Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring perkembangan global khususnya dalam dunia teknologi, praktik layanan jasa keuangan hari ini mulai bergeser dari pelayanan offline menuju online. Namun, kenyataannya masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dalam menggunakan fasilitas layanan keuangan digital, sehingga agenda pengadaan jaringan kantor di tengah masyarakat merupakan praktik layanan jasa keuangan yang masih dapat dikatakan efektif. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara pertumbuhan jumlah jaringan kantor perbankan syariah terhadap jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan pembiayaan yang berhasil disalurkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis model regresi linear berganda, dimana variabel independen yang gunakan merupakan variabel-variabel yang telah diuji dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah jaringan kantor tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun serta jumlah pembiayaan yang disalurkan baik oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

Global developments, especially in the technological sector, todays financial services practice began to shift from offline to online service. However, so that the number of Indonesian costumer is still not accustomed to utilize financial services facilities that based on technology, so that the agenda of office (network/branch) in the nearby area is still considered to be effective. Hence, this research will analyze the relationship between the growing number of Islamic banks offices to the amount of deposit and financing. The study used a quantitative research approach with the method of multiple linear regression models, in which the independent variables used were tested variables in the previous study. The results of this study revealed that the number of office networks does not significantly affect the amount of deposit that were successfully compiled and the amount of financing distributed by Islamic banks and Islamic business units."

"Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio CAR , Beban Operasional Pendapatan Operasional BOPO , tingkat imbal hasil pembiayaan, inflasi dan kurs USD terhadap tingkat non performing yang merupakan proksi dari kualitas pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2015-2017. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif dengan metode regresi berganda melalui pendekatan Ordinary Least Square. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada bank umum syariah CAR berpengaruh negatif terhadap NPF, BOPO, tingkat imbal hasil pembiayaan dan kurs USD berpengaruh posistif terhadap NPF, sementara inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. Sementara pada unit usaha syariah, variabel CAR berpengaruh negatif, variabel BOPO, tingkat imbal hasil pembiayaan, inflasi dan kurs berpengaruh positif terhadap rasio non performing financing.

---

The focus of this research is to analyze the effect of Capital Adequacy Ratio CAR , Efficiency Ratio BOPO , Return on Financing, Inflation and USD Rate to Non Performing Rate, which is the proxy of Shariah commercial bank and sharia business unit financing quality. The samples in this study are all sharia commercial banks and sharia business units listed on the Financial Services Authority OJK during the period 2015 2017. The methodology used in this research is descriptive and quantitative analysis with multiple regression method through Ordinary Least Square approach. The result of the research stated that in Sharia commercial bank CAR has negative influence to NPF, BOPO, financing yield and USD exchange rate positively affect NPF, while inflation does not affect NPF. While in the syariah business unit, CAR has negative effect to NPF, BOPO financing yield, inflation and exchange rate have positive effect on non performing financing ratio."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel fundamental bank seperti ekuitas, likuiditas, deposit, dan profitabilitas terhadap pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh bank umum konvensional dan syariah. Selain itu, penelitian ini juga ingin meneliti pengaruh perbedaan jenis bank (konvensional dan syariah) dalam membiayai UMKM di Indonesia, baik pada masa krisis maupun non-krisis. Sampel terdiri dari 34 bank umum konvensional dan 7 bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2007 hingga 2020. Metode penelitian ini menggunakan regresi panel dengan metode estimasi Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel-variabel fundamental bank signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada bank umum syariah dan konvensional. Akan tetapi, perbedaan jenis bank secara empiris tidak signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM baik pada masa krisis maupun non-krisis. Kedua jenis bank memiliki perilaku yang cenderung sama dalam membiayai UMKM di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of bank fundamental variables such as equity, liquidity, deposits, and profitability on MSME financing conducted by conventional and Islamic commercial banks. In addition, this study also wants to examine the effect of different types of banks (conventional and sharia) in financing MSMEs in Indonesia, both during crisis and non-crisis times. The sample consists of 34 conventional commercial banks and 7 Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) from 2007 to 2020. This research method uses panel regression with the Random Effect Model estimation method. The results of the study show that together, the bank's fundamental variables have a significant effect on MSME financing in islamic and conventional commercial banks. However, empirically the difference in bank types has no significant effect on MSME financing both during crisis and non-crisis times. Both types of banks have the same behavior in financing MSMEs in Indonesia."

