul Ghazali. Sejak keluar dari penjara, Khairul Ghazali mendirikan Pondok Pesantren Al-HIdayah khusus untuk anak-anak dari napiter dan mantan napiter di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, Medan. Sumatera Utara. Murid-murid di Pesantren ini selain dihuni oleh santri dan santriwati dari anak-anak mantan narapidana terorisme juga ada murid-murid dari lingkungan setempat. Yang membedakan pesantren ini dengan pesantren lainnya adalah “Kurikulum Deradikalisme”. Tujuannya menerima murid selain anak-anak dari teroris dan mantan teroris adalah agar mereka dapat berbaur dengan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk menghilangkan trauma sebagai anak mantan teroris. Penulis berhipotesa bahwa keberhasilan dari deradikalisasi Khairul Ghazali adalah dari kurikulum “deradikalisme”. Mereka dapat menangkal paham-paham radikal sehingga tidak mengikuti jejak orang tuanya.

---

Terrorism is still a threat to the world community, including Indonesia. Counter terrorism in Indonesia with an effective method of deradicalization has become a very urgent need. This is because there are still acts of terror by new and old perpetrators related to the network or group. Social identity theory was chosen to examine how the process of a terrorist leaves the path of terror and even becomes an agent of change who is involved in the de-radicalization program. This research uses qualitative research methods, case studies, surveys, interviews, documentation and literature studies. Researcher examine an Ex-terrorist convict who realized his mistake as a terrorist. The Ex-terrorist was named Khairul Ghazali. Since being released from prison, Khairul Ghazali established Al-Hidayah Islamic Boarding School specifically for children from terrorists or ex-terrorists in Sei Mencirim Village, Kutalimbaru District, Deli Serdang, Medan. North Sumatra. Students in the Pesantren are not only inhabited by female and female students of children of ex-convicts of terrorism, there are also students from the local environment. What distinguishes this pesantren from other pesantren is the "Deradicalism Curriculum". The purpose of accepting students other than children from terrorists and ex-terrorists is so that they can blend in with the environment. This is one step to eliminate trauma as a child of a former terrorist. Researchers hypothesize that the success of Khairul Ghazali's deradicalization is from the curriculum of "deradicalism". They can ward off radical notions so they don't follow their parents."

"Penelitian ini berlatar belakang dari kasus penyerangan Menko Polhukam oleh Syahrial Alamsyah alias Abu Rara yang merupakan target operasi intelijen Densus 88. Densus 88 menggunakan surveilans untuk memantau perilaku target dengan tujuan memengaruhi, mengelola atau mengarahkan, dan mencegah suatu perbuatan tindak pidana terorisme. Namun terjadinya kasus tersebut menunjukkan bentuk kegagalan dari surveilans. Tujuan penelitian ini untuk mendapat gambaran tentang latar belakang Syahrial Alamsyah menjadi target surveilans Densus 88, faktor yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut dan optimalisasi manajemen surveilans untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana terorisme. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang Syahrial Alamsyah menjadi target operasi Densus 88 dikarenakan keterlibatanya dalam kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan sebagai simpatisan ISIS. Terjadinya kasus tersebut dipengaruhi oleh faktor (1) internal meliputi kurangnya anggota tim surveilans untuk memantau pergerakan target, perubahan pola komunikasi dan pergerakan target yang dirasa belum mampu dideteksi oleh anggota dan sarana prasarana yang tersedia. (2) eksternal meliputi pengamanan VVIP yang dilakukan personel kurang ketat. Optimalisasi dapat dilakukan dengan pelatihan baik dibidang kognitif yakni masalah pengetahuan psikology, dan secara teknis dapat dilakukan dengan pelatihan dibidang teknis intelijen secara umum dan pelatihan surveilans secara khusus.

