Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The employment measure act ,which was enacted in 1966 and proclaimed the general principles of Japan's labor market policies, was resived in 2007...."

"Penelitian ini menganalisis tentang penerapan kebijakan tentang Romusha (tenaga kerja paksa) dan dampaknya di Sumatera pada 1943—1945. Romusha merupakan tenaga kerja paksa dari hasil kebijakan mobilisasi masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang dengan tujuan untuk kepentingan perang. Kebutuhan perang yang besar akan sumber daya manusia diperlukan untuk menggali sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan pangan dan perang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sejarah dengan melakukan pencarian sumber primer seperti surat kabar sezaman dan memoar. Salah satu sumber primer yang telah diperoleh yaitu buku yang ditulis oleh Takao Fusayama. Buku tersebut ditulis berdasarkan catatan harian atau laporan tentang perjalanannya sebagai seorang tentara Jepang pada divisi unit sinyal di Malaya dan Sumatera. Sumber sekunder yang digunakan antara lain buku teks dan artikel jurnal yang dapat diperoleh melalui Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UI, dan secara daring. Tahapan selanjutnya yaitu dilakukan proses kritik sumber sejarah untuk mendapatkan data sejarah serta dilakukan interpretasi untuk menghasilkan fakta-fakta dari data yang sudah didapatkan pada tahap sebelumnya. Setelah ketiga tahapan sebelumnya dipenuhi, maka untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan proses terakhir yaitu historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa romusha di Sumatera dipekerjakan sebagai tenaga kerja dalam bidang pembangunan sarana dan prasarana, antara lain pembangunan jalur kereta api.

---

This research analyzes the implementation of the Romusha (forced labor) policy and its impact in Sumatra in 1943—1945. Romusha was forced labor as a result of the community mobilization policy implemented by the Japanese military government for the purpose of war. The war needs for human resources was necessary to extract natural resources and fulfill the needs of food and war. The method used in this research is using the historical method by searching for primary sources such as contemporaneous newspapers and memoir. One of the primary sources that has been obtained is a book written by Takao Fusayama. The book was written based on diaries or reports about his journey as a Japanese soldier in the signal unit division in Malaya and Sumatra. Secondary sources used include textbooks and journal articles that can be obtained through the National Library, UI Library, and online. The next step is the historical source criticism process to obtain historical data and interpretation to produce facts from the data that has been obtained in the previous step. After the three previous steps have been fulfilled, to produce research that can be accounted for, the last process is historiography or historical writing. The results showed that romusha in Sumatra were employed as laborers in the construction of facilities and infrastructure, including the construction of railroad lines."

"Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang semakin berkurang, Jepang mulai aktif merekrut lulusan baru dari universitas di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Untuk menarik perhatian lulusan baru Indonesia, perusahaan Jepang bekerja sama dengan perguruan tinggi di Indonesia dalam memberikan pelatihan bahasa Jepang secara gratis sebagai bekal untuk bekerja di Jepang. Penelitian ini mengkaji migrasi lulusan baru Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi (DTETI) dan Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika (DIKE) Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam program pelatihan bahasa Jepang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan wawancara mendalam terhadap lima peserta program pelatihan bahasa Jepang di bidang teknologi informasi Universitas Gadjah Mada yang saat ini bekerja di Jepang. Teori jaringan dan teori penyebab kumulatif digunakan untuk menganalisis motivasi peserta program pelatihan bahasa Jepang di bidang teknologi informasi Universitas Gadjah Mada dalam mengambil keputusan migrasi ke Jepang. Implikasi strategi adaptasi di lingkungan baru terhadap keputusan peserta program pelatihan bahasa Jepang di bidang teknologi informasi Universitas Gadjah Mada untuk menetap di Jepang dikaji menggunakan teori adaptasi antarbudaya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa motivasi migrasi peserta program pelatihan bahasa Jepang di bidang teknologi informasi Universitas Gadjah Mada ke Jepang didorong oleh adanya perluasan jaringan melalui kesempatan yang didapatkan saat mengikuti program pelatihan bahasa Jepang. Program pelatihan bahasa Jepang menjadi katalisator dalam memengaruhi dan membentuk keputusan migrasi. Migrasi ke Jepang digunakan sebagai batu loncatan untuk mencapai tujuan lainnya. Reunifikasi keluarga dan pertimbangan rumah tangga menjadi alasan untuk kembali ke Indonesia. Rasa keingintahuan yang tinggi dan keterikatan emosional dengan Jepang menjadi alasan untuk menetap di Jepang lebih lama

---

In order to meet the decreasing need for skilled labor, Japan has begun actively recruiting fresh graduates from universities in Southeast Asia, including Indonesia. To attract the attention of Indonesian fresh graduates, Japanese companies are collaborating with Indonesian universities to provide free Japanese language training as a preparation for working in Japan. This research examines the migration of fresh graduates from Department of Electrical and Information Engineering (DTETI) and Department of Computer Science and Electronis (DIKE) Universitas Gadjah Mada who have participated in Japanese language training program. This research uses a qualitative approach, using in-depth interview with five participants of Japanese language training program in the field of information technology Universitas Gadjah Mada who are currently working in Japan. Network theory and cumulative causation theory were used to analyze the motivation of the participants of Japanese language training program in information technology at Gadjah Mada University in making migration decisions to Japan. The implications of adaptation strategies in the new environment on the decision of participants of Japanese language training program in information technology at Gadjah Mada University to settle in Japan were examined using cross-cultural adaptation theory. The research findings show that the motivation for migration of participants in Japanese language training program in the field of information technology at Gadjah Mada University to Japan is driven by the expansion of networks through opportunities obtained while participating in Japanese language training program. The Japanese language training program became a catalyst in influencing and shaping migration decisions. Migration to Japan is used as a stepping stone to achieve other goals. Family reunification and household considerations are reasons to return to Indonesia. High curiosity and emotional attachment to Japan are reasons to stay in Japan longer."

