Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 63558 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Debby Putri Christiani
"

Dewasa ini, kantong plastik mulai menjadi keresahan bagi lingkungan karena kebanyakan dari plastik akan berakhir menjadi sampah dan mengotori lingkungan. Bahan dasar pembuatan kantong plastik mengakibatkan kantong plastik menjadi tidak mudah terurai dan berakhir menumpuk di tempat pembuangan sampah. Tidak berhenti di situ, sampah kantong plastik tersebut berpindah tempat sampai ke laut dikarenakan oleh aktivitas angin atau aliran sungai. Dilansir dari data Bank Dunia, sampah kantong plastik sekali pakai mendominasi sampah plastik di Indonesia. Dengan besarnya volume timbulan sampah kantong plastik tersebut, upaya pengelolaan sampah di hilir sudah tidak cukup. Sehingga, perlu dilakukan upaya preventif berupa pengurangan sampah dari hulu. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk membatasi timbulan sampah kantong plastik. Upaya tersebut dapat dilakukan pemerintah melalui pendekatan command and control. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, skripsi ini berupaya memberikan solusi pengurangan sampah kantong plastik dengan melakukan perbandingan pada penerapan pendekatan command and control melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik. Penerapan larangan penyediaan kantong plastik melalui peraturan walikota tersebut terbukti efektif dalam mengurangi sampah kantong plastik di Kota Banjarmasin walaupun tidak didukung oleh pengaturan sanksi. Keefektifan peraturan walikota tanpa pengaturan sanksi akan dijelaskan dengan menggunakan teori benign big gun. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan larangan penyediaan kantong plastik dapat diadaptasi di kota lain di Indonesia guna mengurangi sampah kantong plastik yang kian mencemari lingkungan.

 


These days, plastic bags have become a source of problem for the environment, since most of them will end up as waste and pollute the environment. The basic ingredients in plastic bags makes it hard for them to break down and caused them to end up piled up in landfills. Not only that, the plastic bag waste would also find its way to the sea due to wind or river flow. Data from the World Bank stated that disposable plastic bags waste makes up the majority of plastic waste in Indonesia. With such large volume of plastic bag waste, downstream waste management efforts are not enough. Therefore, it is necessary to take preventive measures in the form of reducing waste from the upstream. Hence, government intervention is needed to limit the insurgence of plastic bag waste. The effort can be made by the government through a command and control approach. By using a normative juridical research method, this thesis seeks to provide a solution to reduce plastic bag waste by comparing the application of the command and control approach through Banjarmasin Mayor Regulation No. 18 of 2016 concerning Reducing the Use of Plastic Bags. The implementation of the ban on supplying plastic bags through the mayor's regulation proved effective in reducing plastic bag waste in Banjarmasin City even though it was not supported by sanctions. The effectiveness of the mayor's regulations without the regulation of sanctions will be explained using the beningn big gun theory. Based on this, it is expected that the ban on supplying plastic bags can be adapted in other cities in Indonesia to reduce plastic bag waste which is increasingly polluting the environment.

 

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Syaputrie Rahmadhanie
"ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai proses implementasi serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam menjalankan kebijakan Perwali No. 61 tahun 2018 di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi, dan studi literatur kepada lima orang informan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses implementasi dapat terlihat dari dua level, yaitu level administratif dan level operasional. Dalam proses implementasi di level administratif, ditemukan bahwa dilakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dan internal DLH Kota Bogor, sosialisasi internal, serta pembekalan staff pelaksana. Kemudian pada level operatif, dilakukan sosialisasi kepada pihak retail modern, penegasan izin usaha retail, sosialisasi ke masyarakat, dan pengawasan oleh berbagai pihak. Selama pelaksanaannya di lapangan, ditemukan berbagai hal yang menjadi faktor pendukung, yaitu berasal dari internal dan eksternal DLH Kota Bogor. Selain itu, terdapat juga faktor penghambat yang semuanya berasal dari eskternal DLH Kota Bogor, yaitu dari kelompok kepentingan (INAPLAS dan APRINDO), masyarakat sebagai pembeli, retail modern, dan pihak manajemen pengelola gedung. Penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat melibatkan pihak pelaku usaha sejak awal perumusan, meningkatkan intensitas sosialisasi, dan menetapkan masa peralihan sebelum kebijakan tersebut benar-benar diberlakukan.