---

This research is based on the case of the attack by the Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs by Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, who was the target of the Densus 88 intelligence operation. Detachment 88 uses surveillance to monitor the behavior of targets with the aim of influencing, managing or directing, and preventing an act of terrorism. However, the occurrence of such cases shows a form of failure from surveillance. The purpose of this study is to get an overview of the background of Syahrial Alamsyah to be the target of surveillance Detachment 88, the factors that led to the case and the optimization of surveillance management to improve the prevention of terrorism offenses. This research uses a qualitative approach. In the process of data collection it is done by library research and interviews. The results of this study indicate that Syahrial Alamsyah's background was the target of the Special Detachment 88 operation due to his involvement in the Jamaah Ansharut Daulah (JAD) group and as ISIS sympathizers. The occurrence of the case was influenced by internal factors (1) including the lack of surveillance team members to monitor target movements, changes in communication patterns and target movements that were felt to be unable to be detected by members and available infrastructure. (2) external includes security of VVIP by less strict personnel. Optimization can be done by training both in the cognitive field, namely the problem of knowledge of psychology, and technically it can be done by training in the field of technical intelligence in general and specialized surveillance training."

"Tesis ini membahas jejaring pendanaan Mujahidin Indonesia Timur (MIT), kelompok teroris yang berbasis di Poso, Sulawesi Tengah. Tujuannya, menjelaskan alasan tetap eksisnya kelompok itu kendati kini hanya terdiri atas beberapa orang. Analisis dalam tesis ini menggunakan teori jaringan Albert-Laszlo Barabasi dan kerangka konsep sosiologi terorisme Stephen Vertigans.Tesis ini adalah penelitian kualitatif dengan data primer berupa hasil wawancara mantan anggota MIT, beberapa dokumen putusan pengadilan, dan dokumen White Paper Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kajian dalam tesis ini menunjukkan bahwa pendanaan MIT berasal dari sejumlah sumber. Hasil penelitian menyimpulkan, upaya represif aparat penegak hukum tidak cukup untuk menghentikan aktivitas teror MIT. Perlu langkah komprehensif dari aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait untuk mematikan jejaring pendanaan MIT. Upaya mematikan jejaring pendanaan semestinya juga diterapkan untuk menghentikan kegiatan kelompok teroris lainnya di Indonesia.

---

This thesis discusses the funding network of the East Indonesia Mujahideen/Mujahidin of Eastern Indonesia (MIT), a terrorist group based in Poso, Central Sulawesi. The purpose of this thesis is to explain the reason for the existence of the group even though it now consisted of only a few people. The analysis in this thesis uses Albert-Laszlo Barabasis network theory and the conceptual framework of the sociology of terrorism by Stephen Vertigans. This thesis is qualitative research with primary data in the form of interviews with former MIT members, several court decision documents, and White Paper documents of the National Counter Terrorism Agency (BNPT). The study in this thesis shows that MIT funding comes from a number of sources. The results of the study concluded that repressive efforts by law enforcement officers were not enough to stop MITs terror activities. It needs a comprehensive step from law enforcement officials and a number of relevant agencies to turn off MITs funding network. Efforts to turn off funding networks should also be applied to stop the activities of other terrorist groups in Indonesia."

"Terorisme merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius di Indonesia. Apabila tidak ditanggulangi dan dengan reaksi yang cepat (counter reaction) dapat menjadi sebuah ancaman besar bagi stabilitas dan keamanan baik nasional maupun regional. Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme melalui pendekatan lunak salah satunya dengan Program Deradikalisasi. Koordinator Deradikalisasi menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang didukung oleh beberapa Kementerian dan Lembaga lain. Penelitian ini menemukan adanya kekosongan antara pengaturan terkait deradikalisasi yang diatur dalam Undang-undang dan peraturan turunnya dengan pelaksanaan Deradikalisasi di lapangan. Secara faktual, pelaksanaan deradikalisasi untuk para pelaku tindak pidana terorisme dari tahapan pada status tersangka, terdakwa, terpidana, narapidana hingga mantan narapidana tindak pidana terorisme selama ini dilakukan oleh Densus 88 AT secara intensif. Idealnya, jika pada status tersangka deradikalisasi dilakukan oleh Densus 88 AT, status terdakwa oleh Kejaksaan, terpidana oleh Pengadilan, Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan dan mantan narapidana dilakukan oleh BNPT. Selain itu, guna deteksi dini perkembangan jaringan teror didalam maupun diluar Lembaga pemasyarakatan. Sehingga, dipandang penting bahwa personil Densus harus melekat dalam setiap tahapan untuk memberikan rekomendasi yang sesuai. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pemilihan informan secara purposive sampling. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Program Deradikalisasi yang dilakukan oleh densus 88 AT sesuai antara regulasi dan implementasinya. Hal tersebut dilakukan karena adanya kekosongan (gap) antara regulasi dan implementasi Program Deradikalisasi di lapangan dipandang dari sudut pandang normatif, karena Densus 88 AT melakukan pekerjaan melebihi dari yang diamanahi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, namun hal tersebut dianggap baik karena merupakan kebutuhan yang harus dilakukan dalam penanganan terorisme di Indonesia dan mencegah aksi terorisme dimasa depan.

