Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sumberdaya genetik merupakan bagian dari keanekaragaman hayati. Sumberdaya genetik itu sendiri adalah  komponen yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Indonesia, merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Sumberdaya genetik ini perlu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, diperlukan adanya pengaturan agar tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan sumberdaya genetik yang dapat menghancurkan keberadaan sumberdaya genetik itu sendiri dan agar bisa sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Tujuan dari dibuatnya penelitian ini adalah agar dapat dianalisis, apakah pengaturan yang ada terkait dengan sumberdaya genetik sudah sesuai atau tidak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis, termasuk meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan tujuan untuk menemukan peraturan-peraturan yang terkait dengan sumberdaya genetik. Hasil analisis terhadap pengaturan mengenai konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik di Indonesia tidaklah sesuai dengan asas-asas pengelolaan sumberdaya alam Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dikarenakan pengaturan terkait dengan konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik sudah tidak sesuai lagi, maka diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan yang ada, agar konservasi dan pemanfaatan sumberdaya genetik di Indonesia dapat digunakan sesuai dengan manfaat yang seharusnya.

---

Genetic resources are part of biodiversity. Genetic resources themselves are components that are very important for human life. Indonesia, is one of the countries with the greatest biodiversity in the world. This genetic resources needs to be utilized to the maximum extent for the prosperity and welfare of the people. Therefore, regulations are needed to prevent activites related to genetic resources that can destroy the existence of genetic resources themselves and to be able to meet the needs of the people of Indonesia. The purpose of this research is to be able to analyze whether the existing arrangements related to genetic resources are appropriate or not This research is a normative juridical research, namely research conducted on written positive law, including researching library materials or secondary data with the aim of finding regulations related to genetic resources. The results of the analysis of regulation regarding the conservation and use of genetic resources in Indonesia are not in accordance with the principles of management of Indonesias natural resources according to the Constitution of the Republic of Indonesia. Because regulation related to conservation and use of genetic resources are no longer appropriate, adjustments to existing arrangements are needed, so that conservation and use of genetic resources in Indonesia can be used in accordance with the intended benefits."

"Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan aspek utama pada sistem pemerintahan presidensial. Saat ini, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Namun, UUD NRI 1945 masih memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan atau pemilihan jabatan presiden dan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan secara bersamaan sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945. Tulisan ini dihasilkan melalui penelitian normatif dengan metode kualitatif yang menjadikan sumber-sumber hukum sebagai landasan utama. Kesimpulan yang didapatkan adalah bahwa adanya kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam memilih lembaga kepresidenan sebagaimana menurut Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 merupakan pelaksanaan prinsip ‘checks and balances’ yang dibangun oleh UUD NRI 1945 dalam rangka penguatan sistem presidensial. Oleh sebab itu, penguatan sistem presidensial terkait kandungan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI 1945 kedepannya perlu diatur secara komprehensif dalam suatu undang-undang terkait lembaga kepresidenan.

---

Filling the positions of president and vice president is a major aspect of the presidential government system. Currently, the mechanism for filling the positions of president and vice president of Indonesia is carried out through general elections. However, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia still authorizes the People's Consultative Assembly to hold a vice presidential election session in the event of a vacancy in office or the election of the president and vice president in the event of a vacancy of office simultaneously as stated in Article 8 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of the Republic of Indonesia. 1945. This paper was produced through normative research with qualitative methods that use legal sources as the main basis. The conclusion obtained is that the existence of the authority possessed by the People's Consultative Assembly in choosing the presidential institution as stated in Article 8 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is the implementation of the principle of 'checks and balances' developed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in order to strengthen presidential system. Therefore, strengthening the presidential system related to the contents of Article 8 paragraph (2) and paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia needs to be comprehensively regulated in a law related to the presidential institution."

"Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik yang tinggi, Indonesia memiliki kepentingan mengatur perlindungan dan pemanfaatannya. Ratifikasi berbagai peraturan internasional mengharuskan Indonesia menyesuaikan demi implementasi yang baik. Skripsi ini membahas tentang keadaan hukum Indonesia dan titik beratnya dalam perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui arah Indonesia dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik dan pengetahuan terkait pemanfaatan sumberdaya tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa Indonesia belum memilih titik berat dalam membuat peraturan mengenai keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetik.

