Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring perkembangan global khususnya dalam dunia teknologi, praktik layanan jasa keuangan hari ini mulai bergeser dari pelayanan offline menuju online. Namun, kenyataannya masyarakat Indonesia masih belum terbiasa dalam menggunakan fasilitas layanan keuangan digital, sehingga agenda pengadaan jaringan kantor di tengah masyarakat merupakan praktik layanan jasa keuangan yang masih dapat dikatakan efektif. Untuk itu, penelitian ini akan menganalisis hubungan antara pertumbuhan jumlah jaringan kantor perbankan syariah terhadap jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dan pembiayaan yang berhasil disalurkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis model regresi linear berganda, dimana variabel independen yang gunakan merupakan variabel-variabel yang telah diuji dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa jumlah jaringan kantor tidak signifikan memberikan pengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun serta jumlah pembiayaan yang disalurkan baik oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

---

Global developments, especially in the technological sector, todays financial services practice began to shift from offline to online service. However, so that the number of Indonesian costumer is still not accustomed to utilize financial services facilities that based on technology, so that the agenda of office (network/branch) in the nearby area is still considered to be effective. Hence, this research will analyze the relationship between the growing number of Islamic banks offices to the amount of deposit and financing. The study used a quantitative research approach with the method of multiple linear regression models, in which the independent variables used were tested variables in the previous study. The results of this study revealed that the number of office networks does not significantly affect the amount of deposit that were successfully compiled and the amount of financing distributed by Islamic banks and Islamic business units."

"Fokus pada penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio CAR , Beban Operasional Pendapatan Operasional BOPO , tingkat imbal hasil pembiayaan, inflasi dan kurs USD terhadap tingkat non performing yang merupakan proksi dari kualitas pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah yang tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2015-2017. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan kuantitatif dengan metode regresi berganda melalui pendekatan Ordinary Least Square. Hasil penelitian menyatakan bahwa pada bank umum syariah CAR berpengaruh negatif terhadap NPF, BOPO, tingkat imbal hasil pembiayaan dan kurs USD berpengaruh posistif terhadap NPF, sementara inflasi tidak berpengaruh terhadap NPF. Sementara pada unit usaha syariah, variabel CAR berpengaruh negatif, variabel BOPO, tingkat imbal hasil pembiayaan, inflasi dan kurs berpengaruh positif terhadap rasio non performing financing.

---

The focus of this research is to analyze the effect of Capital Adequacy Ratio CAR , Efficiency Ratio BOPO , Return on Financing, Inflation and USD Rate to Non Performing Rate, which is the proxy of Shariah commercial bank and sharia business unit financing quality. The samples in this study are all sharia commercial banks and sharia business units listed on the Financial Services Authority OJK during the period 2015 2017. The methodology used in this research is descriptive and quantitative analysis with multiple regression method through Ordinary Least Square approach. The result of the research stated that in Sharia commercial bank CAR has negative influence to NPF, BOPO, financing yield and USD exchange rate positively affect NPF, while inflation does not affect NPF. While in the syariah business unit, CAR has negative effect to NPF, BOPO financing yield, inflation and exchange rate have positive effect on non performing financing ratio."

"Profitabilitas dan likuiditas merupakan dua hal yang penting dalam kegiatan usaha perbankan baik konvensional maupun syariah. Profit menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui kinerja suatu bank dan bank juga perlu menjaga tingkat likuiditas agar bisa memenuhi kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap likuiditas bank umum syariah dan unit usaha syariah di Indonesia dan menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa return on asset tidak memiliki pengaruh signifikan dengan arah positif terhadap likuiditas bank umum syariah dan unit usaha syariah. Return on equity pada bank umum syariah dan unit usaha syariah juga tidak memiliki pengaruh signifikan dengan arah pengaruh positif pada bank umum syariah dan negatif pada unit usaha syariah.