---

Terrorism is a very serious problem in Indonesia. If not handled and with a quick reaction counter reaction it can become a big threat to stability and security both nationally and regionally. The Indonesian government's policy in tackling terrorism is through a soft approach, one of which is the Deradicalization Program. The Deradicalization Coordinator according to Law Number 5 of 2018 is the National Counter-Terrorism Agency (BNPT) which is supported by several Ministries and other Institutions. This study found a gap between the regulations related to deradicalization regulated in the Act and its regulations and the implementation of deradicalization in the field. Factually, the implementation of deradicalization for perpetrators of criminal acts of terrorism from the stages of the status of suspects, defendants, convicts, convicts to ex-convicts of criminal acts of terrorism has so far been carried out intensively by Densus 88 AT. Ideally, if the status of deradicalization suspect is carried out by Densus 88 AT, the status of defendant is by the Prosecutor's Office, convicted by the Court, Convicts by the Correctional Institution and ex-convicts is carried out by BNPT. In addition, for early detection of the development of terror networks inside and outside prisons. Thus, it is deemed important that Densus personnel must be attached to each stage to provide appropriate recommendations. This study uses a qualitative approach with the selection of informants by purposive sampling. The results of this study explain that the Deradicalization Program carried out by Densus 88 AT is in accordance with the regulation and its implementation. This was done because there was a gap between regulation and the implementation of the Deradicalization Program in the field from a normative point of view, because Densus 88 AT did more work than was mandated by Law Number 5 of 2018, but this was considered good because it was a necessity. that must be done in dealing with terrorism in Indonesia and preventing future acts of terrorism"

"Aksi terorisme dalam peradaban modern saat ini semakin luas dan bervariasi, sehingga diharapkan niat serius pemerintah dengan melakukan sistem penegakan hukum untuk terus menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme secara tepat dan sesuai dengan proses hukum yang berlaku serta tidak melakukan pelanggaran/mengorbankan Hak Asasi Manusia. Dalam proses sistem penegakan hukum juga tidak terlepas dari instrumen penggeraknya yaitu kepolisian sebagai salah satu institusi penegak hukum, dimana implementasinya sering dituduh hanya melelakukan mekanisme kerja dalam satu sistem, yaitu Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Penelitian ini membahas tentang pelaksana tindak pidana terorisme penyidik / kepolisian dan gaya kerja Crime Control Model dalam rangka penegakan tindak pidana terorisme. Perhatian utama penelitian ini adalah pelaksana tindak pidana terorisme yaitu penyidik/kepolisian. Yang menjadi perhatian penulis dalam beberapa kasus tindak pidana terorisme adalah penyidikan terhadap tindak pidana terorisme Bom Bali 1 tahun 2002 dan Bom Kedutaan Besar Australia tahun 2004. Adapun pertanyaan penelitian yang berfokus kepada benarkah kepolisian dalam melakukan tindak pidana terorisme menggunakan gaya bekerja Crime Control Model ?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepolisian dan gaya kerja Crime Control Model dalam rangka penegakan tindak pidana terorisme. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan data dan dilakukan secara wawancara terhadap bagian dari peradilan pidana tindak pidana terorisme yaitu penyidik (kepolisian) dan praktisi hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu studi kepustakaan dan wawancara atau kuesioner. Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa tidak benar kepolisian dalam melakukan tindak pidana terorisme hanya menggunakan gaya bekerja Crime Control Model. Yang mana dalam Sistem Peradilan Pidana mempunyai gaya bekerja : Crime Control Model (CCM) dan Due process model (DPM).