ABSTRACT
This bachelor thesis discusses the implementation processing, supporting, and obstructing factors in carrying out the policy Mayor Regulation No. 61 of 2018 in Bogor City. This research uses descriptive approaches with data collection techniques, through in-depth semi-structured interviews, observation, and literature studies to five informants. The results conclude that the implementation process can be seen from two levels, which are administrative level and operational level. In the implementation process at the administrative level, it was found that coordination was carried out with the relevant regional work unit (SKPD) and internal Environmental Departement of Bogor City, internal socialization, and the provisioning of executor staff. Then at the operative level, socialization is carried out to modern retailers, the affirmation of retail business licenses, socialization to the public, and supervision by various parties. During the implementation process, various factors were found as supporting factors, namely originated from the internal and external Environmental Departement of Bogor City. In addition, there are also obstructing factors that all coming from external Environmental Departement of Bogor City, such as group of interest (INAPLAS and APRINDO), the community as buyers, modern retailers, and the shop management. This research asks if the government can involve the parties that affected since the beginning of the policy formulation, increasing the integration of socialization, and arranging the transition period before the policy is actually implemented.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muthia Fitriana Hakim
"Kota Banjarmasin menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik melalui Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektifitas kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian menunjukan  masih banyak masyarakat yang tidak menerapkan gaya hidup ramah lingkungan padahal cenderung mengetahui manfaat yang didapatkan jika mengurangi penggunaan plastik. Semakin tinggi pengetahuan masyarakat akan bahaya penggunaan kantong plastik maka hal ini berpengaruh pada gaya hidup ramah lingkungan. Berdasarkan pada hasil perhitungan evaluasi efektifitas kebijakan pada tahun 2018 sebesar 0,05 dan pada tahun 2022 sebesar 0,1. Hasilnya bahwa kebijakan tentang pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Banjarmasin belum efektif. Prioritas strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik strategi SO (Strength-Opportunity) dengan  meningkatkan dan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakay, pelaku usaha pada pasar tradisional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk berupaya mengurangi sampah plastik.

Banjarmasin City implements a policy to reduce the use of plastic bags through Banjarmasin Mayor Regulation Number 18 of 2016. This study aims to evaluate the effectiveness of policies to reduce the use of plastic bags in Banjarmasin City. The results of the study show that there are still many people who do not adopt an environmentally friendly lifestyle even though they tend to know the benefits they get if they reduce their use of plastic. The higher the public's knowledge of the dangers of using plastic bags, this affects an environmentally friendly lifestyle. Based on the calculation results of evaluating the effectiveness of the policy in 2018 it was 0.05 and in 2022 it was 0.1. The result is that the policy on reducing the use of plastic bags in the City of Banjarmasin has not been effective. Strategic priorities that can be carried out by the government for policies to reduce the use of SO (Strength-Opportunity) plastic bags are by increasing and conducting outreach activities to the public, business actors in traditional markets, so that it is expected to increase awareness to reduce plastic waste."
Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raisa Amellinda
"Dalam rangka mengurangi sampah plastik yang ada di Kota Bogor, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang berfokus kepada ritel-ritel modern dan pusat perbelanjaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist. Penelitian ini menggunakan teori dari Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn terkait dengan tahapan implementasi yang memiliki tiga dimensi yaitu, interpretasi, pengorganisasian, dan aplikasi.
Hasil penelitian ini menggambarkan implementasi sudah berjalan dengan baik di mana masyarakat Kota Bogor mendukung pelaksanaan kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat keinginan dalam merubah lingkungan Kota Bogor menjadi lebih baik dari masyarakat Kota Bogor. Akan tetapi kebijakan tersebut belum menyentuh pasar tradisional, baru memasuki ritel modern dan pusat perbelanjaan saja.
Saran terhadap kebijakan tersebut yaitu Dinas Lingkungan Hidup dapat terus melaksanakan sosialisai tentang kebijakan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 agar masyarakat Bogor terbiasa dengan adanya kebijakan ini, serta dilakukannya pengawasan secara berkala untuk tetap memonitor keberlangsungan kebijakan agar tetap berjalan, harus mengedukasi pasar tradisional dalam pengurangan penggunaan kantong plastik agar nantinya kebijakan Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2018 dapat berkembang di pasar tradisional bukan hanya untuk ritel moderen maupun pusat perbelanjaan.