"Ada dua tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat apakah terdapat indikasi moral hazard di bank umum syariah (batasan moral hazard adalah moral hazard tidak langsung, yaitu suatu kondisi dimana bank kurang berhati-hati dalam memberikan pembiayaan sehingga menimbulkan moral hazard di sisi debitur) dan untuk melihat apakah kebijakan pembiayaan di perbankan syariah dipengaruhi oleh sistem profit sharing. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan publikasi bulanan bank umum syariah yaitu BSM dan BMI, pada periode Januari 2001 s.d Desember 2004. Hasil penelitian dengan metode Error Correction Model (ECM), dalam keseimbangan jangka panjang, peningkatan rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah meningkatkan rasio non performing financing, yang jika dikaitkan dengan hipotesis berarti terdapat indikasi moral hazard di sisi bank BMI. Indikasi moral hazard menunjukkan bank kurang berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan atau bank kurang melakukan monitoring. Hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan dalam sistem operasional di bank syariah karena belum dapat meng-counter terjadinya moral hazard di sisi debitur. Dari basil pengujian dengan Uji Kausalitas Granger ditemukan bahwa rasio nisbah bagi basil antara bank dengan debitur menyebabkan rasio return namun tidak menyebabkan alokasi pembiayaan. Sebaliknya rasio alokasi pembiayaan menyebabkan rasio nisbah, bahkan untuk kasus BSM, rasio return juga mempengaruhi rasio nisbah. Gambaran ini menunjukkan bahwa rasio nisbah selain sebagai instrumen dalam perhitungan distribusi pendapatan jugs menjadi alat bagi bank syariah dalam menyesuaikan tingkat imbal hasil bank syariah dengan tingkat bunga di bank konvensional.

---

There are two purposes that want to be assessed in this thesis. The first purpose is to indicate whether the moral hazard problems are occurred in the Indonesian Sharia Bank (The moral hazard in this thesis is the Indirect Moral Hazard which is the negligence of bank in the financing process influencing the moral hazard problems of the debtor in the other side. The second purpose is to asses whether the financing policies in the Sharia Banking are influenced by profit sharing system. The data for assessing this thesis are acquired from the monthly financial reports published by Sharia Banks such as BSM and BMI from January 2001 to December 2004. The research based on the Error Correction Model in the long term shows that the increasing of allocation ratio of Murabahah to Musyarakah and Mudharabah results the increasing of non performing financing ratio. It indicates that the moral hazard problems are occurred in BMI. The moral hazard indication demonstrates that bank is both less careful in financing and less incentive in monitoring process. It also demonstrates the weakness of the Sharia bank's operational system in countering the debtor's moral hazard. The Granger Causality Test proves that profit sharing ratio (nisbah) between bank and debtor influences return ratio, however it does not influence financing allocation). On the other hand, financing allocation ratio influences nisbah ratio, furthermore in BSM case, return ratio influences nisbah ratio. This description shows that nisbah ratio is not only an instrument for calculating revenue/return distribution but also an instrument for Sharia bank in synchronizing profit sharing level with the interest rate in conventional bank."

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi baik secara global maupun nasional, yang juga berdampak terhadap kinerja perbankan termasuk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan pada 7 sektor yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. Selain itu, penelitan ini juga mencoba melihat apakah proporsi pembiayaan mudharabah-musyarakah juga mempengaruhi risiko kredit di bank syariah. Pengujian dilakukan melalui pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) estimator terhadap panel data 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan proporsi pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran akan meningkatkan risiko kredit di bank syariah. Sementara, hasil estimasi pada 6 sektor lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Terkait pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah, hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah akan mengurangi risiko kredit di bank syariah.

---

The Covid-19 pandemic has affected economic activity both globally and nationally, which also has an impact to banking sector, and Islamic banking is no exception. This study aims to see how the effect of Islamic Bank financing in 7 sectors affected by the Covid-19 on the credit risk of Indonesia Islamic banks. In addition, this study also tries to see whether the proportion of mudharabah-musharaka financing to non-profit sharing financing also affects credit risk in Indonesia Islamic banks. This study employs Generalized Method of Moments (GMM) estimator on panel data of 14 Indonesia Islamic Banks and 20 Islamic Window Units over the period 2011–2020. The results of this study show that the increase in proportion of wholesale and retail trade financing will increase credit risk in Indonesia Islamic banks, while 6 other sectors show non-significant results. In terms of the proportion of mudharabah-musharaka financing, it shows that a larger share of mudharabah-musharaka financing will reduce credit risk in Islamic banks."

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."

"Latar belakang dari penelitian yuridis normatif ini adalah kewajiban spin-off yang seharusnya berlaku di tahun 2023 nanti menimbulkan problematika dan diskusi baru dari para pemangku kepentingan di sektor finansial seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sebuah anggapan bahwa Unit Usaha Syariah tidak harus diwajibkan melakukan spin-off, melainkan hanya bersifat sukarela sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peraturan-peraturan yang mengatur serta dampak berupa peluang dan tantangan apa saja yang mungkin ditimbulkan dari kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yang merupakan Bank Umum Konvensional (BUK), sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tidak terlepas dari beberapa keterbasan yang ada seperti Capital Adequacy Ratio, Core Capital, dan juga kesiapan dari Sumber Daya Manusia. Selain itu, tantangan dari sisi operasional maupun teknis juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai pendapat seperti yang berasal dari Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan hingga petinggi-petinggi Bank Konvensional (UUS PT. Bank DKI) maupun Bank Syariah (PT. Bank BSI) serta MES. Adapun penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan skema alternatif agar apapun peraturan yang akan diambil nanti oleh pihak otoritas, baik spin-off yang bersifat wajib maupun sukarela, Unit Usaha Syariah dapat melaksanakannya dengan lancar. Setidaknya terdapat empat skema alternatif yaitu; spin-off murni, penggabungan, akuisisi dan konversi, dan konversi.