---

Acts of terrorism in modern civilization are now more extensive and varied, so it is hoped that the serious intention of the government by implementing a law enforcement system to continue to tackle criminal acts of terrorism appropriately and in accordance with the applicable legal process and not to violate / sacrifice human rights. In the process of the law enforcement system, it is also inseparable from the driving instrument, namely the police as one of the law enforcement institutions, where its implementation is often accused of only carrying out a working mechanism in one system, namely the Criminal Justice System.

This study discusses the perpetrators of criminal acts of terrorism investigators / police and the working style of the Crime Control Model in the context of enforcement of terrorism crimes. The main concern of this research is the perpetrators of criminal acts of terrorism, namely investigators / police. What concerns the author in several cases of terrorism is the investigation of the Bali Bombing 1 2002 and the Australian Embassy Bombing in 2004. The research question focuses on whether the police in committing terrorist crimes use the Crime Control Model working style?

This study aims to determine the police force and the working style of the Crime Control Model in the context of enforcing criminal acts of terrorism. The analysis in this study was carried out with data and carried out by interviewing part of the criminal justice court for terrorism, namely investigators (police) and legal practitioners related to research problems. The research method used is a qualitative method, namely literature study and interviews or questionnaires. The results of the study show that it is not true that the police in committing terrorist crimes only use the Crime Control Model working style. Which in the Criminal Justice System has a working style: Crime Control Model (CCM) and Due process model (DPM)."

"Terjadinya perubahan cara manusia dalam berkomunikasi saat ini merupakan buah dari perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dalam berkomunikasi, manusia tidak perlu lagi melakukan tatap muka dan penyampaian pesan dapat dilakukan secara cepat dan menjangkau banyak orang. Oleh sebab itu, aplikasi perpesanan instan dan media sosial sangat populer digunakan. Dari berbagai aplikasi perpesanan instan yang populer tersebut, Telegram adalah aplikasi perpesanan instan yang banyak digunakan. Kepopuleran Telegram dengan berbagai fiturnya yang menarik, turut dimanfaatkan oleh teroris untuk menyebarkan propaganda terorisme. Penggunaan Telegram dianggap efektif dan mampu menyasar berbagai kalangan dalam satu waktu. Telegram juga dapat mengamankan pemberi propaganda dari kemungkinan dilacak oleh aparat penegak hukum, karena sifatnya yang anonymous sehingga mereka nyaman dalam menyebarkan propaganda. Maraknya pelaku teror yang melakukan aksi teror setelah sebelumnya teradikalisasi melalui Telegram menjadi permasalahan utama saat ini. Masifnya penyebaran propaganda di Telegram, memberikan andil terhadap timbulnya pemasalahan ini. Oleh sebab itulah, penelitian ini akan membahas bagaimana Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan menangani permasalahan terorisme, menangani propaganda terorisme melalui aplikasi Telegram

---

Changes in how people communicate is a result of technology developing that grow so fast. Nowadays, when communicate, people do not need to meet directly and the message can spread quickly and reach any social class. That's why, messenger and social media are popular. From various social media and messenger that exists, Telegram is one of the most popular messenger used by people. Telegram popularity with it features, attract terrorist to spread terrorism propaganda through it. Telegram is considered effective and can reach any people in one time. Telegram also can secured the terrorist who give propaganda because Telegram is anonymous so it secure them from being trace by law enforcement and give them convenience to spread the propaganda. The massive number of terrorism propaganda spread through Telegram made the problem for national security. That's why, this research will explain how Detachment 88 Anti Teror as the stakeholder for terrorism, handling this problem."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena Covid-19 yang menunjukkan indikasi adanya ancaman terorisme yang nyata. Dalam studi kajian terorisme dan kajian keamanan secara lebih luas kondisi pandemi belum dibahas dalam kerangka yang cukup luas, salah satunya sebab Covid-19 memang merupakan fenomena baru yang mengejutkan peradaban umat manusia abad 21. Pembahasan yang kini tersedia masih berkutat pada potensi ancaman penggunaan senjata biologis sebagai ancaman keamanan oleh aktor negara maupun non negara. Jarak pandemi global dengan dampak dahsyat terakhir yaitu Flu Spanyol terjadi tahun 1918 dan baru kembali muncul pada akhir tahun 2019 dalam bentuk Covid-19. Jangka waktu tersebut membuat kajian terhadap potensi ancaman terorisme yang lebih luas dari suatu pandemi, relasinya dengan internet dan informasi, serta dampaknya bagi masyarakat tidak cukup berkembang. Pada saat yang bersamaan pandemi Covid-19 di dunia mendapatkan sorotan khusus dari kelompok teror lintas latar belakang, sedangkan di Indonesia terdapat indikasi peningkatan aktivitas kelompok teror baik di dunia maya maupun dunia nyata. Dari indikasi tersebut media justru memberitakan fenomena yang berkebalikan, oleh sebab itu tesis ini akan menganalisis narasi yang beredar di jaringan media sosial kelompok teror pada masa pandemi dan kemudian merumuskan pendekatan untuk menghadapinya. Pendekatan yang digunakan dalam tesis ini ialah pendekatan etnografi digital. Adapun teori dasar yang digunakan dalam memahami nature ancaman teror dan kelompok teror pada penelitian ini ialah teori pilihan rasional. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat data narasi seruan kelompok teror untuk menjalankan aksi terorisme atau seruan delegitimasi pemerintah yang berujung pada peningkatan radikalisasi dan ancaman terorisme yang nyata di lapangan terhadap target-target khusus seperti kelompok etnis minoritas keturunan Tionghoa.