In order to reduce plastic waste in the city of Bogor, the Bogor City Government issued Mayor Regulation No. 61 of 2018 on Reducing the Use of Plastic Bags which focuses on modern retailers and shopping centers. This study uses a post-positivist approach. This study uses theories from Brian W. Hogwood and Lewis A. Gunn related to the stages of implementation, which have three dimensions, namely, interpretation, organizing, and application.
The results of this study illustrate that the implementation has gone well where the people of Bogor City support the implementation of policies to reduce the use of plastic bags. This shows that there is a desire to change the environment of the City of Bogor to be better than the people of Bogor City. However, the policy has not touched traditional markets, just entering modern retail and shopping centers.
Suggestions for these policies are that the Environmental Agency can continue to carry out socialization regarding the Mayors Regulation Number 61 Year 2018 so that the Bogor community is accustomed to this policy, and periodic monitoring to keep the policy running in order, educate traditional markets in reducing use plastic bags so that later the Mayors Regulation Number 61 Year 2018 can develop in traditional markets not only for modern retailers and shopping centers.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Morris, David Joseph
Oxford: Pergamon Press, 1983
621.38 MOR c (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Ariza Muthia
"Plastik saat ini telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Di sisi lain, penggunaan plastik sekali pakai secara masif telah menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa negara di dunia telah menerapkan berbagai regulasi berkaitan dengan pengendalian sampah plastik mulai dari instrumen kebijakan dengan fokus pada pengendalian konsumsi seperti kantong plastik berbayar, sampai kepada instrumen kebijakan dengan fokus pada pengendalian pada tahap produksi serta distribusi plastik sekali pakai, seperti pelarangan plastik dan plastic phase-out. Skripsi ini bertujuan untuk mengukur posibilitas Indonesia untuk menerapkan instrumen kebijakan pengendalian produksi plastik sekali pakai sebagai salah satu strategi pengurangan timbulan sampah yang diakibatkan oleh plastik sekali pakai. Dengan menganalisa peraturan dan instrumen-instrumen yang saat ini telah diterapkan di Indonesia dan peraturan pengendalian produksi plastik lainnya yang diterapkan di berbagai negara, antara lain Peraturan Pelarangan Kantong Plastik Polyethene (Polyethene Bag Ban) di Rwanda, Environmental Protection Product Charge Hungaria, Waste Control Act di Korea Selatan, serta rancangan Single Use Plastic Directive yang akan diterapkan di Uni Eropa, skripsi ini akan memanfaatkan teori Smart Regulation yang dikemukakan oleh Gunningham dan Sinclair dalam mencari bentuk instrumen kebijakan yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan timbulan sampah yang diakibatkan oleh sampah plastik sekali pakai.