---

The background of this normative juridical research is that the spin-off obligation which should take effect in 2023 will cause new problems and discussions from stakeholders in the financial sector such as the Financial Services Authority (FSA). There is an assumption that Sharia Business Units (SBU) should not be required to carry out spin-offs, but only voluntarily according to their respective capacities. Thus, this study aims to find out how are the regulations and the impacts in the form of opportunities and challenges that may arise from the spin-off obligation of the Sharia Business Unit (SBU) from its parent bank which is a Conventional Commercial Bank (CCB), as required by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This is inseparable from several existing constraints such as the Capital Adequacy Ratio, Core Capital, and also the readiness of Human Resources. In addition, challenges from the operational and technical side were also conveyed by several interviewees who were asked for opinions such as those from the Deputy Director of the Financial Services Authority to high-ranking officials of a Conventional Bank (SBU of PT. Bank DKI) as well as a Sharia Bank (PT. Bank BSI) and MES. This research produces several suggestions and alternative schemes so that whatever regulations will be taken later by the authorities, whether it will still be mandatory or will change into voluntary regarding the implementation of spin-off, Sharia Business Units can implement them smoothly. There are at least four alternative schemes, namely; pure spin-off, merger, acquisition and conversion, and conversion."

"Bank Umum Syariah menjadi kontributor terbesar dalam mendukung keuangan syariah dengan total aset pada tahun 2020 sebesar 397,07 trilliun yang menggambarkan perkembangan kinerja Bank Umum Syariah dalam menghadapi pandemic COVID-19 terlihat baik. Namun, tidak bisa dipungkiri perbankan syariah pun ikut terdampak karena adanya pandemic COVID-19 ini dimana terjadi nya penurunan penyaluran dan pengembalian pembiayaan dan Bank Umum Konvensional pun ikut terdampak karena adanya pandemic COVID-19 dilihat dari terjadi Penelitian ini membahas pengaruh COVID-19, Inflasi, dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap profitabilitas Bank Umum (studi kasus : Bank Umum Syariah di Indonesia dan Bank Umum Konvensional di Indonesia) dengan rentang waktu tahun 2016-2021 melalui data panel. Pada penelitian ini Random Effect Model yang digunakan untuk melihat hasil estimasi. Hasil estimasi penelitian ini menunjukan bahwa pandemic COVID-19 berdampak negatif terhadap kinerja bank yang diukur melalui ROA, ROE, dan NIM baik Bank Umum Syariah maupun Bank Umum Konvensional dibuktikan dengan adanya pertumbuhan ROA,ROE,NIM yang menurun ketika tahun 2020-2021. Kemudian, inflasi berpengaruh signifkan negatif terhadap Bank Umum Syariah yang diukur melalui ROE, namun tidak terdampak apabila diukur ROA dan NIM serta dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional yang tidak terdampak oleh inflasi baik diukur ROA,ROE,dan NIM.

---

Islamic Commercial Banks are the largest contributor to supporting Islamic finance with total assets in 2020 amounting to 397.07 trillion which illustrates the development of Islamic Commercial Bank performance in dealing with the COVID-19 Pandemic looks good. However, it cannot be denied that Islamic banking has also been affected due to the COVID-19 Pandemic where there has been a decrease in distribution and return of financing and Conventional Commercial Banks have also been affected due to the COVID-19 pandemic as seen from the occurrence This study discusses the effect of COVID-19, Inflation, and Profit-Sharing Financing on Commercial Bank profitability (case study: Islamic Commercial Banks in Indonesia and Conventional Commercial Banks in Indonesia) with a time span of 2016-2021 through panel data. In this study, the Random Effect Model was used to see the estimation results. The estimation results of this study indicate that the COVID-19 pandemic has a negative impact on bank performance as measured by ROA, ROE, and NIM for both Islamic Commercial Banks and Conventional Commercial Banks as evidenced by the growth of ROA, ROE, NIM which decreases in 2020-2021. then, inflation has a negative significant effect on Islamic Commercial Banks as measured by ROE, but is not affected when measured by ROA and NIM and compared to Conventional Commercial Banks which are not affected by inflation as measured by ROA, ROE, and NIM."