---

This thesis was conducted based on the Covid-19 phenomena that shown clear terrorism threat indications. In the field of terrorism studies and security studies in general, a pandemic has not been covered in a more comprehensive perspective, one of the reasons is that in particular, Covid-19 is a completely new phenomenon that shocked humankind’s 21st century civilization. Currently, available sources in both fields are still surrounded by the use of biological weapons by state or non-state actors. The distance from the latest infamous Spanish Flu in 1918 and re-emerges in the form of the Covid-19 at the end of 2019 caused a lack of study on contemporary terrorism threat during a pandemic, its relation to the internet and the age of information, and its impact on the society. Amid the Covid-19 pandemic, terrorist groups from various backgrounds have shown great interest in the pandemic itself, in the case of Indonesia in particular there are increasing activities of terrorist groups both in social media and in the real world. But, on the contrary, in the first phase of the pandemic in Indonesia, some media takes the threats slightly. This thesis analyzes the terrorist group’s narratives in social media during the pandemic and its relation to the real-world event to formulates the prevention measure that could be taken. This thesis uses digital ethnography as the approach, and to understand the nature of terrorism threats, this thesis uses the rational choice theory. This research found that there are narratives to launch attacks, delegitimating the government that will increase radicalization potential and terrorist threat in the real world to various targets including the minority Chinese-Indonesian from Indonesia-based terrorist group particularly ISIS affiliates."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kriminalisasi pendanaan terorisme sebagai tindak pidana karena penyandang dana juga termasuk pelaku dari tindak pidana terorisme. Menjerat master mind dalam hal ini penyandang dana sangatlah penting dalam mendukung keberhasilan penanggulangan terorisme. Kasus bermula dari keterlibatan Koswara dalam mendanai kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) dengan memanfaatkan Financial Technology. Dengan kehadiran Financial Technology menjadikan bentuk baru dan memberi peluang bagi pelaku terorisme untuk melakukan kejahatan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya celah regulasi di dalam Financial Technology yang mendorong terjadinya pendanaan aksi terorisme. Melalui pendekatan follow the money diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam menganalisis tipologi pendanaan terorisme guna mendukung upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tipologi pendanaan terorisme Koswara terhadap kelompok MIT dilakukan dengan berbagai macam cara baik menggunakan pengiriman konvensional melalui Bank maupun melalui FinTech. Sumber pendanaan diperoleh dari sumber yang legal/sah melalui dana pribadi dan Infaq Simpatisan. Kemudian untuk metode perpindanahan dana tersebut melalui bank konvensional dan pemanfaatan layanan Financial Technology seperti e-wallet, e-commerce dan e-payment. Selanjutnya untuk kegunaan dana tersebut diperuntukan bagi kebutuhan logistik dan sumber daya kelompok MIT berupa 2 unit GPS dan kebutuhan keberlangsungan hidup para anggota kelompok MIT. Selanjutnya terkait penerapan regulasi pengawasan Financial Technology saat ini masih lemah. Perlu langkah komprehensif dari aparat penegak hukum dan sejumlah instansi terkait untuk mematikan sumber daya dari kelompok teroris dengan cara menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris guna memutus jejaring pendanaan kelompok tersebut. Kemampuan menganalisis tipologi pendanaan kelompok teroris diyakini mampu diterapkan untuk menghentikan kegiatan kelompok teroris lainnya di Indonesia.