---

Profitability and liquidity are two things that are important in banking business activities both conventional and sharia. Profit is one of the benchmarks to determine the performance of a bank and banks also need to maintain liquidity levels in order to fulfill their obligations. This study aims to determine the influence of profitability on liquidity of Islamic commercial banks and Islamic business units in Indonesia and uses panel data regression. The results showed that return on assets did not have a significant effect with a positive direction on the liquidity of Islamic commercial banks and Islamic business units. Return on equity in Islamic commercial banks and Islamic business units also has no significant effect with a positive direction of influence on Islamic commercial banks and negative on Islamic business units."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel-variabel fundamental bank seperti ekuitas, likuiditas, deposit, dan profitabilitas terhadap pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh bank umum konvensional dan syariah. Selain itu, penelitian ini juga ingin meneliti pengaruh perbedaan jenis bank (konvensional dan syariah) dalam membiayai UMKM di Indonesia, baik pada masa krisis maupun non-krisis. Sampel terdiri dari 34 bank umum konvensional dan 7 bank umum syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2007 hingga 2020. Metode penelitian ini menggunakan regresi panel dengan metode estimasi Random Effect Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, variabel-variabel fundamental bank signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM pada bank umum syariah dan konvensional. Akan tetapi, perbedaan jenis bank secara empiris tidak signifikan berpengaruh terhadap pembiayaan UMKM baik pada masa krisis maupun non-krisis. Kedua jenis bank memiliki perilaku yang cenderung sama dalam membiayai UMKM di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of bank fundamental variables such as equity, liquidity, deposits, and profitability on MSME financing conducted by conventional and Islamic commercial banks. In addition, this study also wants to examine the effect of different types of banks (conventional and sharia) in financing MSMEs in Indonesia, both during crisis and non-crisis times. The sample consists of 34 conventional commercial banks and 7 Islamic commercial banks registered with the Financial Services Authority (OJK) from 2007 to 2020. This research method uses panel regression with the Random Effect Model estimation method. The results of the study show that together, the bank's fundamental variables have a significant effect on MSME financing in islamic and conventional commercial banks. However, empirically the difference in bank types has no significant effect on MSME financing both during crisis and non-crisis times. Both types of banks have the same behavior in financing MSMEs in Indonesia."

"Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup baik, namun, pangsanya terhadap perbankan nasional masih relatif kecil. Bank Indonesia, sebagai bank sentral Republik Indonesia, memegang peran penting dalam pengembangan perbankan syariah melalui bauran kebijakan. Penelitian ini akan menganalisis dampak bauran kebijakan Bank Indonesia terhadap pembiayaan syariah berdasarkan pola pembiayaan dan lapangan usaha. Penelitian ini menggunakan VAR-VECM. Berdasarkan hasil analisis diperoleh hasil bahwa pada jangka pendek pembiayaan piutang dipengaruhi oleh RIM syariah. Pada jangka panjang, pembiayaan piutang dan bagi hasil dipengaruhi kebijakan FTV dan RIM syariah. Berdasarkan lapangan usaha, pada jangka pendek BI Rate memengaruhi pembiayaan sektor perdagangan dan keuangan, sementara pada jangka panjang memengaruhi sektor perdagangan, keuangan, transportasi dan pertanian. Pada jangka pendek kebijakan FTV memengaruhi sektor industri dan perdagangan, sementara pada jangka panjang memengaruhi semua sektor kecuali pertanian dan keuangan. RIM syariah hanya berpengaruh pada jangka panjang yaitu memengaruhi semua sektor kecuali industri pengolahan. Untuk mengakselerasi pembiayaan syariah, otoritas terkait perlu melakukan evaluasi kebijakan secara lebih mendetail terhadap polam dan akad pembiayaan dan lapangan usaha, mendorong bank syariah untuk meningkatkan inovasi produk pembiayaan khususnya untuk sektor properti dan pertanian. Koordinasi antar kementerian dan lembaga perlu dioptimalkan dalam rangka sinergi dan harmonisasi kebijakan untuk mengakselerasi kinerja perbankan syariah.

---

Sharia banking in Indonesia has seen growth in assets and financing, but its market share remains small. Bank Indonesia’s policy mix plays a crucial role in the development of sharia banking. This study will analyze the impact of Bank Indonesia's policy mix on the growth of sharia financing. The method used in this study is VAR-VECM. It was found that, in the short term, receivables financing is influenced by Sharia RIM. In the long term, receivables financing and profit sharing are influenced by FTV and sharia RIM policies. Based on the business sector, The BI Rate impacts financing in various sectors in both short and long terms. In the short term, the FTV policy affects the industry and trade sectors, The FTV policy affects most sectors except agriculture and finance in the long term. while Sharia RIM policy affects all sectors except the industry in the long term. To accelerate financing growth, the authorities need to conduct a more detailed policy evaluation of business sector and akad that have not grown according to policy objectives and encourage sharia banks to increase innovation in financing products, especially for the property and agriculture sectors, and better inter-ministerial coordination are needed. "

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengelolaaan pembiayaan yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank X, mulai dari proses penyaluran pembiayaan, pengawasan, sampai penanggulangan pembiayaan bermasalah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui determinan yang mempengaruhi nilai non performing financing dari Unit Usaha Syariah Bank X. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa variabel return on equity, solvency ratio, ukuran perusahaan, leverage ratio, dan inefisiensi berpengaruh signifikan terhadap nilai non performing financing dari Unit Usaha Syariah Bank X.