"Tesis ini membahas pengaruh kebijakan womenomics terhadap tenaga kerja wanita Jepang di Prefektur Saitama. Dengan metodologi wawancara dan kajian pustaka, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan womenomics yang dijalankan oleh pemerintah Prefektur Saitama mendapat respon positif dari perusahaan-perusahaan yang berada di Saitama dan bersama-sama, pemerintah dan perusahaan, bekerja sama untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah wanita. Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan dari keluarga, baik suami dan orang tua, memiliki peran penting dalam mendukung partisipasi aktif wanita sebagai tenaga kerja. Walaupun demikian, kebijakan womenomics mendapat kritikan karena dianggap tidak menyentuh inti permasalahan dari tenaga kerja wanita di Jepang, yaitu kesetaraan gender.

---

This study examine the influence of womenomics policy towards women workers in Saitama Prefecture. With interviews and literature review as methodology, this study found that womenomics policy, that conducted by the Saitama Prefecture Government, received a positive response from companies that are in Saitama and government and companies work together to create women-friendly working environment. In addition, this study also found that support from family, both husband and parents, have important role in supporting the active participation of women workers in Japan. Nevertheless, womenomics policy criticized because they did not touch the core issue of women’s employment in Japan, which is gender equality."

"ABSTRAKDalam rangka menciptakan hubungan industrial yang harmonis berupa ketenangan dalam bekerja dan berusaha, dibutuhkan pengaturan syarat kerja dalam suatu hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan yang dicapai melalui perundingan antara serikat pekerja dengan perwakilan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak tersebut. Meskipun PKB merupakan bentuk pengaturan syarat kerja berlandaskan kesepakatan, jumlah perusahaan yang telah membuat PKB masih sangat jauh jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan perusahaan (PP). Dikarenakan PKB yang menyangkut hubungan antara dua pihak, kehadiran pemerintah sebagai pihak ketiga yang berada di tengah dua kepentingan tersebut diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai upaya yang dilakukan oleh Direktorat Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatkan pembuatan PKB di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini hubungan industrial, perjanjian kerja bersama, serikat pekerja, serta teori nilai publik dari Moore guna meninjau upaya dilakukan oleh Direktorat Persyaratan melalui aspek kapasitas operasional, dan legitimacy and support. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Direktorat Persyaratan Kerja guna meningkatkan pembuatan PKB diwujudkan melalui pelaksanaan program dialog sosial, bimbingan teknis, training of trainers (TOT), serta penyediaan pelayanan melalui pelayanan terpadu satu atap (PTSA). Dalam pelaksanaannya, program-program tersebut masih mengalami beberapa kendala, diantaranya serikat pekerja (SP) yang bersifat radikal, sikap denial yang ditunjukkan oleh calon peserta program, dan lemahnya sanksi yang diberikan saat terdapat perusahaan yang membuat PKB dengan kualitas lebih rendah dari undang-undang mengenai syarat kerja.

---

ABSTRACTIn order to create industrial peace among workers and companies, the arrangement of work requirements in industrial relations of every companies is necessary. Collective Labor Agreement (CLA) is an agreement reached by negotiations between workers union and companys delegation, which discuss both rights and duties. However, despite CLA is a form of arrangement of work requirements, the amount of the companies that have made CLA is still very far compared to the number of companies that implement company regulations. Because CLA involves both parties relation, therefore Governments presence as their third party and/or mediator is needed. This study aims to describe the efforts made by the Directorate of Work Requirements of the Ministry of Manpower in increasing the making of CLA in Indonesia. The theory used in this research are industrial relations, CLA, trade unions, and Moores public value theory to review efforts made by the Directorate of Requirements through aspects of operational capacity, and legitimacy and support. This study uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The results of this study shows that the efforts made are realized through the implementation of a social dialogue program, technical guidance, training of trainers (TOT), and providing services through one-stop integrated services. In its implementation, these programs still experience several obstacles such as radical unions (SP), denial attitudes shown by prospective program participants, and weak sanctions given when there are companies that make the PKB with a quality lower than the law concerning work conditions."

"Kesenjangan upah antar gender telah menjadi polemik di seluruh negara di dunia, terutama negara berkembang. Upah minimum hadir sebagai kebijakan tentang sistem pengupahan yang bertujuan untuk menjadi safety net bagi para pekerja. Meskipun kebijakan ini bukannlah kebijakan yang berorientasi pada gender, namun jika jumlah wanita dan jarak upah aktual terhadap upah minimum yang diterima oleh wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka upah minimum dapat memperbaki gender wage gap. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak dari kenaikan upah minimum terhadap kesenjangan upah antar gender di seluruh provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode kontrafaktual pada distribusi upah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak upah minimum di Indonesia justru memperlebar gap upah antar gender terutama pada pekerja di distribusi upah rendah. Dampak upah minium di level regional bervariasi antar provinsi.

---

Wage gap disparities have become polemic in almost all countries in the world, especially in developing countries. Minimum wage is present as a policy on wage system that aims to be a safety net for workers. Although this policy is not a gender oriented policy, if the number of women and the actual wage distance of women 39 s minimum wage is lower than that of men, then the minimum wage may raise the wage gap.

This study aims to examine the impact of minimum wage increases on wage gap across all provinces in Indonesia by using counterfactual methods on wage distribution. The results of this study indicate that the impact of minimum wages in Indonesia actually widen the wage gap between the gender especially on workers in the distribution of low wages. The impact of regional minium wages varies across provinces."