Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On law of medical malpractice in Indonesia"

"Persetujuan pasien merupakan hak pasien yangberhubungan dengan kewajiban profesional dari dokter.Pembahasan mengenai hak persetujuan pasien, maka harusdibahas juga hak informasi pasien. Sebab, persetujuantersebut harus didasari informasi dari dokter atau tenagakesehatan lain tentang kemungkinan-kemungkinan pelaksanaandan akibat-akibat pengobatan yang dialami pasien. Suatutindakan medis yang dilakukan tanpa adanya informasi danpersetujuan ini dapat menyebabkan perbuatan tersebutdigugat maupun dituntut sebagai malapraktik medis. Dalamskripsi ini akan dibahas informed consent dengan pokokpermasalahan: (1) bagaimana kedudukan informed consentdalam pembuktian malapraktik medis;(2) Apakah informasitentang suatu tindakan medis yang dilakukan secara lisandapat dipertanggungjawabkan secara yuridis; dan (3) Apakahpersetujuan tindakan medis yang mengandung resiko tinggi,yang dilakukan secara lisan dapat dipertanggungjawabkansecara yuridis. Penelitian ini merupakan penelitiankepustakaan, menggunakan bahan hukum primer seperti UUNo.29/2004 tentang Praktek Kedokteran, bahan hukumsekunder seperti makalah, skripsi, tesis,disertasi danbahan hukum tertier seperti kamus. Skripsi ini mengangkatkasus dari Putusan Pengadilan Jakarta Timur No.No.52/Pdt/G/2005/ P.N.JKT.TIM antara Penggugat MesdiwandaSitepu dengan Tergugat Bidan Herawati, R.S.Pasar Rebo danPemerintah R.I. cq Menteri Kesehatan R.I. Yang menjadidasar gugatan dari penggugat adalah perbuatan tergugatbertentangan dengan hak penggugat yaitu tidak memberikanpenjelasan mengenai tindakan medis yang dilakukan terhadapdirinya, yang sedemikian rupa menyebabkan kerugian.Kesimpulannya adalah informed consent dapat menjadi alatbukti saksi maupun surat. Informasi wajib dilakukan secaralisan, dan persetujuan untuk tindakan medis yang beresikotinggi wajib dilakukan secara tertulis."

"Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi serta membaiknya keadaan sosia! ekonomi dan pendidikan, mengakibatkan perubahan sistem penilaian masyarakat yang menuntut pelayanan kesehatan yang bermutu. Salah satu parameter untuk menentukan mutu pelayanan kesehatan di namah sakit adalah data/informasi dari rekam medis. Indikator mutu rekam medis adalah kelengkapan isiannya, akurat, tepat waktu dan pemenuhan aspek persyaratan hukum.Ada 9 peraturan yang mengatur rekam medis terdiri dari Undang-undang ( 1 buah) , Peraturan Pemerintah (2 buah ), Permenkes/ Kepmenkes (4 buah ), Keputusan Direktur Jenderal ( Ibuah ) dan Keputusan Direktur Rumah Sakit (1 buah ).Penelitian dilakukan di Instalasi Rawat Inap RSUP Persahabatan pada bulan Mei sampai Juli 2001 dengan pendekatan penelitian hukum kesehatan secara normatif dan sosiologis menggunakan metode penelitian kualitatif ekploratoris deskriptif , pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelbmpok terarah, dan studi dokumen serta analisa kelengkapan pengisian rekam medis.Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan peraturan rekam medis dalam pengisian rekam medis di Instalasi Rawat Inap RSUP Persahabatan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tuntutan hukum, bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan perlindungan hukum.Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/1989 tentang Rekam Medis, isi rekam medis untuk pasien rawat inap memuat : a. Identitas pasien.b. Anamnese.c. Riwayat penyakit.d. Hasil pemeriksaan laboratorik.e. Diagnosis.f. Persetujuan tindakan medik.g. Tindakan/pengobatan.h. Catalan perawat.i. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan.j. Resume akahir dan evaluasi pengobatan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kesehatan sebenarnya mengetahui ada peraturan perundang-undangan rekam medis namun isinya belum begitu dipahami sehingga penerapan di lapangan berdasarkan pengalaman selama dan masih ada ketentuan yang belum dapat terlaksana dengan baik . Peraturan perundang-undangan yang ada sekarang masih cukup memadai, namun ke depan dalam mengantisipasi perkembangan teknologi perlu dibuat aturan yang baru baik hasil revisi peraturan yang sudah ada maupun membentuk peraturan yang baru.Salah satu kegunaan rekam medis adalah aspek legal. Rekam medis dapat menjadi alat bukti bagi dokter dan perawat yang terkena tuntutan kelalaian. Dokter dapat melindungi diri sendiri dari tuntutan ataupun gugatan melalui apa yang dia tulis.Rekam medis dapat menjadi alat bukti yang kuat bagi dokter dan perawat apabila rekam medis diisi secara tengkap, akurat, tepat waktu dan memenuhi persyaratan hukum.Perlu disarankan untuk mengisi rekam medis yang lengkap, akurat, tepat waktu dan memenuhi persyaratan hukum yang akan meningkatkan mutu rekam medis.Selain itu perlu disefenggarakan pelatihan dan tambahan pengetahuan rekam medis yang berkelanjutan, penghargaan dan sanksi terhadap tenaga pengisi rekam medis perlu dlbudayakan, dan pemantauan pengisian rekam medis perlu ditingkatkan.Daftar bacaan: 35(1966-2000)