Plastic has become an integral part of human life. At the other hand, the use of single-use-plastic (SUP) on a massive scale is proven to have a negative impact on the environment. In addressing this dilemma, many countries have implemented various types of regulation, ranging from instrument focusing on the minimization of the consumption of SUP, such as retail plastic bag charge, to instrument focusing on controlling the production and distribution of plastic bag, such as plastic ban and plastic phase-out. This thesis aims to measure the possibility for Indonesia to implement a regulatory instrument controlling the production of SUP as a strategy to overcome the negative environmental impact of SUP. By further analysing existing instruments in Indonesia regarding the control of SUP production and also various regulation focusing on controlling the production of SUP implemented in other countries such as Rwanda’s Polyethene Bag Ban, Hungary’s Act on Environmental Protection Product Charges, South Korean’s Waste Control Act, and European Union Single Use Plastic Directive Draft that has yet to be implemented, this thesis will utilize Gunningham and Sinclair’s Smart Regulation theory to come up with a viable regulatory instrument model focusing on controlling the production of SUP as a strategy to overcome the negative environmental impact of the use of SUP."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Latifah Indriani
"Tulisan ini meneliti tentang strategi advokasi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam terbitnya Peraturan Gubernur No 142 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di DKI Jakarta. Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana strategi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam upaya mengadvokasi Peraturan Gubernur No 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan mengumpulkan data dari kanal media sosial Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik sebagai sumber data primer, serta literatur, data berita, dokumen pemerintah sebagai sumber data sekunder. Hasil temuan menunjukkan bahwa Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik melakukan peran-peran nya sebagai bagian dari civil society dalam merepresentasikan isu kepentingan publik, memberikan perlawanan terhadap negara serta memberikan edukasi dan pemberdayaan demokrasi kepada masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik menggunakan lima bentuk sumber daya dan tiga akses untuk mencapai sumber daya tersebut, yaitu mobilisasi terhadap sumber daya moral, sumber daya manusia, sumber daya sosial-organisasional, sumber daya material, dan sumber daya material serta akses untuk mencapai sumber daya tersebut dengan memproduksi sendiri, mengkooptasi dan mengagregasi sumber daya yang ada.

This paper examines the advocacy strategy of the Indonesian Plastic Bag Diet Movement in the issuance of Governor Regulation No. 142 of 2019 concerning the Use of Environmentally Friendly Shopping Bags in DKI Jakarta. This study asks research questions about the strategy of
the Indonesian Plastic Bag Diet Movement in an effort to advocate for Governor Regulation No. 142 of 2019 concerning the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags. This study uses a qualitative method using in-depth interview techniques and collects data from the
social media channels of the Indonesian Diet Plastic Bags Movement as the primary data source, as well as literature, news data, government documents as secondary data sources. The findings show that the Indonesian Plastic Bag Diet Movement plays its roles as part of civil society in representing issues of public interest, providing resistance to the state and providing education
and empowering democracy to the community. This research also shows that the Indonesian Plastic Bag Diet Movement uses five forms of resources and three accesses to reach these resources, namely the mobilization of moral resources, human resources, social-organizational resources, material resources, and material resources as well as access to reach these resources by producing themselves, co-opting and aggregating existing resources.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anissa Yusha Amalia
"Pendekatan command and control merupakan pendekatan yang berarti Pemerintah merupakan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab untuk membuat suatu norma peraturan, mengawasi, dan melalukan penegakan hukum. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pendekatan command and control tidak berjalan dengan efektif di Indonesia, khususnya yang akan dibahas dalam tulisan ini yaitu penerapan pendekatan command and control di Sungai Citarum, karena kondisi pencemaran di Sungai Citarum yang tidak kunjung membaik selama bertahun-tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penerapan pendekatan command and control di Sungai Citarum kurang berjalan dengan efektif karena disebabkan oleh beberapa faktor, yang diantaranya peraturan perundang-undangan yang ada kurang memadai dan pihak Pemerintah yang tidak tegas dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukumnya. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa yang seharusnya dihilangkan bukanlah pendekatan command and control-nya, melainkan dilakukannya suatu perbaikan sistem pelaksanaan peraturan oleh Pemerintah dan mengkombinasikan pendekatan command and control dengan instrumen informasi menggunakan smart regulation.