---

As a country with high biodiversity and genetic resources, Indonesia has an interest in regulating its protection and utilization. The ratification of various international regulations requires Indonesia to adapt for good implementation. This thesis discusses the state of Indonesian law and its emphasis on the protection and utilization of biodiversity and genetic resources in Indonesia. The purpose of this study is to know the direction of Indonesia in implementing the policy of protection and utilization of biodiversity, genetic resources and knowledge related to the utilization of these resources. This research uses normative juridical research method. From this study it is known that Indonesia has not chosen the center of gravity in making regulations on biodiversity and genetic resources."

"Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) merupakan kewenangan yang diberikan UUD NRI Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Akibat hukum dari pengujian suatu undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Suatu undang-undang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dikarenakan prosedur pembentukan tidak sesuai UUD NRI Tahun 1945 atau materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mendasari ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah untuk membatalkan norma yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, dalam beberapa putusannya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma, melainkan juga membuat norma yang berakibat pada terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran. Kendati perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi tersebut tidak ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945, namun hal tersebut diperlukan untuk memastikan UUD NRI Tahun 1945 tetap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ketatanegaraan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tesis ini akan menjelaskan 2 (dua) pokok bahasan. Pertama, sebab terjadinya perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan penafsiran konstitusi dalam pengujian undang-undang dengan memberikan makna tekstual (textual meaning) terhadap UUD NRI Tahun 1945 melalui pemaknaan yang berbeda dari makna asli (original meaning) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga, secara materiil terjadi perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang disebabkan adanya penafsiran Mahkamah Konstitusi yang menganggap kalimat konstitusi tidak jelas atau tidak memberikan jalan keluar. Kedua, akibat hukum perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (i) terjadi perubahan makna tekstual terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang berakibat pada terjadinya perubahan implementasi ketentuan UUD NRI Tahun 1945; dan (ii) wewenang MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 tidak menjadi hilang setalah perubahan UUD NRI Tahun 1945 melalui penafsiran Mahkamah Konstitusi. Sebab, wewenang MPR untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945 merupakan wewenang atribusi yang bersumber dari UUD NRI Tahun 1945, sehingga tidak akan hilang sepanjang tidak dihapus dari UUD NRI Tahun 1945.

---

The judicial review of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) is an authority given to the Constitutional Court by the UUD NRI Tahun 1945. The legal consequences of reviewing a law that is inconsistent with the constitution are further specified in Article 56 and Article 57 of Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court, namely that they do not have binding legal force. A law is declared to have no binding legal force because its formulation is not in accordance with the UUD NRI Tahun 1945 or the contents of paragraphs, articles and/or parts of the procedural law are contrary to the UUD NRI Tahun 1945. Based on the provisions of Article 56 and Article 57 of the Law It can be understood that the essence of the Constitutional Court's authority in reviewing laws is to abolish norms that are contrary to the UUD NRI Tahun 1945. However, in several of its decisions, the Constitutional Court not only annuls norms, but also makes norms that result in fatal in the occurrence of amendments to the UUD NRI Tahun 1945 through monitoring. Although the amendment to the UUD NRI Tahun 1945 through the stipulation of the Constitutional Court was not specified in the UUD NRI Tahun 1945, this was necessary to ensure that the UUD NRI Tahun 1945 remained in accordance with the needs and developments of the state administration. By using normative juridical research methods, this thesis will explain 2 (two) main topics. First, the reason for the amendment to the UUD NRI Tahun 1945 through the interpretation of the Constitutional Court. The results of the study show that the Constitutional Court interprets the constitution in judicial review by giving a textual meaning to the UUD NRI Tahun 1945 through a different meaning from the original meaning of the UUD NRI Tahun 1945. Thus, materially there was a change in the UUD NRI Tahun 1945 due to the interpretation of the Constitutional Court which considered the sentence of the constitution to be unclear or did not provide a way out. Second, the legal consequences of changing the UUD NRI Tahun 1945 through the interpretation of the Constitutional Court. The results showed that: (i) there was a change in the textual meaning of the UUD NRI Tahun 1945 which resulted in a change in the implementation of the provisions of the UUD NRI Tahun 1945; and (ii) the MPR’s authority to amend the UUD NRI Tahun 1945 was not lost after the amendment to the UUD NRI Tahun 1945 was through the interpretation of the Constitutional Court. This is because the MPR’s authority to amend the UUD NRI Tahun 1945 is an attribution authority originating from the UUD NRI Tahun 1945, so it will not be lost as long as it is not removed from the UUD NRI Tahun 1945"

"Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hingga empat belas tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai batas waktu penyelesaiannya. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang disempurnakan dengan perbandingan lima negara. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa telah terjadi standar ganda antara batas waktu pengujian undang-undang dengan sengketa yang lain dimana sengketa pembubaran partai politik, perselisihan hasil pemilihan umum dan impeachment memiliki batas waktu penyelesaian sedangkan pengujian undang-undang yang notabenenya adalah kewenangan dominan dari Mahkamah Konstitusi justru tidak memiliki batas waktu penyelesaiannya.Selain itu ketiadaan batas waktu penyelesaian juga terbukti menciptakan suatu kondisi yang dinamakan justice delayed is justice denied, dimana baik Pemohon, Masyarakat dan Mahkamah Agung tidak mengetahui kepastian waktu tentang putusan pengujian undang-undang akan memiliki kekuatan hukum tetap. Kasus korupsi mantan Hakim Konstitusi berinisial "PA" juga menjadi studi dalam penelitian ini yang membuktikan bahwa ketiadaan batas waktu menciptakan ruang negosiasi antara para pihak dan oknum pengadilan untuk melakukan tindakan koruptif. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk merevisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan tiga formulasi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang dalam suatu rumusan norma. Ketiga rumusan tersebut adalah batas waktu pengujian undang-undang yang bersifat kerugian potensial terhadap peristiwa konkret, batas waktu penyelesaian terhadap PERPU, dan batas waktu secara umum. Apabila Mahkamah Konstitusi memutus lebih dari waktu yang telah ditentukan maka terdapat konsekuensi hukum yang harus dilakukan berupa melakukan notifikasi dan penjelasan yang rasional kepada Pemohon dan Masyarakat.

---

Judicial Review represents the most dominant authority at the Constitutional Court. However, it has been fourteen years since the establishment of the Constitutional Court and the regulation to specifically determine a definite deadline for case resolution has yet to be issued. This theses discusses and also formulate the urgency to establish case resolution deadline for judicial review at the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The research method applied utilizes normative research method improvised with comparative study from three countries. Research results revealed signs of double standards between the deadlines for judicial review with other judicial disputes, whereas political party dissolution dispute, general election results dispute and impeachment presented definite deadline for case resolution while judicial review which supposedly represents the domain jurisdiction of the Constitutional Court fails to submit any deadline for case resolution. In alternative, that the vacuum in such deadline has generated the condition known as "justice delayed is justice denied", in which the Applicant, Public and the Supreme Court is shrouded concerning the definite deadline for the judicial review, to interpret any legal binding effect out of it. The corruption case of "PA" as former Constitutional Court was also investigated in this research as an evidence that the vacuum in the deadline has in turn created a negotiation room between parties and court officials to conduct corruptive actions. As such, the necessity to revised the Law on Constitutional Court is of paramount importance by adding three formula on deadline for case resolution within a normative framework. Those three formulations constitutes deadline in judicial review for laws with potential laws in nature to concrete events, deadline in judicial review to PERPU, and general deadline. In the event that the Constitutional Court issued a decision for such case beyond the agreed deadline, then such act will trigger mandatory legal consequences comprised of issuing notification and rational reasoning to the Applicant and Public at large. "