---

The research is motivated by the criminalization of terrorism financing as a crime because the financial providers are also the perpetrators of terrorism. Capturing the master mind, in this case the fund provider, is very important in supporting the success of countering terrorism. The case begins from Koswara's involvement in funding the East Indonesia Mujahideen (MIT) group by utilizing financial technology. The presence of financial technology has created a new way and provided opportunities for terrorists to commit the crimes. This is due to the presence of regulatory loopholes in financial technology that encourages such financing of terrorism acts. Using the Follow the Money approach, it is expecyted that law enforcement agencies can reveal the situation and problems they face in analysing the typology of terrorism financing in order to support the efforts of preventing terrorism in Indonesia. The study employs the qualitative approach. Data is collected through several tehniques, such as literature study and interviews. The results of the study indicate that the typology of financing terrorism committed by Koswara given to MIT group is carried out in various ways, both using conventional transfers through banks and Fintech. The sources of fund are lega or legitimate through personal funds and symphatizers’contribution (infaq). Meanwhile, the methods of transferring funds are through conventional banks and financial technology services, such as e-wallet, e-commerce and e-payment. The funds are used to pay for logistics and resources of the MIT group, such as two GPS units and survival needs of the members of the MIT group. Due to the fact that the implementation of financial technology supervision regulations is currently still weak, the author recommends the relevant agencies to take comprehensive steps to close the resources of terrorist groups by analysing the typology of terrorist group funding in order to cut off the funding network of the group. The ability to analyse the typology of terrorist group funding is believed to be able to be applied to stop the activities of other terrorist groups in Indonesia."

"Penggunaan energi Tak Terbarukan cenderung menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan akibat Gas Rumah Kaca. Meningkatnya kebutuhan energi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang menggunakan sumber energi Tak Terbarukan sebagai energi primer akan meningkatkan resiko terjadinya perubahan iklim. Hal tersebut terjadi karena peningkatan kebutuhan energi juga beriringan dengan peningkatan Gas Rumah Kaca. Oleh karena itu, kebijakan dan penyusunan regulasi terkait transisi energi menjadi suatu hal yang sangat perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya percepatan transisi Energi Baru dan Terbarukan dalam sudut pandang aspek regulasi instrumen pendanaan. Indonesia belum memiliki peraturan yang mengatur mengenai Energi Baru dan Terbarukan beserta dengan instrumen pendanaannya. Regulasi Instrumen pendanaan tersebut kemudian dibandingkan dengan negara-negara yang telah berhasil melakukan transisi energi atau telah berhasil memanfaatkan Energi Baru dan Terbarukan dalam skala besar yaitu Jerman, India, dan Vietnam. Dengan melihat model pendanaan Energi Baru dan Terbarukan dari ketiga negara tersebut, diharapkan Indonesia dapat melakukan percepatan transisi energi menuju penggunaan Energi Baru dan Terbarukan sebagai salah satu sumber Energi Primer.

---

The use of non-Renewable Energy tends to cause negative effects on the environment which are caused by Greenhouse Gases. The increasing of energy needs in developing countries such as Indonesia that use non-Renewable Energy sources as primary energy will also increasing the risk of climate change. It happens because the surge of energy demand is side to side with the surge of Greenhouse Gases. Therefore, policy and regulation-making that related to energy transition are needed. This study’s aim is to analyze the effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy Transition from the perspective of the funding instrument’s regulation aspect. Indonesia still does not have rules that regulate about New and Renewable Energy and the funding instrument. The rules of the funding instrument later compared with countries that have successfully made energy transitions on a large scale such as Germany, India, and Vietnam. By looking at the model of New and Renewable Energy funding instruments from the three countries, Indonesia is expected to do some effort to promote the acceleration of New and Renewable Energy transition and use New and Renewable Energy sources as primary energy."