The command and control approach is an approach which means that the Government is the only party who is responsible for making regulatory norms, supervising, and doing law enforcement. There is an opinion that the command and control approach does not work effectively in Indonesia, especially the one that will be discussed in this paper that the application of the command and control approach does not work in Citarum River because the pollution conditions have not improved for years. The research method used is juridical-normative. The application of the command and control approach in the Citarum River is not running effectively because it is caused by several factors, including inadequate existing regulations and the Government who are not strict in conducting supervision and law enforcement. The conclusion in this study is that what should be eliminated is not the command and control approach, but rather an improved system of implementing regulations by the Government and combining the command and control approach with information instrument using smart regulation."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andhika Putra Sudarman
"ABSTRAK
berbahaya karena masyarakat cenderung mengambil kantong plastik tanpa
memedulikan signifikansi penggunaannya. Kantong plastik memerlukan ratusan
tahun untuk membusuk, dan selama itu pula ia akan mencemari Bumi kita.
Keadaan tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa pemerintah belum
memiliki peraturan yang secara khusus menanggapi masalah kantong plastik.
Tulisan ini didasarkan pada hasil kajian pustaka dan bersifat deskriptif dan
evaluatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengusulkan pembentukan regulasi
penerapan biaya pada kantong plastik yang diberikan secara gratis di pasar
swalayan. Penulis memberi rekomendasi kepada pemerintah untuk menerbitkan
sebuah peraturan Menteri Perdagangan atau undang-undang untuk implementasi
penerapan biaya pada kantong plastik di pasar swalayan. Konsep yang dapat
menjadi landasan penerbitan aturan tersebut adalah Prinsip Pencemar Membayar
yang diatur dalam Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRACT
The condition where plastic bag is provided for free is very dangerous because the
public tend to take the plastic bag without paying close attention to its
significance. Plastic bag would take hundreds of years to decompose; during
which it would constantly contaminate our Earth. The problem is aggravated by
the fact that the government has not issued a regulation that specifically addresses
the issue of plastic bag. This writing is based on literature review and is
descriptive and evaluative. This writing aims to propose a regulation to implement
a charge on each plastic bag that is being provided for free in supermarkets. The
recommendation is that the government should issue a Minister of Trade
regulation (peraturan Menteri Perdagangan) or an act (undang-undang). The
underlying principle for the proposed regulation is the polluter pays principle as
stipulated under Law No. 32/2009 on Protection and Management of Environment."
2016
S65085
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Renita Andriyaneu Soraya
"ABSTRAK
Kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 21 Februari 2016 menjadi sebuah sejarah baru di Indonesia. Hal ini menjadi sangat menarik diperbincangkan karena dengan adanya kebijakan ini maka hal tersebut berpengaruh terhadap kebiasaan konsumen di Indonesia salah satunya adalah bagaimana kebiasaan konsumen di Indonesia dalam memilih untuk membeli ?green product? dan bagaimana respon konsumen di Indonesia terhadap reusable shopping bag sebagai pengganti kantong plastik. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh dari consumer guilt, self-monitoring dan perceived consumer effectiveness terhadap green purchase intention, dengan menggunakan studi kasus pada penerapan kebijakan kantong plastik berbayar di Indonesia. Responden dari penelitian ini adalah orang-orang yang belum pernah membeli reusable shopping bag. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Structural Equation Model (SEM). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa consumer guilt dan self-monitoring berpengaruh secara positif terhadap perceived consumer effectiveness dan perceived consumer effectiveness berpengaruh positif terhadap green purchase intention, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perceived consumer effectiveness berhasil menjadi variabel mediasi bagi consumer guilt dan self-monitoring terhadap green purchase intention.

ABSTRACT
Plastic bag paid policy that was launched on February 21th, 2016 has made a new history in Indonesia. This case is interesting to be discuss because with this policy there would be a shift or change on Indonesia‟s consumer behavior in choosing ?green product? and how they are have intention to buy reusable shopping bag as a substitution for plastic bag. This study aims to analyze the effects of consumer guilt, self-monitoring, and perceived consumer effectiveness toward green purchase intention, in relation with the Implementation of Plastic Bag Paid Policy as the study case. Respondents of this research are those who have yet to purchase a reusable shopping bag. Structural Equation Modeling (SEM) is used to process the data. The results of this research shows that consumer guilt and self-monitoring have positive effect on perceived consumer effectiveness, and perceived consumer effectiveness have positive effect on green purchase intention, but consumer guilt and self-monitoring don‟t have positive and direct effect on green purchase intention. So, the conclusion is, perceived consumer effectiveness succeeds in becoming a mediator variable for consumer guilt and self-monitoring toward green purchase intention."
2016
S63338
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>