---

The medical record science and technology and the improvement in sosial economic conditions and education increase public awareness for high quality of health care. Good health care quality in hospital is reflected by good medical records. Good medical records must be complete, accurate, timely and must comply with the legal requirements.

There are 9 ( nine ) regulations that manages medical records, who consist of Act (1 pcs ) Goverment Regulations (2 pcs ), Minister of Health Decrees ( 4 pcs ), Director General Decree ( 1 pcs) and Director of Hospital Decree ( 1 pcs ).

The research tookplace at Inpatient Ward of Persahabatan Hospital, Jakarta during May untill July 2001with the approaching legal of health normatively and sosiologic by using qualitative method exploratories discriptive. Data collecting was carried out by indept interview, document study as well analysis to determine the completeness of medical records.

The purpose of this research was to analysis regulations of medical records in the fullfilt of medical records Inpatient Ward Persahabatan Hospital so that its can be useful! as evidence tool in legal claim, to increase quality hospital services and to give law protecting both for health personnel and hospital.

Based on Regulation of Minister Of Health Number 749a/1989 concerning Medical Record the standard of inpatient health or medical record require the records include the following information:

a. patient identification data;

b. anamnesis.

c. relevant history of the illness;

d. record and finding's of the patient's assesment

e. diagnosis;

f. evidence of appropriate informed consent;

g. treatment / theraupetic order.

h. nursing record;

i. clinical observation including the results of treatment;

j. conclutions at termination of hospital izati on or evaluaations/ treatment.

The result from the researh showed that most of all informen actually knows threre are regulations concerning medical records but the contain they did not understand yet so implementation the regulations based on they experience and there are still many more stipulations could not effective yet. The regulation that exist already sufficient, however in the future of anticipating technology development it is necessary to make new regulations both the already revision or to form new regulations.

One of purposes medical records is legal aspect. Medical records is be able to be evidence tool for phisician and nurse who have negligence issues. A physician can protect himself from the appearance of negligence by the care and deligence which he writes his note. The medical records can be strong evidence tool for phisician and nurse if the medical records are fill up complete, accure and. timely and to comply with the legal requirements. It is recomanded that there should be fullfill medical records in complete, accure and timely as well comply with legal requirement to improve the quality of the medical records. Additionally there shoud be a continous training and transfering of knowledge on medical records. Adequate reward and punishment shoul be give to personnel who is responsible for the filling medical records, and monitoring of the medical records should be increased. Bibliography : 35 ( 1966-2000)"