"Penelitian ini berdasarkan kepada pemikiran Imam Al-Mawardi terkait dengan persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara dibandingkan dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini membahas tiga permasalahan. Pertama, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan dan sistem pemilihan kepala negara. Kedua, perbandingan pemikiran tersebut dengan ketentuan yang ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketiga, penerapan pemikiran Imam Al-Mawardi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian ini adalah sistem pemilihan kepala negara menurut Imam Al-Mawardi dapat melalui mekanisme musyawarah dan penunjukkan oleh kepala negara sebelumnya. Pemikiran Imam Al-Mawardi tentang sistem pemilihan kepala negara akan sulit diterapkan di Indonesia karena perbedaan yang mendasar terkait dengan bentuk negara, hukum dasar yang berakibat berbedanya sistem pemilihan kepala negara. Lalu, pemikiran Imam Al-Mawardi tentang persyaratan pencalonan dapat dimasukkan sebagian karena tidak bertentangan dengan persyaratan pencalonan kepala negara yang berlaku di Indonesia.

---

This research was based on the toughts of Imam Al-Mawardi system requirements related to the elevtion of the head of state compared with the provisions of the constitution of the Republic of Indonesia in 1945. First, thought of Imam Al-Mawardi about requrements and the systems of election of the head of State. Second, the tought-provoking with existing provisions in the Constitution of The Republic Indonesia in 1945. Third, the application of the thought of Imam Al-Mawardi in Indonesia. The method used is normative legal research approach to secondary data use comparisons.

The results of this research is the head of State electoral system according to Imam Al-Mawardi can be through mechanisms of deliberation and the appoinment by the previous head of state. Imam Al-Mawardi thinking about electoral systems the head of State will be difficult to apply in Indonesia due to differences associated with the fundamental form of the Basic Law of The State, which resulted in different electoral systems the head of State. And then, the thought of Imam Al-Mawardi abaout candicacy requirements can be incorporated in part because it does not conflict with the requirements of the nomination of the head of State in Indonesia."

"Tujuan kemerdekaan Indonesia, salah satu diantaranya adalah memajukan kesejahteraan umum berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.Salah satu harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut dapat diperoleh melalui pengusahaan kekayaan alam Indonesia yang sangat beragam, baik kekayaan yang berada di permukaan bumi, di dalam perut bumi maupun yang terdapat di dalam laut. Batubara merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang diharapkan mampu memberikan sumbangsih yang besar dalam mewujudkan tujuan negara tersebut, sehingga di dalam pengelolaan dan penambangannya diperlukan suatu pengaturan yang dapat mencapai tujuan negara atau setidak-tidaknya mendekati apa yang ingin dicapai oleh negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD), yang telah mengalami amandemen sebanyak 4 (empat) kali, telah menetapkan bahwa Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan beberapa prinsip, salah satunya adalah prinsip kebersamaan.Dengan demikian semua arah dan kebijakan perekonomian Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan batubara harus dilaksanakan sesuai konsensus nasional tersebut. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (UU Minerba), sebagai landasan hukum pengelolaan penambangan batubara di Indonesia ternyata tidak mencantumkan prinsip kebersamaan tersebut, sebagai dasar pertimbangan pembentukan dan pemberlakuannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan prinsip kerbersamaan di dalam UUD tersebut, bagaimana penerapan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan pertambangan batubara dan apa kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan prinsip kebersamaan dalam pengelolaan pertambangan batubara di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian jenis penelitian yuridis-normatif, yang bertumpu pada studi kepustakaan serta dianalisa secara kualitatif.

---

One of the Indonesia independence purpose to thrive the public prosperity is based on the independence, enduring peace, and social justice. One of the nation`s hope to increase the society prosperity can be obtained throughthe cultivation of various Indonesia`s natural resources, both the natural resources on surface of the earth, in the bowels of the earth, and to get in the sea. Coal mine is one of the natural resources in Indonesia. It expect to be afford a lot contribution to bring into realize Indonesia independence purpose. That, in the management and the activity of coal mining needs the regulation to bring into realize the nation`s purpose or at the least come near to strive nation`s purpose.