"Undang-Undang tentang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008 (UU PBS) mewajibkan Bank Umum Konvensional (BUK) melakukan spin off (pemisahan) atas Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 15 (lima belas) tahun sejak UU PBS diundangkan yaitu tahun 2023. Selama 15 (lima belas) tahun masa transisi yang diamanatkan oleh UU PBS, jumlah BUS yang ada saat ini berjumlah 13 (tiga belas) bank. Kurang dari 4 (empat) tahun menjelang tenggat waktu tersebut, masih terdapat 20 (dua puluh) BUK yang belum melakukan spin off atas UUS-nya. Jika ditelaah dari proses spin off, aksi korporasi tersebut memerlukan waktu penyelesaian 2 (dua) hingga 3 (tiga) tahun. Mengingat batas waktu yang tersisa adalah kurang dari 4 (empat) tahun sementara waktu yang telah diberikan oleh UU PBS adalah 15 (lima belas) tahun maka dapat diasumsikan bahwa terdapat keengganan BUK melakukan spin off terhadap UUS. Menindaklanjuti fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah faktor utama yang menyebabkan BUK masih enggan melakukan spin off.Penelitian ini menggunakan metode ANP (Analytical Network Process) untuk menemukan faktor yang paling dominan memengaruhi keengganan BUK tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tersebut adalah infrastruktur. Penelaahan terhadap faktor tersebut menghasilkan usulan solusi terhadap permasalahan infrastruktur yaitu penerapan konsep platform sharing, yaitu suatu konsep yang memungkinkan suatu entitas usaha memanfaatkan infrastruktur entitas usaha lainnya yang masih berada dalam satu kepemilikan dengan batasan tertentu.

---

Law on Sharia Banking Number 21 Year 2008 (PBS Law) requires Conventional Commercial Banks (BUK) to spin off Sharia Business Units (UUS) no later than 15 (fifteen) years afer the PBS Law was promulgated. Less than 4 (four) years before the deadline, there are still 20 (twenty) BUKs that have not yet spin off their UUS. Following up on this phenomenon, this study aims to determine and examine the main factor that cause BUK to be reluctant to make a spin off.

This study uses the ANP (Analytical Network Process) method to find the most dominant factor influencing the BUKs reluctance. The results showed that the factor was infrastructure. The review of these factors results in a proposed solution to the infrastructure problem, namely the application of the platform sharing concept, which is a concept that allows a business entity to utilize the infrastructure of other business entities that are still in the same ownership with certain restrictions."

"Untuk mencapai kualitas audit berbasis sharia compliance yang baik dibutuhkan auditor yang memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya dalam melakukan pengawasan pada Unit Usaha Syariah (UUS) di Bank Konvensionat Pemeriksaan UUS yang dilakukan oleh auditor yang kurang merniliki kecakapan dapat mengakibatkan tidak dapat terdeteksinya potensi risiko yang signifikan dan material, berdampak pada memburuknya Non Pelforming Financing dan adanya kecurangan transaksi keuangan nasabah yang dapat mengganggu reputasi bank.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pengetahuan, pengalaman, pendidikan berkelanjutan dan risiko audit (variabel bebas) terhadap kualitas audit (variabel terikat) berbasis sharia compliance dalam pemeriksaaan audit UUS pada Bank ABC. Penelitian ini dilakukan terhadap auditor di Satuan Kerja Audit Internal Bank ABC dan model penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai koefisien yang positif pada variabel pengetahuan, pengalarnan, pcndidikan berkelanjutan dan risiko audit yang berarti variabel-variabel tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kualitas audit adalah variabel pengetahuan. Indikator pengetahuan yang paling besar mempengaruhi auditor dalarn menghasilkan kaulltas audit adalab pengetahuan terhadap standar, prosedur, teknik pemeriksaan dan sistem informasi nasabah dan pengetahuan tentang prinsip perbankan syariah.

---

To achieve the quality based on sharia compliance need auditor who has ability to perform on role of supervision function to Sharia Business Unit (SBU) on conventional bank. SBU auditing performed by less proficient auditor could result in undetected significant and material risks, which will increase non-performing financing and fraud of customer financial transactions impacting the bank s reputation.The purpose of this research is to examine the effect of knowledge, experience, continuous education and audit risk (independent variables) to audit quality (dependent variable) based on sharia compliance in SBU auditing at Bank ABC. The research was carried on the internal auditors of Bank ABC and the research model used is the multiple linear regressions. The result shows a positive coefficient on the variables of knowledge, experience, continuous education and audit risk, which means these variables have a significant effect on audit quality. The variable which has the great impact to audit quality is knowledge. Indicators of knowledge with great influence to audit quality are knowledge of audit standard, audit procedures, audit techniques. customer information system and knowledge of the principles of sharia banking."