"Pelayanan kesehatan secara hukum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang sehat. Idealnya, hal ini dilakukan oleh dokter dengan memberikan tindakan yang didasarkan sesuai diagnosa yang dilakukan. Ada kalanya dokter melakukan tindakan medis dengan kelalaian ataupun kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien yang ditanganinya, baik berupa materiil maupun immateriil. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis doktriner dengan membandingkan ketentuan ganti rugi keperdataan dalam hal malapraktik kedokteran di Indonesia dan di Spanyol dengan membandingkan berbagai ketentuan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Perdata Spanyol, Undang-undang Sektor Publik Spanyol, Undang-undang Kedokteran Spanyol, Kode Deontologis Medis Spanyol, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum Indonesia mengenai ganti rugi perdata dalam hal malapraktek kedokteran perlu untuk dispesifikasi lagi, yaitu dalam hal perluasan ruang lingkup ganti rugi yang tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, serta dalam hal kewajiban dokter untuk memiliki jaminan keuangan untuk menjamin dikompensasikannya kerugian yang dialami pasien sebagai akibat dari tindakan dokter yang lalai maupun tidak sesuai kode etik.

---

Health care legally aims to fulfil people's need for a healthy life. Ideally, this is done by doctors by providing actions that are based on the diagnosis made. There are times when doctors perform medical actions with negligence or errors that cause harm to the patients they handle, both in the form of material and immaterial. This research is written using the doctrinaire juridical method by comparing the provisions of civil compensation in the event of medical malpractice in Indonesia and Spain by comparing various provisions such as the Civil Code, Health Law, Indonesian Medical Code of Ethics, Spanish Civil Code, Spanish Public Sector Law, Spanish Medical Law, Spanish Medical Deontological Code, as well as other laws and regulations. Through this research, it can be concluded that the Indonesian legal provisions regarding civil compensation in the event of medical malpractice need to be further specified, namely in terms of expanding the scope of compensation that is not only limited to direct losses, as well as in terms of the doctor's obligation to have financial guarantees to ensure compensation for losses suffered by patients as a result of the doctor's negligent actions or not in accordance with the code of ethics."

"Pelayanan kesehatan secara hukum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang sehat. Idealnya, hal ini dilakukan oleh dokter dengan memberikan tindakan yang didasarkan sesuai diagnosa yang dilakukan. Ada kalanya dokter melakukan tindakan medis dengan kelalaian ataupun kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien yang ditanganinya, baik berupa materiil maupun immateriil. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis doktriner dengan membandingkan ketentuan ganti rugi keperdataan dalam hal malapraktik kedokteran di Indonesia dan di Spanyol dengan membandingkan berbagai ketentuan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Perdata Spanyol, Undang-undang Sektor Publik Spanyol, Undang-undang Kedokteran Spanyol, Kode Deontologis Medis Spanyol, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum Indonesia mengenai ganti rugi perdata dalam hal malapraktek kedokteran perlu untuk dispesifikasi lagi, yaitu dalam hal perluasan ruang lingkup ganti rugi yang tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, serta dalam hal kewajiban dokter untuk memiliki jaminan keuangan untuk menjamin dikompensasikannya kerugian yang dialami pasien sebagai akibat dari tindakan dokter yang lalai maupun tidak sesuai kode etik.

---

Health care legally aims to fulfil people's need for a healthy life. Ideally, this is done by doctors by providing actions that are based on the diagnosis made. There are times when doctors perform medical actions with negligence or errors that cause harm to the patients they handle, both in the form of material and immaterial. This research is written using the doctrinaire juridical method by comparing the provisions of civil compensation in the event of medical malpractice in Indonesia and Spain by comparing various provisions such as the Civil Code, Health Law, Indonesian Medical Code of Ethics, Spanish Civil Code, Spanish Public Sector Law, Spanish Medical Law, Spanish Medical Deontological Code, as well as other laws and regulations. Through this research, it can be concluded that the Indonesian legal provisions regarding civil compensation in the event of medical malpractice need to be further specified, namely in terms of expanding the scope of compensation that is not only limited to direct losses, as well as in terms of the doctor's obligation to have financial guarantees to ensure compensation for losses suffered by patients as a result of the doctor's negligent actions or not in accordance with the code of ethics."