The Indonesia Constitution, 1945 Constitution Of The Republic Of Indonesia, was experience fourth times amendment. The last amendment determined is national economy implementation must based on economics democracy. One of the principles of economics democracy is mutualism principles. In such all the Indonesia economy directions and policies be related to activity of coal mining must carried out based on constitution.Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining, is basis for the activity of the coal mining in Indonesia. However, the act does not attach mutualism principles, as the basis of consideration to establishment and enforcement.

The aim of this research to analyze what is meant of the mutualism principles from the Constitution, how the application of the mutualism principles in the management activity of coal mining, and what the obstacles application of mutualism principles in the management activity of coal mining in Indonesia. This uses a juridical-normative research as research method based on literature study which qualitative analysis."

"Aturan Peralihan atau transitional provisions merupakan suatu prinsip transisi hukum yang berkaitan dengan adanya perubahan norma sehingga digunakan untuk tetap memberlakukan norma lama menuju keberlakuan norma baru yang sifatnya sekali-selesai. Sifat transisi tersebut kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) untuk tetap memberlakukan segala peraturan perundang-undangan yang terbentuk dari sistem hukum lama. Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI 1945 ini sesuai original intent mengamanatkan untuk segera dilakukan penyesuaian peraturan perundang-undangan agar berdasar kepada UUD hasil perubahan untuk mengakhiri masa transisi hukum. Namun karena tidak dicantumkan secara tegas batasan waktu transisi, sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan dari sistem hukum lama terus berlaku yang berdampak pada pengabaian UUD NRI 1945 dan pertentangan terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembangunan materi hukum nasional masuk dalam rencana pembangunan nasional, sehingga mestinya segala peraturan perundang-undangan yang lahir dari sistem hukum lama menjadi skala prioritas dalam perancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) setiap tahunnya. Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, penelitian ini akan menganalisis teori perundang-undangan melihat Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang melingkupi pengkajian original intent. Selain itu akan menganalisis implementasi amanat dari original intent Aturan Peralihan UUD NRI 1945 yang akan memberikan gambaran pengaruh hukum terhadap pembentukan perundang-undangan nasional yang dapat menggunakan instrumen Prolegnas.

---

Transitional provisions or transitional provisions are a principle of legal transition related to changes in norms so that they are used to continue to enforce old norms towards the implementation of new norms which are one-time in nature. This transitional nature was later adopted in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution of the Republic of Indonesia) to continue to enforce all laws and regulations that were formed from the old legal system. Article I of the Transitional Rules of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is in accordance with the original intent of mandating immediate adjustments to laws and regulations so that they are based on the amended Constitution to end the legal transition period. However, because no time limit for the transition is explicitly stated, to date there are still many laws and regulations from the old legal system that continue to apply which results in the abandonment of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and conflicts with Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation. The development of national legal materials is included in the national development plan, so that all laws and regulations that were born from the old legal system should become a priority scale in designing the National Legislation Program (Prolegnas) every year. By using the doctrinal research method, this study will analyze the theory of legislation looking at the Transitional Rules of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which cover the study of original intent. In addition, it will analyze the implementation of the mandate from the original intent of the Transitional Rules of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which will provide an overview of the legal influence on the formation of national legislation that can use the Prolegnas instrument."

"Tesis ini membahas kewenangan pemerintah dalam rangka penataan ruang di era otonomi daerah berdasarkan Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (5) UUD 1945 beserta peran kementerian terkait penataan ruang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis serta sosiologi hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketentuan persetujuan substansi dan evaluasi oleh menteri terhadap rancangan Perda Tata Ruang Wilayah adalah konstitusional; dan kementerian memiliki peranan yang dominan dalam rangka penataan ruang di daerah.

---

This research about The Government Authority in Spatial Planning Based On Article 18 Clause (2) and Clause (5) The 1945 Constitution of The Republic of Indonesia in regional autonomy era and the role of the relevant ministries of spatial planning. This research is a normative juridical approach legislation, the approach of the case, and a historical approach and sociology of law . The study concluded that the provisions of substance approval and evaluation by the minister for Spatial draft law is constitutional ; and the ministry has a imperative role in the framework of spatial planning in regional autonomy era."