---

The aims of this research is to analyze the process of financing management in X Sharia Business Unit, from distributing, monitoring, and settlement of non performing financing. Besides, this research amis to find out the determinant of non performinng financing. The results show that return on equity, solvency ratio, size, leverage ratio, and inefficiency have significant effect to non performing financing of X Sharia Business Unit."

"Ada dua tujuan yang ingin dilihat dalam penulisan tesis ini. Pertama, untuk melihat apakah terdapat indikasi moral hazard di bank umum syariah (batasan moral hazard adalah moral hazard tidak langsung, yaitu suatu kondisi dimana bank kurang berhati-hati dalam memberikan pembiayaan sehingga menimbulkan moral hazard di sisi debitur) dan untuk melihat apakah kebijakan pembiayaan di perbankan syariah dipengaruhi oleh sistem profit sharing. Data yang digunakan bersumber dari laporan keuangan publikasi bulanan bank umum syariah yaitu BSM dan BMI, pada periode Januari 2001 s.d Desember 2004. Hasil penelitian dengan metode Error Correction Model (ECM), dalam keseimbangan jangka panjang, peningkatan rasio alokasi pembiayaan murabahah terhadap pembiayaan musyarakah dan mudharabah meningkatkan rasio non performing financing, yang jika dikaitkan dengan hipotesis berarti terdapat indikasi moral hazard di sisi bank BMI. Indikasi moral hazard menunjukkan bank kurang berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan atau bank kurang melakukan monitoring. Hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan dalam sistem operasional di bank syariah karena belum dapat meng-counter terjadinya moral hazard di sisi debitur. Dari basil pengujian dengan Uji Kausalitas Granger ditemukan bahwa rasio nisbah bagi basil antara bank dengan debitur menyebabkan rasio return namun tidak menyebabkan alokasi pembiayaan. Sebaliknya rasio alokasi pembiayaan menyebabkan rasio nisbah, bahkan untuk kasus BSM, rasio return juga mempengaruhi rasio nisbah. Gambaran ini menunjukkan bahwa rasio nisbah selain sebagai instrumen dalam perhitungan distribusi pendapatan jugs menjadi alat bagi bank syariah dalam menyesuaikan tingkat imbal hasil bank syariah dengan tingkat bunga di bank konvensional.

---

There are two purposes that want to be assessed in this thesis. The first purpose is to indicate whether the moral hazard problems are occurred in the Indonesian Sharia Bank (The moral hazard in this thesis is the Indirect Moral Hazard which is the negligence of bank in the financing process influencing the moral hazard problems of the debtor in the other side. The second purpose is to asses whether the financing policies in the Sharia Banking are influenced by profit sharing system. The data for assessing this thesis are acquired from the monthly financial reports published by Sharia Banks such as BSM and BMI from January 2001 to December 2004. The research based on the Error Correction Model in the long term shows that the increasing of allocation ratio of Murabahah to Musyarakah and Mudharabah results the increasing of non performing financing ratio. It indicates that the moral hazard problems are occurred in BMI. The moral hazard indication demonstrates that bank is both less careful in financing and less incentive in monitoring process. It also demonstrates the weakness of the Sharia bank's operational system in countering the debtor's moral hazard. The Granger Causality Test proves that profit sharing ratio (nisbah) between bank and debtor influences return ratio, however it does not influence financing allocation). On the other hand, financing allocation ratio influences nisbah ratio, furthermore in BSM case, return ratio influences nisbah ratio. This description shows that nisbah ratio is not only an instrument for calculating revenue/return distribution but also an instrument for Sharia bank in synchronizing profit sharing level with the interest rate in conventional bank."

"Pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi baik secara global maupun nasional, yang juga berdampak terhadap kinerja perbankan termasuk perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pembiayaan pada 7 sektor yang terdampak pandemi Covid-19 terhadap risiko kredit bank syariah di Indonesia. Selain itu, penelitan ini juga mencoba melihat apakah proporsi pembiayaan mudharabah-musyarakah juga mempengaruhi risiko kredit di bank syariah. Pengujian dilakukan melalui pendekatan Generalized Method of Moments (GMM) estimator terhadap panel data 14 Bank Umum Syariah dan 20 Unit Usaha Syariah periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan proporsi pembiayaan pada sektor perdagangan besar dan eceran akan meningkatkan risiko kredit di bank syariah. Sementara, hasil estimasi pada 6 sektor lainnya menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Terkait pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah, hasil penelitian ini menunjukkan kenaikan pangsa pembiayaan mudharabah-musyarakah akan mengurangi risiko kredit di bank syariah.

---

The Covid-19 pandemic has affected economic activity both globally and nationally, which also has an impact to banking sector, and Islamic banking is no exception. This study aims to see how the effect of Islamic Bank financing in 7 sectors affected by the Covid-19 on the credit risk of Indonesia Islamic banks. In addition, this study also tries to see whether the proportion of mudharabah-musharaka financing to non-profit sharing financing also affects credit risk in Indonesia Islamic banks. This study employs Generalized Method of Moments (GMM) estimator on panel data of 14 Indonesia Islamic Banks and 20 Islamic Window Units over the period 2011–2020. The results of this study show that the increase in proportion of wholesale and retail trade financing will increase credit risk in Indonesia Islamic banks, while 6 other sectors show non-significant results. In terms of the proportion of mudharabah-musharaka financing, it shows that a larger share of mudharabah-musharaka financing will reduce credit risk in Islamic banks."

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."

"Latar belakang dari penelitian yuridis normatif ini adalah kewajiban spin-off yang seharusnya berlaku di tahun 2023 nanti menimbulkan problematika dan diskusi baru dari para pemangku kepentingan di sektor finansial seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ada sebuah anggapan bahwa Unit Usaha Syariah tidak harus diwajibkan melakukan spin-off, melainkan hanya bersifat sukarela sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu bagaimana peraturan-peraturan yang mengatur serta dampak berupa peluang dan tantangan apa saja yang mungkin ditimbulkan dari kewajiban spin-off Unit Usaha Syariah (UUS) dari induknya yang merupakan Bank Umum Konvensional (BUK), sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini tidak terlepas dari beberapa keterbasan yang ada seperti Capital Adequacy Ratio, Core Capital, dan juga kesiapan dari Sumber Daya Manusia. Selain itu, tantangan dari sisi operasional maupun teknis juga disampaikan oleh beberapa narasumber yang dimintai pendapat seperti yang berasal dari Deputi Direktur Otoritas Jasa Keuangan hingga petinggi-petinggi Bank Konvensional (UUS PT. Bank DKI) maupun Bank Syariah (PT. Bank BSI) serta MES. Adapun penelitian ini menghasilkan beberapa saran dan skema alternatif agar apapun peraturan yang akan diambil nanti oleh pihak otoritas, baik spin-off yang bersifat wajib maupun sukarela, Unit Usaha Syariah dapat melaksanakannya dengan lancar. Setidaknya terdapat empat skema alternatif yaitu; spin-off murni, penggabungan, akuisisi dan konversi, dan konversi.

---

The background of this normative juridical research is that the spin-off obligation which should take effect in 2023 will cause new problems and discussions from stakeholders in the financial sector such as the Financial Services Authority (FSA). There is an assumption that Sharia Business Units (SBU) should not be required to carry out spin-offs, but only voluntarily according to their respective capacities. Thus, this study aims to find out how are the regulations and the impacts in the form of opportunities and challenges that may arise from the spin-off obligation of the Sharia Business Unit (SBU) from its parent bank which is a Conventional Commercial Bank (CCB), as required by Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking. This is inseparable from several existing constraints such as the Capital Adequacy Ratio, Core Capital, and also the readiness of Human Resources. In addition, challenges from the operational and technical side were also conveyed by several interviewees who were asked for opinions such as those from the Deputy Director of the Financial Services Authority to high-ranking officials of a Conventional Bank (SBU of PT. Bank DKI) as well as a Sharia Bank (PT. Bank BSI) and MES. This research produces several suggestions and alternative schemes so that whatever regulations will be taken later by the authorities, whether it will still be mandatory or will change into voluntary regarding the implementation of spin-off, Sharia Business Units can implement them smoothly. There are at least four alternative schemes, namely; pure spin-off, merger, acquisition and conversion, and conversion."